Mese: Giugno2022

Pentingnya Perlindung Hak Kekayaan Intelektual per Industri Kuliner di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan kuliner yang sangat beragam. Dengan wilayah yang luas dan suku yang sangat beragam membuat berbegai wilayah dell'Indonesia memiliki ciri khas kulinernya masing-masing, yang sangat bervariasi satu sama lain.

Tidak hanya makanan yang bervariasi, industri kuliner di Indonesia juga merupakan salah satu bidang usaha yang sangat umum, yang dapat kita temui di berbegai kota hingga perdesaan di seluruh nusantara. Bila kita mendatangi berbegai pusat perbelanjaan, tempa wisata, hingga gedung-gedung perkantoran, dengan mudah kita bisa menemukan berbegai pedagang yang menjual berbegai hidangan yang sangat bervariatif.

Pada tahun 2019 misalnya, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 3,9 juga usaha mikro dan kecil dell'Indonesia yang bergerak di industri kuliner (databoks.katadata.co.id, 23/8/2021). Ini tentu merupakan jumlah yang tidak kecil, dan merupakan bukti bawa industri kuliner merupakan sektor yang memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai sumber penghidupan bagi jutaan orang dell'Indonesia.

Melalui angka yang sangat tinggi ini kita bisa melihat bahwa industri kuliner dell'Indonesia memiliki modale e potente yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Bila dikembangkan secara maksimum, industri kuliner of Indonesia tentu dapat memri sumbangsih yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, dan juga semakin memperkenalkan nama negara kita di dunia internazionale.

Untuk melakukan hal tersebut tentu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ada sangat berbegai proses yang harus dijalankan e juga regulasi yang perlu dicanangkan. Hal ini tentunya meliputi berbegai aspek, mulai dari pendanaan, hingga bagaimana kita bisa membantu memberikan pelatihan usaha kepada para pemilik usaha kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu regulasi yang sangat penting misalnya, yang terkait dengan kemudahan berusaha. Tentunya bila pemerintah memberlakukan regulasi yang sangat ketat kepada para pemilik usaha kuliner, seperti perizinan yang ketat dan lain sebagainya, ha tersbeut akan semakin mempersulit para pemilik usaha kuliner but mengembangkan usaha yang sedang dikerjakannya.

Selain itu, tidak hanya kemudahan berusaha, kita juga harus bisa memastikan para pemilik usaha kuliner tersebut dapat memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan manfaat finansial secara penuh dari inovasi yang dibuatnya, terhadap produk-produk yang ia jual. Di sini lah, perlindungan kekayaan intelektual menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Hak kekayaan intellektual merupakan hal yang sangat penting and esensial untuk dijaga e ditegakkan, apalagi bila terkait dengan industri kreatif, salah satunya adalah industri kuliner. Melalui jaminan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, para pelaku usaha kuliner dell'Indonesia bisa lebih mampu untuk menikmati manfaat finansial dari karya e inovasi yang mereka buat.

Beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang akan sangat membantu para pelaku usaha industri kreatif sektor kuliner adalah desain industri, rahasia dagang merek atau brand. 

Desain industri sendiri didefinisikan sebagai sebuah kreasi tentang bentuk, komposisi garis dan warna, konfigurasi, yang memberikan kesan estetik pada produk tersebut (hakpaten.id). Berbagai produk-produk kuliner dell'Indonesia memiliki desain yang berbeda-beda dan khas, yang membedakan produk tersebut dengan produk-produk lainnya.

Sementara itu, merek atau brand didefinisikan sebagai tanda untuk membedakan jasa atau barang yang diproduksi oleh produsen dalam perdagangan (hakpaten.id). 

Merek atau brand merupakan kekayaan intelektual yang paling umum yang digunakan oleh berbegai sektor usaha, termasuk juga tetunya adalah sektor kuliner. Merek ini digunakan untuk membedakan berbegai produk yang dijual oleh para produsen di pasar, misalnya seperti produk ayam gorang A dan ayam goreng B.

Rahasia dagang sendiri didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang berbentuk informasi eksklusif yang memiliki nilai ekonomis yang diungkapkan kepada publik e dan tidak diketahui secara umum (viva.co.id, 2/5/2017). Ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi mengingat bahwa dibutuhkan yang keras e dan kreativitas yang tidak mudah untuk para pelaku usaha tersebut untuk bisa menemukan resep yang dapat digandrungi oleh para konsumen.

Tetapi sayangnya, penegakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual pada aspek tersebut masih memiliki banyak kelemahan dell'Indonesia. 

Misalnya, kita bisa melihat dengan mudah berbegai rumah makan dan juga desain-desain produk yang menyerupai desain dan brand yang dimiliki oleh badan usaha lain yang lebih teranma. Ini tentu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, karena merupakan bentuk pencurian ide, yang tentunya berpotensi akan sangat merugikan perusahaan yang memiliki hak kekayaan intellektual tersebut.

Bila kita dapat memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, khususnya untuk industri kuliner dell'Indonesia, maka hal tersebut akan semakin mendorong insentif untuk berinovasi, karena mereka bisa mendapatkan jaminan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari inovasi yang dibuatnya. 

Selain itu, para pelaku usaha juga tidak bisa dengan mudah membajak e mencuri karya e innovasi yang dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Originariamente pubblicato qui

Strategia di riduzione del danno sottolineata per raggiungere la nazione senza tabacco entro il 2040

I relatori in una discussione hanno esortato i responsabili politici a incorporare la strategia di riduzione del danno da tabacco nei loro piani di controllo del tabacco e stabilire alternative più sicure come i prodotti da svapo come mezzo per smettere di fumare come le nazioni progressiste di tutto il mondo.

Voice of Vapers Bangladesh ha organizzato la discussione intitolata "La necessità di una strategia di riduzione del danno da tabacco: realizzare l'agenda sanitaria del governo e le ambizioni di reddito" sabato in un hotel di Dhaka in occasione della Giornata mondiale dello svapo 2022.

Il presidente di Health Diplomats, la dottoressa Delon Human, ha affermato che il Bangladesh è ampiamente riconosciuto come una nazione resiliente, nota per la sua abilità nel dimostrare che i suoi critici si sbagliavano.

Leggi l'articolo completo qui

La rinuncia a TRIPS ci costerà decenni di progressi

Rimuovendo la protezione dei brevetti, andranno perduti gli incentivi cruciali per sviluppare nuove innovazioni pionieristiche.

La pandemia di COVID-19, l'interruzione economica, la guerra in Ucraina, la fame nel mondo e ora il vaiolo delle scimmie... Con tutte queste crisi, si potrebbe dire che il futuro dell'umanità sembra cupo. Probabilmente sarebbe vero se non avessimo innovazione e diritti di proprietà intellettuale.

Non ci vuole una laurea in storia per capire che, nonostante tante sfide, il mondo sta migliorando. Il trattamento dell'HIV e dell'AIDS ha prevenuto milioni di morti premature. I tassi di sopravvivenza al cancro hanno migliorato di quasi il 20% dal 1986. I vaccini COVID-19, sviluppati quasi dall'oggi al domani, stanno già salvando migliaia di vite in Europa e oltre.

Abbiamo compiuto progressi significativi nell'aumentare l'accessibilità ai vaccini. AstraZeneca sta vendendo i suoi vaccini ai paesi in via di sviluppo a prezzo di costo e molti paesi sviluppati hanno donato i loro vaccini a chi ne aveva bisogno. Anche se si potrebbe fare molto di più per aumentare l'accesso ai vaccini COVID-19, rinunciare ai brevetti non è una soluzione che possiamo permetterci.

In questo momento, gli stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) stanno discutendo un progetto di accordo sulla flessibilità TRIPS (Aspetti relativi al commercio dei diritti di proprietà intellettuale) per rinunciare alle protezioni della proprietà intellettuale. Il Sudafrica e l'India hanno avviato la deroga TRIPS nel 2020. Nonostante la resistenza iniziale dell'UE e degli Stati Uniti, il compromesso ora sembra in vista.

Se adottato, l'accordo legalizzerebbe la licenza obbligatoria, una pratica che consente al governo di concedere il diritto di produrre vaccini COVID-19 senza il consenso del titolare del brevetto. Sulla carta, consentire la produzione di massa di vaccini sembra un obiettivo nobile, ma le conseguenze di una tale politica sono tutt'altro che promettenti. Il risultato a breve termine dell'erosione dei diritti di proprietà intellettuale sarebbe un maggiore accesso alle innovazioni. A lungo termine, non ci sarebbe innovazione.

Sebbene gli attuali colloqui di rinuncia TRIPS riguardino principalmente i vaccini COVID-19, vi è il timore che queste flessibilità diventino una norma o vengano utilizzate in modo improprio una volta adottate. Questo è stato, ad esempio, il caso della Thailandia, dove era obbligatoria la licenza introdotto per il trattamento di malattie croniche non infettive.

La mossa non è finita bene per la Thailandia. Abbott, uno dei produttori i cui farmaci sono stati presi di mira dalla rinuncia alla proprietà intellettuale, ha ritirato tutti i suoi brevetti dalla Thailandia. Dopo una serie di trattative, Abbott concordato aumentare l'accesso ai suoi farmaci in cambio della protezione della proprietà intellettuale. All'epoca, il commissario europeo per il commercio Peter Mandelson aveva avvertito la Thailandia che l'obbligo di licenza lo avrebbe fatto ostacolare innovazione farmaceutica. Ora sembra che l'UE, specialmente la sinistra, abbia dimenticato questa lezione.

"Sebbene la rinuncia al TRIPS sembri una soluzione rapida, le conseguenze di una tale mossa saranno disastrose"

L'innovazione richiede tempo e impegno e, soprattutto, investimenti. Lo sviluppo farmaceutico di solito comporta ricerche biologiche, chimiche e cliniche e può richiedere fino a 15 anni per essere completato. Solo una piccola parte di questi sforzi porta alla creazione di una cura innovativa. È morale e giusto che queste aziende si aspettino che la loro assunzione di rischi e investimenti vengano ripagati attraverso i brevetti. Minando la protezione della proprietà intellettuale, la rinuncia TRIPS eliminerebbe questi incentivi e metterebbe in pericolo la sicurezza dei farmaci. Senza brevetti, i fornitori di terze parti realizzeranno vaccini basati su formule e processi brevettati. Tuttavia, senza specializzazione, ciò aumenterà il rischio di produrre vaccini cattivi e inattivi che mineranno la vaccinazione in generale.

Sebbene la rinuncia al TRIPS sembri una soluzione rapida, le conseguenze di una tale mossa saranno disastrose. Abbiamo troppe sfide davanti a noi e milioni di persone in Europa e oltre attendono ancora cure salvavita per l'Alzheimer, la fibrosi cistica, il diabete o l'HIV/AIDS. Se abbandoniamo ora la protezione dei brevetti, tutti i progressi che abbiamo fatto come società e le innumerevoli opportunità per migliorare il mondo andranno persi.

Originariamente pubblicato qui

I relatori sottolineano la necessità di una strategia di riduzione del danno da tabacco 

Chiedono regolamenti ragionevoli per i prodotti di svapo per raggiungere l'agenda sanitaria del governo e le ambizioni di entrate

I relatori di un evento hanno esortato i responsabili politici a incorporare la strategia di riduzione del danno da tabacco (THR) nei loro piani di controllo del tabacco e stabilire alternative più sicure come i prodotti da svapo come mezzo per smettere di fumare come le nazioni progressiste di tutto il mondo. 

Per commemorare la Giornata mondiale dello svapo 2022, Voice of Vapers Bangladesh ha organizzato una tavola rotonda intitolata "La necessità di una strategia di riduzione del danno da tabacco: raggiungere l'agenda sanitaria del governo e le ambizioni di reddito" tenutasi in un hotel di Dhaka il 28 maggio, si legge in un comunicato stampa.

La dottoressa Delon Human, presidente di Health Diplomats ed esperta di riduzione del danno, ha dichiarato: “Il Bangladesh è ampiamente riconosciuto come una nazione resiliente, nota per la sua abilità nel dimostrare che i suoi critici si sbagliavano. Storicamente, lo spirito indomabile dei bengalesi li ha portati a mettere in discussione lo status quo ea stabilire i diritti della sua gente. Lo straordinario sviluppo in tutti i settori ne è una vera testimonianza”. 

Leggi l'articolo completo qui

I legislatori di New York hanno appena ucciso Bitcoin e il mining di criptovalute e i consumatori ne soffriranno

Albany, New York – Questa mattina presto, il Senato dello Stato di New York partecipato con l'Assemblea di Stato per approvare una moratoria sull'estrazione di Bitcoin e criptovalute, emettendo un altro promemoria che i legislatori statali vogliono impedire ai loro residenti di interagire con le criptovalute.

La legge impedirebbe il rilascio di nuovi permessi per operazioni minerarie a prova di lavoro alimentate a base di carbonio che utilizzano energia dietro il contatore, mettendo a repentaglio milioni di dollari di investimenti. Ciò segue la logica del tanto deriso regolamento BitLicense, che ha reso quasi impossibile per le piccole e medie imprese offrire servizi di crittografia ai residenti di New York.

“Approvando questo disegno di legge, i legislatori di New York affermano inequivocabilmente che vogliono i loro residenti completamente bloccato delle criptovalute, dai servizi di generazione e mining alla possibilità di acquistarle facilmente tramite uno scambio", ha affermato Yaël Ossowski, vicedirettore del Consumer Choice Center, un gruppo di difesa dei consumatori.

"Se il Governatore Hochul firma questo disegno di legge, guiderà una quota attraverso l'industria mineraria di Bitcoin e stati come Florida, Montana, Utah e Texas si rallegreranno dell'opportunità di invitare quegli imprenditori e innovatori a stabilire operazioni nei loro stati.

"Poiché Bitcoin, e le criptovalute più in generale, svolgeranno un ruolo fondamentale nel rendere la finanza più inclusiva e accessibile per l'invio, la ricezione e il risparmio di valore, riteniamo nell'interesse dei consumatori che l'hashrate (la potenza di calcolo totale della rete) continuano a crescere e che una migliore politica pubblica sulle criptovalute sia adottata dagli stati.

"New York, tuttavia, ha deciso di adottare l'approccio NIMBY e negare ai propri residenti questa opportunità", ha aggiunto Ossowski.

"Le società di generazione e mining di criptovaluta hanno un incentivo a utilizzare le fonti di energia più convenienti e rinnovabili disponibili, e il i dati confermano questa affermazione. Questo è uno scenario vantaggioso per le città e le località con queste strutture, per i dipendenti di queste aziende, per i residenti in queste città che beneficiano di un aumento del commercio e per i clienti energetici in generale", ha affermato Ossowski.

“Con la proliferazione del mining di criptovalute a New York, ha aperto nuove attività imprenditoriali che hanno contribuito a migliorare la vita dei newyorkesi sia nelle piccole comunità che nei grandi centri urbani. L'approvazione di un divieto di queste attività, nel perseguimento di un obiettivo climatico poco chiaro, annullerà questi guadagni. C'è un percorso migliore", ha aggiunto Ossowski.

"L'obiettivo di abbracciare gli obiettivi climatici per garantire l'utilizzo di energia rinnovabile 100% nella generazione e nell'estrazione di criptovalute è ben intenzionato, ma un divieto completo avrà un impatto devastante su innovatori e imprenditori che ospitano le loro strutture nello stato di New York e consumatori e investitori che si affidano ai loro servizi", ha affermato Aleksandar Kokotovic, crypto fellow presso il Consumer Choice Center. 

"Comprendiamo che il rapido aumento del mining di criptovalute solleva molte domande per i residenti, in particolare quando coinvolge l'economia e l'ambiente locali. Tuttavia, un percorso più prudente sarebbe una revisione ambientale condotta dalle autorità competenti, piuttosto che un divieto totale e una moratoria che metterebbero molti progetti in pericolo legale", ha aggiunto Kokotovic.

***Il vicedirettore del CCC Yaël Ossowski è disponibile a parlare delle normative sui consumatori e delle questioni relative alle scelte dei consumatori. Si prega di inviare richieste dei media a yael@consumerchoicecenter.org.***

—

Il CCC rappresenta i consumatori in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Monitoriamo da vicino le tendenze normative a Washington, Ottawa, Bruxelles, Ginevra e altri punti caldi della regolamentazione e informiamo e attiviamo i consumatori a lottare per #ConsumerChoice. Scopri di più su consumerchoicecenter.org.

Gli Stati Uniti vogliono allentare la suddivisione in zone di esclusione per combattere la crisi abitativa. Dovremmo farlo anche noi

L'aumento del parco immobiliare esercita una pressione al ribasso sui prezzi e favorisce la crescita economica

Sia a livello federale che provinciale, i canadesi ei loro legislatori spesso guardano dall'alto in basso la politica e la politica americana, e talvolta con buone ragioni: vengono in mente il controllo delle armi e il dibattito sull'aborto. Ma quando si tratta di affrontare la crisi degli alloggi, i politici canadesi potrebbero imparare una o due cose da ciò che sta accadendo a sud del confine.

All'inizio di questo mese il presidente Joe Biden ha annunciato che il governo federale cercherà di affrontare la causa principale della crisi abitativa, che ritiene essere la suddivisione in zone di esclusione: regole locali che vietano la costruzione di alloggi plurifamiliari e favoriscono invece le unità unifamiliari . In una Casa Bianca dichiarazione, l'amministrazione ha affermato che "l'uso esclusivo del suolo e le politiche di zonizzazione limitano l'uso del suolo, gonfiano artificialmente i prezzi, perpetuano modelli storici di segregazione, mantengono i lavoratori nelle regioni a bassa produttività e limitano la crescita economica".

Tutto ciò è vero. L'aumento del parco immobiliare esercita una pressione al ribasso sui prezzi e favorisce la crescita economica. Ricerca sulle regole di zonizzazione negli Stati Uniti ha dimostrato che, bloccando i lavoratori fuori dalle aree ad alto reddito come New York e San Jose, dove la loro produttività sarebbe più alta, le regole di zonizzazione locali abbassato La crescita economica degli Stati Uniti è stata del 36% tra il 1964 e il 2009. Non c'è motivo di presumere che leggi di zonizzazione di esclusione simili non abbiano lo stesso impatto negativo in Canada. Toronto, ad esempio, ha quasi il 70 per cento del suo territorio destinato esclusivamente a case unifamiliari, rendendo illegale costruire qualsiasi cosa con una maggiore densità.

Elevare la conversazione e prendere di mira la riforma della zonizzazione sono cose che Justin Trudeau e Chrystia Freeland avrebbero potuto fare nel loro ultimo budget. In questo momento, solo due candidati alla leadership conservatrice stanno parlando di suddivisione in zone durante la campagna elettorale, Scott Aitchison e Pierre Poilievre.

Ma le lezioni sulla riforma urbanistica non sono utili solo a livello federale. Gli Stati Uniti offrono numerosi esempi di legislatori statali e municipali che hanno attuato drammatiche riforme urbanistiche. In Oregon, ad esempio, qualsiasi terreno precedentemente destinato esclusivamente a case unifamiliari può ora, di diritto, costruire un duplex su quel sito o anche un'abitazione di quattro unità se si trova in un comune più grande di 25.000 persone.

Lo stesso vale per Minneapolis, che ha abolito la suddivisione in zone di esclusione prima della pandemia. La città ora sembra essere in controtendenza rispetto alla tendenza all'aumento dei prezzi degli affitti. Gli affitti per le unità con una o due camere da letto sono in realtà minore nel 2022 rispetto al 2019. Alcuni di questi presumibilmente possono essere attribuiti ad aver reso più facile la costruzione per una maggiore densità.

Infine, la cittadina di Auburn, nel Maine, Spettacoli come i consiglieri locali possono abbracciare "YIMBYism" (che sta per "Sì, nel mio cortile", invece di "Non nel mio cortile") per aumentare l'accessibilità. Il sindaco di Auburn, Jason Levesque, originariamente eletto nel 2017, ha corso su una piattaforma a favore dello sviluppo che ha dato agli elettori nella sua città di 24.000 tre opzioni: aumentare drasticamente le tasse, tagliare i servizi pubblici o portare nuovi residenti. Avendo scelto la crescita, Auburn prevede di aumentare il proprio parco immobiliare di oltre il 25%, sventrando le regole di zonizzazione e assumendo una visione "tutto quanto sopra" sui tipi di alloggi.

Quel tipo di ambizione audace è esattamente ciò di cui c'è bisogno nelle principali città del Canada e nelle comunità che le circondano se vogliamo affrontare piuttosto che parlare solo della crisi dell'accessibilità economica. A livello nazionale, affitti medi rosa nove per cento in aprile rispetto a un anno prima. A Toronto e Vancouver, probabilmente le due città canadesi che più necessitano di una maggiore densità, gli affitti sono aumentati rispettivamente del 23 e del 27%. Dal lato degli acquisti, il benchmark nazionale MLS prezzo per una casa è stato di $882.000 ad aprile, un aumento del 27% su base annua nonostante gli aumenti dei tassi di interesse abbiano iniziato a smorzare la domanda.

Gran parte della cultura politica canadese è inquadrata in opposizione a ciò che esiste negli Stati Uniti, ma sulla riforma della zonizzazione, dovremmo guardare a sud e imparare. È tempo di costruire, ma la zonizzazione esclusiva è d'intralcio.

Originariamente pubblicato qui

自由開講》理性態度看待緩減菸害

《菸害 防制法》 修法 一直 受 大眾 的 矚目。 目前 台灣 有 近 三百多萬 吸菸 者 ， 但 非 吸菸者 卻 有 近 二千萬。 對於 非吸菸者 而 ， 縱然 他們 可能 可能 可能希望 台灣 是 民主 和 開放 社會 的 範例 ； 假如 決議 就 只 有 簡單 的 少數 服從 多數 ， 吸菸者 幾乎 可以 說 是 沒有 勝算 ， 結果 不 真正 的 民主 ， ， 而 是 多數 人 人 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 暴政 °

民主 是 和衷 共 濟 ， 透過 協商 找出 最 接近 兩 全 其 美 方案 方案。 本 次 修 法 ， 屢 受 關注 及 及 討論 原因 ， 是 衛生 福利部 提出 的 版本 中 中 ， 包括 全面 禁止 電子 煙 在內 之 各 式 類 菸品 菸品 菸品 菸品 菸品 菸品 類 類 類 類 式 式 式 式 式 式 式 式 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 tivamente

「為甚麼 不 乾脆 戒菸？」 對 那些 非吸菸 者 ， 可能 會 覺得 在 人為 ， ， 只要 有 決心 的話 ， 誰 都 可以 立地 成佛。 然而 證明 ， ， 過去 過去 幾 年 容許 吸菸 者 有 替代品 可 供 供 選擇國家 ， 吸菸率 的 降幅 尤其 明顯。 以 英國 為 ， 自從 2013 年 英國 公 公 衛生署 衛生署 積極 建議 改用 電子煙 電子煙 ， 英國 整體 吸菸率 下降 25%。 相比之下 ， ， 世界 上 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙 電子煙法規最嚴格的澳大利亞 ， 同期的吸菸率僅下降了 8%.

Leggi l'articolo completo qui

È ora di sfatare le falsità degli impollinatori

Il 20 maggio si è celebrata l'annuale Giornata mondiale delle api delle Nazioni Unite, un'ottima occasione per sfatare il mito secondo cui le api muoiono a causa dell'agricoltura moderna. Questo malinteso comune ha fatto il giro dell'attivismo ambientalista e dei media per quasi due decenni.

Quando gli apicoltori della California negli anni 2000 hanno subito perdite nelle loro colonie di api, gli ambientalisti hanno prima incolpato chi erano abituati a incolpare: l'ingegneria genetica. Ma a differenza di un episodio di South Park, non c'è nessun Dr. Mephesto che crea continui disastri con esperimenti stravaganti - in effetti, l'idea che gli OGM fossero da biasimare per quello che è stato soprannominato "Colony Collapse Disorder" è stata rapidamente respinta dalla comunità scientifica.

I gruppi verdi negli Stati Uniti hanno poi rivolto la loro attenzione ai pesticidi, che per lungo tempo sono stati nemici degli ambientalisti che sostengono un ritorno ai metodi di coltivazione tradizionalisti. I neonicotinoidi, così come i prodotti alternativi come il sulfoxaflor, sono stati presi di mira sin da allora come "pesticidi che uccidono le api", nonostante la loro significativa importanza per l'agricoltura moderna.

La comunità scientifica, tuttavia, ha anche respinto tali affermazioni per il sulfoxaflor di recente luglio dello scorso anno. Afferma che il suddetto composto è stato negato anche da entrambi i Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA e il EPA, che lo definisce "migliore per le specie su tutta la linea".

Tuttavia, non è solo che i fitofarmaci accusati del declino delle api non sono responsabili, ma anche che le perdite di colonie nel complesso sono un fenomeno temporaneo.

Basta dare un'occhiata alle statistiche dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite. I dati (che possono essere trovati qui) mostra che per i numeri del 2020, c'è un aumento di alveari di 17% dal 2010, 35% dal 2000 e un aumento di 90% da quando i dati sono stati raccolti nel 1961.

La minaccia più comune a cui le api sono presumibilmente sottoposte dall'uomo sono gli insetticidi neonicotinoidi, noti come neonics.

Tuttavia, la divulgazione dei neonic e delle sue alternative a metà degli anni '90 non provoca un collasso delle popolazioni di api. Negli Stati Uniti il numero delle colonie di api è stabile da 30 anni, mentre in Europa – dove anche gli agricoltori usano questi insetticidi – il numero è aumentato del 20%.

Eppure ci si aspetta che gli ambientalisti continuino a dipingere l'agricoltura moderna come un capro espiatorio, anche in tempi in cui l'inflazione alimentare e la carenza di approvvigionamento ci mostrano che non possiamo permetterci un modello che riduca la produttività (come fanno l'agricoltura biologica oi processi agroecologici).

Nonostante il fatto che gli agricoltori abbiano bisogno di prodotti per la protezione delle colture per garantire che i prodotti alimentari siano accessibili, sicuri e disponibili, gli attivisti verdi chiedono un modello agricolo che li metterebbe fuori legge, peggiorando così le condizioni dei consumatori.

L'Unione Europea sta lentamente tornando indietro sui suoi piani che avrebbero ridotto l'uso di pesticidi da parte del 50% nei prossimi anni, un ripensamento innescato dalla guerra in Ucraina, che ha creato significative interruzioni della catena di approvvigionamento.

Gli Stati Uniti dovrebbero essere orgogliosi del loro successo agricolo. Nel tempo, con tecnologie innovative, gli agricoltori utilizzano sempre meno fitofarmaci che lasciano meno residui.

Nel frattempo, i consumatori possono continuare a scegliere di acquistare alternative, anche se costose. Questo sistema costituisce la bellezza di un'economia aperta: scelte per i consumatori e stabilità per gli agricoltori.

Originariamente pubblicato qui

NIMBY Il divieto di mining di Bitcoin minaccia di escludere i newyorkesi dalla rivoluzione delle criptovalute

Di Yael Ossowski

Nel 2015, quando New York ha presentato la BitLicense, un quadro normativo per Bitcoin e criptovaluta, c'è stato un grande clamore tra i legislatori. Per gli innovatori e gli imprenditori, invece, è iniziato quanti etichettato come il "Great Bitcoin Exodus".

E anche se è stato riformato da, gran parte dello spazio delle criptovalute ha murato l'Empire State a causa delle normative esaustive, lasciando molti clienti incapace per utilizzare una serie di scambi, intermediazioni e altri servizi. I residenti erano pari proibito dall'acquisto dell'attesissimo NYCCoin lanciato lo scorso anno.

Sebbene alcuni scambi e broker abbiano richiesto e ricevuto la licenza, di solito quelli armato di avvocati e composto da ex autorità di regolamentazione: i newyorkesi sono ancora esclusi dalla maggior parte dell'innovazione che sta accadendo con le criptovalute. I minatori, tuttavia, hanno deciso di restare.

Le aziende minerarie di Bitcoin hanno raccolto impianti abbandonati a Niagara Falls, Buffalo e altri, utilizzando energia idroelettrica e gas naturale per alimentare i computer necessari per "sbloccare" Bitcoin dalla rete. I regolatori, tuttavia, sono ancora una volta desiderosi di mettere le viti in cripto. 

Una bolletta in attesa del suo destino al Senato imporrebbe una moratoria di due anni sui permessi di mining di criptovalute e avvierebbe un'ampia revisione ambientale.

In qualità di sostenitore dei consumatori, considero questo disegno di legge un colpo mortale per l'industria di Bitcoin e criptovaluta, mettendo a rischio posti di lavoro e capitali che altrimenti potrebbero aumentare le energie rinnovabili e negherebbero i vantaggi di criptovaluta e Bitcoin ai consumatori.

Abbracciare gli obiettivi climatici per garantire l'utilizzo di energia rinnovabile 100% nel settore minerario è ben inteso, ma un divieto totale avrebbe conseguenze. Sarà un altro segnale per imprenditori e consumatori che Bitcoin e altre criptovalute non sono benvenute a New York e il quadro normativo è troppo sfavorevole per giustificare l'investimento qui.

Per le persone che risentono dell'inflazione e per coloro che sono esclusi dal tradizionale settore finanziario e bancario, le loro scelte diventeranno ancora più limitate.

Capisco che l'ascesa del mining di criptovalute sollevi interrogativi per i residenti, in particolare quando coinvolge l'economia e l'ambiente. Tuttavia, un percorso più prudente sarebbe una revisione ambientale condotta dalle autorità competenti, piuttosto che un divieto e una moratoria all'ingrosso che metterebbero a rischio molti progetti.

Quando si tratta di politiche pubbliche su Bitcoin e criptovaluta, preferirei schierarmi con l'inclusione finanziaria e l'innovazione crittografica piuttosto che una mentalità "Non nel mio cortile".

I newyorkesi meritano di meglio: scegliere se vogliono partecipare alla rivoluzione delle criptovalute, piuttosto che lasciare che i loro legislatori facciano quella scelta per loro.

Yaël Ossowski è vicedirettore del Consumer Choice Center

Descrizione
it_ITIT
en_USEN pt_BRPT fr_FRFR es_ESES de_DEDE it_ITIT

Seguici

Facebook-f Twitter Instagram Linkedin Youtube Spotify

WASHINGTON

712 H St NE PMB 94982
Washington, DC 20002

BRUXELLES

Rond Point Schuman 6, Box 5 Bruxelles, 1040, Belgio

LONDRA

Casa della Croce d'Oro, 8 Duncannon Street
Londra, WC2N 4JF, Regno Unito

KUALA LUMPUR

Blocco D, Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2, Level 3 - 5 Kuala Lumpur, 50470, Malesia

OTTAWA

718-170 Laurier Ave W Ottawa, ON K1P 5V5

info@consumerchoicecenter.org

© COPYRIGHT 2025, CENTRO DI SCELTA DEL CONSUMATORE

Sempre dal Consumer Choice Center: ConsumatoriChamps.EU | LiberoTrade4us.org