O nacionalismo econômico merupakan salah satu gagasan yang secara politik sangat popular di berbagai nigera di dunia. Não há muitas oportunidades que envolvam o nacionalismo econômico e a solução que pode ser usada para fazer negócios e fazer com que o dinheiro seja negado.
Secara umum, nasionalisme ekonomi dipahami sebagai sebuah gagasan di mana pemerintah sebuah negara harus memprioritaskan para pelaku dalam negeri dalam bentuk kebijakan intervensionis. Essas intervenções devem ser feitas em termos de custos, como tarifas de kebijakan, discriminasi harga, kuota importa, subsidi bagi pelaku usaha dalam negeri, dan lain sebagainya.
Na Indonésia, sendiri misalnya, kebijakan yang bernuansa nasionalisme ekonomi merupakan hal yang sangat umum di banyak sektor. Di bidang pangan misalnya, pemerintah Indonésia memberlakukan kebijakan kuota importante para membatasi peredaran bahan-bahan pangan di pasar dalam negeri, seperti daging dan juga nasi. Selain itu, kebijakan nasionalisme ekonomi lainnya yang cukup dikenal di Indonesia dibidang industri adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
TKDN envia merupakan ketentuan persentase dari komponen berbagai produksi dalam negeri di Indonesia. Pemerintah Indonesia desde hal ini memberikan ketentuan mengenai berapa besar persentase komponen dari dalam negeri para o produto tertentu yang beredar di pasar Indonesia (sucofindo.com, 3/7/2023).
Tingkat persentase TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri sangat beragam, e disesuaikan com tingkat prioritasnya. Tingkat prioritasi yang lebih tinggi berarti pemerintah menetapkan persentase yang tinggi juga e dan getu juga sebaliknya.
Para que o setor não seja prejudicado, as prioridades são definidas >60%. Hal ini berarti to alat-alat tersebut, mínimo 60% komponennya harus dari bahan-bahan ou diolah di dalam negeri. Sektor lain seperti alat-alat pertanian misalnya, ditetapkan prioritas >43%, sementara to industri listrik nasional ditetapkan nilai prioritas sebesar >40% (sucofindo.co.id, 3/7/2023).
Bagi para pendukungnya, e alguns pengambil kebijakan yang menyetujui implementasi hal tersebut, ada alguns manfaat yang diklaim bisa kita dapatkan dari penerapan TKDN. Beberapa diantaranya é adalah adanya TKDN dianggap bisa membuka lapangan kerja baru melalui semakin banyaknya usaha dalam negeri, bisa mendukung ekonomi dalam negeri, dan juga bisa meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap produto yang dibuat di Indonesia (sucofindo.co.id, 07/03/2023).
Klaim ini, bila dilihat secara singkat, sepertinya terlihat masuk akal. Com o produto ou a indústria em desenvolvimento, você pode se preparar para qualquer coisa, o que significa que ele pode se tornar um fator positivo para a indústria e usar muito na Indonésia.
No entanto, não há necessidade de fazer isso. Dalam banyak kasus, TKDN justru kerap menjadi gargalo yang menghambat kemajuan dan perkembangan indústria dalam negeri di Indonesia di berbagai bidang, diantaranya seperti sektor penerbangan dan juga energi.
Kewajiban menggunakan komponen dalam negeri misalnya, justru mengganjal sejumlah proyek pembangkit listrik yang dijalankan melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dikarenakan, banyak dari proyek tersebut mendapatkan pendanaan dari luar negeri, yang nilainya mencapai 51,5 triliun rupiah, e dijadwalkan bisa beroperasi no mês de 2026 (industri.kontan.co.id, 25/1/2024).
PLN menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian dalam hal ini mau melonggarkan aturan TKDN to pembiayaan luar negeri. Beberapa proyek pembangkit listrik yang terhambat tersebut diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan PS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Matenggeng PS, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, dan lain sebagainya (industri.kontan.co. id, 25/01/2024).
Secara total, ada sekitar 20 pembangkit listrik yang menjadi terhambat karena jumlah komponennya tidak sesuai dengan aturan TKDN, dan hampis emua pembangkit listrik tersebut merupakan pembangkit yang menggunakan energi terbarukan (cnbcindonesia.com, 29/5/2024). Pihak yang paing dirugikan dari adanya hal tersebut tentou ser masyarakat yang menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari pembangkit tersebut.
Não há nenhum setor de energia, o TKDN também está trabalhando para melhorar a indústria. Hal ini dikarenakan banyak dari perusahaan penerbangan di Indonesia yang kesulitan to mengimpor suku cadang pesawat yang disebabkan adanya aturan TKDN. Belum lagi, pemerintah juga mengenakan pajak import terhadap komponen suku cadang pesawat, yang tentunya berperan terhadap tingginya harga ticket untuk penerbangan dalam negeri di Indonesia (majalah.tempo.co, 30/6/2024).
Adanya aturan TKDN para a indústria penerbangan ini dimaksudkan para membanttu e mendukung indústria komponen dalam negeri. Tetapi kenyataannya, banyak industri komponen di dalam negeri tersebut yang belum siap, dan hal ini semakin menyulitkan para pelaku usaha penerbangan yang ada di Indonesia (majalah.tempo.co, 30/6/2024).
Certifique-se de que o uso de um produto de qualidade superior com um produto seja feito com base em alguns casos de atas, na prática de kebijakan TKDN apenas com capacidade de absorção de umidade do contraproduto do que é diinginkan. Cada setor industrial seperti sektor energi terbarukan menjadi terhambat misalnya, karena investasi dan pendanaan luar negeri susah untuk masuk, maka akan sedikit lapangan kerja yang akan terbuka bagi masyarakat.
Selain itu, mendukung industri dalam negeri, tetapi bila industrinya belum siap, seperti industri komponen suku cadang pesawat, tenteunya akan membawa dampak yang negatif. Hal ini akan menyusahkan para pelaku industri lainnya yang sangat bergantung pada industrial tersebut.
Sebagai penutup, kebijakan regulasi dengan menetapkan jumlah mínimo komponen dalam negeri yang tertuang dalam TKDN merupakan bentuk kebijakan nasionalisme ekonomi yang keliru dan merugikan banyak pihak. Sudah seharusnya, di era globalisasi yang semakin pesat, kita meninggalkan berbagai kebijakan yang menutup diri, dan mengadopsi langkah kebijakan ekonomi yang semakin terbuka.
Publicado originalmente aqui
