A corrupção prática e o cronismo merupakan hal yang sangat umum terjadi di berbagai nigera di dunia. Penyalahgunaan an public to keep an pribadi, and juga faatkan otoritas pemerintah to proyek bisnis and dan membatasi persaingan useha merupakan hal yang bisa kita temukan com muhdi banyak tempat.
Dalam konteks negara modern, pemerintah memiliki peran sentral dalam aktivitas ekonomi, seperti pemberian izin usaha, pengaturan perdagangan, penunjukan penyedia program public, hingga pengelolaan badan usaha milik negara. Ketika kewenangan ekonomi este sangat terpusat e dijalankan com tingkat diskresi yang tinggi, maka peluang terjadinya korupsi e kronisme trocadilho meningkat secara signifikan.
Para memahami hubungan antara peran pemerintah e korupsi, penting untuk melihat bagaimana kebijakan public menciptakan insentif. Masalah utama terletak pada sejauh mana kewenangan ekonomi dipusatkan dan seberapa besar diskresi yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan.
Ketika negara mengatur siapa yang boleh menjual barang tertentu, siapa yang boleh mengekspor ou mengimpor, ou siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana program public, keputusan tersebut sering kali menciptakan praktik kroni. Kronisme ini muncul karena akses terhadap keuntungan tidak diperoleh melalui kompetisi pasar, melainkan melalui keputusan administratif. Na situação em que estamos, kedekatan com o pusat kekuasaan menjadi lebih bernilai dibanding inovasi dan kualitas layanan.
Beberapa waktu lalu misalnya, salah satu konglomerat crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia, Wilmar Group, diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas tindak pidana korupsi. Hal ini diawali com adanya aturan larangan ekspor CPO yang dikeluarkan pemerintah. No entanto, algumas vezes o CPO perusahaan pode ser usado para realizar o exercício que é mais importante para a administração prática.
Kasus thisi sendiri akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terdakwa divonis bebas. Setelah itu terkuak di mana hakim dari pengadilan tersebut ternyata juga menerima suap dari perusahaan. Beberapa waktu lalu, kasus ini akhirnya sampai ke meja Mahkamah Agung e sudah dijatuhi vonis. O Grupo Wilmar enviou um valor estimado de cerca de 17,7 trilhões de rupias ou cerca de US$ 1,2 mil (cnbcindonesia.com, 20/10/2025).
Kasus Wilmar mencionou uma bagaimana kebijakan pembatasan ekspor menciptakan insentif pelaku usaha e pembuat kebijakan untuk melakukan tindakan korupsi. Nesta situação, ele é expurgado do segundo instrumento administrativo que gera uma economia econômica bernilai tinggi. Ketika akses terhadap aset tersebut ditentukan oleh birokrasi dan bukanisme pasar, maka praktik suap menjadi opsi yang dianggap racional untuk diambil oleh pelaku usaha.
Dalam kondisi tersebut, izin ekspor menjadi komoditas bernilai tinggi. Akses terhadap izin tersebut ditentukan oleh keputusan birokrasi, bukan oleh mekanisme pasar yang terbuka dan competitiva. Akibatnya, muncul insentif kuat bagi pelaku usaha para menyuap pejabat yang memiliki kewenangan, serta bagi birokrat e pembuat kebijakan para menjual akses tersebut.
Masalah serupa juga muncul dalam programa público yang secara normatif memiliki tujuan baik. Programa Makan Bergizi Gratis, (MBG) misalnya, dirancang para meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonésia. No entanto, o programa skala é sangat besar e pengelolaannya yang terpusat justru membuka ruang luas bagi praktik kronisme.
Terkait com o programa tersebut, pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar, yakni 335 triliun rupiah, ou sekitar USD 20 miliar (tempo.co, 25/8/2025). Com um aumento de três rúpias, e um cakupan yang sangat besar secara nasional, o programa este membutuhkan penunjukan ribuan penyedia makanan dan pengelola dapur.
Os processos simples não são transparentes, mas não são transparentes e descentralizados, pois o projeto deve ser considerado um valor praktik kroni yang besar. Não há nenhum problema em que você precise de um trabalho legislativo, mas não se preocupe, tim sukses kampanye, hingga anggota legislatif dalam pengelolaan dopur program ini. Na província de Sulawesi Selatan misalnya, sekitar 41 dapur program Makan Bergizi Gratis dikuasai oleh anak dari wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), padahal usianya baru 20 tahun (fajar.co.id, 17/11/2025).
Tidak hanya di provinsi Sulawesi Selatan, berbagai dapur program Makan Bergizi Gratis juga diindikasikan dikuasai oleh para pejabat seperti anggota parlemen. Organisasi pemerhati pendidikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) misalnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan bahwa, mereka menerima berbagai laporan terkait dengan conflito de interesses di mana banyak keterlibatan tim sukses kampanye, pejabat pemerintah e anggota parlemen yang menguasai dapur pengolahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (25/9/2025).
A maioria dos membros do conselho de administração hal contoh nyata dari berbagai praktik korupsi e kronisme yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, legislador, e juga keluarga mereka dengan memanfaatkan dana public and program pemerintah. Semakin besar dana e dan cakupan program tersebut, maka potens penyelewengan dan penyalahgunaan juga akan semakin besar.
Terkait com hal ini, konteks social-poltik yang ada di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara dengan tingkat demokrasi yang sangat tinggi seperti negara-negara Eropa Barat. Memang benar bahwa, negara-negara di Eropa Barat memiliki program pemerintah yang besar tetapi pada saat yang yang sama cenderung memiliki tingkat korupsi dan praktik kronisme yang lebih rendah.
No entanto, hal ini tidak berarti bahwa perluasan peran negara akan menghasilkan hasil yang mesmo di todos os konteks. Negara-negara di Eropa Barat memiliki Estado de direito yang kuat, birokrasi profissional, transparansi yang tinggi. Indonésia, sebaliknya, menghadapi masalah besar berupa penegakan hukum yang lemah, politisasi birokrasi, rendahnya transparansi pengadaan, serta hubungan yang erat antara pejabat publik dengan para pelaku usaha.
Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024 dari organisasi internacional pegiat anti-korupsi, Transparency International misalnya, Indonésia berada di peringkat 99 dari 180 negara (transparency.org, 2024). Hal ini berbanding terbalik dari posisi negara-negara Eropa Barat dengan peringkat yang sangat tinggi seperti Dinamarca e Finlândia yang menduduki peringkat pertama dan kedua, Noruega di peringkat ke-5, serta Suécia e Belanda yang menduduki peringkat 8 e 9.
Tidak hanya Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Demokrasi kita dari laporan lembaga Economic Intelligence Unit (EIU) juga sangat memprihatinkan, di mana skor Indonesia terus turun dari tahun ke tahun. No início de 2023, a Indonésia menduduki posisi 56 de 167 negara yang diukur, dan turun posisi ke peringkat 59 di tahun 2024 (kompas.id, 5/3/2025). Sebaliknya, negara-negara Eropa Barat seperti Norwegia, Denmark dan Belanda selalu menduduki perngkat 10 besar sebagai negara-negara dengan institusi demokrasi yang kuat.
Selain itu, terkait dengan salah satu kasus yang dianggatp seperti pembatasan import misalnya, sangat penting untuk ditatat bahwa, meskipun negara-negara Eropa Barat memiliki program pemerintah yang cukup besar, tetapi pada saat yang sama negara-negara tersebut juga sangat terbuka terhadap pasar bebas dan perdagangan internacional. Tidak mengherankan bila negara-negara Eropa seperti Swiss, Irlandia, Denmark, Norwegia dan Belanda menduduki peringkat 10 besar dalam Indeks Kebebasan Ekonomi tahun 2025 yang dikeluarkan oleh lembaga The Heritage Foundation, sementara Indonesia hanya berada di peringkat 60 (heritage.org, 2025).
Perbedaan utama antara Indonésia e negara-negara Eropa Barat bukan semata terletak pada besar ou kecilnya peran pemerintah, melainkan pada kekuatan state of law. Di negara-negara tersebut, hukum cenderung berlaku secara relatif setara bagi semua pihak, tanpa perbedaan bagi pejabat public and elit politik. Selain itu, kebijakan publiclik dirancang untuk berlaku umum dan dapat diprediksi, sehingga ruang diskresi pejabat menjadi sangat terbatas. Dalam konteks Indonésia, lemahnya penegakan hukum e kecenderungan kebijakan yang selektif serta mudah dinegosiasikan justru membuat perluasan peran negara sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks negara dengan institusi demokrasi yang lemah dan tingkat korupsi yang tinggi, perluasan kewenangan dan angaran pemerintah justru berpotensi besar akan menyuburkan praktik-praktik koruptif dan kronisme. Semakin besar diskresi dan sumber daya yang dikelola negara, semakin besar pula insentif bagi pejabat publick dan pelaku usaha para membangun hubungan kronistik para menguasai akses sumber daya terhadap kebijakan tersebut.
O estado de direito é o que importa, o que é perluasan kewenangan e o que é negado, selalu berisiko memperbesar praktik korupsi dan kronisme. Não há necessidade de selecionar a opção de secagem e, em seguida, selecionar a opção de seleção, o que significa que a perda de peso será necessária para obter coroas. Na decisão de seperti este, pembatasan peran negara (governo limitado) menjadi langkah praktis untuk memperkecil ruang penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi insentif bagi pejabat maupun pelaku usaha para membangun hubungan kronistik dengan para pelaku usaha.
Para isso, é melhor para aumentar o potencial de perluasan praktik korupsi, kronisme, dan penyalahgunaan dana negara adalah adalah memastikan adanya pemerintahan yang terbatas, dan memberikan kebebasan yang luas bagi masyarakat para terlibat dalam atividades econômicas. Segala aturan yang membatasi atividades econômicas masyarakat harus segera dihapus karena berpotensi besar akan disalahgunakan.
Embora seja uma compra e uma importação importante e uma misalnya de expor, faça com que o kasus suap seperti yang dialami perusahaan PT Wilmar misalnya tidak akan terjadi. A produção deste produto é feita com bebês para obter um produto e um produto menor com os bebês dari e o melhor trocadilho para o seu negócio. Com a competição demikiana, os bebês são bisa terjadi com baik tanpa adanya campur tangan birokrat, pemerintah, dan kroni-kroni mereka.
Programa nacional skala besar seperti Makan Bergizi Gratis misalnya, yang sangat rentan dikuasai oleh pihak-pihak yang dekat com pemerintah, bisa diubah melalui skema lokalisme dengan memberikan setiap sekolah hak dan wewenang untuk menentukan dan mengelola program makanan untuk masing-masing siswa mereka. Pengelola sekolah tente menjadi pihak yang paling dekat e bersinggungan langsung dengan para siswa dan orang your murid, dangan melokalkan program tersebut, bila ada hal yang tidak sesuai, para siswa dan orang your murid bisa com lebih mudah menyampaikan critik dan memberi masukan kepada pihak sekolah.
Sebagai penutup, praktik korupsi dan kronisme merupakan hal yang sangat lumrah e dan umum terjadi di berbagai negara di dunia. Salah satu hal yang semakin memperbesar potens terjadinya praktik tersebut é adalah besarnya control pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan juga program raksasa yang masuf dan terpusat. Para isso, depois de uma prática prática e de um futuro sem precedentes, você terá que se preocupar com o que acontece durante as últimas semanas, e com uma grande dose de energia para obter atividades econômicas de sucesso e competição.
Publicado originalmente aqui
