fbpx

Dia: 22 de fevereiro de 2021

Dampak Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan bisa dikatakan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dicapai oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Meningkatnya kesejahteraan di sebuah negara, merupakan salah satu tolak ukur yang paling umum dan mutlak untuk menentukan apakah sebuah pemerintahan berhasil dalam mengelola negara yang dipimpinnya.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga merupakan salah satu fondasi yang sangat penting bagi stabilitas politik. Tanpa adanya peningkatan kesejahteraan, terlebih lagi bila standar hidup masyarakat di sebuah negara terus menurun dari tahun ke tahun, tidak mustahil hal tersebut justru akan membawa pada pergolakan social, yang berujung pada instabilitas politik yang sangat berbahaya bagi keamanan dan kegiatan ekonomi.

Para isso, adanya kebijakan public yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan merupakan hal yang wajib menjadi fokus dan diberlakukan oleh berbagai pemerintahan dan para pengambil kebijakan di seluruh dunia. Bila suatu pemerintahan ou pengambil kebijakan membuat produk hukum yang tidak dapat menunjang peningkatan kesejahteraan, tentu upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut akan mustahil dapat tercapai, dan bukan tidak mungkin justru akan membawa kemunduran serta peningkatan kemiskinan di negara tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, sejarah sudah membuktikan bahwa, kebebasan ekonomi merupakan fondasi yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan di sebuah negara. Pasar bebas merupakan pilar yang sangat penting untuk mengeluarkan seluruh potensi e creativitas yang dimiliki oleh masyarakat di sebuah negara, yang akan mendorong inovasi and meningkatkan kegiatan ekonomi yang akan membawa manfaat bagi penduduk di negara tersebut.

Salah satu lembaga think tank yang memiliki fokus pada aspek kebebasan ekonomi adalah lembaha think tank asal Amerika Serikat, The Heritage Foundation. Setiap tahunnya, lembaga think tank tersebut merilis laporan mereka mengenai indeks kebebasan ekonomi negara-negara di dunia, yang dikenal dengan nama Index of Economic Freedom. Indeks tersebut mengukur kebebasan economi berbagai negara di dunia, dan membuat peringkat berdasarkan indicador-indicador yang mereka gunakan.
Setelah itu, negara-negara tersebut dibagi menjadi lima kategori, yakni free, principalmente livre, moderadamente livre, principalmente não livre, e reprimido. Negara-negara yang menduduki peringkat free diduduki negara-negara yang di mana memiliki kerangka hukum yang mendukung kegiatan ekonomi secara bebas, serta institusi yang transparan dan bebas dari korupsi. Sebaliknya, negara-negara yang membatasi kegiatan ekonomi masyarakatnya secara ketat, serta memiliki institusi yang tertutup dan korup, maka mereka menduduki peringkat yang rendah.

Setelah peringkat tersebut disusun, terbukti bahwa, secara rata-rata, negara-negara yang menduduki peringkat free memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Sebaliknya, negara-negara yang menduduki peringkat bawah dalam indeks tersebut, atau masuk dalam kategori repressed, cenderung memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang rendah. Pada tahun 2019 misalnya, rata-rata negara-negara yang masuk dalam kategori free memiliki PDB per kapita sebesar USD63.588, sementara negara-negara yang menduduki peringkat terbawah rata-rata PBD per kapitanya hanya USD7.716 (The Heritage Foundation, 2020) .

Hasil dari penelitian ini tentu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh berbagai pembuat kebijakan di seluruh dunia. Kebebasan ekonomi merupakan pilar yang sangat penting sebagai dasar peningkatan kesejahteraan di sebuah negara.

A Heritage Foundation envia um indicador de consumo de água para obter uma economia de dinheiro sebuah negara dalam indeks mereka. Salah satu dari indikator tersebut yang sangat penting adalah perlindungan terhadap kepemilikan pribadi (direitos de propriedade privada).

Adanya kerangka hukum dan sistem kelembagaan yang melindungi kepemilikan seseorang merupakan hal yang sangat krusial untuk menunjang kebebasan ekonomi. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kepemilikan, tentu aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar, karena setiap orang dapat merampas hak milik orang lain dengan mudah.

Perlindungan hak kepemilikan pribadi ini bukan hanya mencakup dengan aset-aset yang nyata, atau yang dikenal juga dengan asset tangível, namun juga harus mencakup hak kekayaan intelectual. Perlindungan hak kekayaan intelectual merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi para inovador e orang-orang yang creatif agar mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka buat dengan bersusah payah dan kerja keras.

Sebagaimana dengan perlindungan hak kepemilikan pribadi terhadap aset-aset yang tangível, tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelectual, maka kebebasan ekonomi akan sulit untuk dicapai. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelectual, maka setiap orang dapat dengan mudah membajak dan mencuri hasil karya orang lain untuk keuntungan diri mereka sendiri, tanpa harus menaruh usaha dan bekerja keras untuk membuat dan menciptakan karya tersebut.

Hubungan antara perlindungan hak kekayaan intelectual yang kuat dengan kesejahteraan merupakan hal yang diteliti oleh beberapa pihak. Em 2017 misalnya, setor-setor yang bertumpu pada hak kekayaan intelectual telah berkontribusi pada lebih dari 30% dari tenaga kerja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari Eropa, dan telah berkontribusi terhadap 40% PDB da Amerika Serikat dan Uni Eranegara-negara (Forbes.com, 26/4/2017).

Perlindungan yang lemah terhadap hak kekayaan intelectual juga telah membawa kerugian dan malapetaka di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Direkrut eksekutif dari organisasi pegiat hak kekayaan intelectual, Property Rights Alliance, Lorenzo Montanari, mencatat bahwa perlindungan hak kekayaan intelectual yang buruk di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah merugikan banyak pelaku ekonomi lokal (Forbes.com, 26/4/2017).

Montanari mencatat hal yang terjadi di Nigeria misalnya, merupakan salah satu contoh dari hal tersebut. Nigéria merupakan salah satu negara yang memilki industri perfilman yang sangat maju, yang dikenal dengan julukan Nollywood. Perfilman industrial di Nigeria juga telah melahirkan banyak ator-ator ternama yang memiliki base penggemar dari seluruh dunia.

Namun, karena negara tersebut tidak memiliki perlindungan terhadap hak kekayaan intelectual yang kuat, maka para produser dan pembuat film di Nigeria tidak bisa mendapatkan investasi yang besar untuk menunjang industri perfilman mereka, karena banyaknya pembajakan. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat merugikan bagi perfilman industrial di Nigéria, e besar kemungkinan hal tersebut akan menghambat perkembangan perfilman industrial di negara tersebut.

Sebagai penutup, perlindungan hak kepemilikan pribadi, termasuk juga hak kekayaan intelectual, merupakan salah satu pilar penting kebebasan ekonomi, yang merupakan fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Para isso, como sebuah negara ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelectual, sebagai bagian dari perlindungan hak kepemilikan pribadi, merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan di sebuah negara.

Publicado originalmente aqui.

La valeur des publicités

Par Bill Wirtz

Avez-vous déjà acheté quelque escolheu à causa de l'image d'une marque ? Certamente, surtout lorsque l'emballage est très voyant et séduisant. Se nós não estamos respondendo a bons anúncios, nós também estamos condenando milhões de departamentos de marketing na obscuridade, então vale a pena para o marketing em um mundo de incentivos.

Nous répondons aux marques comme un facteur qui guide nos décisions d'achat, mais pour fidéliser la clientèle, il faut plus qu'un bon emballage. Os consumidores modernos consideram au-delà même de la qualidade de um produto: ils s'interessent aux métodos de produção, au traitement éthique de trailleurs et aux chaînes d'approvisionnement duráveis. O que muitos de nós têm a tendência de apelar cinicamente para o “greenwashing” é um verdadeiro fenômeno de consumidores que exercem uma pressão sobre as empresas para que eles mudem seus políticos.

À quoi servirait cettepression si nous devions nous débarrasser complètement du marketing ou de la notoriété de la marque ? La raison pour laquelle je fais press sur mon producteur d'ordinateurs portables preféré pour qu'il évite to tout prix l'esclavage est que je peux consciemment rester fidèle… non pas aux ordinateurs portables eux-mêmes, mais à cette marque en particulier. Se este produto lógico também se compromete a respeitar as normas estritas em matéria de proteção da vida privada, então je suis même heureux d'être un embaixador não rémunéré de la marque pour cette entreprise, graça au bouche-à-oreille. 

Alguns defensores da saúde pública afirmam que a estratégia de marca e o marketing consistente são essenciais para tromper les consumidores em seu faisant fazer escolhas que são malsaines pour eux ou en les guidant vers deschats qu'ils ne veulent pas vraiment faire. Os termos “marketing” e “lavagem de cerveau” parecem parfois comme des sinônimos, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Certos produtos fornecem o objeto de uma proibição flagrante da publicidade em certos Estados membros da UE, parte da fonte da publicidade para as crianças, ou plutôt para os pais que fornecem achat plus tard. Essas interdições sugerem que você suprima a responsabilidade dos pais.

Se a escolha é entre a educação infantil sobre as consequências de seu comportamento e uma proibição flagrante da publicidade para os produtos, a maioria das pessoas preferenciais é educar as crianças. Les enfants ne peuvent apprendre a devenir des consummateurs responsables plus tard that s'ils sont éduqués, au lieu de se faire réprimander. A abordagem restritiva e punitiva é aquela que aplicamos a crianças e jovens adultos jusqu'à revolução cultural de 1968, e não deu nenhum resultado positivo. Oui, os difusores devem estar cientes de que a publicidade de álcool pendente de emissões para crianças é irresponsável. Cela ne signifca pas pour autant qu'il faille dissimuler l'existence de l'alcool aux enfants. Oui, o álcool existe, et sa consumo à l'âge apropriado et em quantidades apropriadas pode ser seguro.  

Nous devons traiter les enfants comme des enfants, mas nous ne devons pas oublier qu'ils sont en train de grandir et qu'ils sont capaz de compreender les nuances en grandissant. Uma proteção excessiva não é apenas improdutiva, mas ela também é condescendente para os consumidores adultos. Sous le couvert de la croyance mal informado que tout marketing est malveillant et sous l'afirmação precisa mais hors contexte que toutes les publicités PEUVENT être vues par les enfants, sures plaident pour une interdiction complète. Ce n'est pas la bonne faon de procéder. Vários formatos de vídeo e serviços de streaming oferecem opções de controle dos pais, que ajudam a regular as escolhas que as crianças desejam. Les principaux browsers internet font de meme.

As restrições de comercialização não são apenas um golpe porteiro à informação dos consumidores sobre o ponto de vista da disponibilidade de produtos, é também uma mensagem para os pais que dizem que “não estamos confiantes para fazer os bons escolha para vos propres enfants”. Les publicités sont essencialelles à la liberté des marques. As marcas são importantes para os consumidores, não somente por quem eles estabelecem a fidelidade dos consumidores, mas também por quem ajudam a distinguir os produtos no mercado. Nas situações em que as empresas fornecem informações inexatas sobre seus produtos, os concorrentes devem poder comercializar produtos mais claros e mais claros. C'est l'essence même du choix du consommateur.

Chega de proibições futuras de bebidas alcoólicas, por favor!

A pesquisa mostra que os bloqueios estimularam o crescimento do mercado negro de álcool.

O que acontece quando algo que as pessoas realmente querem é banido? Eles param de querer? Ou eles encontram outras maneiras de acessá-lo? Nossa experiência com a proibição do álcool pelo bloqueio responde a essa pergunta e deve fazer com que os formuladores de políticas parem ao considerar seus planos futuros.

De acordo com a Aliança Transnacional de Combate ao Comércio Ilícito (Tracit), as proibições de bebidas alcoólicas estimularam o crescimento do mercado negro de álcool. A pesquisa do Institute for Security Studies apóia essa conclusão, assim como as declarações do South African Revenue Service.

E é lógico: as pessoas não são robôs e não param repentinamente de desejar certos produtos só porque alguns políticos disseram que deveria ser assim. Os leitores deste artigo provavelmente sabem muito bem por experiência própria que, no chão, a bebida não parava de fluir. Para a indústria formal e legal do álcool, no entanto, as proibições de álcool na África do Sul foram desastrosas.

A justificativa para as proibições foi bastante intuitiva: esperando um aumento de pacientes com Covid-19 nos hospitais sul-africanos, o governo queria reduzir o número de pacientes com problemas relacionados ao álcool ocupando espaço ascendente. O setor de saúde precisava de tempo, assim pensava, para expandir sua capacidade.

A primeira proibição de álcool foi imposta entre 27 de março e 1º de junho de 2020, a segunda de 12 de julho a 17 de agosto, e a mais recente foi de 28 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021, quando foi suspensa em sua maior parte.

Na segunda-feira, 24 de agosto de 2020, o ministro da saúde Zweli Mkhize anunciou que “não começaram a desmantelar alguns dos hospitais de campanha [porque leitos adicionais] não são mais necessários”. Isso ocorreu apenas alguns dias depois que o bloqueio foi rebaixado do nível 3 para o nível 2. O ministro da governança cooperativa, Nkosazana Dlamini-Zuma, alertou os sul-africanos contra a possibilidade muito real de uma segunda onda no futuro próximo, pois as restrições às suas liberdades estavam sendo retiradas.

Em dezembro, quando anunciou a renovação da proibição do álcool, o presidente Cyril Ramaphosa observou como os hospitais estavam sobrecarregados com casos de trauma relacionados ao álcool.

O governo expandiu a capacidade hospitalar e depois a desmantelou, sabendo muito bem que uma segunda onda provavelmente estava por vir. É coisa de um governo rancoroso e arbitrário, então, punir um grande setor da economia, para não mencionar o público sul-africano, pelo planejamento míope do próprio governo.

Embora a proibição do álcool pelo bloqueio possa ter sido suspensa no momento da redação, Dlamini-Zuma deixou claro que proibir o álcool novamente não estava fora de questão. A indústria do álcool está, portanto, agora presa em uma posição de incerteza impossível.

O ministro Dlamini-Zuma diz que a intenção da proibição não é prejudicar a indústria, mas tal afirmação é um consolo frio diante dos fatos.

A indústria do álcool em 2019 sustentou o sustento de um milhão de sul-africanos e contribuiu com mais de 3% do PIB, sem mencionar os mais de R15 bilhões em receita tributária que trouxe para o governo. De fato, o dinheiro que a indústria do álcool perdeu devido à proibição da bebida teria contribuído muito para financiar a campanha de vacinas da África do Sul.

A Tracit descobriu que houve um aumento de 900% nas vendas de abacaxi depois que a proibição do álcool entrou em vigor. A razão óbvia para isso é que muitas pessoas começaram a fazer cerveja caseira de abacaxi e, presumivelmente, vendê-la no mercado negro.

Até os supermercados, aproveitando a oportunidade, “passaram a vender a fruta em embalagem com açúcar e fermento”. Durante a proibição, a polícia também denunciou o contrabando de álcool de estados vizinhos, e as perdas para a indústria legal no comércio ilícito, segundo a Tracit, devem subir para cerca de R13 bilhões por ano.

Embora o comércio ilícito seja totalmente compreensível, dadas as decisões políticas imprudentes tomadas pelo governo, os consumidores devem, no entanto, tomar cuidado com os riscos à saúde de comprar bebidas caseiras. Enquanto a indústria legal do álcool está sujeita a rígidos padrões de qualidade, alguém que vende cerveja que acabou de fazer em sua garagem não está. Dezenas de mortes relatadas já resultaram desse consumo perigoso.

Alguns que não participam do consumo de álcool (eu entre eles) admitiram o dano que essa proibição causou economicamente, mas não simpatizam com a indústria do álcool, a quem creditam a exploração da população pobre da África do Sul.

Essa perspectiva, infelizmente, ignora o fato de que a “indústria do álcool” não se preocupa diretamente com o álcool. Empresas de engarrafamento de vidro, varejistas, empresas de transporte, restaurantes e uma infinidade de outras empresas fazem parte dessa indústria e muitas, de maneira indireta, dependem dela. Os funcionários e suas famílias das empresas de engarrafamento e restaurantes também devem sofrer, simplesmente para expor os fabricantes de bebidas?

A liberdade de escolha do consumidor é garantida pela Constituição e significa que outras pessoas – inclusive os pobres – podem decidir fazer coisas com as quais as classes tagarelas discordam. Isso inclui o consumo de álcool. O mercado tem tudo a ver com os fornecedores que atendem à demanda e criam valor para seus consumidores, e é exatamente isso que os comerciantes de álcool estão fazendo. Não é apenas economicamente devastador para o governo, apoiado por uma pequena elite de intelectuais que desaprova o consumo de álcool, interferir nessa liberdade, mas também é profundamente condescendente e imoral.

A Tracit recomenda com razão que as proibições e proibições não devem ser consideradas como meios legítimos de resposta ao Covid-19, pois tal resposta carece de benefícios perceptíveis e as consequências são terríveis para a indústria do álcool, a economia, o governo e todo o país sul-africano. sociedade. É muito mais seguro para os sul-africanos, cuja demanda por álcool não vai a lugar nenhum, poder acessá-lo no mercado legal, onde está sujeito a padrões de qualidade e onde o ponto de venda está sujeito a regras de distanciamento social e higiene.

Nenhuma economia pode funcionar eficientemente na presença do tipo de incerteza política que atualmente reina na África do Sul. O governo deve assegurar à indústria do álcool que novas proibições estão fora de questão. Caso contrário, devemos esperar mais desinvestimentos da indústria e maior crescimento do comércio ilícito, mesmo agora com a suspensão do embargo.

Embora certas medidas de bom senso para combater o Covid-19 possam ser mantidas, é hora de a África do Sul retornar a um respeito saudável pela liberdade de escolha.

Martin van Staden é South African Policy Fellow com o Centro de Escolha do Consumidor

Publicado originalmente aqui.

O que a decisão da Suprema Corte do Reino Unido sobre o Uber significa para a economia gig? Especialistas em negócios e jurídicos reagem

A Uber viu a mais alta corte do Reino Unido decidir que seus motoristas são trabalhadores em um caso “histórico”.

A Suprema Corte decidiu a favor de 35 motoristas do Uber em um caso aberto pela primeira vez em 2016. Os motoristas, que foram considerados autônomos pelo aplicativo de carona com sede nos Estados Unidos, argumentaram que deveriam ser classificados como trabalhadores.

De acordo com a lei do Reino Unido, uma pessoa classificada como trabalhador tem direito a alguns direitos tradicionalmente usufruídos pelos empregados, incluindo o pagamento de férias e o salário mínimo.

A decisão é um dos casos de emprego mais significativos que o Reino Unido já viu. É um duro golpe para o Uber naquele que é um de seus maiores mercados consumidores, e ainda não se sabe o tamanho do impacto que isso terá na economia de shows mais ampla do Reino Unido daqui para frente. 

Vários outros aplicativos de táxi, incluindo Bolt, Kapten e Ola, também operam atualmente em um modelo semelhante ao Uber no Reino Unido, e a economia mais ampla cresceu significativamente na última década nos setores de varejo e consumo. 

O trabalho autônomo responde por mais de um terço (35%) do crescimento do emprego desde 2008, de acordo com a Resolution Foundation. 

Um dos principais reclamantes do caso, James Farrar, disse que espera que a decisão “reordene fundamentalmente” a maneira como as empresas operam na economia gig. 

Apresentamos a você as reações à decisão e comentários sobre seu significado de especialistas políticos, jurídicos, empresariais e de RH: 

Susannah Streeter, analista sênior de investimentos e mercados da Hargreaves Lansdown, observou que o preço das ações da Uber caiu 1% na abertura do pregão em Wall Street “enquanto os investidores digeriam as implicações da decisão do Reino Unido”.

Ela disse que um “repensar significativo” das políticas trabalhistas do Uber provavelmente está em jogo – e que pode até acelerar os planos do Uber de trazer carros autônomos “para eliminar a dor de cabeça e o custo do trabalho humano”.

O analista apontou para a empresa de entrega Hermes, que perdeu uma decisão semelhante no Reino Unido em 2018, e acabou chegando a um acordo com os sindicatos que viram os correios oferecerem um status de “autônomo plus”. 

Streeter disse que a decisão da Suprema Corte é o golpe mais recente “que destruiu o modelo de economia sob o qual as empresas de transporte e entrega desenvolveram negócios lucrativos e em expansão”.

“O Uber enfrenta desafios em outras partes do mundo para o status de autônomos dos motoristas, portanto, é provável que uma reformulação significativa de suas políticas trabalhistas esteja em jogo”, disse ela. “A decisão da Suprema Corte do Reino Unido leva o Uber a um beco sem saída em sua luta legal e agora o serviço de carona terá que incorrer em custos adicionais significativos no Reino Unido, para pagar aos motoristas o salário mínimo e horas extras e potencialmente também compensação.”

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, saudou a decisão e disse que “quer que Londres seja o melhor lugar para fazer negócios e também o melhor lugar para trabalhar”.

Ele disse: “Os trabalhadores da economia gigante merecem os mesmos direitos que os outros trabalhadores.

“Peço às empresas da capital, incluindo empresas de aluguel privadas, que paguem a seus trabalhadores o London Living Wage e lhes dêem a segurança que merecem.

“Tratar bem os trabalhadores leva ao aumento da produtividade.

“Londres é uma potência tecnológica para o mundo – mas os empregadores devem seguir as regras.”

Alexandra Mizzi, diretora jurídica do escritório de advocacia Howard Kennedy, disse que o resultado “sublinha a principal lição para empresas de economia temporária: chamar alguém de autônomo não mascara a realidade jurídica”.

Mizzi disse: “Este resultado significa que os cerca de 45.000 motoristas do Uber no Reino Unido se beneficiarão de uma série de proteções legais, incluindo auxílio-doença, férias e denunciantes daqui para frente”.

O advogado observou que a Uber também enfrentará “uma enorme responsabilidade por salário mínimo nacional não pago, aplicada pelo HMRC, pois o Tribunal também constatou que os motoristas estavam trabalhando quando conectados ao aplicativo”. 

Andy Davies, vice-presidente sênior da empresa global de RH,FCM , disse que a decisão mostra que “a maré está virando” para os empregadores da economia gig.

Ele disse: “A maré está virando contra os empregadores que usam sem escrúpulos trabalhadores temporários como fonte de mão de obra barata e devem servir como um forte lembrete para outras empresas de que, a menos que a equipe se encaixe perfeitamente na categoria de 'funcionário', eles precisam considerar cuidadosamente seu status de emprego, ou consideram-se gravemente sem dinheiro no futuro.

A decisão de que os motoristas são trabalhadores pode até mesmo ver os trabalhadores em toda a economia de shows com direitos a contribuições previdenciárias, disse Kate Smith, especialista em Aegon.

Smith, que é o chefe de pensões da empresa de serviços financeiros, disse que a decisão “poderia ter efeitos cascata para todos os trabalhadores temporários, dando-lhes não apenas direitos ao pagamento de férias, mas potencialmente outros benefícios no local de trabalho, como contribuições de pensão do empregador”. 

Ela disse: “Esta reclassificação é mais um passo para abrir as portas para a auto-inscrição para todos os trabalhadores do show, dando-lhes a oportunidade de economizar para a aposentadoria, com o importante aumento do direito a uma contribuição previdenciária do empregador de 3%.”  

Rosie Hooper, planejadora financeira licenciada da gestora de fortunas Quilter, acrescentou: “É preciso haver um esforço concentrado para continuar a aumentar o envolvimento com as pensões e garantir que os inscritos pela primeira vez saibam para o que estão contribuindo e para onde está indo”.

Grupos de direitos do consumidor alertaram que a decisão pode aumentar os preços e impedir que as empresas de carona invistam no Reino Unido.

Yaël Ossowski, vice-diretor do grupo global de defesa do consumidor Consumer Choice Center, disse que a “decisão envia o sinal de que as empresas de compartilhamento de viagens não são bem-vindas no Reino Unido” e que isso “não é o que os consumidores querem”.

Ela disse: “O modelo flexível que até agora impulsionou o crescimento de empresas como Uber, Lyft e outras tem sido benéfico tanto para os motoristas que desejam independência quanto para os consumidores que desejam conveniência e preços competitivos”.

Uber disse que “respeita a decisão do tribunal”

Jamie Heywood, gerente geral regional da Uber para o norte e leste da Europa, disse: “Respeitamos a decisão do Tribunal que se concentrou em um pequeno número de motoristas que usaram o aplicativo Uber em 2016.

“Desde então, fizemos algumas mudanças significativas em nossos negócios, guiados por motoristas a cada passo do caminho. Isso inclui dar ainda mais controle sobre como eles ganham e fornecer novas proteções, como seguro gratuito em caso de doença ou lesão.

“Estamos comprometidos em fazer mais e agora vamos consultar todos os pilotos ativos em todo o Reino Unido para entender as mudanças que eles querem ver.”

O Uber observou que ser trabalhador “é uma classificação legal específica do Reino Unido” e que a decisão não considerou os reclamantes funcionários” – e que o julgamento “não se refere a entregadores que ganham no Uber Eats”.

Publicado originalmente aqui.

As incoerências do princípio de precaução europeu

A engenharia genética continua a não ser permitida na UE, mas a mutagénese aleatória sim.

Apesar de revolucionar a agricultura, a engenharia genética não é permitida na União Europeia. Eu expus o problema com esta legislação da UE em outras postagens de blog neste site. Neste artigo, quero explicar a flagrante inconsistência de permitir a mutagênese aleatória quando a engenharia genética permanece ilegal.

As tecnologias convencionais de melhoramento de plantas incluem mutagênese aleatória. No século 20, os criadores de plantas aumentaram significativamente o número de mutações que ocorrem naturalmente, induzindo-as por meio de produtos químicos e radiação, alcançando mudanças no genoma que não são direcionadas ou cujo resultado não é certo.

Robert Hollingworth, professor emérito do Departamento de Entomologia e Instituto de Toxicologia Integrativa da Michigan State University (MSU) descreveu o processo da seguinte forma:

“Mais colheitas do que você imagina, no supermercado hoje, foram na verdade produzidas por mutagênese. Isso é tratar as sementes com substâncias químicas causadoras de mutações ou explodi-las com radiação. Ruby Red Grapefruit é um exemplo e algumas das variedades de cevada que são usadas, até mesmo para produzir cerveja orgânica, foram produzidas dessa maneira. É bastante comum.

Com a mutagênese, muitas vezes a maioria das coisas que aconteciam eram ruins e eram jogadas fora, mas de vez em quando algo positivo, como não ter sementes ou ser mais curto e, portanto, mais fácil de colher, resultava e esses eram eventualmente liberados no mercado, e sem que ninguém faça perguntas.”

Em essência, os OGMs e, de maneira ainda mais direta, a edição de genes, são métodos precisos, enquanto a mutagênese existente é imprecisa. Uma aplicação coerente da política de segurança alimentar preventiva priorizaria a engenharia genética sobre a mutagênese aleatória.

Uma lista de milhares de variedades mutantes criadas por radiação está disponível no site da Agência Internacional de Energia Atômica, tornando as informações publicamente acessíveis. No entanto, apesar de estar disponível publicamente, certamente não é de conhecimento público, comparável à forma como muitos consumidores acreditam que a produção de alimentos orgânicos não envolve pesticidas. Se os produtos alimentícios fossem rotulados com um “produto criado por radiação”, poderíamos esperar uma conversa fundamentada sobre os prós e contras desse método, ou melhor, uma rejeição total desses produtos desde o início? A resposta é intuitiva. Esta não é uma tentativa de desacreditar a mutagênese aleatória como uma tecnologia de melhoramento de plantas, nem fazer uma afirmação mais ampla sobre a rotulagem obrigatória, mas abre esta questão: ter consideravelmente mais certeza sobre os efeitos produzidos pela engenharia genética do que sobre os efeitos criados por mutagênese, por que os rótulos obrigatórios de OGM são uma opção política mais atraente?

Além disso, as inconsistências do discurso público chegaram à legislação no nível da União Européia. A diretiva sobre o uso de OGMs (abordada no próximo capítulo) exclui a mutagênese aleatória, como o Tribunal Europeu de Justiça confirmou: “O Tribunal declara, no entanto, que resulta da Diretiva OGM que ela não se aplica a organismos obtidos por meio de certas técnicas de mutagênese, ou seja, aqueles que têm sido convencionalmente usados em várias aplicações e têm um longo histórico de segurança. ”

Isso é inconsistente com a compreensão científica desses procedimentos. De fato, a transgênese induzida por humanos tem um longo histórico de segurança, enquanto os resultados da mutagênese aleatória são, como explicado anteriormente, voláteis.

A União Europeia precisa de rever a sua abordagem ao princípio da precaução. O que vemos atualmente é que soluções inovadoras são repreendidas, enquanto antigas e mais problemáticas são retidas, porque confirmam os preconceitos de alguns na UE. 

Originalmente publicado aqui.

Податок на інтернет гігантів будемо платити ми

Замість того, щоб довести до пуття наболілі економічні та судову реформи, маємо новий податок.

17-го лютого в середу Верховна Рада прийняла за основу законопроект про так званий податок на Гугл, який зобов'яже “big tech” (інтернет-гігантів) сплачувати податок на додану вартість до українського бюджету. Необхідність законодавчого акту, як пояснюють парламентарі-ініціатори, полягає в тому, що несплата компаніями-нерезидентами ПДВ призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників.

Дякуючи пандемії та локдаунам, що стали її наслідком, світ більшою мірою перейшов онлайн. Останній рік став переломним моментом для цифрової економіки. Вона рятувала нас від самотності під час квітневого і лютневого локдаунів, допомогала просувати власні бізнес-ідеї через рекламу в соцмережах та заохочувала створення нових додатків девелоперами. Мова йде про реальних споживачів. І саме їм – нам з вами – доведеться платити цей ПДВ. 

Перелік послуг, які охоплює нове регулювання, є досить широким. Зокрема, до таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

a) постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;
б) посачачня а) з п тн а а б б) аа ан аі аі а а п п) а ан ан ан ан land а зе ве ве ве ве;
в) надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;г) надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;
ґ) постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;
д) надання рекламних послуг в мережі «Інтернет», мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Податок на додану вартість, як відомо, є непрямим податком, який сплачується покупцем послуг, але саме адміністрування здійснюється продавцем. Таким чином, будь-які послуги, які ми зараз отримуємо через інтернет (Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress) подорожчають навсот відсот. Анлн алч а ччч а чч а чч алчч алчч алче алое ês пое аее аHб а аHE а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а de алч алч алч алч алч алч алчеес але алч алчееH аHб а а а а а а а а а а а а а аHр х а ал а а алчеHт х х ал а а алч алч peso п п ITITH п п ITITH A п аHр а а Ã Поширення ПДВ на інтернет-гігантів матиме прямий негативний вплив на малий бізнес в Україні, якому можливості інтернету дозволили комунікувати свою пропозицію більш ефективно.

Сама ставка податку на ПДВ на електронні послуги – та й загалом – є досить високою. В одній з найбільш економічно вільних країн світу Сінгапурі вона становить 7 відсотків, в Америці – до 10, у Канаді – 6. Очевидно, що розширити спектр регулювання вже встановленої ставки ПДВ на електронні послуги для регулювання конкуренції є набагато легше, аніж зменшити ставку повністю. Конкуренція на всіх ринках процвітає там, де держава мінімально втручається. 

Але наші парламентарі чомусь вирішили, що нам треба йти дорогою Росії, на яку вони посилаються у пояснювальній записці до законопроекту.

“З 01 січня 2017 року в Російській Федерації був введений податок, який зобов'язав нерезидентів сплачувати податок на додану вартість з продажу на території РФ електронних послуг: цифрового контенту, послуг зберігання та обробки інформації, реєстрації доменів і хостингу та ін., при цьому вони повинні стати на податковий облік. Серед технологічних гігантів у контролюючому органі зареєструвались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International BV, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com та ін. Загалом з моменту впровадження податку на податковий облік стало 1580 компаній. За офіціними даними до бюджету такими компаніями (B2C) було сплачено у 2017 році – 9,4 млдр. руб., у 2018 – 12 млдр. руб., у І кварталі 2019 – 12 млдр. руб. (70% суми припадає на найбільші IT компанії). Аналогічні податкові правила введені в Республіці Білорусь у 2018 році. “

Рухаємось на захід до кращого та вільного майбутнього, так? А загалом, цифри про те, скільки надходжень до державного бюджету допоміг отримати новий ПДВ не можуть бути ключовим аргументом у випадку України. Як ми всі добре знаємо, всі надходження до бюджету проходять мільйон корупційних схема перше, ніж якась мінімальна частина з них впаде на нас у вигляді послуг, соціальних гарантій і тд. Саме така доля чекає і на новий ПДВ. Нам треба зосередитись на тому, щоб лишити більше грошей на руках в звичайних громадян і дати їм можливість витрачати так, як вони вважають за потрібне.

Певно, одним з найбільш проблемних аспектів даного законопроекту є бюрократія. Компаніям-нерезидентам доведеться мати справу з нашою славнозвісною податковою і наділення її новими владними повноваженнями викликає занепокоєння. Відповідно до законопроекту, при проведенні податкової перевірки спрощеної податкової декларації поданої особою нерезидентом, може витребувати в особи нерезидента та третіх осіб інформацію та документи, які підтверджують факт постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, вартість поставлених послуг та терміни їх оплати. 

Загалом, головне, що нам всім варто зрозуміти стосовно розширення регулювання ПДВ це те, що платити за це прийдеться нам з вами. Для малих девелоперів та бізнесу це підсилить тягар ведення діяльності в Україні. Що з цими грошима буде робити держава – невідомо. Але замість того, щоб довести до пуття наболілі економічні та судову реформи, маємо новий податок. Податок на сервіси, які комусь дозволяють заробити, а комусь – відпочити від негативних новин про коловід за се.

Publicado originalmente aqui.

O volume inclusivo para o Spotify será história em breve?

O consumidor não deve ser protegido de si mesmo. Em vez disso, ele ou ela deve ter a possibilidade de escolher livremente nas ofertas.

Quando foi a última vez que você usou um rádio FM? Se sua idade está entre 15 e 50 anos, é provável que já tenha passado um tempo. Vejo que você é um daqueles streamers da Netflix, Amazon Prime, Hulu e, se estiver interessado em esportes, talvez DAZN ou Skyticket.

O mundo mudou. Os ocasionais programas de rádio empolgantes interrompidos a cada cinco minutos por uma mistura de música monótona e anúncios repetitivos de supermercado foram substituídos por horas de conversas em podcasts, sempre voltadas para um nicho específico. Você não escreve mais cartas para amigos; não, até os e-mails parecem muito formais hoje em dia. Você escreve para eles em um dos mensageiros.

Naturalmente, algumas empresas conseguiram vencer a concorrência oferecendo um bom serviço. Por exemplo, quando se trata de streaming de música, pensamos no Spotify (uma empresa européia, diga-se de passagem), quando se trata de vídeos, pensamos no YouTube e, quando se trata de programas de TV, pensamos no Netflix.

Principalmente quando se trata de internet móvel, as operadoras de telecomunicações estão aproveitando essas informações e adequando suas ofertas: Além do volume mensal de internet, são oferecidos pacotes. Certos aplicativos e serviços podem ser usados sem limites de dados. Por exemplo, um amante da música pode escolher um pacote no qual ele ou ela pode ouvir Spotify, Apple Music ou outros serviços definidos contratualmente sem limites. Ao mesmo tempo, um viciado em série pode optar por um pacote diferente.

Isso é atrativo para o consumidor; afinal, a internet não cresce em árvores, especialmente em países em desenvolvimento digital como a Alemanha.

Mas, na maior parte, isso provavelmente acabou agora. Em 15 de setembro de 2020, o corte da Justiça européia determinou que as tarifas nas quais certos aplicativos são excluídos da limitação de velocidade violam a lei da UE. Concretamente, o processo diz respeito à sucursal húngara da empresa de telecomunicações Telenor e à Autoridade Húngara para os Media e as Telecomunicações, que emitiu dois avisos afirmando que suas ofertas violavam o Art.3(3) do Regulamento 2015/2120.

O tribunal responsável pelo processo apresentou uma questão ao Tribunal Europeu de Justiça sobre a interpretação do artigo 3.º, n.ºs 1-3, do regulamento. Os padrões dizem respeito aos serviços de internet e seu uso e à chamada “abertura da internet”, às vezes também chamada de “neutralidade da rede”. As normas legais destinam-se a garantir os direitos dos usuários finais. A decisão estados

“Além disso, esse conceito abrange tanto as pessoas físicas ou jurídicas que usam ou solicitam serviços de acesso à Internet para acessar conteúdos, aplicativos e serviços quanto aqueles que fornecem conteúdos, aplicativos e serviços empregando o acesso à Internet.”

Segundo o ECJ, acordos como os da empresa são adequados para restringir os direitos dos usuários finais. Por um lado, argumenta-se que o uso de aplicativos com tratamento preferencial poderia ser aumentado como resultado. Por outro lado, os outros serviços, que podem continuar a ser limitados, estão em desvantagem e o uso pode diminuir. Argumenta-se que tais acordos poderiam levar cumulativamente a uma restrição significativa dos direitos dos usuários finais.

Além disso, a desigualdade de tratamento não se baseia em requisitos objetivamente diferentes para determinados serviços, mas em considerações puramente comerciais.

Assim, os acordos da Telenorl violam a lei europeia. O raciocínio do ECJ não deve nem ser questionado aqui. Se olharmos para os padrões, a linha do ECJ é bastante compatível com eles ou muito defensável. O que é digno de crítica são as próprias normas, bem como as considerações filosóficas e econômicas por trás delas. Em primeiro lugar, não é uma ideia maliciosa fornecer a todos no mercado as mesmas condições. Os defensores da “neutralidade da rede” também têm boas intenções quando querem evitar discriminação e ações semelhantes a cartéis no mercado.

Infelizmente, poucos estão interessados no fato de que isso é uma invasão da autonomia privada das empresas de telecomunicações, provedores de serviços e consumidores. O objetivo de uma “internet aberta” para todos parece mais importante do que consumidores e empresas tentando fazer negócios entre si.

No entanto, as ofertas e o tratamento desigual fazem sentido; eles permitem o uso despreocupado de serviços específicos que, de outra forma, se transformariam em bebedores de volume todos os meses. O consumidor não precisa se preocupar com isso com tal contrato; ele pode usar o serviço de sua preferência sem nenhuma restrição (pelo menos se morar em uma região com boa cobertura de rede).

Se alguém proibir tais soluções voluntárias, primeiro saberá a que a proibição não levará: a um volume irrestrito para todos. Certamente é possível que as empresas de telecomunicações concorram com o volume total. Mas 5 GB ou não farão diferença se o trabalho for necessário apenas para um determinado serviço, mas sem restrições. O consumidor não deve ser protegido de si mesmo. Em vez disso, ele ou ela deve ter a possibilidade de escolher livremente nas ofertas.

Publicado originalmente aqui.

Por que a revolução do consumidor de Jeff Bezos é uma verdadeira história de sucesso americana

Se tivermos sorte, o exemplo de Bezos inspirará milhões de empreendedores no século XXI.

Depois de mais de um quarto de século à frente de uma das empresas mais valiosas do mundo, Jeff Bezos anunciado este mês que em breve deixará o cargo de CEO da Amazon.

A marca que Bezos e sua empresa deixaram nos consumidores, nas pequenas empresas e em todo o mercado global não pode ser exagerada: ele ajudou a criar uma revolução na maneira como as pessoas comuns acessam e distribuem mercadorias.

As inovações pioneiras da Amazon agora capacitam bilhões de indivíduos que compram e vendem produtos on-line, hospedam e usam sites, consomem notícias, livros e filmes e esperam uma entrega rápida e responsável como padrão para fazer negócios.

“Se você acertar, alguns anos depois de uma invenção surpreendente, a coisa nova se tornou normal”, escreveu Bezos em sua carta de despedida. “As pessoas bocejam. E esse bocejo é o maior elogio que um inventor pode receber.”

De fato, tanta inovação saiu da sede e dos centros de distribuição da Amazon nas últimas duas décadas que eles se tornaram onipresentes em nossas vidas, especialmente no último ano de bloqueios por coronavírus.

Nada disso teria sido alcançado sem riscos significativos.

Ao deixar seu posto no topo de uma das duas únicas empresas de trilhões de dólares que já existiram, vale lembrar que Bezos é uma verdadeira história de sucesso americana.

Como afirmou no Congresso testemunho No ano passado, Bezos foi criado por uma mãe solteira adolescente e mais tarde por seu padrasto refugiado cubano no Novo México. Durante os verões, ele trabalhava na fazenda de seus avós e, mais tarde, consertava a garagem de seus pais para inventar várias invenções.

Essa curiosidade o levou à ideia de uma livraria online com títulos ilimitados, um argumento que muitas vezes o levou a ser ridicularizado em salas de reuniões e universidades.

Agora, todos esses anos depois, com bastante de erros caros atrás dele, Bezos oscila entre a pessoa mais rica e a segunda mais rica do mundo.

Dito isto, há pessoas de todas as convicções políticas que têm um osso para escolher.

Seu status de bilionário e operação de centros de distribuição globais muitas vezes o colocam na mira de governos famintos por impostos, políticos de esquerda e ativistas trabalhistas. Ao mesmo tempo, sua propriedade do Washington Post jornal e várias tendências políticas fazem dele um saco de pancadas conveniente para os conservadores.

No geral, há questões legítimas sobre como a Amazon trata seus trabalhadores, como a empresa parceiros com a aplicação da lei, e sua busca do bem-estar corporativo.

Alguns diriam que há maneiras melhores de Bezos distribuir sua riqueza significativa em atividades filantrópicas, participar de conversas públicas ou colocar seu peso político em questões importantes do dia. Mas seria um erro ignorar o valor geral que a Amazon já nos forneceu.

Hoje, temos uma revolução do consumidor na qual todos temos o poder de comprar e vender produtos no mercado da Amazon, entregá-los sem problemas e fazer tudo rodar em hardware de computação em nuvem desenvolvido por engenheiros da Amazon. nós temos o Crescimento Explosivo da Amazon Prime e seus produtos de vídeo, e um estúdio de Hollywood que envergonha os titulares.

Com uma carreira tão distinta na entrega de valor aos consumidores, Jeff Bezos merece nossos agradecimentos e elogios. Se tivermos sorte, seu exemplo inspirará milhões de empreendedores no século XXI.

Publicado originalmente aqui.

Фонди Блумберга несуть відповідальність за зниження ефективності ВООЗ

Експерт пояснив повільну і невдалу реакцію ВООЗ на останні пандемії – від Еболи в Західній Африці до коронавірусу в Китаї і по всьому світові.

Відомий філантроп Майкл Блумберг і фінансовані ним організації шкодять громадському здоров'ю. Адже відволікають Всесвітню організацію охорони здоров'я від боротьби з епідеміями, перетворюючи її на «поліцейського» проти дитячих каш, солодких газованих напоїв і тютюнових виробів. 

Про це пише Centro de Escolha do Consumidor do Washington Examiner (em inglês) (em inglês).

“Майкл Блумберг починав із заборон великих пляшок солодких газованих напоїв в Нью-Йорку. Але тепер «мер великий ковток» (як його називали за часів, коли він очолював Нью-Йорк) має глобальні імбі. Від Японії і Філіппін до Індії і Перу – гроші Блумберга призвели до різкого підвищення податків на споживчі товари – зокрема, на газовані напої та сигарети, до заборон проти вейпінгу і обмежень на рекламу каш для дітей”, – пише Єль Островський. 

Але найгірший результат діяльності Блумберга полягає в тому, що йому вдалося суттєво змістити акценти в роботі Всесвітньої організації охорони здоров'я – що найгірше проявилося у неефективному реагуванні ВООЗ на пандемію коронавірусу.

“ВООЗ збилася з дороги. Замість організовувати роботу із покращення обладнання для лікарень, підготовки лікарів і всієї системи охорони здоров'я до можливих нових епідемій, «глибокі кишені» Блумберга перетворили ВООЗ на глобального поліцейського для країн, що розвиваються”, – впевнений Єль Островський. 

Саме цим пояснює експерт вкрай повільну і невдалу реакцію ВООЗ на останні пандемії – від Еболи в Західній Африці до коронавірусу в Китаї і по всьому світові.

Але незважаючи на такі сумні і сумнівні результати, фонд Блумберга продовжує накачувати фінансами інституції з охорони здоров'я в таких країнах як Філіппіни та Індія – в обмін на жорсткі заборони і обмеження для частини споживчих товарів – констатує Єль Островський.

Така активна політика втручання Блумберга вже призвела до доволі жорсткої реакції зокрема з боку прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, який ще з 2014 р. почав обмежувати вплив фондів Блумберга на місцевих чиновників.

Цього року аналогічний скандал із фондами Блумберга стався на Філіппінах. Там національний парламент вже зацікавився виділенням коштів фонду Блумберга місцевому державному органу – Управлінню безпеки харчових і фармацевтичних товарів, яке зараз розглядає питання регулювання товарів для вейпінгу.

Уряд Філіппін навіть вже закликав чиновників Управління повернути кошти, незаконно отримані від організацій, фінансованих Блумбергом.

Як повідомляв УНІАН, схожий активний фінансовий вплив організації Блумберга демонстрували також в інших країнах з низьким і середнім рівнем доходу. 

Наприклад, міністр охорони здоров'я Вірменії Арсен Торосян також визнавав, що вірменські урядові структури підписали «грантові угоди» з трьома організаціями, які теж фінансує Блумберг. 

Схожа ситуація й у В'єтнамі, де Bloomberg Philanthropies внесли щонайменше 3,2 milhões. доларів у “спроможність контролю над тютюном” em 2007 a 2014 р. Em Bloomberg Philanthropies, вони “тісно співпрацювали з урядом та місцевими організаціями”, включаючи Міністерстяо Міністерстяо 'здро '.

В результаті цієї співпраці у В'єтнамі, де 45% чоловіків продовжують палити, місцевий МОЗ оголосив про план повністю заборонити купівлю, продаж, виготовлення та ввезення електронних сигарет. Хоча в деяких країнах Європи електронні сигарети вже важаються одним з найефективніших засобів відмно ви .

В Україні теж діє низка організацій, спонсорованих фондами Блумберга. Серед них – ГО «Життя», що активно співпрацює з народними депутатами та деякими працівниками системи Міністерства охорони здоров'я у формуванні політики й законопроектній роботі.

Publicado originalmente aqui.

A Uber está certa: reconheça os trabalhadores independentes da plataforma

Em um novo white paper apresentado à Comissão Europeia, a plataforma de compartilhamento de viagens Uber defendeu seu modelo de negócios antes da nova legislação sobre o trabalho da plataforma.

“Esse padrão (para o trabalho de plataforma) precisa reconhecer o valor do trabalho independente e ser fundamentado nos princípios que os motoristas e entregadores dizem ser os mais importantes para eles”, disse o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, em um post no blog.

Em muitos estados membros da UE, plataformas como Uber, Bolt e Heetch foram criticadas pela forma como estruturam o relacionamento entre a plataforma e os motoristas. Ao contrário de uma empresa de táxi padrão, a Uber não emprega motoristas e, portanto, não é responsável por vários benefícios que vêm com o emprego tradicional.

Esse status independente dá aos motoristas independência e flexibilidade, o que significa que eles podem entrar e sair sem horários de trabalho predefinidos. A estrutura permite que os indivíduos usem esses aplicativos como renda complementar ao lado de outras oportunidades de emprego e criou uma experiência de compartilhamento de viagens mais diversificada, quebrando o sistema de licenciamento que sobrecarrega o transporte individual na Europa há décadas. 

Especialmente agora, precisamos de leis inteligentes e funcionais que empoderem aqueles que usam a economia gig, e não os penalizem. Isso é especialmente verdadeiro para os europeus de baixa renda, que provavelmente usarão esses serviços para complementar sua renda ou economizar dinheiro. Muitas vezes, os reguladores e os políticos cederam às demandas das indústrias herdadas que antes detinham monopólios sobre serviços de hospitalidade, como hotéis, locadoras de veículos e empresas de táxi.

De acordo com a Euractiv, “a Comissão disse que primeiro buscará feedback sobre a necessidade de uma lei para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores temporários, seguido por uma segunda consulta sobre o conteúdo da lei.

“Como parte da consulta dos parceiros sociais, a Comissão Europeia está considerando questões como condições precárias de trabalho, transparência e previsibilidade dos acordos contratuais, desafios de saúde e segurança e acesso adequado à proteção social”, disse uma porta-voz.

A legislação da UE sobre o assunto ainda é uma longa espera, mas a harmonização forçada das regras pode ser um duro golpe para a diversidade do mercado europeu. Até agora, os Estados membros têm liberdade para escolher o modelo que funciona para eles. No Sharing Economy Index 2020, o Consumer Choice Center comparou diferentes cidades da Europa, mostrando grandes disparidades na forma como a Europa aborda essas soluções inovadoras.

Claro, os efeitos da pandemia na economia compartilhada não podem ser exagerados. As grandes empresas de economia compartilhada, como Airbnb, Uber e Lime, estão lutando com menos pessoas viajando e usando seus serviços. Mas não é assim que devemos medir o sucesso da economia gig.

A promessa da economia compartilhada nunca foi sobre ganhos em Wall Street, executivos corporativos ousados ou mesmo lucros para investidores. Não se trata dos resultados financeiros de uma única empresa ou de sua participação no mercado. Em vez disso, sempre se tratou de oferecer opções novas e inovadoras para capacitar pessoas como você e eu a melhorar nossas vidas.

A economia de compartilhamento capacita consumidores e empreendedores a usar ou emprestar recursos de forma criativa e colaborativa que de outra forma não fariam. Isso permite que as pessoas ganhem renda adicional como proprietários e economizem dinheiro como usuários.

Quer se trate de compartilhamento de viagens, compartilhamento de carros, compartilhamento de casas, compartilhamento de ferramentas ou aluguel de e-scooters, os regulamentos sobre a economia compartilhada não devem torná-los mais difíceis de usar ou de lucrar.

Alguns estados membros da UE encontraram compromissos tangíveis entre os aplicativos da plataforma e os reguladores. Mas, se quisermos mais concorrência no campo da economia compartilhada, precisamos manter as barreiras de entrada no mercado o mais baixas possível. Às vezes, não regular é melhor do que tentar regular de uma forma ou de outra.

Yaël Ossowski (@YaelOss) é vice-diretor do Centro de Escolha do Consumidor, um grupo global de defesa do consumidor.

Publicado originalmente aqui.

Role para cima
pt_BRPT