fbpx

Mois : AMseptembre

Bahaya Pelarangan et Perdagangan Gelap

Perdagangan gelap dan barang-barang ilegal merupakan salah satu permasalahan besar yang hingga saat ini masih terus terjadi di dunia. Melalui maraknya perdagangan gelap, bukan hanya para pedagang barang-barang yang legal yang dirugikan, tetpai juga para konsumen, karena mereka akan mendapatkan dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak diregulasi dan tidak jarang juga sangat berbahaya.Pada tahun 2012 misalnya, lembaga Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang menangani isu-isu mengenai kriminalitas, United Nations Office on Drugs & Crime, memberi estimasi nilai perdagangan ilegal internasional sebesar USD870 miliar. Angka tersebut tentu merupakan jumlah yang sangat besar.Tidak seperti yang mungkin dibayangkan oleh sebagian kalangan, perdagangan gelap yang trejadi di berbagai belahan dunia tidak hanya melibatkan zat-zat psikotropika yang berbahaya dan juga barang-barang mewah, namun juga berbagai barang-barang sederhana yang sederhana mudah kita jumpai dan kita gunakan sehari-hari. Produk-produk pakaian sehari-hari misalnya, dan produk-produk pangan misalnya, juga merupakan barang-barang yang dijual di banyak pasar gelap. Produk-produk tembakau misalnya, juga merupakan salah satu produk yang kerap diperjualbelikan di pasar gelap. Tidak bisa dipungkiri bahwa produk-produk tembakau merupakan produk yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan penggunanya. Hal ini tentu berpotensi kian diperparah bila produk-produk tembakau tersebut didapatkan di dalam pasar ilegal yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak dapat dicek dan diketahui keamanannya bagi konsumen. dan membeli produk-produk tembakau yang dilarang oleh hukum. Hal tersebut termasuk juga pemalsuan dan pembajakan produk tembakau tertentu, dan juga menyelundupkan produk-produk tersebut (Banque mondiale, 2019).

Sebagaimana produk-produk ilegal lainnya, produk-produk tembakau ilegal yang beredar di pasar juga umumnya memiliki harga yang jauh dibawah dengan produk-produk legal yang diregulasi oleh pemerintah. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2019 lalu, Produk-produk tembakau yang dijual di Brazil dan Argentina misalnya, memiliki harga 50% lebih murah dibandingkan dengan produk-produk tembakau yang legal. Hal yang sama juga terjadi di Paraguay, yang perbedaan harganya mencapai 67% Di negara tetangga kita, Malaysia, harga produk-produk tembakau ilegal memiliki perbedaan 55% dari harga produk-produk yang legal (Banque mondiale, 2019). Peredaran produk-produk tembaau ilegal bukan hanya masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di kawasan Asia atau Amerika Latin. Negara-negara dunia pertama di Eropa misalnya, juga menghadapi permasalahan tersebut. Organisasi Uni Eropa yang menangani kasus-kasus korupsi dan kriminalitas, European Union Anti-Fraud Office (OLAF), memberi estimasi pasar tembakau ilegal di negara-negara Uni Eropa pada tahun 2020 sebesar 10 miliar Euro (Consumer Choice Center, 2020). Aktivitas dari perdagangan produk-produk tembakau ilegal bukan hanya dapat semakin membahayakan konsumen-konsumennya yang mengkonsumsi produk-produk ilegal tersebut, akan tetapi aktivitas tersebut juga memberi keuntungan kepada organisasi-organisasi kriminal (crimes organisés). Menteri Kesehatan Italia mislanya, pada tahun ini menyatakan bahwa aktivitas perdagangan ilegal produk-produk tembakau telah memberikan pemasukan dua kali lipat bagi organisasi-organisasi kriminal di negaranya, yang sebelumnya hanya mendapatkan pemasukan dari penjualan zat-zat psikotropika ilegal seperti héroïne dan Centre, 2020).

Ada beberapa dampak yang signifikan dari marak dan banyaknya produk-produk tembakau ilegal, sebagaimana yang dicatat oleh Banque mondiale. Selain masalah kesehatan, sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya, di mana produk tembakau memang secara saintifik berbahaya bagi kesehatan dan hal tersebut akan kian diperparah dengan prduk-produk ilegal yang tidak diregulasi, produk-produk tembakau ilegal juga akan anak anak memiliki dampak hadap yang signifi di bawah usia (Banque mondiale, 2019). oleh anak-anak dibawah usia. Bila ada distributeur atau toko yang melanggar aturan tersebut, dan mengizinkan anak dibawah usia membeli produk-produk tembakau yang dijual, maka pemerintah dapat memebri sanksi mulai dari denda sampai dengan pencabutan izin usaha.Hal sebaliknya terjadi di dalam pasar tembakau illégal. Karena aktivitas tersebut dilakuakan secara sembunyi-sembunyi dan berada diluar regulasi pemerintah, maka pemerinath tidak bisa membelakukan serangkaian regulasi penting yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dibawah usia untuk mendapatkan produk-produk tembakau. Anak-anak dapat dengan mudah mendapatkan produk tersebut langsung dari para penjual ilegal. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah yang sangat besar yang memiliki dampak yang sangat négatif terhadap kesehatan anak-anak.Lantas, apakah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi aktivitas perdagangan produk-produk tembakau yang sangat berbahaya tersebut ? Ada beberapa solusi yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan oleh para pembuat kebijakan demi mencegah dan mengurangi aktivitas-aktivitas tersebut. Hal pertama yang paling jelas adalah jangan sampai harga produk-produk tembakau yang legal menjadi meningkat sehingga semakin sulit diakses dan didapatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dari kelas menengah ke bawah.Salah satu hal yang menarik para konsumen untuk membeli produk-produk produk ailegalun, itu, baik fashion, pangan, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya, termasuk tentunya produk-produk tembakau, adalah produk-produk tersebut memiliki harga yang jauh dibawah dibandingkan dengan produk-produk legal. Dengan menaikkan harga produk-produk legal tertentu yang beredar di pasar, maka hal tersebut akan semakin memberi insentif kepada konsumen untuk membeli dari pasar gelap yang ilegal.Indonesia misalnya, merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Jumlah perokok di negara kita sejumlah lebih dari 65 juta jiwa, atau 34% dari keseluruhan penduduk Indonésie. Dari jumlah tersebut 70% dari perokok di Indonesia berasal dari Rumah Tangga Miskin (Detik.com, 27/08/2016).

Hal tersebut tentu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pembuat kebijakan industri tembakau, terlebih lagi bila para pembuat kebijakan akan memberlakukan kebijakan untuk menaikkan harga produk-produk tembakau, salah satunya adalah melalui kenaikan biaya cukai. Pada tahun 2020 ini misalnya, pemerintah membelakukan kenaikan cukai rokok yang tertinggi setidaknya sejak tahun 2013 (Katadata.co.id, 2020). Mereka yang paling terkena dampaknya tentu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menegah ke bawah.Dampak dari kebijakan kenaikan cukai rokok yang akan semakin memberi insentif konsumen membeli produk-produk tembakau di pasar ilegal juga merupakan hal yang diungTIpkan Masyarakau Aliansi Aliansi (Indonésie). Yang paling dirugikan, selain konsumen dalam hal ini, juga para produksen dan pekerja yang bekerja di industri tembakau (CNN Indonésie, 10/09/2019). Kebijakan lainnya yang harus diperhatikan adalah tidak memberlakukan kebijakan yang sudah terbukti negara-negara lain gagal dalam menekan peredaran produk-produk tembakau, salah satunya adalah kebijakan kemasan polos. Kebijakan kemasan polos, atau yang dikenal juga dengan plaine politique d'emballage, adalah kebijakan yang melarang setiap produksen produk-produk tembakau untuk menampilkan brand dan logo mereka di depan bungkus produk tersebut, dan digantikan dengan kemasan polos berwarna hitam yang tidak bergambarkan.Australia perupa yang memberlakukan kebijakan emballage ordinaire pada tahun 2012. Pada tahun 2014, jumlah produk tembakau ilegal yang disita oleh aparat keamanan Australie sebesar 182 tonnes. Jumlah tersebut semakin meningkat di tahun 2017 menjadi 381 tonnes (Forbes, 21/01/2017). Kebijakan tersebut sudah terbukti gagal dan justru semakin meningkatkan peredaran produk tembakau ilegal yang sangat berbahaya bagi konsumen.

Sebagai penutup, perdangan produk-produk ilegal, termasuk produk-produk tembakau, merupakan permasalahan besar yang melanda berbagai negara di seluruh dunia. Jangan sampai, justru kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negatif dari tembakau malah berdampak pada peningkatan peredaran produk-produk ilegal, dan semakin memberi insentif bagi konsumen untuk membeli produk di pasar gelap, yang tentunya sangat berbahaya.

Publié à l'origine ici.

Millones de exfumadores podrían recaer si se prohíben los sabores en el vapeo

Une nouvelle enquête publiée par el Centre de choix des consommateurs (Centro de Elección del Consumidor) et Alliance mondiale des vapoteurs (Alianza Mundial de Vapeadores) muestra que 15 millions d'exfumadores de ocho países podrían volver a fumar si se promulgan las prohibiciones de los sabores del vapeo de nicotina.

L'informer "Pourquoi les saveurs de vape sont-elles importantes ?” analyse la situation en 8 pays (Estados Unidos, Canadá, Holanda, Polonia, Alemania, Francia, España, e Italia). De acuerdo con este, hay tres consecuencias negativas de prohibir los sabores en el vapeo :

1. La prohibición llevará a los vapeadores a comprar productos de vapeo con sabor en otras jurisdicciones legales ;
2. Los vapeadores podrían recurrir a comprar productos de vapeo con sabor en el mercado ilegal ;
3. Los vapeadores podrían volver a fumar.

El análisis también encontró que los vapeadores que usan sabores distintos a tabaco son 230% más propensos a dejar de fumar que aquellos que usan solo sabores de tabaco. 

Réactions à l'étude

Michael Landl, directeur de l'Alianza Mundial de Vapeadores, a déclaré qu'« interdire les sabores tendría un effet profundamente negativo en la sociedad, empujando a los fumadores de vuelta a los cigarrillos o al peligroso mercado negro. El vapeo es una herramienta muy eficaz para dejar de fumar y los sabores son una parte integral del éxito. La prohibición de los sabores podría hacer que millones de exfumadores volvieran a tomar el hábito ».

David Clement, directeur de Asuntos Norteamericanos del Consumer Choice Center, a déclaré : « Lo que queremos que la gente, especialmente los legisladores, reconozcan es que los sabores que se van formando no solo tienen que ver con el sabor y la comodidad para los usuarios adultos : son un facteur important para que la gente deje de fumar de forma tradicional ».

En el informe también se examinan otras consecuencias negativas de la prohibición de los sabores. Estas incluyen acceder a los mercados negros o fabricar sus propios líquidos de vapeo. Esto último puede ser muy peligroso si la persona no cuenta con el conocimiento y los ingredientses adecuados. 

« Sabemos que las prohibiciones de los sabores reavivan los problemas de la prohibición, lo cual es un neto negativo para la sociedad, tanto en lo que respecta a la actividad delictiva como a la seguridad de los consumidores », dijo Yaël Ossowski, directeur adjunto del Centre de choix du consommateur. "A la luz de todas estas pruebas, países como los Países Bajos o Dinamarca deben reconsiderar sus planes sobre las prohibiciones de los sabores y, en su lugar, facilitar al máximo a los fumadores el cambio a alternativas menos perjudiciales en comparación con el tabaquismo" , dit Michael Landl.

Publié à l'origine ici.

Lettre ouverte aux membres du Conseil d'administration de l'OMC

À l'attention de M. Tim Yeend,
Chef de cabinet et conseiller principal du directeur général
L'organisation de commerce mondial

Bruxelles, le 16 septembre 2020


Objet : Sur le risque que les ADPIC créent des barrières réglementaires à l'innovation médicale

Cher Monsieur Tim Yeend,

À la lumière du «nationalisme vaccinal» et des rachats du médicament antiviral à large spectre «Remdesivir», une grande partie de l'accent mis sur les problèmes de propriété intellectuelle liés au coronavirus s'est concentré sur les vaccinations et les médicaments, et nous ne pouvions pas rester à l'écart de
cette discussion opportune.

Plus tôt ce mois-ci, l'Afrique du Sud a publié une communication intitulée "Au-delà de l'accès aux médicaments et aux technologies médicales vers une approche plus holistique des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC". Il a été souligné que la réponse au COVID-19 nécessitait de regarder au-delà des brevets vers une "approche plus intégrée des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC qui incluent d'autres types de droits de propriété intellectuelle (PI), y compris les droits d'auteur, les dessins industriels et les secrets commerciaux" (IP/C/W /666).

Les «flexibilités ADPIC» qui sont généralement utilisées pour faire référence aux exceptions permettant aux pays de passer outre les règles mondiales de propriété intellectuelle pour des raisons de santé publique ont été utilisées principalement en ce qui concerne les brevets. Toutefois, comme le soutient la communication, la portée des flexibilités devrait également être étendue
à divers autres types de droits de propriété intellectuelle (PI), y compris les droits d'auteur, les dessins industriels et les secrets commerciaux. En tant que telles, les recommandations soumises par l'Afrique du Sud sont transversales car elles concernent également la production et la distribution de dispositifs médicaux essentiels tels que les masques, les ventilateurs et les équipements de protection individuelle.

Le risque des ADPIC est de créer des barrières réglementaires qui vont bien derrière les industries pharmaceutiques. Certains exemples d'innovations qui sont censées être partagées mais qui se heurtent à des obstacles réglementaires vont au-delà des produits pharmaceutiques aux algorithmes d'IA pour les applications et les valves de ventilation imprimées en 3D.

Pour rappel, cela peut inclure ce que l'on appelle les licences obligatoires lorsqu'un gouvernement autorise un fabricant à copier le médicament breveté d'un autre. Il reste d'autres zones grises à traiter concernant les licences obligatoires, ainsi que de nombreuses façons de faciliter l'accès aux vaccins : par exemple, une reconnaissance mutuelle de la FDA et de l'EMA et d'autres agences et des procédures accélérées pour certains types de médicaments.

En période difficile, les décideurs sont priés de rétablir la certitude dans toute la mesure du possible. De plus, cette crise nous oblige à avoir une longueur d'avance et à anticiper les enjeux.

Dans l'attente de votre réaction rapide,
Gianna GANCIA eurodéputée
Anna BONFRISCO eurodéputée
Fulvio MARTUSCIELLO député européen
Massimiliano SALINI député européen
Matteo ADINOLFI député européen
Salvatore DE MEO député européen
Antonio Tajani député européen
Hermann Tertsch, député européen
Marlazy Aguilar députée européenne
Ivan Stefanec député européen
Stefania Zambelli députée européenne
Fred Roeder, directeur général du Consumer Choice Center

Septembre 2020

Retour à l'école, retour au Parlement, retour au travail !

C'est certainement un parcours cahoteux avec COVID-19, mais nous ici au Consumer Choice Center avons travaillé très dur au cours de l'été pour vous garder plus connecté et avec plus de choix. Permettez-moi de vous faire une visite guidée de certains de nos travaux récents. Bouclez votre ceinture, c'est toute une balade !


European Airport Index : le gagnant est Zurich cette année !

Alors que le continent se remet lentement en mode voyage, notre édition 2020 des aéroports européens les plus accueillants pour les passagers ne pouvait évidemment pas être manquée. Le gagnant de cette année est l'aéroport de Zurich ! Je suis sûr que vous voudrez savoir où se situe votre aéroport le plus proche parmi les 30 plus grands aéroports d'Europe, alors cliquez sur ICI pour en venir directement aux recherches de Fred Roeder et Tamar Tarsaidze.


Laissez le Brésil créer !

Le CCC a lancé une nouvelle campagne au Brésil pour lutter pour l'innovation et contre l'abandon des dispositions de l'article 40 protégeant la propriété intellectuelle. Nos collègues Fabio Fernandes et Fred Roeder ont montré la voie en montrant aux législateurs que les propositions législatives déraillent et comment elles nuiraient aux consommateurs. Pour les Brésiliens, assurez-vous de suivre notre compte CCC brésilien ICI.

Également lié à la propriété intellectuelle : avec 11 membres du Parlement européen, nous avons signé une lettre concernant les flexibilités de l'Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).

L'alimentation durable, c'est bien

Nous voulons tous une agriculture durable, mais comment y parvenir ? Ma dernière note d'orientation sur l'agriculture durable est une boîte à outils destinée aux décideurs politiques, pour leur faire comprendre comment l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes conduit à des aliments abordables et sûrs qui ne surexploitent pas les ressources naturelles. Vous pouvez lire l'article complet ICI.


Vous pourriez également être intéressé par un éditorial que j'ai écrit sur la menace pour la santé humaine posée par contamination par les mycotoxines dans Parlement Magazine.


Fred Roeder a fait tout le chemin jusqu'au prestigieux FAZ sur la durabilité et l'agriculture moderne.


Radio Choix du consommateur

Nous avons également eu le grand plaisir d'accueillir Kathleen Hefferon PhD du Département de microbiologie de l'Université de Columbia sur notre propre Consumer Choice Radio. Dans notre entretien, nous avons essayé de donner un sens à l'opposition à l'élaboration de politiques fondées sur des preuves.


Les saveurs comptent

Les saveurs de vapotage sont plus qu'un simple gadget - ce sont des outils essentiels pour aider les fumeurs à passer aux produits de vapotage s'ils le souhaitent. Dans leur plus récente note d'orientation "Why Flavours Matter" (lien), David Clement, Yaël Ossowski, rejoints par Michael Landl de la World Vapers Alliance, affirment que restreindre les liquides de vapotage aromatisés n'est pas la bonne voie à suivre.

Lire le papier ICI.


Parlo italien ?

Nous ne le faisons pas tous, mais dans tous les cas, c'est un bonheur d'écouter Luca Bertoletti donner son avis sur les bonus des titulaires de TVA en Italie. L'office italien des retraites a-t-il violé la vie privée de millions d'Italiens ? Écoutez ces deux interviews pour en savoir plus !


Le combat californien pour les indépendants

Le Consumer Choice Center a rejoint une coalition mi pour passer la Proposition 22 en Californie (Oui sur Prop 22) qui annulerait certaines parties de la loi AB5 anti-indépendants et anti-entrepreneurs pour les chauffeurs de covoiturage. Nous sommes le seul groupe de consommateurs à avoir signé, et vous en verrez beaucoup plus dans les mois à venir alors que nous nous efforçons de faire adopter cette proposition.

Dans cet esprit, ma collègue Yaël Ossowski a publié un éditorial sur un sujet similaire qui nous concerne tous coincés à la maison : les plafonds de commission sur les applications de livraison. Une coalition de groupes veut que les villes interviennent sur le marché des applications de livraison et dictent les prix. C'est mauvais pour les consommateurs et cela signifie que le coût de l'acheminement de la nourriture à votre porte sera plus élevé. Consultez son article pour en savoir plus.


Rendre les restaurants amusants à nouveau

Plus de 29 % des restaurateurs ne peuvent pas réaliser de bénéfices pendant la COVID-19, 60 % d'entre eux affirmant qu'ils devront fermer dans les 90 jours si la pandémie se poursuit. Dans son récent éditorial pour le Financial Post, David Clement plaide en faveur de changements qui allégeraient non seulement les charges des restaurateurs, mais aussi celles des consommateurs. 

Voici un extrait : « Si nous voulons inciter les gens à retourner au restaurant, rendons les restaurants amusants et abordables à nouveau. De simples changements pourraient grandement contribuer à éviter les faillites massives de restaurants. »


L'Argentine se trompe

"Le gouvernement argentin devra enfin mettre en œuvre des réformes favorables au marché libre au lieu de s'en tenir à des politiques socialistes telles que le contrôle des prix sur les services de télécommunications." Notre collègue Maria Chaplia n'a pas mâché ses mots sur le projet de gel des prix des services de télécommunications en Argentine. Luca Bertoletti a ajouté : "L'Argentine mérite mieux qu'un gouvernement populiste qui prétend agir dans l'intérêt des consommateurs en étendant le contrôle des prix de la télévision, de l'internet et des services mobiles au détriment de la prospérité future". C'est FEU et on aime ça ! 🔥


Faites-nous savoir si vous avez des idées sur ce sur quoi nous devrions nous concentrer à l'avenir !

Bill Wirtz

La protection des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour vaincre le COVID-19

Le COVID-19 a révélé notre manque de préparation à une crise d'envergure mondiale. Autant la mondialisation est en partie responsable de l'expansion rapide du virus, autant c'est grâce à l'interdépendance de notre monde que nous avons pu préserver le commerce international - malgré un faisceau de contraintes et d'appels au protectionnisme - en ces temps difficiles. En particulier, cela concerne les exportations de dispositifs médicaux essentiels tels que les masques, les ventilateurs, les équipements de protection individuelle. Les pénuries que connaissent de nombreux pays ont déclenché une discussion intergouvernementale sur la portée des licences obligatoires et de la protection de la PI couvertes par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (VOYAGES). 

En tant que groupe mondial de défense des consommateurs, nous, au Consumer Choice Center, partageons ici notre point de vue sur la question dans l'espoir de contribuer à ce débat opportun. 

L'accord ADPIC fait partie intégrante de la base juridique de la propriété intellectuelle de l'Organisation mondiale du commerce. Entre autres choses, l'accord dont l'objectif principal est de protéger les droits de propriété intellectuelle comprend également des dispositions sur la concession de licences obligatoires ou l'utilisation de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du titulaire du droit (article 31). Cela signifie essentiellement qu'« en cas d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique non commerciale », un gouvernement membre peut autoriser quelqu'un d'autre à produire un produit ou un procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet. propriétaire. 

Alors que, dans des circonstances normales, la personne ou l'entreprise qui demande une licence doit avoir d'abord tenté, sans succès, d'obtenir une licence volontaire du titulaire du droit à des conditions commerciales raisonnables (article 31 ter). Cependant, il n'est pas nécessaire d'essayer d'abord d'obtenir une licence volontaire dans le cadre des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC.

Les flexibilités de l'Accord sur les ADPIC permettent donc aux pays de passer outre aux règles mondiales de propriété intellectuelle pour atténuer les dommages causés par une situation d'urgence et ont été principalement appliquées aux produits pharmaceutiques. 

En juillet, l'Afrique du Sud a publié une la communication intitulé « Au-delà de l'accès aux médicaments et aux technologies médicales, vers une approche plus holistique des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC ». Il a été souligné que la réponse au COVID-19 nécessitait de regarder au-delà des brevets vers une "approche plus intégrée des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC qui incluent d'autres types de droits de propriété intellectuelle (PI), y compris les droits d'auteur, les dessins industriels et les secrets commerciaux" (IP/C/W /666). En tant que telles, les recommandations soumises par l'Afrique du Sud sont transversales car elles concernent également la production et la distribution de dispositifs médicaux essentiels tels que les masques, les ventilateurs et les équipements de protection individuelle.

Bien que proposée pour de nobles motifs, la communication sud-africaine ignore la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle au lieu de les éroder. Les opposants aux droits de propriété intellectuelle commettent souvent l'erreur de tenir l'innovation pour acquise, fermant ainsi les yeux sur le moteur de tout type d'entrepreneuriat : les incitations économiques. Les brevets et diverses autres formes de propriété intellectuelle ne favorisent pas l'inventeur. Au contraire, ils garantissent que les entreprises peuvent continuer à innover et à livrer leurs produits aux consommateurs. 

Le résultat à court terme de l'érosion des droits de propriété intellectuelle serait un accès accru aux innovations, mais à long terme, il n'y aurait pas d'innovation. Avec la deuxième vague de coronavirus en route qui freine la reprise économique, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre.

En fait, nous devons rester aussi fermes que jamais dans notre défense des droits de propriété intellectuelle si nous voulons vaincre le coronavirus et bien d'autres maladies. Les patients qui pourraient un jour être diagnostiqués avec des maladies incurables telles que la maladie d'Alzheimer, la fibrose kystique, le diabète ou le VIH/sida devraient bénéficier de la possibilité qu'un traitement devienne disponible, et la protection de la propriété intellectuelle est le seul moyen de leur donner cette chance. Si nous agissons avec audace maintenant et affaiblissons encore plus les droits de propriété intellectuelle - et élargissons la portée des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC - nous causerons des dommages qui seront à peine réversibles, et le monde post-pandémique devra payer la facture.

Comme l'ancien Premier ministre tchèque, Jan Fischer souligné, "Les brevets et autres protections de la propriété intellectuelle consacrent les incitations qui obligent les sociétés pharmaceutiques à prendre des risques aussi extraordinaires. En interdisant temporairement les produits imitateurs, les règles donnent aux innovateurs la possibilité d'essayer de récupérer leurs énormes coûts de développement. Une partie substantielle des revenus générés par la vente de ces médicaments innovants est consacrée au financement de nouveaux projets et permet en premier lieu la poursuite d'une R&D révolutionnaire.

Si nous voulons plus de prospérité pour tous, nous devons protéger les droits de propriété intellectuelle. Les flexibilités de l'Accord sur les ADPIC, et l'appel à étendre leur portée au-delà des brevets, en particulier, sont une tentative d'éroder la propriété intellectuelle et doivent être considérées pour ce qu'elles sont réellement : une menace pour notre reprise économique après la COVID-19 et l'innovation future.

Par Maria Chaplia, associée aux affaires européennes au Consumer Choice Center

David Clement et Yael Ossowski : Pa. peut et doit légaliser le cannabis, mais faites-le correctement

L'État doit veiller à ce que la taxation et la réglementation des produits soient raisonnables et équitables.

Si l'Assemblée générale répond à l'appel du gouverneur Tom Wolf, la Pennsylvanie pourrait devenir le 12e État à légaliser le cannabis récréatif. Ils doivent absolument suivre. Mais cela ne s'arrêtera pas là.

La légalisation du cannabis est une évidence. Tout négatif de la légalisation est pâle en comparaison avec les coûts de la prohibition. L'échec de la guerre contre la drogue a criminalisé des citoyens autrement pacifiques, déchiré des communautés minoritaires et enfermé beaucoup trop de nos amis, de notre famille et de nos voisins. Nous connaissons le coût.

Mais la légalisation en soi n'est pas vertueuse. Les législateurs des États doivent veiller à ce que la législation ne finisse pas par causer encore plus de problèmes. Nous n'avons qu'à regarder les autres États, ainsi que notre voisin ami du nord, pour comprendre pourquoi une légalisation intelligente du cannabis est nécessaire.

Pour commencer, il a été suggéré que la Pennsylvanie utilise son modèle de vente au détail d'alcool par l'État - notamment par l'intermédiaire du Pennsylvania Liquor Control Board - comme modèle de vente de produits à base de cannabis. Bien que les législateurs de Harrisburg soient tentés, ce serait un véritable désastre.

L'État devrait s'appuyer sur le secteur privé et éviter de traiter le cannabis comme de l'alcool. Il est bien connu que le marché de détail de l'alcool en Pennsylvanie est l'un des marchés les plus archaïques et anti-consommateurs du pays, un marché qui augmente artificiellement les prix, cause des désagréments massifs et pousse des milliers de Pennsylvaniens à acheter de l'alcool hors de l'État. On l'a surtout vu pendant la pandémie. Ce n'est guère un exemple à imiter.

Dans les États où c'est légal, la vente au détail de cannabis est proposée par des entreprises privées agréées plutôt que par des monopoles d'État. L'Ontario, la province la plus peuplée du Canada, n'a plus que des vitrines de magasins de détail privés et continue d'avoir un marché de détail où les licences ne sont pas plafonnées. Cela signifie qu'il peut y avoir une meilleure concurrence, un marché plus réactif et un meilleur service client que dans un magasin d'État.

Un marché de détail privé sous licence serait judicieux pour les Pennsylvaniens, car il permettrait au marché de déterminer le nombre de magasins disponibles pour les consommateurs, plutôt qu'une bureaucratie à Harrisburg.

Le marché légal serait suffisamment dynamique pour répondre à la demande des consommateurs, facteur important pour détourner les consommateurs du marché illégal. L'arrêt du marché noir contribuerait à augmenter les recettes fiscales que M. Wolf entend offrir aux communautés minoritaires et aux petites entreprises qui ont besoin d'aide après la COVID-19.

De plus, la Pennsylvanie devrait veiller à ce que la taxation et la réglementation des produits du cannabis soient raisonnables et équitables.

Bien que le Colorado et Washington aient généré une quantité impressionnante de revenus depuis la légalisation, la Californie - avec une fiscalité plus élevée que la moyenne, des comtés qui n'autorisent pas les magasins légaux et une myriade de formalités administratives régissant qui peut cultiver et vendre - a l'un des plus grands marchés noirs de cannabis du pays. Près de 80% de cannabis consommé dans l'État restent sur le marché illégal, privant le Trésor public de revenus indispensables, mais excluant également les entrepreneurs qui pourraient autrement exploiter des dispensaires prospères et contribuer à leurs communautés.

Un autre problème est de savoir quels produits seront légaux à vendre et à utiliser.

Le Canada, le plus grand pays industrialisé à légaliser le cannabis, a exigé que seuls le cannabis séché et les huiles soient rendus légaux dès le premier jour. Cela signifiait que les alternatives réduisant les méfaits, telles que les boissons ou les produits comestibles, n'étaient pas disponibles à la vente avant l'année prochaine. Donner le feu vert à la variété des produits profiterait aux consommateurs et aux détaillants autorisés à vendre des produits légaux, et aiderait le marché légal à concurrencer les alternatives illégales.

Si l'Assemblée générale agit, la tentation sera grande de traiter le cannabis comme rien de plus qu'une culture de rente pour les caisses de l'État. Mais si les législateurs veulent aider les communautés minoritaires qui ont été touchées par la prohibition, les futurs consommateurs et les perspectives de générer suffisamment de revenus pour atténuer la douleur causée par la pandémie, ils seraient avisés d'adopter une politique intelligente en matière de cannabis.

David Clement et Yael Ossowski sont respectivement directeur des affaires nord-américaines et directeur adjoint du Centre de choix des consommateurs, un groupe mondial de défense des consommateurs.

Publié à l'origine ici.

Laissez les magasins de pots légaux livrer, disent les critiques, alors qu'Ontario Cannabis Store offre un service express à London

Le grossiste de marijuana de l'Ontario étend son service de livraison accélérée à London, la seule ville du sud-ouest de l'Ontario où le nouveau service est disponible.

Mais les détracteurs du monopole de livraison de cannabis du gouvernement de l'Ontario se demandent pourquoi les magasins de cannabis ne sont pas autorisés à offrir le même service.

Ontario Cannabis Store (OCS), le grossiste et service de livraison de pots géré par le gouvernement, a déployé son service de livraison express dans sept autres villes de la province. Les commandes passées seront livrées dans les trois jours sans frais.

"OCS est heureux de continuer à accroître l'accès au cannabis légal pour les adultes ontariens et à faciliter le choix légal pour les consommateurs", a déclaré la porte-parole Joanna Hui dans un courriel.

L'OCS est la seule option légale de livraison de cannabis dans la province, mais elle a attiré l'attention parce qu'elle est trop lente et coûteuse.

L'Ontario a brièvement autorisé les magasins de vente au détail de cannabis à offrir la livraison et le ramassage en bordure de rue – une décision que l'industrie réclamait depuis longtemps – en avril au milieu de la pandémie de COVID-19.

Mais l'ordonnance d'urgence temporaire a été levée en juillet, malgré les protestations de nombreux magasins physiques, qui ont fait valoir que les services les laissaient concurrencer le marché noir.

Le Friendly Stranger au 1135 Richmond St. était le seul magasin de poterie de Londres à proposer à la fois la livraison et le ramassage en bordure de rue.

Le président de la société, James Jesty, a déclaré que le gouvernement souhaitait maintenir le monopole de la livraison de pots en Ontario.

« Je pense pleinement que nous devrions être en mesure de faire la livraison », a déclaré Jesty, dont l'entreprise a conclu un accord de partenariat pour ouvrir le magasin près des portes de l'Université Western. "Nous sommes toujours en COVID, on nous demande toujours de rester à la maison."

L'argent a été dépensé pour embaucher des chauffeurs et louer des véhicules pour mettre en place le service de livraison de Friendly Stranger, qui était gratuit pour les commandes supérieures à $50, a-t-il déclaré. "Quand ils nous l'ont enlevé, cela n'avait vraiment aucun sens."

David Clement, directeur des affaires nord-américaines du Consumer Choice Centre, a déclaré que le fait de ne laisser OCS livrer que des produits en pot nuit aux consommateurs en ne leur laissant aucune autre option.

« COVID-19 a vraiment rallié les gens pour soutenir les entreprises locales », a déclaré Clément, dont le centre a fait pression sur les provinces pour permettre aux détaillants d'offrir la livraison le jour même. "Ce même concept s'appliquerait à la vente au détail de cannabis."

OCS offre la livraison le jour même dans plus d'une douzaine de villes, principalement dans la région du Grand Toronto.

Le mois dernier, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO), l'organisme de réglementation de la marijuana de la province, s'est engagée à augmenter le rythme des approbations des magasins de poterie de 20 à 40 par mois, à compter de cet automne.

À Londres, où sept détaillants de marijuana opèrent désormais, 15 autres sont en phase d'approbation finale.

Publié à l'origine ici.

Charlotte peut créer des logements abordables avec le mouvement 'YIMBY'

Pour ceux d'entre nous qui ont grandi autour de Queen City, elle est devenue plus belle avec l'âge. La capitale bancaire du Sud est devenue une plaque tournante de premier plan pour la technologie, l'énergie et la finance, avec le cinquième boom démographique des grandes villes dans le pays. Cela a conduit à une économie plus diversifiée et inclusive, mais aussi à un coût de la vie plus élevé qui rend la vie difficile à de nombreux résidents.

 Une récente Rapport UNC-Charlotte Urban Institute ont constaté que 44% des locataires de Charlotte sont surchargés de coûts, ce qui signifie qu'ils dépensent plus d'un tiers de leurs revenus pour se loger. Cela, combiné à une histoire de redlining et de discrimination dans les quartiers minoritaires, signifie que nous avons besoin d'un changement significatif pour une ville plus juste et plus abordable.

Pour s'adapter à la croissance et remédier aux injustices historiques et économiques auxquelles sont confrontées les communautés minoritaires, Charlotte devra faire preuve d'audace. YIMBY audacieux.

 YIMBY – « Yes In My Backyard » – est un mouvement social qui unit les progressistes de gauche et les libertariens du marché libre de droite. Il prône des politiques favorables au développement et à la densité, et considère le manque d'offre de logements comme une cause majeure des loyers inabordables, ainsi que les lois de zonage qui restreignent la croissance.

Si Charlotte veut attirer des entreprises à la recherche de nouveaux sièges sociaux tout en fournissant des logements à bas prix à sa classe moyenne montante, elle aura besoin de politiques YIMBY. Cela signifie accélérer les permis de construire, réaffecter le zonage à usage mixte et supprimer le zonage des maisons unifamiliales, qui compose 84% des quartiers résidentiels de Charlotte. Nous aurions plus de duplex et de triplex, de communautés et d'entreprises accessibles à pied et de maisons pour la prochaine génération de résidents.

L'année dernière, Le gouverneur Cooper a signé SB316, obligeant les grandes villes de Caroline du Nord à mieux suivre les logements abordables et les réformes de zonage. Au niveau fédéral, un groupe bipartite de sénateurs a présenté la loi YIMBY pousser les localités à éliminer les politiques foncières discriminatoires.

Malgré les efforts, l'opposition demeure.

Trop souvent, les politiques de YIMBY sont contrecarrées par une alliance impie de banlieusards aisés qui veulent construire loin d'eux, et de militants sociaux bien intentionnés qui défendent le «logement abordable» subventionné par le gouvernement au détriment du développement privé. Ces deux causes divergentes forment une coalition NIMBY (Not In My Backyard) unique, opposée à la croissance basée sur le marché mais pour des raisons différentes.

L'année dernière, c'était le projet de maisons en rangée de Beatties Ford Road, contestée par des militants et des conseillers municipaux qui se sont plaints de l'augmentation du trafic et d'un « lifting » indésirable du terrain alors vide. Avant cela, c'était le développement de la petite maison Keyo Park West, opposé par les urbanistes. Les projets de clarification de la réglementation ont été abandonnés, et le projet est mort au milieu des poursuites, plaçant les petites maisons dans une zone grise.

Dans la politique de Charlotte, le débat sur le logement est centré sur divers programmes pour subventionner des logements abordables, plutôt que d'approuver plus de construction.

En juillet, le conseil municipal a exploré l'adoption de redevances d'impact sur le développement pour amasser des fonds pour l'infrastructure et le transport en commun. Bien qu'attrayants pour les urbanistes privés de revenus, ces frais constituent une taxe efficace sur les nouvelles maisons, ce qui signifie des prix des maisons plus élevés qui les placeraient au-dessus du marché pour trop de gens. Cela décourage les nouveaux logements au moment où nous en avons le plus besoin. Il existe de meilleures solutions. Charlotte directeur de la planification Taiwo Jaiyeoba veut éliminer le zonage unifamilial, et c'est un bon premier pas.

Ensuite, nos dirigeants pourraient réviser les règlements de zonage pour mélanger les propriétés résidentielles et commerciales, ce que nous appelons le zonage. Cela éviterait des pétitions de zonage au coup par coup qui ralentissent le processus+ et stimulerait de nouvelles communautés qui combinent une vie abordable avec des emplois et des opportunités économiques. Ils pourraient également supprimer les exigences de stationnement qui entravent souvent les appartements denses.

Plutôt que de planifier de manière centralisée le prochain projet de logements abordables ou d'augmenter les frais sur les nouvelles maisons, les dirigeants municipaux devraient encourager les promoteurs privés à augmenter l'offre à des prix plus abordables. Cela offrirait aux gens de tous les niveaux de revenu un endroit où vivre.

En injectant une dose de YIMBY, la Queen City accomplirait son destin de grande ville américaine.

Yaël Ossowski est originaire de la région de Charlotte et directrice adjointe du Centre de choix des consommateurs.

Nous n'avons pas besoin de plus d'impôts pour réagir à la crise du COVID-19

La crise du COVID-19 continue et les fonds anti-crise se gonflent. Afin de proposer une relance directe, quelques pays européens prennent la décision raisonnable de réduire les charges fiscales, tandis que d'autres veulent les augmenter. Il est évident qu'une fiscalité simplifiée et réduite donnerait le coup de pouce nécessaire aux consommateurs et aux entreprises. Comment convaincre les décideurs de changer d'itinéraire ?

Il n'y a rien d'incroyable à déclarer que la crise sanitaire du COVID-19 a permis à beaucoup de bords politiques d'imposer des propositions politiques qui atteindront une crise pour convaincre l'opinion publique. Inimaginable il y a un an, le Conseil européen a accepté de faire un emprunt européen et de lever des taxes européennes. Nous voilà en début d'automne avec un débat politique bien changé et une discussion de solidarité qui nous rappelle la crise de 2008.

En plein milieu de la dernière crise financière, les décideurs politiques demandaient aux citoyens de faire un effort. Taxe de crise spéciale, augmentation de l'impôt sur le revenu, taxe retenue à la source (qui a frappé de façon inéquitable les différents épargnants), puis augmentation de la TVA en 2014 de 15 à 17%. En même temps, l'endettement de l'État central est resté bien en-dessus des 20% du PIB (qui représente plus que le double de la celle du début du siècle). Il s'avère que l'augmentation des moyens de l'État central ne s'est pas fait en coordination avec une rigueur budgétaire accrue. On a pu observer ce phénomène depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui.

L'Allemagne a au contraire décidé d'une réduction temporaire de la TVA jusqu'au 1er janvier, de 19 à 15%, respectivement de 7 à 5% pour le taux réduit. Ce mois-ci, les consommateurs irlandais bénéficient d'une réduction de la TVA de 23 à 21%. Sachant que la taxe sur la valeur ajoutée est la taxe la plus injuste pour les consommateurs, pourquoi ne pas mettre en place une pareille mesure au Luxembourg ?

l convient également de comprendre deux leçons économiques importantes. Premièrement, d'après les travaux de Laffer, nous savons qu'une réduction d'impôts ne coïncide pas nécessairement avec une réduction des recettes. Deuxièmement, il est important de savoir que des réductions d'impôts sans des réductions de dépenses n'auront que peu d'effets.. 

Il convient de rappeler que l'État en tant que tel n'est pas une entité génératrice de richesse. Pour financer ses activités, il doit puiser des ressources dans le secteur privé. Ce faisant, il affaiblit le processus de création de richesses et compromet les perspectives de croissance économique réelle.

Comme l'État n'est pas une entité génératrice de richesse, toute réduction d'impôts alors que les dépenses publiques continueront d'augmenter ne va pas soutenir une véritable croissance économique. Or, la relance budgétaire pourrait « fonctionner » si le flux d'épargne réelle est suffisamment important pour soutenir, c'est-à-dire financer, les activités de l'État tout en permettant un taux de croissance des activités du secteur privé. Si la baisse des impôts s'accompagne d'une diminution des dépenses publiques, les citoyens auront plus de moyens de réactiver la création de richesse. Ainsi nous aurons une véritable reprise économique. 

Cette logique s'applique à la réduction des impôts des entreprises, qui surtout en temps de crise, n'est pas une mesure populaire. Pourtant, ceux qui attaquent une telle réduction se trompent. Ils s'appuient sur une vision à somme nulle du monde dans laquelle les gains des uns sont considérés comme un préjudice pour les autres. Ils supposent que les propriétaires de sociétés profitent de la quasi-totalité des avantages des réductions d'impôts sur les sociétés. Ils s'appuient sur des données très faussées pour étayer leurs arguments ainsi qu'une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'économie.

La vision à somme nulle ignore le fait que les accords volontaires de marché profitent à tous les participants. Par conséquent, l'augmentation des échanges commerciaux mutuellement bénéfiques, tout comme la réduction de la fiscalité, profite à la fois aux acheteurs et aux vendeurs. En revanche, punir les vendeurs par des taxes plus élevées les incite également à faire moins avec leurs ressources au service qu'ils produisent aux autres.

La réduction de l'impôt sur les sociétés permet d'améliorer les techniques de production, la technologie et le montant des investissements en capital, ce qui augmente la productivité et les revenus des travailleurs. Cette réduction augmente les incitations à la prise de risque et à l'esprit d'entreprise au service des consommateurs. Cela a réduit les distorsions importantes subies par l'impôt, et ces changements profitent aux travailleurs et aux consommateurs.

Les plans de recouvrement centralisés montrent très peu de résultats, car l'État, dans sa structure centralisée, est incapable de savoir ce que les gens veulent réellement. Si nous voulons combattre les effets des fermetures liées au COVID-19, il faut libérer les capacités entrepreneuriales des citoyens, et réduire les obstacles réglementaires auxquels les entreprises font face.

Le Consumer Choice Center signe une lettre conjointe au Comité judiciaire du Sénat sur les audiences antitrust

15 septembre 2020
La lettre complète peut être téléchargée ici

L'honorable Michael S. Lee
Président, Comité sénatorial de la magistrature
Sous-commission antitrust, politique de concurrence et droits des consommateurs

L'honorable Amy Klobuchar
Membre de rang, Comité sénatorial de la magistrature
Sous-commission antitrust, politique de concurrence et droits des consommateurs

Cher président Lee et membre de rang Klobuchar,

Nous, soussignés, vous écrivons aujourd'hui pour vous fournir une déclaration à inclure dans le compte rendu de l'audience du 15 septembre du sous-comité, "Empiler la technologie : Google a-t-il nui à la concurrence dans la publicité en ligne ?"[1] Nous sommes un groupe d'experts juridiques, d'économistes et de défenseurs des consommateurs et des contribuables qui croient en l'importance de promouvoir des marchés concurrentiels et de défendre l'État de droit.

Nous pensons que la militarisation de l'antitrust à des fins socio-économiques plus larges modifierait fondamentalement l'objectif principal de l'antitrust et chercherait à répondre aux appels croissants à s'éloigner de la norme de bien-être des consommateurs[2] et d'utiliser l'antitrust comme un outil pour des préoccupations sans rapport.[3] Bien que les signataires des présentes puissent préférer diverses approches pour répondre aux préoccupations de non-concurrence sur des questions telles que la confidentialité, le contenu en ligne, la responsabilité et une myriade d'autres sujets populaires associés aux entreprises technologiques, nous convenons uniformément que toute évaluation par le Congrès des questions liées aux marchés numériques doit être caractérisée par une analyse économique rigoureuse, productive dans la promotion de la concurrence et du bien-être des consommateurs, et fondée sur des normes prévisibles et applicables.

Alors que les discussions sur la législation antitrust entrent dans le discours dominant, nous remercions le sous-comité de nous avoir donné l'occasion de fournir une déclaration à inclure dans le compte rendu et d'avoir fourni un forum approprié spécifiquement dédié à la discussion des préoccupations antitrust.

METTRE EN PERSPECTIVE LES PROPOSITIONS RÉCENTES

Avant d'aborder le sujet spécifique de l'audience d'aujourd'hui, nous estimons qu'il est essentiel de prendre note des conséquences économiques de bon nombre des récentes propositions de révision de la loi antitrust, qui risquent sérieusement d'aggraver considérablement la situation de l'économie et des consommateurs américains dans un large éventail d'industries. De nombreuses discussions autour de l'antitrust se sont concentrées sur de grandes entreprises technologiques américaines prospères, et le House Judiciary Committee a lancé une enquête et nous nous attendons à voir certaines propositions sortir de cette enquête. Cependant, les implications du débat antitrust d'aujourd'hui s'étendent bien au-delà de la simple "Big Tech".

Ces propositions - qui devraient se concrétiser dans les jours ou les semaines suivant l'audience d'aujourd'hui - comprennent des interdictions agressives de fusion, l'inversion de la charge de la preuve, l'autorisation de collusion et d'exemptions antitrust pour les entreprises politiquement favorisées et la politisation plus générale de la prise de décision en matière d'application des lois antitrust. De plus, une application arbitraire ou trop large des lois antitrust entraverait la reprise économique et risquerait de provoquer des pertes d'emplois alors que le pays se remet du ralentissement économique, de l'évolution de la dynamique du marché et de l'évolution des besoins des consommateurs résultant de la pandémie mondiale.

JE.            L'état actuel du débat antitrust

Nous craignons que les deux côtés de l'allée poussent à la militarisation de l'antitrust, soit comme un outil pour punir les acteurs commerciaux avec lesquels ils ne sont pas d'accord, soit par présupposition que gros est mauvais. Malheureusement, le débat antitrust a commencé à se transformer en une litanie de préoccupations non liées et souvent contradictoires, d'attaques non fondées et méprisantes, et apparemment d'une présomption selon laquelle toute plainte liée au marché qui peut être déposée sur Internet peut également être traitée par la panacée de l'antitrust. . Cette atmosphère très tendue a conduit à des propositions radicales qui vont à l'encontre des preuves économiques et mettent en danger les progrès significatifs réalisés dans le domaine de la recherche antitrust.

Le Comité sénatorial sur la magistrature — et plus particulièrement ce sous-comité — a un rôle important à jouer. Bien que de nombreux problèmes affligent notre société aujourd'hui, nous pensons que ce comité est équipé pour examiner l'antitrust de manière sobre et sans détournement de la colère légitime suscitée par d'autres problèmes que l'antitrust n'est pas conçu pour résoudre.

CONSIDÉRATIONS POUR UNE ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE

II.            La loi : nouvelle technologie, mêmes principes  

un.      La norme de bien-être des consommateurs a grandement profité à l'antitrust et est sous-reconnue comme un rétrécissement significatif du pouvoir du gouvernement fédéral au cours du dernier demi-siècle et une victoire majeure pour le mouvement visant à préserver l'État de droit.

Il est important de considérer ce qui est en jeu. L'utilisation de l'antitrust pour atteindre des objectifs politiques ou politiques bouleverserait plus d'un siècle d'apprentissage et de progrès juridiques et économiques. La nécessité d'apporter de la cohérence à la législation antitrust par le biais d'un principe sous-jacent neutre qui ne peut pas être transformé en arme est ce qui a conduit à l'adoption de la norme moderne de bien-être des consommateurs. Il est suffisamment large pour intégrer une grande variété de preuves et de circonstances économiques changeantes, mais également suffisamment clair et objectif pour éviter d'être soumis aux croyances des tribunaux et des autorités chargées de l'application des lois.[4]

Par conséquent, nous tenons à souligner la nécessité de faire la distinction entre les utilisations appropriées et inappropriées de l'antitrust dans l'approche des discussions sur le pouvoir de marché, et nous craignons que l'audience d'aujourd'hui ne conduise à l'utilisation de l'antitrust pour répondre aux préoccupations concernant la modération du contenu en ligne, la confidentialité des données, l'égalité ou d'autres questions sociopolitiques qui ne sont pas liées au processus concurrentiel. Armer l'antitrust à des fins socio-économiques plus larges modifierait fondamentalement l'objectif principal de l'antitrust, saperait l'état de droit et aurait un impact négatif sur les consommateurs.

JE.            Le rôle des présomptions

b.      Les approches de l'application des lois antitrust fondées sur des présomptions de préjudice anticoncurrentiel bouleversent radicalement les principes fondamentaux de notre système juridique en inversant la charge de la preuve et en diminuant le rôle du pouvoir judiciaire fédéral.

Revenir à la jurisprudence antitrust hautement interventionniste d'avant les années 1970 par le biais de dispositions de transfert de charge qui obligeraient une entreprise à prouver qu'elle n'est pas un monopole inciterait davantage le gouvernement et les plaignants privés à intenter une action. Plus important encore, cependant, ces réformes ne sont pas nécessaires car la législation antitrust actuelle dispose d'un pouvoir d'intervention suffisant et les allégations d'application laxiste de la législation antitrust sont manifestement fausses. La FTC et le DOJ n'ont perdu qu'une poignée d'affaires au cours de la dernière décennie, et des plaideurs privés continuent de porter plainte pour monopolisation. En dehors de la salle d'audience, une multitude de fusions et d'actions anticoncurrentielles sont empêchées par crainte d'une action gouvernementale.

II.            Le marché : questions de concentration et définitions

c.       Les marchés des plateformes numériques ne sont pas des marchés linéaires traditionnels. Ce sont des marchés à double face et la concurrence tourne généralement autour de facteurs autres que les prix.

L'une des questions les plus importantes à aborder dans cette discussion est celle de la définition du marché. Il est important de noter que la publicité numérique n'est pas un marché traditionnel et linéaire. Il s'agit d'un marché bilatéral dans lequel les annonceurs tentent d'influencer le comportement en ligne des consommateurs par l'intermédiaire d'un intermédiaire.[5] Traditionnellement, la définition du marché s'articule autour d'un produit statique avec un type de client distinct. Avec les progrès de la technologie, ce modèle de construction et de gel s'effondre à mesure que les plateformes publicitaires évoluent.

Cependant, comme l'a souligné Ronald Coase : [S]i un économiste trouve quelque chose - une pratique commerciale d'une sorte ou d'une autre - qu'il ne comprend pas, il cherche une explication de monopole. Et comme dans ce domaine nous sommes plutôt ignorants, le nombre de pratiques incompréhensibles tend à être assez important, et le recours aux explications de monopole fréquent.[6] En effet, en ce qui concerne le modèle commercial innovant qui a englouti la publicité numérique, les régulateurs ont du mal à appliquer le bon cadre réglementaire.

ré.      La relation entre concentration et concurrence sur le marché est ténue et les changements structurels de l'économie ont résulté d'une concurrence accrue.

Une corrélation positive entre une forte concentration du marché et la rentabilité n'indique pas des pratiques monopolistiques, et la volonté sous-jacente de succès commercial peut simultanément améliorer l'efficacité pro-consommateur.[7] En d'autres termes, la concentration seule n'indique pas un manque de concurrence, car les entreprises s'emparent d'une plus grande part du marché grâce à une productivité et une innovation plus élevées.[8] Certains critiques soutiennent qu'un comportement anticoncurrentiel systématique est inhérent au modèle de publicité numérique, ou que la croissance rapide ou la domination de ces plateformes leur permettent d'exister entièrement isolées des forces concurrentielles du marché.

Comme l'écrivait alors le juge Clarence Thomas dans États-Unis contre Baker Hughes, "[e] preuve de la concentration du marché fournit simplement un point de départ pratique pour une enquête plus large sur la compétitivité future."[9]C'est un pas dans la bonne direction pour que l'audience d'aujourd'hui analyse l'exercice du pouvoir de marché, mais il est essentiel de déterminer si le pouvoir du marché est utilisé pour profiter ou nuire non pas au concurrent, mais plutôt au consommateur. C'est l'enquête pertinente.

CONCLUSION

Comme l'a souligné Robert Bork, "[a] la publicité et la promotion sont des obsessions particulières des fanatiques antitrust".[10]

Nous encourageons le Comité à poursuivre cet effort et à récupérer ce débat de l'approche politisée qui cherche à transformer nos lois antitrust et à recentrer la conversation sur l'application, l'analyse du marché et l'objectif principal de l'antitrust.

Nous vous remercions de votre surveillance de cette question importante et demandons que cette lettre soit incluse sur le site Web et le dépôt du comité ou du sous-comité. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des demandes de commentaires supplémentaires de la part des signataires. Nous nous félicitons d'avoir l'occasion de discuter plus avant de ces points de vue et des propositions pertinentes ou de l'évaluation du Congrès avec le Comité.

Sincèrement,


[1] Voir Plateformes en ligne et pouvoir de marché, partie 6 : Examen de la domination d'Amazon, Apple, Facebook et Google. Audience devant la commission de la Chambre sur le pouvoir judiciaire, sous-commission sur le droit antitrust, commercial et administratif, 116e Cong, (29 juillet 2020), disponible sur : https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=3113

[2] Voir Robert H. Bork, « Le paradoxe antitrust : une politique en guerre contre elle-même » (1978).

[3] Voir, par exemple Douglas H. Ginsburg, Originalisme et analyse économique : deux études de cas sur l'uniformité et la cohérence dans le processus décisionnel de la Cour suprême, 33 Harvard Journal of Law and Public Policy. (217–18) (2010) (discute des objectifs politiques lus dans le Sherman Act par la Cour suprême).

[4] S'éloigner de la norme de bien-être des consommateurs catapulterait la loi antitrust à l'époque des années 1960 lorsque, selon les termes du juge Potter Stewart, «[l]a seule cohérence que je puisse trouver est que, dans les litiges en vertu [des lois antitrust], le Le gouvernement gagne toujours.” États-Unis contre Von's Grocery Co., 384 US 270, 301 (1966) (Stewart, J., dissident).

[5] Voir, par exemple Ashley Baker, Commentaires soumis à la division antitrust du DOJ concernant la concurrence dans la publicité télévisée et numérique. (juin 2019), disponible sur : http://bit.ly/2PwehnJ.  

[6] Coase, RH "Organisation industrielle : une proposition de recherche. Enjeux politiques et opportunités de recherche dans l'organisation industrielle. (p. 67). (Victor R. Fuchs éd.) (1972).

[7] Harold Demsetz, Structure de l'industrie, rivalité sur le marché et politique publique, 16 Revue de droit et d'économie

(avril 1973), 1-8.

[8] Voir David Autor, David Dorn, Lawrence F. Katz, Christina Patterson et John Van Reenen. "Se concentrer sur la chute de la part du travail." Revue économique américaine, 107 (5) : 180-85 (2017).

[9] Voir États-Unis contre Baker Hughes

[10] Voir Robert H. Bork, « The Antitrust Paradox : A Policy At War With Itself » (p. 314) (1978).
Organisations répertoriées à des fins d'identification uniquement.


Sincèrement,
Ashley Baker
Directeur des politiques publiques
Le Comité pour la justice


Robert H. Bork, Jr.
Président
La Fondation Bork


Wayne Brough
Président
Fondation Innovation Défense


James Czerniawski
Analyste des politiques technologiques et d'innovation
Institut Libertas


Richard A. Epstein
La professeure de droit Laurence A. Tisch,
École de droit de l'Université de New York
L'aîné de Peter et Kirsten Bedford
Fellow, The Hoover Institution
Le James Parker Hall Distingué
Professeur de service émérite de droit et
Maître de conférences, Université de Chicago


Tom Giovanni
Président
Institut pour l'innovation politique


Katie McAuliffe
Directeur exécutif
Liberté numérique


Doug McCullough
Directeur
Institut politique Lone Star


Grover G.Norquist
Président
Américains pour la réforme fiscale


Curt Levey
Président
Le Comité pour la justice


Yaël Ossowski
Directeur adjoint
Centre de choix des consommateurs


Eric Peterson
Directeur de la politique
Institut Pélican


Thomas A. Schatz
Président
Conseil des citoyens contre le gouvernement
Déchets


Timothy Sandefur
Vice-président chargé du contentieux
Institut Goldwater


Peter Sepp
Président
Union nationale des contribuables


David Williams
Président
Alliance pour la protection des contribuables


Josh Withrow
Analyste principal des politiques
FreedomWorks

proche
fr_FRFR