fbpx

Mese: Luglio2021

Pentingnya Peran Perusahaan E-Commerce dalam Menangkal Pembajakan Produk

Layanan e-commerce atau toko online saat ini merupakan layanan yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian kita, terutama kita yang tinggal di kota-kota besar. Meningkatnya pengguna Internet secara sangat pesat tentu memiliki korelasi yang sangat berkaitan dengan naiknya jumlah pelanggan yang berbelanja melalui dunia maya.

Saat ini, dengan sangat mudah kita menemukan berbegai prodotto dan barang yang kita butuhkan e dan kita inginkan melalui berbegai layanan toko audace. Mulai dari bahan-bahan pangan, alat-alat rumah tangga, elektronik, produk-produk pribadi, hinga barang-barang kolektor.

Pertumbuhan ini semakin dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Pandemi ini telah mengharuskan banyak orang melakukan attività mereka di rumah, e dan kelebihan utama layanan toko daring adalah Anda bisa melakukan attività belanja yang sebelumnya harus dilakukan secara fisik di tempat Anda. Diproyeksi, perdagangan online di Indonesia pada tahun 2021 ini akan meningkat 33,2% da Rp253 triliun tahun 2020, menjadi Rp337 triliun pada tahun ini (indonesia.go.id, 23/2/2021).

Naiknya jumlah pelanggan e pengguna toko-toko audace juga memberikan kesempatan yang semakin luas kepada para pedangang, terutama para pedagang kecil. Bila sebelumnya, seseorang kalau ingin menjadi pedagang mereka harus menyewa toko fisik, e memiliki modal yang tidak sedikit, saat ini mereka bisa berjualan dimanapun mereka inginkan, e dan mendapatkan pembeli dari seluruh penjuru negeri.

Semakin meningkatnya industri layanan e-commerce juga sangat menguntungkan para pelanggan, karena mereka bisa lebih mudah mendapatkan barang yang mereka inginkan. Sebelum adanya internet, kita harus bepergian secara fisik untuk mencari suatu barang, e bila barang yang kita inginkan tidak ada di toko tersebut, kita harus berpindah e mencari toko yang lain. Aktivitas ini tentu bukan hanya menguras energi e waktu, tapi juga uang untuk transportasi.

Perkembangan layanan e-commerce sepertinya merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa kita bendung lagi. Semakin meningkatnya pengguna internet, dan juga semakin cepatnya koneksi internet, maka pada saat yang sama layanan toko audace juga akan semakin meningkat e menarik semakin banyak pelanggan.

Namun, dengan segala manfaat positifnya, semakin meningkatnya penggunaan dan layanan e-commerce juga menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah aspek pembajakan. Semakin mudahnya kita bisa mengakses e membeli barang pada saat yang sama juga membuat semakin mudah pula para penjual barang bajakan untuk menjual barang-barang palsu yang mereka buat kepada konsumen.

Persoalan mengenai pembajakan sendiri tentunya bukanlah masalah yang baru terjadi dell'Indonesia. Masalah ini merupakan masalah besar yang sudah ada sejak lama, jauh sebelum internet hadir dan masuk menjadi bagian dari keseharian kita. Bila saat ini kita pergi ke berbegai tempat pusat perbelanjaan pun, dengan mudah kita bisa menemukan berbegai product barang-barang palsu yang dijual dengan sangat bebas e harga yang jauh di bawah harga aslinya. Hal ini mencakup berbegai macam barang, seperti pakaian, perangkat lunak, buku, dan juga barang-barang elektronik.

Hal yang sama juga demikian terjadi di toko-toko audace. Bila kita berselancar di dunia maya, maka dengan sangat mudah kita akan menemukan berbegai barang-barang bajakan yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Tidak jarang, barang-barang yang dijual tersebut terlihat sangat mirip dari barang yang asli.

Pembajakan karya apapun tentu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak kekayaan intellettuale yang merugikan pihak lain. Bila hal ini terus dibiarkan, maka tentu orang-orang akan semakin malas untuk berkarya dan berinovasi, karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari karya e innovasi yang mereka buat.

Untuk itu, peran serta aktif berbegai perusahan penyedia layanan e-commerce untuk menangkal pembajakan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tanpa adanya peran aktif dari berbegai perusahaan penyedia layanan e-commerce untuk menangkal penjualan barang-barang bajakan, maka permasalahan ini tentunya akan terus berlangsung berlarut-larut e akan sangat sulit untuk diselesaikan.

Isu mengenai pembajakan ini juga menjadi fokus berbegai pihak terkait layanan e-commerce. Asosiasi e-commerce, Indonesian E-Commerce Association (idEA) misalnya, menyatakan siap melawan pembajakan, khususnya pembajakan buku yang sangat marak terjadi di berbegai platform penyedia jasa toko daring. idEA juga mengatakan bahwa setiap penyedia layanan e-commerce harus juga ikut mengawasi barang-barang yang dijual di platform mereka (economi.bisnis.com, 27/5/2021).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Sikap dari asosiasi e-commerce tersbut untuk melawan penjualan produk-produk bajakan di platform toko daring adalah hal yang harus kita dukung. Semoga, per l'e-commerce di penyedia layanan semakin memperkuat komitmen mereka untuk menangkal berbegai upaya penjualan produk bajakan di platform yang mereka miliki.

Sebagai penutup, perkembangan e-commerce yang semakin pesat telah membawa banyak manfaat, baik bagi para konsumen yang ingin berbelanja, ataupun kepada para penjual agar mereka bisa lebih mudah menjual barang dagangan mereka. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, salah satunya adalah platform tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi para pembajak produk untuk menjual barang-barang palus yang mereka buat. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dari para penyedia layanan e-commerce untuk menangani permasalahan tersebut.

Originariamente pubblicato qui.

Il Nebraska dovrebbe porre fine a questi ostacoli interni al progresso dei veicoli elettrici

Uno dei componenti fondamentali del disegno di legge sulle infrastrutture del presidente Joe Biden è preparare adeguatamente il paese alla rivoluzione dei veicoli elettrici (EV). L'amministrazione Biden ha stanziato $174 miliardi per l'elettrificazione dei trasporti, che ha scatenato una raffica di investimenti da parte delle case automobilistiche.

GM ha annunciato che nel 2023 aprirà uno stabilimento da $2,3 miliardi per produrre 500.000 batterie per veicoli elettrici, Honda si è impegnata a vendere solo veicoli elettrici entro il 2040, Hyundai investirà $7 miliardi per la produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti e Ford ha annunciato che metà di tutte le Lincoln prodotte potrebbe presto essere privo di emissioni. Anche qui in Nebraska, comunità di consumatori di veicoli elettrici come Norfolk e Kearney stanno costruendo le loro stazioni di ricarica.

Ma sfortunatamente per i consumatori del Nebraska, la cattiva politica a livello statale rappresenta un grosso ostacolo. Nebraska, che attualmente è all'ultimo posto nella classifica Indice di accessibilità dei veicoli elettrici negli Stati Uniti, sta attivamente scoraggiando l'acquisto di veicoli elettrici con il loro divieto di vendita diretta al consumatore e il loro canone sproporzionato per i veicoli elettrici e ibridi.

Con il pretesto della protezione dei consumatori, il Nebraska ha reso illegale per i produttori di veicoli elettrici, come Tesla, vendere direttamente ai consumatori. Le leggi sul franchising dei rivenditori, che vietano la vendita diretta, sono una politica vecchia di decenni implementata per proteggere i consumatori dall'integrazione verticale e dalla monopolizzazione. Nell'era odierna di informazioni illimitate a portata di mano e di sana concorrenza nel settore automobilistico, questa restrizione ha superato di gran lunga la sua data di scadenza. Non fa altro che ostacolare la scelta del consumatore senza fornire alcun valore di protezione del consumatore. Ecco perché molti produttori di veicoli elettrici hanno rinunciato completamente al modello di concessionaria. Inoltre, sappiamo dal successo delle piattaforme dirette al consumatore nel mercato delle auto usate (dove la vendita diretta è legale) che gli acquisti online sono in aumento.

Oltre al divieto di vendita diretta, il Nebraska punisce anche i consumatori di veicoli elettrici con costi di licenza e registrazione più elevati. La tassa di registrazione standard per i veicoli in Nebraska è compresa tra $15. Per i consumatori che fanno la scelta eco-consapevole di acquistare e registrare un veicolo elettrico, il costo di registrazione è superiore di oltre 500%, a $75. Questo è incredibilmente discriminatorio e un approccio molto migliore sarebbe quello di trattare semplicemente i veicoli elettrici alla pari dei veicoli passeggeri standard.

Sfortunatamente, alcuni legislatori hanno giustificato la tassa aggiuntiva per aiutare a recuperare le entrate fiscali perse sul gas, ma ciò va contro lo scopo delle tasse sul gas. Lo scopo della tassa sul gas, attualmente a 28,7 centesimi per gallone in Nebraska, è incoraggiare i consumatori a ridurre le proprie emissioni, che è esattamente ciò che fanno i consumatori di veicoli elettrici quando acquistano un veicolo elettrico. È strano che la ricompensa che i consumatori di veicoli elettrici ottengono per la loro decisione ecologica siano tariffe gonfiate esponenzialmente più alte dell'alternativa. Non è giusto che questi consumatori ora sostengano maggiormente l'onere finanziario quando, di fatto, rispondono alle tasse sul gas come previsto dalla tassa.

Oltre ad essere relativamente facili da implementare, questi cambiamenti politici hanno l'ulteriore vantaggio di incoraggiare gli acquisti di veicoli elettrici senza sussidi alla produzione dei contribuenti o complicati crediti d'imposta, che sono stati giustamente criticati per favorire i ricchi.

Alla fine della giornata, la rivoluzione dei veicoli elettrici è a buon punto. Semplicemente togliendosi di mezzo, i legislatori del Nebraska potrebbero migliorare la scelta dei consumatori, ridurre i costi, proteggere l'ambiente e farlo senza tutti i problemi logistici che derivano dal welfare aziendale e dai crediti d'imposta boutique.

Come dice il famoso idioma, "una marea crescente solleva tutte le barche". La marea è certamente in aumento per i veicoli elettrici, ma con regolamenti fuorvianti che ammanettano i consumatori, i Nebraska potrebbero finire a guardare dalla costa.

Originariamente pubblicato qui.

Non abbiamo bisogno di più tasse per rispondere alla crisi del COVID-19

La riduzione delle imposte sulle società consente miglioramenti nelle tecniche di produzione, nella tecnologia e negli investimenti di capitale, il che aumenta la produttività e il reddito dei lavoratori.

La crisi del COVID-19 continua e i fondi anticrisi aumentano. Per fornire uno stimolo diretto, alcuni paesi europei stanno prendendo la decisione sensata di ridurre gli oneri fiscali, mentre altri vogliono aumentarli. È ovvio che una tassazione semplificata e ridotta darebbe il necessario impulso ai consumatori e alle imprese. Come possiamo convincere i decisori a cambiare rotta?

Non è incredibile che la crisi sanitaria del COVID-19 abbia permesso a molte parti politiche di imporre proposte politiche che richiedono una crisi per convincere l'opinione pubblica. Inimmaginabile un anno fa, il Consiglio europeo ha accettato un prestito europeo e un aumento delle tasse europee. Eccoci con un dibattito politico molto cambiato e una discussione sulla solidarietà che ci ricorda la crisi del 2008.

La Germania ha invece deciso una riduzione temporanea dell'Iva fino al 1° gennaio, da 19% a 15%, rispettivamente da 7% a 5% per l'aliquota ridotta. Pertanto, a partire da questo mese, i consumatori irlandesi beneficiano di una riduzione dell'IVA da 23% a 21%. Dato che l'imposta sul valore aggiunto è l'imposta più iniqua per i consumatori, perché non attuare una misura simile in altri paesi?

È anche importante comprendere due fondamentali lezioni economiche. In primo luogo, sappiamo che una riduzione delle tasse non coincide necessariamente con una riduzione dei ricavi dell'opera di Laffer. In secondo luogo, è importante sapere che i tagli alle tasse senza tagli alla spesa avranno scarso effetto. 

Va ricordato che lo Stato in quanto tale non è un'entità generatrice di ricchezza. Per finanziare le sue attività deve attingere risorse dal settore privato. Così facendo, indebolisce il processo di creazione di ricchezza e mina le prospettive di una crescita economica reale.

Poiché lo stato non è un'entità generatrice di ricchezza, qualsiasi riduzione delle tasse mentre la spesa pubblica continua ad aumentare non sosterrà una reale crescita economica. Tuttavia, lo stimolo fiscale potrebbe “funzionare” se il flusso di risparmi reali è sufficientemente ampio da sostenere, cioè finanziare, le attività del governo consentendo al tempo stesso un tasso di crescita delle attività del settore privato. Se a minori tasse si accompagna una minore spesa pubblica, i cittadini avranno più mezzi per riattivare la creazione di ricchezza. Avremo così una vera ripresa economica. 

Questa logica si applica ai tagli alle imposte sulle società, che soprattutto in tempi di crisi non sono una misura popolare. Tuttavia, coloro che attaccano un tale taglio si sbagliano. Fanno affidamento su una visione del mondo a somma zero in cui i guadagni di una persona sono visti come le perdite di un'altra. Presumono che i proprietari di società godano di quasi tutti i vantaggi dei tagli alle imposte sulle società. Fanno affidamento su dati altamente distorti per supportare le loro argomentazioni e su una scarsa comprensione di come funziona l'economia.

La visione a somma zero ignora il fatto che gli accordi volontari di mercato avvantaggiano tutti i partecipanti. Pertanto, aumentare il commercio reciprocamente vantaggioso, oltre a ridurre la tassazione, avvantaggia sia gli acquirenti che i venditori. D'altra parte, punire i venditori con tasse più alte dà loro anche un incentivo a fare meno con le proprie risorse per il servizio che forniscono agli altri.

La riduzione delle imposte sulle società consente miglioramenti nelle tecniche di produzione, nella tecnologia e negli investimenti di capitale, il che aumenta la produttività e il reddito dei lavoratori. Inoltre, aumenta gli incentivi all'assunzione di rischi e all'imprenditorialità per i consumatori. Ciò riduce le significative distorsioni causate dalla tassazione e questi cambiamenti avvantaggiano i lavoratori ei consumatori.

Gli schemi di raccolta centralizzata daranno scarsi risultati, perché lo stato, nella sua struttura centralizzata, non è in grado di sapere cosa vuole veramente la gente. Se vogliamo combattere gli effetti delle chiusure dovute al COVID-19, dobbiamo liberare le capacità imprenditoriali dei cittadini e ridurre le barriere normative che le imprese devono affrontare.

Originariamente pubblicato qui.

Gli Alabami potrebbero non condividere la rivoluzione dei veicoli elettrici

Uno dei componenti fondamentali del disegno di legge sulle infrastrutture del presidente Joe Biden è preparare adeguatamente il paese alla rivoluzione dei veicoli elettrici (EV). L'amministrazione Biden ha stanziato $174 miliardi per l'elettrificazione dei trasporti, che ha scatenato una raffica di investimenti da parte delle case automobilistiche.

GM annunciato apriranno uno stabilimento da $2,3 miliardi nel 2023 per produrre 500.000 batterie per veicoli elettrici, Honda si è impegnata a vendere solo veicoli elettrici entro il 2040, Hyundai investirà $7 miliardi per la produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti, e Guado ha annunciato che la metà di tutti i veicoli Lincoln prodotti potrebbe presto essere a emissioni zero. Anche qui in Alabama, Mercedes si è impegnata ad assumere altri 400 lavoratori nello stabilimento della contea di Tuscaloosa per tenere il passo con la domanda di veicoli elettrici

Ma sfortunatamente per i consumatori in Alabama, la cattiva politica a livello statale sta agendo come un grosso ostacolo per il boom dei veicoli elettrici. L'Alabama, che attualmente è all'ultimo posto nella classifica Indice di accessibilità dei veicoli elettrici negli Stati Uniti, sta attivamente scoraggiando l'acquisto di veicoli elettrici con il loro divieto di vendita diretta al consumatore e il loro canone sproporzionato per i veicoli elettrici e ibridi.

Sotto il veste della protezione dei consumatori, l'Alabama ha reso illegale per i produttori di veicoli elettrici, come Tesla, vendere direttamente ai consumatori. Le leggi sul franchising dei rivenditori, che vietano le vendite dirette, sono una politica vecchia di decenni implementata per proteggere i consumatori dall'integrazione verticale e dalla monopolizzazione. Nell'era odierna di informazioni illimitate a portata di mano e di sana concorrenza nel settore automobilistico, questa restrizione ha superato di gran lunga la sua data di scadenza. Non fa altro che ostacolare la scelta del consumatore senza fornire alcun valore di protezione del consumatore.

Ecco perché molti produttori di veicoli elettrici hanno rinunciato completamente al modello di concessionaria. A causa della natura innovativa dei veicoli elettrici, un modello tradizionale di concessionaria in franchising potrebbe non essere il modo più efficace per immettere sul mercato questi veicoli ecologici. La gestione di una concessionaria autonoma aumenta i costi e aggiunge un intermediario al processo di vendita, che spesso può gonfiare i prezzi per i consumatori. Inoltre, sappiamo dal successo delle piattaforme dirette al consumatore nel mercato delle auto usate (dove la vendita diretta è legale), che l'acquisto online è sulla salita.

Oltre al divieto di vendita diretta, l'Alabama punisce anche i consumatori di veicoli elettrici con costi di licenza e registrazione più elevati. Lo standard registrazione la tariffa per i veicoli in Alabama è $65. Per i consumatori che fanno la scelta eco-consapevole di acquistare e registrare un veicolo elettrico, il registrazione il costo è superiore a 300% superiore a $265. Questo è incredibilmente discriminatorio e un approccio molto migliore sarebbe quello di trattare semplicemente i veicoli elettrici alla pari con i veicoli a gas standard.

Sfortunatamente, alcuni legislatori hanno giustificato la tassa aggiuntiva per aiutare a recuperare le entrate fiscali perse sul gas, ma ciò va contro lo scopo delle tasse sul gas. Lo scopo della tassa sul gas, attualmente a 26 centesimi al gallone in Alabama, è incoraggiare i consumatori a ridurre le proprie emissioni, che è esattamente ciò che fanno i consumatori di veicoli elettrici quando acquistano un veicolo elettrico. È strano che la ricompensa che i consumatori di veicoli elettrici ottengono per la loro decisione ecologica siano tariffe gonfiate esponenzialmente più alte dell'alternativa. Non è giusto che questi consumatori ora sostengano una parte maggiore dell'onere finanziario quando in realtà stanno rispondendo alle tasse sul gas come previsto.

Oltre ad essere relativamente facili da implementare, questi cambiamenti politici hanno l'ulteriore vantaggio di incoraggiare gli acquisti di veicoli elettrici senza sovvenzioni alla produzione da parte dei contribuenti o complicati crediti d'imposta, che sono stati giustamente criticato per aver favorito i ricchi.

In fin dei conti, la rivoluzione dei veicoli elettrici è a buon punto. Semplicemente togliendosi di mezzo, i legislatori in Alabama potrebbero migliorare la scelta dei consumatori, ridurre i costi, proteggere l'ambiente e farlo senza tutti i problemi logistici e ideologici che derivano dal welfare aziendale e dai crediti d'imposta boutique.

Come dice il famoso modo di dire, "una marea crescente solleva tutte le barche". La marea è certamente in aumento per i veicoli elettrici, ma con regolamenti fuorvianti che ammanettano i consumatori, gli Alabami potrebbero finire a guardare dalle rive.

Originariamente pubblicato qui.

Il fallimento intellettuale del “gastronazionalismo”

I consumatori dovrebbero decidere quale cibo vogliono.

In tutta Europa, i protezionisti alimentari sono tornati. Usando la scusa del COVID-19, affermano che la concorrenza commerciale internazionale è un problema per i produttori nazionali. In diverse legislazioni europee si propone di imporre quote di prodotti locali ai commercianti, in altre sono i ministri a lanciare appelli al “patriottismo alimentare”. È in questi momenti che vale la pena ricordare fino a che punto questo gastro-nazionalismo è problematico.

Le Corn Laws furono un perfetto esempio di protezionismo nel XIX secolo: i grandi proprietari terrieri conservatori di Westminster decisero che il Regno Unito avrebbe dovuto tassare pesantemente il grano straniero per avvantaggiare i produttori locali. 

Il risultato di questa politica commerciale sembra evidente: mentre i produttori britannici ne hanno beneficiato, i prezzi del grano sono aumentati vertiginosamente negli anni Trenta dell'Ottocento. Non appena la concorrenza fu neutralizzata, i grandi proprietari terrieri poterono aumentare i prezzi, il che danneggiò principalmente le classi lavoratrici. Il 31 gennaio 1849, i risultati disastrosi delle Corn Laws furono finalmente riconosciuti da una legge approvata nel 1846. Furono abrogate e le tasse di importazione scomparvero.

Sostituire la parola “mais” o “Regno Unito” con qualsiasi altro prodotto o paese non cambierà la realtà dei principi economici: il protezionismo non funziona, impoverisce i consumatori e in particolare i più poveri. Sfortunatamente, questo messaggio non sembra impressionare i nostri vicini francesi. Il ministro dell'Agricoltura Didier Guillaume ha invitato i francesi a "essere patriottici riguardo al cibo" anche se "i pomodori francesi costano di più", secondo RTL Radio France. Il ministro non ha usato mezzi termini nel resto delle sue dichiarazioni al canale radiofonico:

“I nostri concittadini devono comprare il francese. Dobbiamo sviluppare la nostra agricoltura se vogliamo la sovranità alimentare, la sovranità agricola. Ma poiché è un po' più costoso, dobbiamo lavorare per essere più competitivi. L'agricoltura francese deve essere competitiva. I prezzi pagati ai produttori devono essere più alti di quelli attuali.

Da marzo, il governo francese è in trattative con i supermercati del paese per acquistare prodotti locali freschi. Di conseguenza, le più grandi catene di vendita al dettaglio francesi, come Carrefour ed E.Leclerc, hanno trasferito quasi tutte le loro forniture alle aziende agricole locali.

Altri paesi sono andati oltre la Francia.

Il governo polacco ha denunciato 15 trasformatori nazionali per aver importato latte da altri paesi dell'UE invece di acquistarlo da agricoltori polacchi.

"Il patriottismo economico di queste aziende desta preoccupazione", ha affermato il governo in una circolare che è rimasta online, anche dopo che l'elenco degli stabilimenti lattiero-caseari che utilizzavano latte straniero è stato rimosso nel primo trimestre del 2020.

L'opposizione arriva da Berlino. In vista della videoconferenza dei ministri dell'agricoltura di poche settimane fa, Julia Klöckner, ministro dell'agricoltura tedesco, ha affermato che la crisi del coronavirus ha sottolineato l'importanza del mercato unico e che i paesi dell'UE dovrebbero astenersi dall'attuare politiche protezionistiche per aiutare le loro economie a riprendersi.

“Le catene di approvvigionamento transfrontaliere e la libera circolazione delle merci sono essenziali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per i cittadini. Ed è per questo che metto in guardia contro il "nazionalismo consumistico". È solo una presunta forza che sta rapidamente svanendo. Non dobbiamo mettere a repentaglio le conquiste del mercato interno", afferma la dichiarazione.

Da parte dell'UE, è interessante notare che il commissario al mercato interno Thierry Breton sembra deciso a opporsi a qualsiasi mossa protezionistica (almeno al di fuori del quadro protezionistico già stabilito dalla stessa UE).

Originariamente pubblicato qui.

Se vivi in questi Stati non comprare un veicolo elettrico

Alcuni stati vogliono aiutare spingere l'adozione di veicoli elettrici. Altri no. Rendono più difficile e più costoso guidare un veicolo elettrico che no. Questi sono gli stati in cui se ci vivi è meglio non comprare un veicolo elettrico. Almeno non ora.

Cosa stanno facendo gli stati che li rendono cattivi?

Vietare le vendite dirette al cliente, tasse di registrazione extra e pedaggi stradali più elevati sono tutti modi in cui alcuni stati rendono difficile l'acquisto di un veicolo elettrico. Se stai pensando che questo si scomponga in stati rossi che scoraggiano le vendite di veicoli elettrici e stati blu che lo spingono, ti sbaglieresti. Tutti i 50 stati sono stati classificati per la loro facilità o difficoltà nell'effettuare un acquisto di veicoli elettrici.

Il Consumer Choice Center fa la valutazione. E con sorpresa, i 10 stati elencati come i più difficili in cui acquistare un veicolo elettrico sono Alabama, Arkansas, Iowa, Kansas, Nebraska, North Dakota, South Carolina, West Virginia e Wisconsin. In questi stati non è possibile effettuare una vendita diretta di veicoli ed è più costoso registrare un veicolo elettrico.  

Dei 50 stati, 28 ti addebiteranno di più per registrare un veicolo elettrico. Le vendite di Tesla sono state vietate in 17 stati perché le loro leggi sull'imposta sul franchising non consentono le vendite dirette. E altri 12 stati hanno restrizioni sulle vendite di veicoli elettrici attraverso alcune leggi sull'acquirente diretto. Alcuni di questi stati limitano le vendite dirette ma non applicano una tariffa più elevata per la registrazione di un veicolo elettrico. Altri, come il Michigan, consentono solo a Tesla di aggirare le leggi sull'imposta sul franchising e vendere direttamente. 

"Politiche migliori ridurranno le barriere significative che impediscono ai consumatori di accedere completamente ai veicoli elettrici"

"È chiaro che i consumatori desiderano un maggiore accesso ai veicoli elettrici", ha detto David Clement, responsabile degli affari nordamericani di CCC arstechnica. “Pertanto la legislazione dovrebbe rendere l'acquisto e la proprietà di essi il più conveniente possibile. E sollecitiamo i legislatori a proporre politiche migliori che riducano le barriere significative che attualmente impediscono ai consumatori di accedere completamente ai veicoli elettrici".

Al contrario, questi sono i primi 10 stati che non hanno restrizioni sui veicoli elettrici o tasse di registrazione più elevate quando l'acquisto di un veicolo elettrico. Sono Alaska, Arizona, Delaware, Florida, Maine, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, Rhode Island e Vermont. La California non è inclusa in questo elenco per un motivo.

La California non è nella lista degli "Stati migliori", come mai?

Poiché la California ora ha le sue tariffe di licenza per i veicoli elettrici basate sull'indice dei prezzi al consumo, stanno gradualmente aumentando. Attualmente sono a $100. Le tasse sul gas sono utilizzate dallo stato per miglioramenti stradali e altri costi relativi ai viaggi. Dal momento che i veicoli elettrici non usano la benzina, questo accordo sulla tassa di licenza assicura che la California ottenga i veicoli elettrici per partecipare. 

Quasi la metà di tutti i veicoli elettrici negli Stati Uniti sono registrati in California. Ha il più alto tasso di adozione e ha anche più stazioni di ricarica rispetto a qualsiasi altro stato. Tuttavia, il CCC non lo considera uno dei primi 10 più amichevoli a causa del suo accordo sui costi di licenza. 

Con le case automobilistiche in programma smettere di costruire veicoli alimentati a gas nei prossimi 10 anni, alcuni stati dovranno adattarsi abbastanza presto. Sebbene possano continuare ad addebitare tariffe più elevate per i veicoli elettrici, dovranno anche aumentare le stazioni di ricarica. Le restrizioni dirette all'acquirente non saranno un fattore importante con tutte le case automobilistiche che ora lanciano veicoli elettrici a un ritmo costante. 

Originariamente pubblicato qui.

Descrizione
it_ITIT