Perlindung hak cipta merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan untuk mendorong industri seni e kreatif di sebuah negara, termasuk juga dell'Indonesia. Perlindung hak cipta memberikan perlindungan terhadap para innovator and pekerja industri kreatif en seni agar karya mereka tidak disalahgunakan, e juga agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari karya yang dibuatnya.
Bila hak cipta dari sebuah karya dilindungi dengan baik, maka hal tersebut akan dapat mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membajak karya-karya tertentu yang sudah dengan susah payah dibuat oleh para pekerja seni dan industri kreatif, demi keuntungan mereka sendiri. Questo semikian, per pekerja seni tidak akan mampu untuk mendapatkan manfaat, khususnya manfaat ekonomi, dari karya yang mereka buat.
In questo modo, ha ini tentu akan sangat merugikan para pekerja seni e juga industri kreatif. Bila hal ini kerap dibiarkan, dan pembajakan semakin merajalela, tidak mustahil hal ini akan semakin mengurangi insentif seseorang untuk berkarya e juga berinvestasi di industri seni e industri kreatif dell'Indonesia, e hal ini akan semakin mempersulit perkembangan industri seni e industri kreatif di negara kita.
Seiring dengan pertumbuhan teknologi, perlindungan hak cipta menemukan tantangan baru, salah satunya adalah dengan semakin pesatnya teknologi informasi, seperti koneksi internet yang semakin meluas. Tidak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan teknologi telah membawa banyak manfaat besar bagi puluhan juta orang dell'Indonesia. Melalui internet misalnya, kita bisa dengan mudah mencari informasi dan belajar mengenai hal-hal baru.
Tetapi di sisi lain, tidak bisa dibantah juga bahwa perkembangan teknologi yang semakin besat juga membawa banyak tantangan lain yang harus kita selesaikan, salah satunya adalah pembajakan e distribusi konten-konten bajakan, seperti musik e film, yang semakin mudah. Dunia maya menjadi platform bagi berbegai toko daring untuk menjual produk-produk bajakan kepada jutaan konsumen dari seluruh penjuru negeri.
Untuk itu, berbegai upaya penegakan untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap hak cipta harus segera dilakukan. Hal ini bisa dalam berbegai bentuk, salah satunya misalnya adalah dengan menutup berbegai website dan situs yang menyediakan berbegai layanan produk-produk bajakan seperti film e musik. Hal ini sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia (cnnindonesia.com, 21/12/2019).
Tetapi, implementasi untuk penegakan perlindungan hak cipta tidak cukup dengan menutup platform atau menangkap para pelaku pembajakan. Implementasi ini juga harus diikuti dengan perbaikan sistema untuk memudahkan para pekerja seni dan kreatif di Indonesia per modificare karya yang mereka buat, agar hak ciptanya bisa dilindungi.
Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, atau Kemenkumham mencanangkan tahun 2022 ini sebagai “Tahun Hak Cipta.” Salah satu upaya untuk mengimplementasikan program yang dicanangkan tersebut adalah melalui peluncuran aplikasi yang bernama Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC) di awal tahun ini (dgip.co.id, 6/1/2022).
DIlansir melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, POPHC sendiri merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh kemenkumham, yang difungsikan untuk mempercepat proses perstujuan hak cipta. Sebelumnya, proses persetujuan ini memakan waktu kurang lebih 1 hari. Melalui POPHC, proses persetujuan hak cipta hanya butuh dalam waktu hitungan menit (dgip.co.id, 6/1/2022).
Selain ditujukan untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, POPHC sendiri merupakan salah satu sistem yang dibuat dalam rangka untuk mendukung program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dicanangkan pemerintah yang dimulai pada awal tahun 2020 lalu, untuk menanggulangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian (kemenkeu.go.id, 2020).
Sebagaimana kita tahu, pandemi COVID-19, yang saat ini masih berlangsung, telah membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di berbegai negara, termasuk juga sektor industri kreatif dell'Indonesia. Banyak para pekerja e innovator di kreatif misalnya, yang tidak bisa mengadakan pertunjukan disebabkan karena pandemi tersebut.
A causa di ciò, il sistema adanya yang dapat membantu per l'innovazione e l'innovatore yang bergerak di industria creativa merupakan sesuatu yang sangat penting, termasuk salah satunya dengan mempercepat proses pendefttaran hak cipta untuk mereka yang bekerja di industria creativa. Dengan demikian, hak kekayaan intellettuale yang mereka miliki atas karya yang dibuatnya bisa semakin terjaga.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, ha avuto modo di parlare di tren yang positivo dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, e ha ini menunjukkan potensi yang luar biasa dari ekonomi kreatif bagi ekonomi nasional di Indonesia. Salah satunya, hal ini bisa dilihat dari capaian distribusi royalti yang tinggi pada tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021, yakni sebesar 51 miliar rupiah (kemenkeu.go.id, 2020).
Sebagai penutup, sistema yang ditujukan unutk mempercepat proses pendaftaran hak cipta merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para innovator dan pekerja kreatif dell'Indonesia. Semoga saja, melalui sistem POPHC, industri kreatif di Indoneia dapat semakin berkembang, dan kita dapat mewujudkan tahun 2022 sebagai tahun hak cipta.
Originariamente pubblicato qui
