Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia bersama dengan lembaga législasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memutuskan untuk meningkatkan tingkat pajak pertambahan nilai (taxe sur la valeur ajoutée / PPN) d'Indonésie dari 11% à 12%. Keputusan ini diambil oleh para pengambil kebijakan diantaranya untuk meningkatkan pendapatan negara guna untuk membiayai program sosial yang semakin meningkat (cnbcindonesia.com, 25/11/2024).
Adanya aturan ini sendiri terhitung cukup cepat diimplementasikan. Il s'agit d'un nouveau projet qui s'est déroulé le jour de la fin du mois de janvier, mais qui a également créé un PPN pour le moment, comme en janvier 2025, et qui a tenté de me faire comprendre qu'il s'agissait d'un nouveau projet pour l'Indonésie.
Sebenarnya kebijakan untuk meningkatkan PPN in Indonesia ini bukan sesuatu yang baru, and juga sudah dilakukan dalam belum lama ini. Pada tahun 2022 lalu misalnya, pemerintah juga mengambil keputusan untuk meningkatkan PPN in Indonesia dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% (cnbcindonesia.com, 16/3/2022).
Pemerintah sendiri menjustifikasi kebijakan tersebut sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sebagaimana yang disampaikan oleh menteri keuangan misalnya, bahwa menjaga kesehatan APBN merupakan hal yang harus dilakukan, terutama ketika terjadi hal-hal seperti krisis and pandemi yang membutuhkan APBN yang besar (cnbcindonesia.com, 14/11/2024).
PPN envoie merupakan salah satu bentuk pajak yang paling umum diterapkan di berbagai negara di dunia, et Damaknya Cukup Terasa Langsung. Pajak penghasilan misalnya, umumnya dikenakan longsung secara otomatis saat pekerja menerima gaji dari perusahaan. Sementara itu, PPN merupakan pajak yang terlihat jelas and dirasakan pada saat ketika konsumen membayar barang atau jasa tertentu yang ia beli.
Adanya aturan ini sontak menimbulkan kontroversi and juga pertentangan dari berbagai kalangan, termasuk juga para pelaku usaha. Kamar Dagang et Industri Indonesia (Chambre de commerce et d'industrie indonésienne / KADIN) ont mis en place un projet de mise en œuvre pour définir le menu PPN yang baru sebesar 12%.
KADIN menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan condisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat yang saat ini sedang menurun. Bila PPN est arrivé à 12%, pour que vous puissiez utiliser le même système que vous le souhaitez, vous avez déjà essayé de le faire en utilisant le formulaire de contact (rmol.id, 30/11/2024).
Bukan hanya itu, bila PPN ini ditingkakan, maka biaya materials and juga jasa konstruksi proyek akan meningkat. Dengan demikian, yang paling merasakan Damaknya adalah para pelaku usaha mikro, Kecil, et menengah (UMKM) Karena margin mereka berpotensi besar akan semakin kecil (rmol.id, 30/11/2024).
Aujourd'hui, Hanya KADIN, l'organisation Asosiasi Pengurus Ritel Indonenesia (Aprindo) a misalnya, a menyatakan peningkatan PPN et est membre pour pembeli. Aujourd'hui, Karena Daya Beli Masyarakat yang semakin menurun, terjadi pergeseran orientasi konsumen, yang cenderung memilih produit dengan harga yang lebih murah et ukuran yang lebih kecil (tempo.co, 17/11/2024).
Pour produire un minimum d'air, pour produire le produit 10% de Bawah Cenderung Lebih Laku, et vous orienter vers le fidèle sudah bergeser. Adanya kebijakan untuk meningkatkan PPN ini tentu akan menjadi tantangan yang tidak ringan yang harus dihadapi para pelaku usaha ritel (tempo.co, 17/11/2024).
Merespon berbagai kritik and juga keberatan yang diajukan tersebut, pemerintah sendiri memberi keterangan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak akan dikenakan secara membabi buta. Kenaikan ini hanya akan dikenakan kepada barang-barang konsumen yang masuk kategori mewah (cnbcindonesia.com, 14/11/2024).
Sehubungan dengan hal hal tersebut, ekonom and pakar kebijakan public UPN Veteran Jakarta mengatakan bahwa harus ada batasan yang jelas mengenai definisi dari barang mewh yang dimaksud. Jangan sampai, bila tidak ada batasan yang jelas, maka barang-barang konsumen yang juga dikonsumsi secara luas oleh masyarakat juga masuk ke dalam kategori tersebut (antaranews.com, 9/12/2024).
Bukan tidak mungkin misalnya, barang-barang seperti barang elektronik dengan kualitas yang tinggi bisa masuk ke dalam categorie concise. Bila hal ini terjadi, maka kelas menengah juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut, yang mereka butuhkan to tuk mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari (antaranews.com, 9/12/2024).
Tidak hanya konsumen, pihak edagang pun tentu juga akan mengalami beban yang bertambah dari kebijakan kenaikan ini PPN. Pour l'électrotechnique du centre commercial Mangga Dua misalnya, vous pourriez être en mesure de perbelanjaan terbesar di Jakarta yang menyediakan berbagai alat-alat electronic, mengatakan bahwa mereka terkena hantaman yang besar sebelumnya karena pandemi. Vous pouvez utiliser PPN pour créer un court terme avec Menjadi Hantaman Bertubi (kumparan.com, 1/12/2024).
Bahan-bahan pangan yang dianggap premium juga masuk dalam catégorie produit yang menjadi target dari kenaikan PPN 12%. Beberapa bahan pangan tersebut diantaranya adalah beras berkualitas tinggi, buah-buahan premium, et juga ikan yang berkualitas tinggi, seperti ikan saumon et thon (suara.com, 18/12/2024).
Padahal, les consommateurs de bahan-bahan pangan yang masuk ke dalam catégorie "mewah" atau premium tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan yang berpenghasilan tinggi. Tidak sedikit pula kalangan kelas menengah di Indonesia yang menjadi consumen dari produk-produk makanan court, et kenaikan PPN ini tentu juga akan meningkatkan beban kalangan laconique.
Dengan demikian, maka pada dasarnya pihak yang berpotensi paling terkena Damak dari kenaikan PPN, meskipun dalam jumlah kecil, adalah orang-orang yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Hal ini termasuk juga orang tua penerima dana pensiun Karena Mereka hanya mendapatkan sepersekian dari gaji pokok ketika bekerja.
Sangat mungkin bahwa, orang-orang yang berpenghasilan tinggi and menengah ke atas lebih banyak mengonsumsi barang-barang yang masuk ke dalam catégorie "barang premium". Namun, persentase kenaikan harga yang disebabkan oleh PPN tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan penghasilan besar yang mereka dapatkan.
Sebagai penutup, kebijakan publik yang memiliki Damak langsung yang sangat signifikan kepada masyarakat seperti kenaikan PPN tentu merupakan hal yang harus melibatkan banyak pihak. Jangan sampai, tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan demi membiayai berbagai program social justru menjadi kontraproduktif and menambahkan beban kepada masyarakat, baik konsumen maupun produsen.
Publié à l'origine ici
