fbpx

Mois : février

Éditorial : Fermer les yeux

Au cours d'une session législative remplie de questions litigieuses, les républicains et les démocrates de l'Iowa ont récemment trouvé un terrain d'entente sur au moins une chose : ils adorent l'éthanol.

Par une majorité écrasante, la législature a adopté un projet de loi pour forcer la plupart des détaillants de l'État à offrir plus d'E-15, un mélange d'éthanol plus élevé que l'E-10 habituel. Le gouverneur Kim Reynolds a fait pression pour une telle exigence.

Depuis lors, quelques commentateurs de l'État ont remis en question les politiques de l'Iowa en matière d'éthanol, une approche adoptée par les politiciens des deux partis. Et certains ont suggéré que le soutien fédéral à l'éthanol ne durera pas éternellement; qu'il est peut-être temps de se préparer à la croissance des véhicules électriques.

Assis ici à la frontière de l'Iowa et de l'Illinois, nous avons un point de vue unique sur cette question. Le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, a tout misé sur les véhicules électriques, faisant passer un ensemble d'incitations de l'État l'année dernière et applaudissant les efforts de l'administration Biden dans ce domaine.

Pritzker a fièrement proclamé qu'il voulait que l'État soit la "Silicon Valley" de l'industrie des véhicules électriques.

Dans l'Iowa, vous n'entendrez pas cela des plus hauts échelons du gouvernement.

L'Iowa continue de maintenir des politiques qui font obstacle à l'expansion des véhicules électriques. Dans une chronique du Des Moines Register l'année dernière, les analystes du Consumer Choice Center ont déclaré que l'Iowa était à égalité en dernier sur un indice d'accessibilité des véhicules électriques.

Lisez entièrement l'article ici

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk Membangun Ekosistem Digital yang Sehat

Perdagangan international saat ini merupakan kegiatan yang tidak bisa dibendung apalagi diberhentikan. Dalam era globalisasi di abad ke-21 ini, hampir semua, atau setidaknya semua, negara yang ada di dunia niscaya melakukan transaksi économi dengan negara-negara lainnya.

Tidak ada negara yang bisa secara 100% menjalankan kegiatan ekonominya secara autarki, bahkan negara yang sangat otoriter seperti Corée Utara sekali jeu de mots misalnya. Mereka jeu de mots juga masih harus tetap melakukan perdagangan dan bertukar barang dan jasa dengan negara-negara lain.

Kegiatan ekspor dan impor ini telah membawa banyak manfaat bagi miliaran penduduk di seluruh dunia. Saat ini, para konsumen bisa dengan mudah mendapatkan berbagai produk yang berasal dari negara lain. Selain itu, dengan semakin terbukanya perdagangan, hal ini juga membuat pangsa pasar yang dimiliki oleh para pelaku usaha juga menjadi semakin luas.

Para pelaku usaha bisa menjangkau lebih banyak konsumen, yang akan semakin meningkatkan pendapatan, dan akhirnya juga akan semakin membuka banyak lapangan kerja.

Para konsumen juga bisa dengan mudah mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah, dan para produsen juga akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik dengan harga yang lebih murah untuk membuat produk yang akan mereka jual.

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positif, dan harus kita dorong. Sejarah sudah membuktikan bahwa, negara-negara yang menganut sistem ekonomi dan perdagangan yang terbuka relatif jauh lebih sejahtera. Sebaliknya, negara-negara yang menutup ekonomi mereka dari perdagangan internasional justru semakin membuat warganya hidup miskin dan menderita.

Tetapi, di sisi lain, meskipun membawa banyak manfaat dan dampak yang positif, kegiatan eskpor dan impor juga membawa hal lain yang patut kita waspadai. Salah satunya adalah, dengan perdagangan yang semakin terbuka, maka akan semakin mudah juga bagi para pembajak dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang yang mereka produksi, yang dibuat dengan melanggar kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain.

Hal ini pula yang terjadi d'Indonésie. Dengan sangat mudah misalnya, kita bisa menemukan banyak produk-produk bajakan yang dijual di berbagai pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Tidak sedikit dari produk-produk tersebut yang diproduksi dari negara-negara lain, dan diimpor ke negara kita.

Barang-barang bajakan yang dijual di berbagai macam pertokoan dan pusat perbelanjaan tersebut sangat beragam, mulai dari barang-barang fashion, seperti tas dan pakaian, hingga berbagai barang-barang elektronik seperti laptop et telepon genggam. Harga yang ditawarkan juga tentunya jauh di bawah dari barang-barang aslinya, yang tentunya menjadi daya tarik utama bagi jutaan pembeli untuk mengeluarkan uangnya demi mendapatkan barang-barang tersebut.

Salah satu negara yang menjadi negara produsen barang-barang bajakan misalnya, adalah Chine. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chine saat ini menjadi negara pusat produsen barang-barang bajakan dunia, dan barang-barang tersebut dieskpor ke hampir seluruh penjuru dunia. Setidaknya, 80% dari seluruh barang-barang konsomen bajakan di seluruh dunia diproduksi di China (daxueconsulting.com, 4/7/2021).

Indonésie sendiri juga menjadi salah satu negara sasaran penjualan barang-barang bajakan yang berasal dari Chine. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Indonésie merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang tentunya menyediakan pangsa pasar yang sangat besar untuk barang-barang tersebut. 

Hal ini tentu membuat lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah masuknya barang-barang tersebut. Pada bulan November tahun 2021 lalu misalnya, Bea Cukai kota Semarang misalnya, berhasil menyita lebih dari 200.000 pulpen merek Standard bajakan asal China (jateng.inews.id, 6/11/2021).

Bila hal tersebut tidak diatasi, maka fenomena tersebut akan sangat merugikan bagi Indonésie, apalagi bila yang dibajak tersebut adalah produk-produk yang diproduksi oleh produsen dalam negeri. Pulpen Standard yang dibajak di China dan disita oleh BEa Cukai tersebut misalnya, merupakan produk buatan dalam negeri, dan bila pembajakan tersebut tidak ditindak maka tentu akan sangat merugikan perusahaan Standard yang berasal dari Indonesia.

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang akan dieskpor suatu negara, termasuk juga Indonesia, ke negara lain. Negara-negara yang mampu menyediakan ekspor barang-barang yang berkualitas tinggi memiliki potensi untuk tumbuh jauh lebih cepat, dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan salah satu faktor yang menunjang hal tersebut (Gédéon, 2019).

Pelindungan kekayaan intelektual yang kuat memberikan setidaknya dua manfaat besar yang dapat menunjang peningkatan kualitas ekspor suatu negara. 

Pertama, dengan dilindunginya hak kekayaan intelektual, maka para produsen bisa dapat dengan lebih mudah untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki sebagai jaminan sebagaimana aset tangible lainnya untuk mendapatkan modal. 

Sementara yang kedua, dengan dilindunginya hak kekayaan intelektual secrara kuat, maka hal tesebut akan memberikan insentif lebih besar bagi para produsen untuk berani mengambil resiko lebih untuk berinovasi (Gideon, 2019).

Sebagai penutup, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakkan di Indonesia, terlebih lagi di era globalisasi seperti di abad ke-21 ini, di mana arus perdagangan semakin bebas dan terbuka. 

Hal ini bukan hanya sangat penting untuk melindungi produsen dalam negeri di Indonesia dari pembajakan, namun juga untuk meningatkan kualitas ekspor barang-barang di Indonesia yang dijual ke luar negeri.

Publié à l'origine ici

¿Por qué es un error la guerra contra la nicotina?

Los gobiernos alrededor del mundo continúan declarando guerras sin fundamentos, ilógicas y que terminan causando graves daños a los individuos de la sociedad. Una de estas guerras es la poco conocida pero extremadamente padecida « guerra contra las drogas », iniciada en los años setenta y continuada por prolongadas administraciones de los Estados Unidos con la finalidad de perseguir la producción, el consumo y el comercio de ciertas sustancias psicoactivas, generando con ello un caos de narcoviolencia a lo largo de América Latina (un proceso similar al que se vio en Estados Unidos en los años veinte, tras la famosa "Ley Seca" o la prohibición del alcohol, que desencadenó en la aparición de personalidades como Al Capone, mafias et violence).

La prohibición del alcohol en los Estados Unidos fue un completeo desastre que condujo a un mayor consumo de alcohol, un consumo no seguro, y generó enormes cárteles. La guerra contra las drogas en todo el mundo es un completo fracaso y en muchos casos resultó en políticas contraproducentes. Restringir o incluso prohibir la nicotina para adultos impulsará las actividades del mercado negro y, al mismo tiempo, aumentará el consumo de productos ya prohibidos. 

Sigamos los ejemplos de política pública que han dado buenos resultados, como es el caso de Portugal, un país que ha despenalizado todas las drogas y en los últimos veinte años incluso ha reducido los niveles de consumo, llegando a ser uno de los países de la Unión Europea con menor consumo de drogas como la heroína.

La guerre équivoque contre la nicotine

Este detalle trae a colación el informe publicado recientemente por el Consumer Choice Center y la World Vapers 'Alliance, donde hacen énfasis en la declarada guerra contra la nicotina, señalando que hay razones empíricas para acabar con dicha guerra. Pendant des décennies, la nicotine a sido sinónimo de fumar. Esto hizo que la mayoría de la gente creyera que la nicotina en soi es la razón principal de los efectos negativos para la salud causados ​​​​por fumar. Si bien está claro que la mayoría de las personas no deberían comenzar a consumer nicotina si aún no lo hacen, es hora de evaluar la nicotina de manera total.

"le han quitado a los consumidores la capacidad de elegir un método alternativo que podría ayudarlos a dejar un producto que causa todavía mayores daños a la salud".

Como todas las guerras contra todo tipo de sustancias, esta guerra contra la nicotina ignora la evidencia científica. El Servicio Nacional de Salud Británico, que sigue un enfoque pragmático hacia el consumo de nicotina y el vapeo, afirma que "si bien la nicotina es la sustancia adictiva de los cigarrillos, es relativamente inofensiva. Casi todo el daño por fumar proviene de los miles de otros quimicos en el humo del tabaco, muchos de los cuales son tóxicos ».

Los expertos están de acuerdo en que, a lo que al tabaquismo respecta, el enemigo es el humo y no la nicotina. Lo que debería llevarnos a preguntar : ¿cómo colaboramos a que las personas dejen de fumar ?

Gobiernos nacionales o estatales a lo largo del mundo le han dado una respuesta (errónea y carente de respaldo científico) a dicha pregunta. ¿La solution ? Pues prohibir los métodos alternativos para dejar de fumar, como por ejemplo el vapeo, que han ayudado a muchas personas a dejar el cigarrillo tradicional. Esto a pesar de que los datos muestran que los riesgos del vapeo y del tabaco son muy diferentes.

Así lo han hecho estados como Michigan y Massachusetts en los Estados Unidos, interdit el acto de vapear o los productos de vapeo, mientras han dejado los cigarrillos tradicionales en venta libre. El problema aquí no es que "tampoco han prohibido el cigarrillo tradicional", sino que le han quitado a los consumidores la capacidad de elegir un método alternativo que podría ayudarlos a dejar un producto que causa todavía mayores daños a la salud.

Cabe remarcar que esto no es una apología de las drogas, de la nicotina, del cigarrillo o de lo que fuera. Es, simplemente, como lo señaló el autor Thomas Szaz (1920-2012), « el derecho a consumir ».

En l'informe titulado "Guerre contre la nicotine" se señalan seis razones por las cuales la guerra contra la nicotina debe terminar: 

  1. La gente consomme de la nicotine, pero fallece por fumar tabaco.
  2. La nicotina en parches y chicles no es un problema ; tampoco debería serlo en una bolsa o un vaporizador.
  3. La addiction es compleja y no se resolverá combatiendo la nicotina.
  4. La nicotina tiene beneficios terapéuticos.
  5. La concepción errónea de la nicotina obstaculiza el progreso.
  6. La prohibition nunca funciona.

Gracias a la innovación, el consumo de nicotina puede por fin desvincularse de los efectos peligrosos del tabaquismo y, por tanto, ayudar a millones de fumadores a mejorar su salud. Non obstante, la nicotina es demonizada. Lo mismo succede con el vapeo, que, "como puede contener nicotina", hay que prohibirlo. Entonces, ¿por qué los chicles y parches, que por cierto contienen nicotina, no son prohibidos ? 

¿Cuál es la solution ?

El punto está en que no hay que prohibir, hay que permitir y respetar la plena libertad del consumidor y del que quiere buscar métodos alternativos como el vapeo para dejar de fumar, así como encabezar campañas desde organizaciones de la sociedad civil para ayudar a concientizar sobre los daños que causa a la salud el acto de fumar.

Como señala Vaping Today, "défend la réduction de daños para salvar vidas y opongámonos al paternalismo que priva a los consumidores de la posibilidad de elegir".

Reducir el número de fumadores y permitirles cambiar de forma rápida y eficaz a una alternativa menos perjudicial debería ser una de las principales prioridades de los gobiernos y los organizations de salud pública de todo el mundo. Por este motivo, nos tocará seguir insistiendo en acabar con las incongruentes prohibiciones al vapeo ya cualquier otra alternativa que ayude a la gente. Moins d'interdictions, plus de solutions.

Publié à l'origine ici

«      »

แม้ สถานการณ์ การ ระบาด ของ โควิด จะ มี แนวโน้ม ที่ ดี ขึ้น แต่ ทั่ว โลก ก็ ยัง คง เฝ้า ระวัง อย่าง ใกล้ชิด เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า ทุก ได้ ได้ เข้า ถึง จุด ของ วิกฤต โรค ระบาด อย่าง แท้จริง… ประชาการ โลก จะ ปลอด ความ ท้าทาย ด้าน สาธารณสุข ระบาด อย่าง อย่าง แท้จริง… ประชาการ โลก จะ ภัย ความ ท้าทาย ด้าน สาธารณสุข สาธารณสุข ทั่วโลกจะคลี่คลายลง

แต่ สถานการณ์ ด้าน สาธารณสุข ที่ ยัง คง เป็น ปัญหา มา อย่าง ต่อเนื่อง คือปัญหาจากการสูบบุหรี่ ที่ ทุก ประเทศ ทั่ว โลก รวม ทั้ง ประเทศ ไทย ต่าง พยายามหาวิธี แก้ไข กัน มา ตลอด หลาย หลาย

ซึ่ง ดู เหมือน ว่า ใน กลุ่ม ประเทศ ที่ สนับสนุน และ ยอมรับ นโยบาย ด้าน การ ลด อันตราย จาก ยา สูบ จะ มี ข่าว ที่ น่า ยินดี เพราะ พบ จำนวน จำนวน ผู้ สูบ ใน ประเทศ ลด ลง อย่าง มาก ยก ตัวอย่าง เช่น ใน สหราชอาณาจักร ที่ การ สูบ บุหรี่ ลด ลด มาก ตัวอย่าง เช่น ใน สหราชอาณาจักร ที่ การ สูบ บุหรี่ บุหรี่ ลด ลด ลง เช่น เช่น ใน สหราชอาณาจักร ระดับ การ สูบ บุหรี่ ลด ลด ลด ร้อยละ 25 jours. 2556 ซึ่ง เป็น ช่วง เดียว กับ ที่ บุหรี่ ไฟฟ้า เริ่ม กลาย เป็น ที่ นิยม ใน ขณะ ที่ ใน ระยะ 4 ปี ที่ ผ่าน มา จำนวน ยอด ขาย ใน ประเทศ ประเทศ ญี่ปุ่น ลด ถึง 34 เปอร์เซ็นต์ ใน ขณะ ที่ ยอด ขาย ผลิตภัณฑ์ ทาง เลือก ที่ อันตราย น้อย น้อย กว่า ขณะ ที่ ยอด ขาย ผลิตภัณฑ์ ทาง ที่ มี อันตราย น้อย น้อย กว่า กว่า เช่น ผลิตภัณฑ์ ชนิด ไม่ เผา ไหม้ หรือ La chaleur-coup de chaleur เพิ่ม ขึ้น เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ใน ปี พ.ศ. 2562

ตัวเลขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชี้ได้ว่า ผู้ ที่ ต้องการ นิโคติน ก็ จะ ยัง คง ใช้ นิโคติน ต่อ ไป แต่ อาจ จะ หา ทาง เลือก ที่ เป็น อันตราย น้อย กว่า มา ทดแทน การ สูบ บุหรี่

Lisez entièrement l'article ici

The Democrats’ Frantic Delusion on Forever Chemicals

Americans are facing higher prices on nearly everything they use from food to common household products. Instead of looking for solutions, Democrats are about to make things worse by banning a class of chemicals used in manufacturing that make products better and cheaper. In other words, pay attention, consumers. You’re about to get less bang for your already-beleaguered buck.

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), also known as man-made or, as the activists like to call them, “forever chemicals,” are the latest addition to the long list of environmental boogeymen blamed for everything from provoquant cancer to infertility, thyroid problems, and a host of other health issues. In a hunt for a quick fix, Democrat legislators are moving toward a complete PFAS ban, which would outlaw a diverse group of more than 4,000 chemicals, regardless of their individual risks, benefits, and availability of reliable substitutes.

The PFAS Action Act was introduit in April 2021 and passed by the House in July. Rep. Debbie Dingell (D-Mich.), a sponsor of the bill, called PFAS “an urgent public health and environmental threat.” Yet, it is alarmism — not evidence — that drives the Democrats’ PFAS legislation. The assumption behind their approach is that PFAS chemicals all carry equal risks. They do not. PFAS chemicals have a wide array of uses, and, depending on the environment, break down differently.

As for PFAS being a health threat, studies don’t support that claim. In December 2021, the Australian National University publié a groundbreaking study on PFAS. One of the key findings was that exposure to PFAS in impacted communities almost entirely comes from water and firefighting foam. That’s a problem because those who drink contaminated water or eat locally grown food that is contaminated are at the highest risk of PFAS-associated health problems. Yet the problem isn’t the existence or use of the chemical. It’s irresponsible and illegal production processes. Ensuring that these chemicals are properly used should drive regulation.

While the Australian study found PFAS exposure (PFOA and PFOS) increased higher cholesterol, other risks have not been confirmed. Even so, new research publié in the peer-reviewed journal Environmental Research states that there is often insufficient data supporting PFAS exposure with any specific disease.

PFAS can be found in household items and other common consumer products — like cell phones, medical equipment, and food packaging. These chemicals are also found in hospital settings. Surgical gowns, antimicrobial curtains, and floor coverings all contain PFAS to help protect doctors, nurses, and other medical personnel from infections during surgeries. Water, acid, and oil resistance are some of the main features making PFAS hard to substitute.

Instead of enacting bans, a smarter way to approach PFAS would be to assess these chemicals individually so that those chemicals that pose a significant risk to our health and wellbeing can be regulated appropriately.

The overreaching government hand is not needed to reduce the use of PFAS — that’s already happening. Thanks to industry self-regulation, the use of PFAS has decreased. And according to a 2018 Toxicological Profile for Perfluoroalkyls by the Agency for Toxic Substances & Disease Registry, “industrial releases have been déclin since companies began phasing out the production and use of several perfluoroalkyls in the early 2000s.” Also, despite alarmism, the report has found no causal relationship between perfluoroalkyls and pregnancy-induced hypertension, decreased antibody response to vaccines, or other reported ties.

It is important to take claims on the connection between PFAS and health effects with a pinch of salt. Over 200 laboratory animal studies found the link between exposure to PFAS and adverse health effects, which seems convincing at first glance. However, the significance of those conclusions for policymaking is overstated. A review of the lab studies trouvé they used much higher PFAS exposure levels than those observed in the general population. In other words, these studies do not replicate how humans come in contact with these chemicals.

American consumers will have to foot the bill for the Democrats’ PFAS alarmism. With inflation spiking, one would expect regulators to be guided by evidence. The risks associated with consumer items that contain PFAS are non-existent, but the proposed ban comfortably ignores this. The increased cost of production — and the difficulty of finding substitutions for PFAS — will be passed on to consumers.

Another fact ignored by Democrats is that this ban will not cease the production or use of PFAS chemicals. It will simply shift it to countries such as China, where regulations are more relaxed. That means the PFAS Act will do nothing more than make Americans poorer and less safe.

Publié à l'origine ici

Faire face au changement : pourquoi les gouvernements doivent donner la priorité à l'innovation

L'innovation est un carburant qui alimente les organisations du secteur privé les plus prospères. Leur recherche incessante de nouveaux produits, processus et systèmes dans le but de rivaliser a fait des entreprises privées synonymes d'agilité, de progression et de proactivité. En injectant le même niveau d'innovation dans le secteur public, les gouvernements peuvent stimuler l'efficacité, réduire les dépenses et traverser les crises.

La pandémie a laissé certains pays et gouvernements en mer. Il a mis en évidence le besoin de modèles de gouvernement plus résilients, capables d'agir rapidement et de manière décisive. Des technologies telles que l'analyse des mégadonnées, les drones et l'intelligence artificielle peuvent éclairer et soutenir la prise de décision tout en aidant à mettre en œuvre des politiques et à mesurer leur succès.

"L'innovation gouvernementale est le fondement de tout développement et un moteur pour créer l'avenir", a déclaré le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï. "Je pense que les Émirats arabes unis ont beaucoup d'expérience et d'expertise à partager dans ce domaine."

En janvier, les Émirats arabes unis ont été classés au premier rang mondial pour leur réponse et leur résilience au Covid-19 par le Indice de résilience à la pandémie 2022, qui est financé par le groupe américain Consumer Choice Centre. Et alors que nous sortons de la crise sanitaire, notre économie affiche également une solide reprise.

Lisez entièrement l'article ici

Pentingnya Memahami Langkah Mengurangi Dampak Buruk dari Rokok

Rokok saat ini merupakan salah satu permasalahan kesehatan publik terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, rokok merupakan sumber berbagai penyakit kronis yang sangat berbahaya, seperti kanker penyakit jantung.

Di negara kita sendiri, rokok sebagai salah satu masalah kesehatan publik yang sangat besar merupakan pengetahuan yang sudah sangat umum. Indonésie sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat perokok yang paling tinggi di dunia. Di negara kita pada tahun 2021 lalu, diestimasi setidaknya ada 65 juta perokok dewasa di tanah air. Angka ini belum termasuk para perokok di bawa umur (finance.detik.com, 22/8/2021).

Angka yang tinggi ini tentu merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jumlah perokok yang sangat tinggi di Indonesia sendiri tentunya telah memberikan beban biaya yang sangat besar terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2021 lalu misalnya, berdasarkan pernyataan de Menteri Keuangan, Sri Mulyani, biaya yang dikeluarkan oleh sistem kesehatan publik di Indonesia (atau BPJS) karena penyakit yang disebabkan oleh rokok sebesar 10-15 triliun rupiah (finansial.bisnis.com, 13/12 /2021).

Jumlah ini tidak mencakup biaya yang dikeluarkan selain dari sistem BPJS. Secara total, diperkiarakan biaya medis yang dikeluarkan untuk pengobatan berbagai penyakit yang disebabkan karena rokok sebesar 17-27 triliun rupiah. Jumlah uang yang harus dikeluarkan tersebut tentu merupakan jumlah yang tidak kecil.

Untuk itu, tidak mengherankan bila berbagai pemerintahan di banyak negara di dunia memberlakukan berbagai aturan yang ditujukan untuk mengurangi hingga melarang warganya untuk mengkonsumsi produk-produk rokok. Berbagai aturan tersebut sangat bervariasi dari berbagai negara, mulai dari pengenaan kebijakan cukai atau pajak yang tinggi, larangan rokok dengan rasa tertentu, hingga larangan total untuk seluruh kegiatan produksi dan konsumsi rokok.

Pemerintah Indonesia sendiri juga menerapkan berbagai aturan dan kebiajkan publik yang ditujuan untuk mendorong seseorang berhenti merokok, atau setidaknya mengurangi insentif seseorang untuk membeli dan mengkonsumsi produk-produk tersebut. Salah satu kebijakan yang diberlakukan untuk hal tersebut adalah melalui kebijakan cukai rokok yang tinggi.

Kebijakan cukai rokok ini tentu merupakan kebijakan yang sudah diketahui oleh banyak warga Indonésie. Angka cukai rokok di Indonesia juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di awal tahun 2022 ini misalnya, pemerintah kembali meningkatkan cukai hasil tembakau, yang tentunya termasuk juga produk-produk rokok, sebesar 12% (newssetup.kontan.co.id, 24/12/2021).

Kebijakan ini tentu merupakan hal yang bisa dimengerti. Secara sekilas, bila pemerintah menaikkan harga suatu barang untuk dijual, sangat rasional bagi kita untuk beranggapan bahwa hal tersebut akan mengurangi insentif seseorang untuk membeli produk tersebut. Tetapi, ternyata ada pula kebijakan lain yang bisa diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut, yakni kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk, atau yang dikenal dengan nama « réduction des méfaits ».

Réduction des méfaits sendiri merupakan kebijakan yang diberlakukan bukan dengan melalui semakin mempersulit konsumen produk-produk tertentu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti rokok, untuk mendapatkan produk tersebut. Tetapi, hal tersebut dilakukan melalui dengan memberikan alternatif produk-produk lain yang lebih tidak berbahaya dan memiliki dampak buruk yang lebih kecil bagi para konsumen tersebut, agar mereka bisa perlahan-lahan menghilangkan kebiasaannya untuk mengkonsumi produk-produk yang sangat berbahaya.

Selama 15 tahun terakhir, kita sudah menyaksikan munculnya berbagai teknologi yang ditujukan untuk mengurangi dampak buruk dari konsumsi rokok konvensioanl yang dibakar. Beberapa teknologi dan produk-produk tersebut diantaranya adalah roko elektronik, alat untuk memanaskan tetapi tidak membakar tembakau (Heat-not-burn), dan permen yang mengandung nikotin tetapi tidak mengandung tembakau sama sekali (Consumer Choice Center, 2022).

Tetapi, tidak sedikit kebijakan yang diberlakukan di berbagai negara yang justru menyamakan seluruh produk alternatif tersebut dengan produk rokok tembakau konvensional yang dibakar, meskipun berdasarkan penelitian produk-produk tersebut memiliki dampak negatif yang jauh lebih kecil dengan konvensional rokok yang. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan publik asal Inggris, Public Health England (PHE) misalnya, menyatakan bahwa rokok elektronik atau vape 95% lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (theguardian.com, 28/12/2018).

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan dan membuat kebijakan publik yang dapat mempermudah mereka yang kecanduan rokok terhadap akses kepada produk-produk lain yang lebih tidak berbahaya. Pada saat yang sama, kita perlu juga mengkampanyekan mereka yang tidak merokok untuk tidak mengkonsumsi produk-produk tembakau, meskipun itu produk-produk tembakau alternatif yang lebih aman.

Sebagai penutup, hak untuk hidup sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Menyediakan dan mempermudah akses terhadap produk-produk tembakau dan nikotin alternatif yang jauh tidak berbahaya merupakan salah satu bagian untuk membantu mereka yang sudah kecanduan rokok untuk menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya.

Publié à l'origine ici

Le blocage des alternatives aux cigarettes est à l'origine de la flambée du taux de tabagisme aux États-Unis

Le tabagisme aux États-Unis a augmenté pour la première fois en deux décennies au milieu du lobby persistant de la santé publique contre des alternatives moins nocives telles que les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffés, selon un groupe international de défense des consommateurs.

"Rien n'a été plus flagrant et nocif à notre époque actuelle que le déni persistant du lobby de la santé publique quant à la valeur de réduction des méfaits des produits de vapotage de nicotine et d'autres alternatives aux cigarettes", a déclaré la directrice adjointe du Consumer Choice Center (CCC) Yaël Ossowski dans un article de blog. sur le site Web de l'organisme.

Le rapport 2020 sur les cigarettes de la Federal Trade Commission a montré que les ventes de cigarettes aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau en deux décennies. Le nombre total de cigarettes vendues par les principaux fabricants a augmenté de 0,4 % en 2020 pour atteindre 203,7 milliards d'unités par rapport à 2019. Il s'agit de la première augmentation des ventes de cigarettes en 20 ans.

Lisez entièrement l'article ici

Un groupe censure le lobby public contre le vapotage pour le retour du tabagisme aux États-Unis

Un groupe de consommateurs a accusé le lobby de la santé publique contre le vapotage et l'aversion pour l'innovation sur le marché d'avoir contribué au retour du tabagisme aux États-Unis, les ventes de cigarettes ayant repris en 2020 pour la première fois en deux décennies.

« Si nous voulons reconquérir une véritable victoire de santé publique et aider les fumeurs à arrêter de fumer pour leur donner une vie longue et fructueuse, il est temps de mettre de côté cette aversion pour les innovations du marché. La santé future de notre nation en dépend », a déclaré le Consumer Choice Center, basé à Washington DC, sur son site Web.

«Le tabagisme est en hausse pour la première fois depuis une génération. Le lobby de la santé publique est à blâmer », a déclaré le CCC, un groupe de défense des consommateurs soutenant la liberté de style de vie, l'innovation, la confidentialité, la science et le choix des consommateurs. Il se concentre sur les principaux domaines politiques tels que le numérique, la mobilité, le style de vie et les biens de consommation, ainsi que la santé et la science.

Les principales publications ont souligné le « retour » des cigarettes parmi la foule des hipsters bourgeois à Brooklyn, New York, au milieu de l'idée fausse que revenir à la cigarette serait plus sain que le vapotage, selon CCC.

Lisez entièrement l'article ici

Le tabagisme rebondit aux États-Unis alors que les groupes de santé publique bloquent les alternatives moins nocives

Un groupe international de défense des consommateurs a mis en garde contre la prévalence croissante du tabagisme aux États-Unis, au milieu de l'aversion pour l'innovation et des campagnes persistantes de santé publique contre le vapotage et d'autres alternatives moins nocives aux cigarettes.

«Le tabagisme est en hausse pour la première fois depuis une génération. Le lobby de la santé publique est à blâmer », a annoncé le Consumer Choice Center (CCC) basé à Washington DC sur son site Web.

CCC est un groupe de défense des consommateurs qui soutient la liberté de style de vie, l'innovation, la confidentialité, la science et le choix des consommateurs. Il se concentre sur les principaux domaines politiques tels que le numérique, la mobilité, le style de vie et les biens de consommation, ainsi que la santé et la science.

Yaël Ossowski, directrice adjointe du CCC, a cité des chiffres du rapport 2020 sur les cigarettes de la Federal Trade Commission montrant que les Américains ont acheté plus de cigarettes en 2020 qu'ils n'en ont acheté en plus d'une génération.

"Le nombre total de cigarettes déclarées vendues par les principaux fabricants, 203,7 milliards d'unités en 2020, a augmenté de 0,8 milliard d'unités (0,4%) par rapport à 2019, la première augmentation des cigarettes vendues en 20 ans", selon le rapport.

Lisez entièrement l'article ici

proche