Industri vape saat ini merupakan salah satu industri yang semakin berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kita, khususnya yang tinggal di daerah urban dan perkotaan, pasti bisa dengan mudah menemukan berbagai orang yang menjadi pengguna vape dan rokok elektrik, dan juga berbagai toko yang menjual berbagai produk-produk tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, sebagai salah satu dampak yang tidak terelakkan dari perkambangan industri vape yang pesat ini di Indonesia, timbul berbagai pro dan kontra terhadap fenomena tersebut. 

Di satu sisi, ada pihak yang menentang dan beranggapan bahwa fenomena semakin meningkatnya industri vape sebagai sesuatu yang sangat négatif.

Bagi sebagian pihak, vape atau rokok elektrik merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, sama seperti atau bahkan lebih berbahaya, dengan rokok konvensional yang dibakar. 

Untuk itu, fenomena semakin meningkatnya industri vape dan juga meningkatnya para konsumen rokok elektrik merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan publik, dan harus dapat segera diatasi.

Mereka yang memiliki pandangan seperti ini umumnya akan mengadvokasi berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melarang, atau setidaknya membatasi melalui regulasi yang sangat ketat, peredaran dari berbagai produk-produk rokok elektrik. 

Hal ini dapat berupa berbagai kebijakan, seperti pembatasan peredaran, mengenakan pajak dan cukai yang tinggi, hingga berbagai kebijakan lainnya.

Di Indonesia sendiri, tidak sedikit pihak-pihak yang memiliki pandangan tersebut dalam melihat fenomena semakin meningkatnya jumlah pengguna vape. 

Mereka melihat fenomena semakin meningkatnya para pengguna vape, yang banyak didominasi oleh kalangan muda yang di perkotaan, Untuk itu, diperlukan berbagai aturan yang ditujukan untuk membatasi masyarakat untuk bisa mendapatkan dan mengkonsumsi produk-produk rokok elektronik.

Beberapa waktu lalu misalnya, peemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah n° 109 tahun 2012, yang merupakan perturan yang meregilasi produk-produk tembakau yang dijual kepada masyarakat, salah satunya adalah rokok. 

Dalam revisi tersebut, dicantumkan juga produk-produk yang termasuk dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), di mana mencakup juga produk-produk rokok elektrik.

Salah satu poin yang tercantum di dalam peraturan tersebut adalah, setiap produsen produk-produk tembakau, termasuk juga HTPL seperti rokok elektrik, harus mencantumkan bahwa produk tersebut « mengandung lebih dari 7000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 69 zat penyebab kanker ». 

Adanya poin ini tentu merupakn sesuatu yang tepat untuk menggambarkan produk rokok konvensional yang dibakar, nemun tidak relevant untuk mendeskripsikan kandungan yang terdapat dalam produk-produk rokok elektrik (ekonomi.bisnis.com, 28/07/2022).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa rokok konvensional yang dibakar merupakan produk yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi, dan bisa meneyababkan penggunanya untuk terkena berbagai penyakit kronis, seperti kanker dan serangan jantung. Hal ini dikarenakan terdapat ribuan zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam rokok konvensional yang dibakar.

Dengan demikian, regulasi untuk mencantumkan dampak bahaya kandungan yang terkandung dalam produk rokok konvensional merupakan sesuatu yang tepat. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi dampak bahaya rokok terhadap kesehatan publik melalui pengurangan jumlah perokok yang ada di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, kebijakan regulasi ini merupakan kebijakan yang memiliki tujuan awal yang baik. Rokok konvensional yang dibakar merupakan salah satu musuh terbesar kesehatan publik, yang telah menimbulkan berbagai penyakit kronis terhadap jutaan orang di seluruh dunia, termasuk juga Indonésie.

Namun, kebijakan yang didasari oleh tujuan yang baik tidak berarti menjadi kebijakan tepat dan akan menghasilkan dampak yang positif. Kebijakan regulasi yang mengharuskan produk-produk HTPL seperti rokok elektrik untuk mencantumkan kandungan 7.000 zat kimia berbahaya seperti rokok konvensional yang dibakar adalah sesuatu yang keliru.

Vape atau rokok elektrik misalnya, merupakan produk yang jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar. 

Pada tahun 2015 lalu misalnya, lembaga kesehatan publik asal Inggris, Public Health England, menerbitkan laporan mereka yang menyatakan bahwa rokok elektrik 95% lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (gov.uk, 19/8/2015).

Hal ini dikarenakan, vape atau rokok elektrik memiliki kandungan yang berbeda dengan rokok konvensional yang dibakar. Dua bahan utama yang terkandung di dalam cairan rokok elektrik adalah apa yang disebut dengan propylène glycol (PG) dan glycérine végétale (VG), yang berfungsi sebagai penambah rasa dan pembuat uap. 

Kedua bahan tersebut juga merupakan bahan yang umum digunakan sebagai perasa kue dan makanan lainnya, dan telah dinyatakan aman oleh lembaga regulasi makanan dan obat-obatan Amerika Serikat, Food and Drugs Administration (fda.gov, 24/10/2019).

Di berbagai negara, seperti di Britania Raya, vape atau rokok elektrik justru digunakan sebagai alat yang dapat membantu para perokok untuk menghentikan kebiasaannya yang berbahaya. 

Pemanfaatan vape atau roko elektrik sebagai alat yang dapat membantu seseorang berhenti merokok tentu merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi mengingat Indonésie merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi perokok aktif tertinggi di dunia.

Dengan demikian, aturan regulasi yang mewajibkan seluruh produk hasil olahan tembakau, salah satunya vape atau rokok elektrik, untuk mencantumkan kandungan 7.000 zat kimia berbahaya adalah sesuatu yang tidak tepat. 

Dengan demikian, konsumen akan berpikir bahwa rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok, dan bisa mengurangi insentif para perokok untuk mengganti kebiasaan mereka yang sangat berbahaya ke produk yang jauh lebih aman.

Sebagai penutup, rokok merupakan produk yang sangat berbahaya bagi kesehatan publik. Untuk itu, dibutuhkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk memberi disinsentif bagi seseorang untuk mengkonsumsi produk tersebut, salah satunya yang paling penting adalah memberikan produk alternatif lain yang jauh lebih aman.

Publié à l'origine ici

Une initiative européenne propose la fin des produits à base de nicotine, avec une restriction définitive pour ceux nés depuis 2010. Autant de clients potentiels pour les futurs contrebandiers…  

Une nouvelle initiative citoyenne européenne, introduite par une organisation espagnole à but non lucratif, demande l'interdiction de la vente de tabac et de produits à base de nicotine aux personnes nées après 2010. Si la pétition recueille un nombre suffisant de signatures dans l' UE, elle devra être examinée par la Commission européenne.

Cette proposition est frappante à plus d'un titre. Les objectifs fournis par le militant espagnol NoFumadores sont plutôt courts et ne permettent pas d'établir si les règles qu'il propose sont efficaces :

« La pandémie de tabagisme est la première cause de décès évitable. Les mégots sur les plages causent des dommages environnementaux à l'océan et à sa faune, dans les forêts ils provoquent des incendies et contaminent le sol et l'eau. 

Pour éviter aux nouvelles générations de tomber dans le tabac, en plus d'agir avec force contre les dangers environnementaux causés par les mégots et de lutter contre le tabagisme, il est nécessaire de : promouvoir la première génération européenne sans tabac d'ici 2028, en mettant fin à la vente de tabac et de produits à base de nicotine aux citoyens nés depuis 2010. »

En fait, il n'existe peut-être pas mode opératoire d'un point de vue politique aussi brutalement simpliste que la prohibition, tant dans sa motivation que dans son exécution. On pourrait penser qu'après une décennie de tentatives ratées pour limiter la vente et l'utilisation du cannabis, les décideurs politiques et les militants comprendraient enfin que ces interdictions non seulement ne fonctionnent pas, mais sont même contre-productives.

L'ère des criminels

L'ère de la prohibition aux États-Unis est surtout remarquable par sa capacité à créer certains plus grands réseaux criminels de l'histoire de l'humanité. La contrefaçon et la contrebande d'alcool ont enrichi des criminels bien connus comme Al Capone, John Dillinger, Baby Face Nelson ou encore Bonnie et Clyde, qui, malgré leur réhabilitation cinématographique, ont été responsables du meurtre et de l'extorsion de milliers d 'innocents.

L'Espagne elle-même a connu une ère de prohibition sous le gouvernement fasciste de Franco. Le dictateur lui-même, qui était un abstinent qui considérait que le vin n'était utile qu'à des fins sacramentelles, a introduit des contrôles stricts sur l'alcool, les drogues et les fêtes – tous supposés susceptibles de perturber l' harmonie religieuse et familiale de la nouvelle Espagne nationaliste.

Ce n'est que depuis les années 1970 que l'Espagne a retrouvé son goût pour les vices, sans se soucier de savoir s'ils sont adaptés à une vision conservatrice de la façon dont ils devraient vivre leur vie.

Dans l'Europe d'aujourd'hui, alors que les gouvernements tentent de rendre le prix du tabac et des produits à base de nicotine prohibitif, le marché noir est florissant. Pas plus tard que ailette août, une action conjointe de la police fédérale belge, du service de contrôle des gardes-frontières polonais et du bureau de police criminelle lituanien a permis de découvrir deux chaînes entières de fabrication de cigarettes destinées à produire diverses marques connues, pour une valeure de plus 73 M€. Selon Europol, 274 millions de cigarettes, 88 tonnes de tabac coupé, 65 tonnes de tabac pour pipe à eau et 40 tonnes de tabac brut ont été saisies.

De nouveaux clients pour les contrebandiers

En mai, les douanes françaises avaient déjà saisi 40 tonnes de cigarettes de contrefaçon. Tandis que, début août, les autorités belges ont arrêté 45 personnes et saisi 28 millions de cigarettes. En 2021, toutes les autorités européennes réunies ont saisi 430 millions de cigarettes illégales.

Alors que les douanes cherchent des aiguilles dans des bottes de foin, permettent de traquer les contrebandiers, elles luttent contre un marché noir qui fournit des produits du tabac à ceux qui trouvent que fumer est tout simplement trop cher. Quiconque s'est rendu à la gare du Nord, à Paris, a pu constater la myriade de revendeurs qui ne vendent pas de drogues dures, mais qui sont capables de vous fournir des paquets de cigarettes, pour une fraction du prix que vous payez chez un marchand de journaux.

Cependant, une interdiction générationnelle créerait une interdiction stricte basée sur l'âge du consommateur, sans tenir compte de son pouvoir d'achat, et donc beaucoup plus de clients potentiels pour les gangsters inconnus du commerce illégal de cigarettes.

Tout cela soulève la question suivante : parmi ceux qui ont examiné la question, qui regardaient les leçons de la prohibition et tentaient de la répéter ? Les énoncés peuvent interdire un produit, mais ils ne peuvent pas interdire la demande – et là où il y a une demande, l'offre suivra rapidement.

Cela ne veut pas dire que les effets du tabagisme sur la santé ne sont pas réels ; ils le sont. C'est pourquoi il est d'autant plus regrettable que la pétition mette sur le même plan les produits à base de nicotine tels que les cigarettes électroniques ou et les cigarettes classiques.

Il est prouvé que les produits de vapotage sont beaucoup plus sûrs que les cigarettes et servent d'outil de sevrage tabagique. Si les gommes ou les patchs à la nicotine ont aidé certains fumeurs à arrêter, c'est le vapotage qui permet aux fumeurs actuels de se défaire de cette habitude. Ces choix doivent rester à leur disposition.

Publié à l'origine ici