fbpx

Mês: AM72021 f18472021-07-01T09:18:47+00:00quinta-feira

Pentingnya Peran Perusahaan E-Commerce dalam Menangkal Pembajakan Produk

Layanan e-commerce ou toko online saat ini merupakan layanan yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian kita, terutama kita yang tinggal di kota-kota besar. Meningkatnya pengguna Internet secara sangat pesat tentu memiliki korelasi yang sangat berkaitan dengan naiknya jumlah pelanggan yang berbelanja melalui dunia maya.

Saat ini, dengan sangat mudah kita menemukan berbagai produto dan barang yang kita butuhkan dan kita inginkan melalui berbagai layanan toko ousado. Mulai dari bahan-bahan pangan, alat-alat rumah tangga, elektronik, produk-produk pribadi, hingga barang-barang kolektor.

Pertumbuhan ini semakin dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Pandemi ini falah mengharuskan banyak orang melakukan aktivitas mereka di rumah, dan kelebihan utama layanan toko ousando adalah Anda bisa melakukan aktivitas belanja yang sebelumnya harus dilakukan secara fisik di tempat Anda. Diproyeksi, perdagangan online di Indonesia pada tahun 2021 ini akan meningkat 33,2% dari Rp253 triliun tahun 2020, menjadi Rp337 triliun pada tahun ini (indonesia.go.id, 23/2/2021).

Naiknya jumlah pelanggan dan pengguna toko-toko ousado juga memberikan kesempatan yang semakin luas kepada para pedangang, terutama para pedagang kecil. Enquanto isso, seseorang kalau ingin menjadi pedagang mereka harus menyewa toko fisik, dan memiliki modal yang tidak sedikit, saat ini mereka bisa berjualan dimanapun mereka inginkan, dan mendapatkan pembeli dari seluruh penjuru negeri.

Semakin meningkatnya industri layanan e-commerce juga sangat menguntungkan para pelanggan, karena mereka bisa lebih mudah mendapatkan barang yang mereka inginkan. Sebelum adanya internet, kita harus bepergian secara fisik untuk mencari suatu barang, dan bila barang yang kita inginkan tidak di toko tersebut, kita harus berpindah dan mencari toko yang lain. Aktivitas ini tentu bukan hanya menguras energi dan waktu, tapi juga uang untuk transportasi.

Perkembangan layanan e-commerce sepertinya merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa kita bendung lagi. Semakin mening katnya pengguna internet, dan juga semakin cepatnya koneksi internet, maka pada saat yang sama layanan toko ousado juga akan semakin meningkat dan menarik semakin banyak pelanggan.

Namun, dengan segala manfaat positifnya, semakin meningkatnya penggunaan dan layanan e-commerce juga menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah aspek pembajakan. Semakin mudahnya kita bisa mengakses e membeli barang pada saat yang sama juga membuat semakin mudah pula para penjual barang bajakan untuk menjual barang-barang palsu yang mereka buat kepada konsumen.

Persoalan mengenai pembajakan sendiri tentunya bukanlah masalah yang baru terjadi di Indonésia. Masalah ini merupakan masalah besar yang sudah ada sejak lama, jauh sebelum internet hadir dan masuk menjadi bagian dari keseharian kita. Bila saat ini kita pergi ke berbagai tempat pusat perbelanjaan pun, dengan mudah kita bisa menemukan berbagai produk barang-barang palsu yang dijual dengan sangat bebas e harga yang jauh di bawah harga aslinya. Hal ini mencakup berbagai macam barang, seperti pakaian, perangkat lunak, buku, dan juga barang-barang elektronik.

Hal yang sama juga demikian terjadi di toko-toko ousado. Bila kita berselancar di dunia maya, maka com sangat mudah kita akan menemukan berbagai barang-barang bajakan yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Tidak jarang, barang-barang yang dijual tersebut terlihat sangat mirip dari barang yang asli.

Pembajakan karya apapun tentu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak kekayaan intelectual yang merugikan pihak lain. Bila hal ini terus dibiarkan, maka tentu orang-orang akan semakin malas untuk berkarya dan berinovasi, karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari karya dan inovasi yang mereka buat.

Untuk itu, peran serta aktif berbagai perusahaan penyedia layanan e-commerce para menangkal pembajakan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tanpa adanya peran aktif dari berbagai perusahaan penyedia layanan e-commerce para menangkal penjualan barang-barang bajakan, maka permasalahan ini tentunya akan terus berlangsung berlarut-larut dan akan sangat sulit untuk diselesaikan.

Isu mengenai pembajakan ini juga menjadi fokus berbagai pihak terkait layanan e-commerce. Asosiasi e-commerce, Associação de Comércio Eletrônico da Indonésia (idEA) misalnya, menyatakan siap melawan pembajakan, khususnya pembajakan buku yang sangat marak terjadi di berbagai plataforma penyedia jasa toko ousado. idEA juga mengatakan bahwa setiap penyedia layanan e-commerce harus juga ikut mengawasi barang-barang yang dijual di platform mereka (economia.bisnis.com, 27/5/2021).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Sikap dari asosiasi e-commerce tersbut untuk melawan penjualan produk-produk di platform toko ousando adalah hal yang harus kita dukung. Semoga, para penyedia layanan e-commerce semakin memperkuat komitmen mereka para menangkal berbagai upaya penjualan produk bajakan di platform yang mereka miliki.

Sebagai penutup, perkembangan e-commerce yang semakin pesat telah membawa banyak manfaat, baik bagi para konsumen yang ingin berbelanja, ataupun kepada para penjual agar mereka bisa lebih mudah menjual barang dagangan mereka. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, salah satunya adalah platform tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi para pembajak produk untuk menjual barang-barang palus yang mereka buat. Para isso, dibutuhkan peran aktif dari para penyedia layanan e-commerce para menangani permasalahan tersebut.

Publicado originalmente aqui.

Nebraska deve acabar com esses obstáculos no estado ao progresso dos veículos elétricos

Um dos principais componentes do projeto de lei de infraestrutura do presidente Joe Biden é preparar adequadamente o país para a revolução do veículo elétrico (EV). O governo Biden destinou $174 bilhões para eletrificação de transporte, o que gerou uma enxurrada de investimentos de fabricantes de automóveis.

A GM anunciou que abrirá uma fábrica de $2,3 bilhões em 2023 para fabricar 500.000 baterias EV, a Honda se comprometeu a vender apenas EVs até 2040, a Hyundai investirá $7 bilhões para a produção de EV nos EUA e a Ford anunciou que metade de todos os Lincolns produzidos em breve poderá ser sem emissões. Mesmo aqui em Nebraska, comunidades de consumidores de veículos elétricos como Norfolk e Kearney estão construindo suas estações de carregamento.

Mas, infelizmente, para os consumidores em Nebraska, a má política no nível estadual está agindo como um grande obstáculo. Nebraska, que atualmente está empatado em último na classificação Índice de Acessibilidade de Veículos Elétricos dos EUA, está desencorajando ativamente a compra de VEs com a proibição de vendas diretas ao consumidor e sua taxa de licenciamento desproporcional para veículos elétricos e híbridos.

Sob o pretexto de proteção ao consumidor, Nebraska tornou ilegal para fabricantes de veículos elétricos, como a Tesla, vender diretamente aos consumidores. As leis de franquia do revendedor, que proíbem a venda direta, são uma política implementada há décadas para proteger os consumidores da integração vertical e da monopolização. Na era atual de informações ilimitadas ao seu alcance e competição saudável na indústria automobilística, essa restrição já passou da data de expiração. Ele não faz nada além de impedir a escolha do consumidor, embora não forneça nenhum valor de proteção ao consumidor. É por isso que muitos fabricantes de veículos elétricos optaram por sair totalmente do modelo de concessionária. E sabemos, pelo sucesso das plataformas diretas ao consumidor no mercado de carros usados (onde a venda direta é legal), que as compras online estão aumentando.

Além da proibição de vendas diretas, Nebraska também pune os consumidores de VEs com licenças e taxas de registro mais altas. A taxa de registro padrão para veículos em Nebraska é entre $15. Para os consumidores que fazem a escolha ecologicamente consciente de comprar e registrar um EV, o custo de registro é superior a 500%, em $75. Isso é incrivelmente discriminatório, e uma abordagem muito melhor seria simplesmente tratar os VEs da mesma forma que os veículos de passageiros padrão.

Infelizmente, alguns legisladores justificaram a taxa adicional para ajudar a recuperar a receita perdida do imposto sobre o gás, mas isso vai contra o objetivo dos impostos sobre o gás. O objetivo do imposto sobre a gasolina, atualmente em 28,7 centavos de dólar por galão em Nebraska, é encorajar os consumidores a reduzir suas emissões, que é exatamente o que os consumidores de EV estão fazendo quando compram um EV. É estranho que a recompensa que os consumidores de EV obtêm por sua decisão ecológica sejam taxas inflacionadas exponencialmente mais altas do que a alternativa. É injusto que estes consumidores assumam agora mais encargos financeiros quando, de facto, estão a responder aos impostos sobre o gás, conforme pretendido pelo imposto.

Além de serem relativamente fáceis de implementar, essas mudanças de política têm o benefício adicional de encorajar a compra de VEs sem subsídios dos contribuintes à fabricação ou complicados créditos fiscais, que foram criticados com razão por favorecer os ricos.

No final do dia, a revolução EV está a caminho. Simplesmente saindo do caminho, os legisladores em Nebraska poderiam aumentar a escolha do consumidor, reduzir custos, proteger o meio ambiente e fazer isso sem todos os problemas logísticos que acompanham o bem-estar corporativo e os créditos fiscais de butiques.

Como diz o famoso ditado, “uma maré alta levanta todos os barcos”. A maré certamente está subindo para veículos elétricos, mas com regulamentos equivocados algemando os consumidores, os nebrascanos podem acabar assistindo da costa.

Publicado originalmente aqui.

Não precisamos de mais impostos para responder à crise do COVID-19

A redução dos impostos corporativos permite melhorias nas técnicas de produção, tecnologia e investimento de capital, o que aumenta a produtividade e a renda dos trabalhadores.

A crise do COVID-19 continua e os fundos anticrise aumentam. Para fornecer um estímulo direto, alguns países europeus estão tomando a decisão sensata de reduzir a carga tributária, enquanto outros querem aumentá-la. É óbvio que uma tributação simplificada e reduzida daria o impulso necessário aos consumidores e às empresas. Como podemos convencer os tomadores de decisão a mudar de rumo?

Não é inacreditável que a crise de saúde do COVID-19 tenha permitido que muitos lados políticos impusessem propostas de políticas que exigem uma crise para convencer a opinião pública. Inimaginável há um ano, o Conselho Europeu concordou com um empréstimo europeu e com o aumento dos impostos europeus. Aqui estamos com um debate político muito mudado e uma discussão de solidariedade que nos lembra a crise de 2008.

Por outro lado, a Alemanha decidiu uma redução temporária do IVA até 1 de janeiro, de 19% para 15%, respetivamente de 7% para 5% para a taxa reduzida. Assim, a partir deste mês, os consumidores irlandeses beneficiam de uma redução do IVA de 23% para 21%. Dado que o imposto sobre valor agregado é o imposto mais injusto para os consumidores, por que não implementar uma medida semelhante em outros países?

Também é importante entender duas lições econômicas cruciais. Em primeiro lugar, sabemos que uma redução de impostos não coincide necessariamente com uma redução das receitas da obra de Laffer. Em segundo lugar, é importante saber que cortes de impostos sem cortes de gastos terão pouco efeito. 

Deve ser lembrado que o estado como tal não é uma entidade geradora de riqueza. Para financiar suas atividades, tem que captar recursos do setor privado. Ao fazê-lo, enfraquece o processo de criação de riqueza e mina as perspetivas de crescimento económico real.

Como o estado não é uma entidade geradora de riqueza, qualquer redução de impostos enquanto o gasto público continua aumentando não sustentará o crescimento econômico real. No entanto, o estímulo fiscal poderia “funcionar” se o fluxo de poupança real for grande o suficiente para sustentar, ou seja, financiar as atividades do governo enquanto permite uma taxa de crescimento nas atividades do setor privado. Se os impostos mais baixos forem acompanhados por gastos públicos mais baixos, os cidadãos terão mais meios para reativar a criação de riqueza. Assim teremos uma verdadeira recuperação econômica. 

Essa lógica se aplica aos cortes de impostos corporativos, que especialmente em tempos de crise, não são uma medida popular. Porém, enganam-se os que atacam tal corte. Eles se baseiam em uma visão de soma zero do mundo, na qual os ganhos de uma pessoa são vistos como as perdas de outra. Eles assumem que os proprietários corporativos desfrutam de quase todos os benefícios dos cortes de impostos corporativos. Eles confiam em dados altamente distorcidos para apoiar seus argumentos e em uma compreensão pobre de como a economia funciona.

A visão de soma zero ignora o fato de que os acordos voluntários de mercado beneficiam todos os participantes. Portanto, aumentar o comércio mutuamente benéfico, bem como reduzir a tributação, beneficia tanto os compradores quanto os vendedores. Por outro lado, punir os vendedores com impostos mais altos também os incentiva a gastar menos com seus recursos pelo serviço que prestam aos outros.

A redução dos impostos corporativos permite melhorias nas técnicas de produção, tecnologia e investimento de capital, o que aumenta a produtividade e a renda dos trabalhadores. Além disso, aumenta os incentivos à assunção de riscos e ao empreendedorismo para os consumidores. Isso reduz as distorções significativas causadas pela tributação, e essas mudanças beneficiam trabalhadores e consumidores.

Esquemas de coleta centralizada darão muito poucos resultados, porque o estado, em sua estrutura centralizada, é incapaz de saber o que as pessoas realmente querem. Se quisermos combater os efeitos dos fechamentos do COVID-19, precisamos liberar as capacidades empreendedoras dos cidadãos e reduzir as barreiras regulatórias que as empresas enfrentam.

Publicado originalmente aqui.

Alabamianos podem não participar da revolução dos veículos elétricos

Um dos principais componentes da lei de infraestrutura do presidente Joe Biden é preparar adequadamente o país para a revolução dos veículos elétricos (VE). A administração Biden destinado $174 bilhões para eletrificação de transporte, o que desencadeou uma enxurrada de investimentos de fabricantes de automóveis.

GM anunciado eles abrirão uma fábrica de $2,3 bilhões em 2023 para fabricar 500.000 baterias EV, Honda comprometeu-se a vender apenas EVs até 2040, Hyundai investirá $7 bilhões para a produção de EVs nos EUA e Ford anunciou que metade de todos os veículos Lincoln produzidos em breve poderão ser isentos de emissões. Mesmo aqui no Alabama, Mercedes comprometeu-se a contratar mais 400 trabalhadores em sua fábrica no condado de Tuscaloosa para acompanhar a demanda por EVs

Mas, infelizmente para os consumidores no Alabama, a má política no nível estadual está atuando como um grande obstáculo para o boom dos veículos elétricos. Alabama, que atualmente está empatado em último lugar no Índice de Acessibilidade de Veículos Elétricos dos EUA, está desencorajando ativamente a compra de VEs com a proibição de vendas diretas ao consumidor e sua taxa de licenciamento desproporcional para veículos elétricos e híbridos.

Debaixo de disfarce de proteção ao consumidor, o Alabama tornou ilegal que fabricantes de veículos elétricos, como a Tesla, vendam diretamente aos consumidores. As leis de franquia de revendedores, que proíbem as vendas diretas, são uma política de décadas implementada para proteger os consumidores da integração vertical e da monopolização. Na era atual de informações ilimitadas ao seu alcance e concorrência saudável na indústria automobilística, essa restrição já passou da data de validade. Não faz nada além de impedir a escolha do consumidor, sem fornecer nenhum valor de proteção ao consumidor.

É por isso que muitos fabricantes de veículos elétricos optaram por sair completamente do modelo de concessionária. Devido à natureza inovadora dos veículos elétricos, um modelo tradicional de concessionária franqueada pode não ser a maneira mais eficaz de colocar esses veículos ecológicos no mercado. Operar uma concessionária autônoma aumenta os custos e adiciona um intermediário ao processo de venda, o que muitas vezes pode inflacionar os preços para os consumidores. E, sabemos pelo sucesso das plataformas diretas ao consumidor no mercado de carros usados (onde a venda direta é legal), que a compra online está na subir.

Além da proibição de vendas diretas, o Alabama também pune os consumidores de veículos elétricos com taxas mais altas de licença e registro. O padrão cadastro taxa para veículos no Alabama é $65. Para os consumidores que fazem a escolha ecologicamente correta de comprar e registrar um VE, o cadastro o custo é superior a 300% maior em $265. Isso é incrivelmente discriminatório, e uma abordagem muito melhor seria simplesmente tratar os EVs no mesmo nível dos veículos movidos a gasolina padrão.

Infelizmente, alguns legisladores justificaram a taxa adicional para ajudar a recuperar a receita perdida do imposto sobre o gás, mas isso contraria o propósito dos impostos sobre o gás. O objetivo do imposto sobre a gasolina, atualmente em 26 centavos por galão no Alabama, é incentivar os consumidores a reduzir suas emissões, que é exatamente o que os consumidores de VE estão fazendo quando compram um EV. É estranho que a recompensa que os consumidores de EVs obtêm por sua decisão ecológica seja taxas inflacionadas exponencialmente mais altas do que a alternativa. É injusto que esses consumidores agora arcam com mais encargos financeiros quando, na verdade, estão respondendo aos impostos sobre o gás como pretendido.

Além de serem relativamente fáceis de implementar, essas mudanças de política têm o benefício adicional de incentivar a compra de VEs sem subsídios de fabricação do contribuinte ou créditos fiscais complicados, que foram legitimamente criticado para favorecer os ricos.

No final do dia, a revolução EV está a caminho. Simplesmente saindo do caminho, os legisladores no Alabama poderiam melhorar a escolha do consumidor, reduzir custos, proteger o meio ambiente e fazê-lo sem todas as questões logísticas e ideológicas que acompanham o bem-estar corporativo e os créditos fiscais de butique.

Como diz a famosa expressão, “uma maré alta levanta todos os barcos”. A maré certamente está subindo para os veículos elétricos, mas com regulamentações equivocadas algemando os consumidores, os alabamianos podem acabar assistindo das margens.

Publicado originalmente aqui.

A falência intelectual do “gastronacionalismo”

Os consumidores devem decidir quais alimentos desejam.

Em toda a Europa, os protecionistas de alimentos estão de volta. Usando a desculpa do COVID-19, eles afirmam que a concorrência no comércio internacional é um problema para os produtores nacionais. Em várias legislações europeias propõe-se a imposição de quotas de produtos locais aos comerciantes, noutras são os ministros que apelam ao “patriotismo alimentar”. É nessas horas que vale lembrar até que ponto esse gastronacionalismo é problemático.

As Corn Laws foram um exemplo perfeito de protecionismo no século 19: os grandes proprietários de terras conservadores em Westminster decidiram que o Reino Unido deveria tributar fortemente os grãos estrangeiros para beneficiar os produtores locais. 

O resultado dessa política comercial parece evidente: enquanto os produtores britânicos se beneficiavam, os preços dos grãos disparavam na década de 1830. Assim que a concorrência foi neutralizada, os grandes proprietários de terras puderam aumentar os preços, o que prejudicou principalmente as classes trabalhadoras. Em 31 de janeiro de 1849, os resultados desastrosos das Corn Laws foram finalmente reconhecidos por uma lei aprovada em 1846. Elas foram revogadas e os impostos de importação desapareceram.

Substituir a palavra “milho” ou “Reino Unido” por qualquer outro produto ou país não fará diferença para a realidade dos princípios econômicos: o protecionismo não funciona, empobrece os consumidores e principalmente os mais pobres. Infelizmente, esta mensagem não parece impressionar os nossos vizinhos franceses. O ministro da Agricultura, Didier Guillaume, pediu aos franceses “que sejam patrióticos em relação à comida”, mesmo que “os tomates franceses custem mais”, segundo a RTL Radio France. O ministro não mediu palavras no restante de suas declarações na rádio:

“Nossos concidadãos devem comprar francês. Devemos desenvolver nossa agricultura se queremos soberania alimentar, soberania agrícola. Mas como é um pouco mais caro, temos que trabalhar para sermos mais competitivos. A agricultura francesa deve ser competitiva. Os preços pagos aos produtores devem ser maiores do que são hoje.

Desde março, o governo francês está conversando com os supermercados do país para comprar produtos locais frescos. Como resultado, as maiores redes de varejo da França, como Carrefour e E.Leclerc, transferiram quase todos os seus suprimentos para fazendas locais.

Outros países foram mais longe do que a França.

O governo polonês denunciou 15 processadores domésticos por importar leite de outros países da UE em vez de comprá-lo de agricultores poloneses.

“O patriotismo econômico dessas empresas preocupa”, disse o governo em uma circular que permaneceu online, mesmo depois que a lista de laticínios que usavam leite estrangeiro foi removida no primeiro trimestre de 2020.

A oposição vem de Berlim. Antes da videoconferência dos ministros da agricultura há algumas semanas, Julia Klöckner, ministra da agricultura da Alemanha, disse que a crise do coronavírus sublinhou a importância do mercado único e que os países da UE devem abster-se de implementar políticas protecionistas para ajudar na recuperação de suas economias.

“As cadeias de abastecimento transfronteiriças e a livre circulação de mercadorias são essenciais para garantir a segurança do abastecimento dos cidadãos. E é por isso que alerto contra o 'nacionalismo consumista'. É apenas uma suposta força que está desaparecendo rapidamente. Não devemos comprometer as conquistas do mercado interno”, afirmou o comunicado.

Do lado da UE, é interessante notar que o Comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, parece determinado a se opor a qualquer movimento protecionista (pelo menos fora do quadro protecionista já estabelecido pela própria UE).

Publicado originalmente aqui.

Se você mora nesses estados, não compre um veículo elétrico

Alguns estados querem ajudar impulsionar a adoção de veículos elétricos. Outros não. Eles tornam mais difícil e mais caro dirigir um EV do que não. Esses são os estados que, se você mora neles, é melhor não comprar um EV. Pelo menos não agora.

O que os estados estão fazendo que os torna ruins?

A proibição de vendas diretas ao cliente, taxas extras de registro e tarifas rodoviárias mais altas são formas pelas quais alguns estados dificultam a compra de um EV. Se você está pensando que isso se divide em estados vermelhos desencorajando as vendas de EV e estados azuis empurrando-o, você estaria errado. Todos os 50 estados foram classificados por sua facilidade ou dificuldade em fazer uma compra de VE.

O Consumer Choice Center faz a classificação. E, surpreendentemente, os 10 estados listados como os mais difíceis de comprar um EV são Alabama, Arkansas, Iowa, Kansas, Nebraska, Dakota do Norte, Carolina do Sul, Virgínia Ocidental e Wisconsin. Nesses estados, você não pode fazer uma venda direta do veículo e é mais caro registrar um EV.  

Dos 50 estados, 28 vão cobrar mais caro para registrar um VE. As vendas da Tesla foram proibidas em 17 estados porque suas leis de imposto de franquia não permitem vendas diretas. E mais 12 estados têm restrições de vendas de veículos elétricos por meio de algumas leis diretas ao comprador. Alguns desses estados restringem as vendas diretas, mas não cobram uma taxa mais alta para registrar um EV. Outros, como Michigan, permitem apenas que a Tesla contorne as leis de imposto de franquia e venda diretamente. 

“Políticas melhores reduzirão barreiras significativas que impedem os consumidores de acessar totalmente os VEs”

“Está claro que os consumidores querem mais acesso aos veículos elétricos”, disse o gerente de assuntos norte-americanos da CCC, David Clement. arstécnica. “Portanto, a legislação deve tornar a compra e a propriedade deles o mais conveniente possível. E pedimos aos legisladores que apresentem melhores políticas que reduzam as barreiras significativas que atualmente impedem os consumidores de acessar totalmente os VEs”.

Por outro lado, esses são os 10 principais estados que não têm restrições de veículos elétricos ou taxas de registro mais altas quando comprando um VE. Eles são Alasca, Arizona, Delaware, Flórida, Maine, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, Rhode Island e Vermont. A Califórnia não está incluída nesta lista por um motivo.

A Califórnia não está na lista dos “Melhores Estados” - como assim?

Como a Califórnia agora tem suas taxas de licenciamento para veículos elétricos com base no índice de preços ao consumidor, elas estão aumentando gradualmente. Atualmente, eles estão em $100. Os impostos sobre a gasolina são usados pelo estado para melhorias nas estradas e outros custos relacionados a viagens. Como os EVs não usam gasolina, esse acordo de taxa de licenciamento garante que a Califórnia receba os EVs. 

Quase metade de todos os EVs nos EUA são registrados na Califórnia. Ele tem a maior taxa de adoção e também possui mais estações de carregamento do que qualquer outro estado. No entanto, o CCC não o considera um dos 10 mais amigáveis por causa de seu acordo de taxa de licenciamento. 

Com as montadoras programadas para parar de construir veículos movidos a gás nos próximos 10 anos, alguns estados terão que se adaptar em breve. Embora possam continuar cobrando taxas mais altas pelos VEs, também terão que aumentar as estações de carregamento. As restrições diretas ao comprador não serão um fator tão importante, já que todas as montadoras estão lançando EVs em um ritmo constante. 

Publicado originalmente aqui.

Role para cima
pt_BRPT