fbpx

Mois : PMjuin

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Mendorong Inovasi

Inovasi, terutama di bidang teknologi, merupakan hal yang sangat penting yang mendorong perkembangan peradaban manusia. Tanpa adanya inovasi, niscaya kita masih hidup seperti nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu.

Berkat adanya inovasi, umat manusia bisa mengatasi berbagai permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh leluhur kita. Melalui teknologi transportasi seperti kereta api dan pesawat terbang, batas-batas geografis tidak lagi menjadi halangan bagi manusia untuk bepergian dengan cepat.

Perkembangan teknologi di bidang medis telah memungkinkan kita memenangkan perang terhadap berbagai penyakit yang selama ribuan tahun menghantui kehidupan manusia, seperti campak, cacar, malaria dan polio. Selain itu, melalui perkembangan teknologi informasi, seperti telepon dan internet, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan mereka yang tinggal ribuan kilomètre dari rumah tempat kita tinggal.

Abad ke-21 ini bisa kita katakan sebagai abad inovasi teknologi, di mana kemajuan teknologi di berbagai bidang, terutama bidang medis dan teknologi informasi berkembang dengan pesat. Teknologi seperti téléphone intelligent dan transportasi en ligne misalnya, merupakan hal yang bagi sebagian besar orang pada décade 1990-an hingga awal décade 2000-an, jauh di luar bayangan mereka.

Namun, inovasi tersebut tidak terjadi di seluruh negara dalam jumlah yang sama. Beberapa negara memiliki tingkat inovasi yang jauh melampaui negara-negara lainnya, et menjadi pemimpin di bidang kemajuan teknologi.

Raksasa media Bloomberg misalnya, menerbitkan laporan tahunan mengenai Indice d'innovation untuk mengukur tingkat inovasi di suatu negara. Untuk mengukur tingkat inovasi tersebut, Bloomberg menggunakan tujuh indikator, yakni penemuan yang dipatenkan, jumlah personil riset, pendidikan tinggi, perusahaan teknologi, produktivitas, manufaktur dengan nilai lebih (fabrications à valeur ajoutée), serta dana yang digunakan untuk riset dan pengembangan (Bloomberg, 18/01/2020).

Berdasarkan indikator tersebut, Bloomberg lantas memberikan nilai dari 0-100 bagi setiap negara. Pada indeks yang diterbitkan tahun 2020 ini, ada 95 negara yang diteliti. Sebagaimana yang mungkin sudah kita perkirakan, 20 negara dengan tingkat inovasi tertinggi didominasi oleh negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia. Jerman sendiri merupakan negara yang menduduki peringkat pertama. (Bloomberg, 18/01/2020).

Melalui indeks tersebut, saya tertarik untuk melihat apakah ada relasi antara tingkat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di suatu negara dengan tingkat inovasi di negara tersebut. Untuk itu, saya mencoba membandingkan antara indeks yang diterbitkan oleh Bloomberg dengan indeks perlindungan HAKI.

Perlindungan HAKI sendiri di Indonésie masih merupakan persoalan yang sangat serius. Bila kita pergi ke berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta atau kota-kota lainnya misalnya, dengan mudah kita bisa menemukan berbagai macam produk bajakan, baik musik, film, hingga barang-barang mode.

Barang-barang tersebut dijual dengan bebas dan tidak ada aparat penegak hukum yang menindaknya. Padahal, Indonésie sendiri sudah memiliki jaminan hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 1 Undang-Undang n° 28 tentang Hak Cipta misalnya, dinyatakan bahwa « Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan» (Hukum en ligne, 2015).

Sehubungan dengan topik HAKI dalam tulisan ini, saya ingin merujuk pada Index international des droits de propriété intellectuelle yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Amerika Serikat (Chambre de commerce des États-Unis) pada tahun 2020. Index international des droits de propriété intellectuelle sendiri merupakan indeks tahunan yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Amerika Serikat untuk mengukur tingkat perlindungan HAKI di suatu negara.

Ada 9 indicateur yang digunakan oleh Chambre des États-Unis Commerce dalam membuat indeks tersebut. Indicateur tersebut adalah, perlindungan terhadap hak paten, hak cipta, merek dagang (tmarques déposées), rahasia dagang (secrets commerciaux), hak bagi pemilik HAKI untuk mengkomersialisasikan penemuannya, penegakan dari aparat penegak hukum, efisiensi dari institusi negara, serta ratifikasi dari negara tersebut terhadap Kovenan Perlindungan HAKI internasional (Chambre de commerce des États-Unis, 2020).

Hasilnya tidak mengejutkan. Dari 20 negara yang menduduki peringkat teratas dari indeks inovasi Bloomberg, 14 diantaranya juga menduduki 20 peringkat tertinggi dari indeks perlindungan HAKI yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Amerika Serikat. 14 negara tersebut diantaranya adalah Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Jerman, Swedia, Jepang, Belanda, Irlandia, Swiss, Singapura, Italia, Korea Selatan, Australia, dan Israel (Chambre de commerce des États-Unis, 2020).

Hubungan antara perlindungan HAKI dan inovasi tentu bukan suatu hal baru yang saya temukan. Hubungan positif antara perlindungan HAKI dan inovasi merupakan hal yang sudah diketahui oleh banyak akademisi bertahun-tahun yang lalu.

Senior Fellow dari lembaga Centre d'études stratégiques et internationales di Washington DC, James A. Lewis misalnya, dalam jurnalnya yang berjudul "Intellectual Property Protection: Promoting Innovation in a Global Information Economy", menulis bahwa perlindungan HAKI sangat krusial untuk mendorong inovasi. Lewis menulis bahwa, perlindungan terhadap HAKI merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi di dalam konteks ekonomi global yang bertumpu pada informasi, di mana penciptaan ide-ide baru merupakan aktivitas ekonomi yang paling bernilai tinggi (Lewis, 2008).

Lewis menulis bahwa, kegiatan inovasi merupakan sesuatu yang memiliki resiko tinggi. Setiap inovator, mendapatkan manfaat dari inovasi yang dibuatnya melalui penjualan produk inovasinya di masa depan. Tanpa adanya perlindungan terhadap HAKI, maka orang lain dapat dengan mudah mencuri hasil karya dari inovator tersebut, dan mendapatkan keuntungan dari ide orang lain tanpa menanggung resiko yang harus dihadapi oleh inovator karya tersebut (Lewis, 2008).

Tanpa adanya perlindungan bagi setiap orang atas ide dan hasil karyanya, maka hal tersebut akan semakin mengecilkan insentif bagi seseorang untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Untuk apa seseorang besusah-susah mencari ide-ide baru, bila ada pihak lain yang bisa mendapat mendapat keuntungan dari mencuri hasil pemikiran orang yang memiliki ide orisinal tersebut ?

Melalui perlindungan HAKI, setiap individu akan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan manfaat dari hasil karya dan kreatifitasnya. Dengan demikian, inovasi akan semakin meningkat karena setiap orang akan memiliki insentif yang lebih besar untuk membuahkan hasil karya baru yang akan sangat bermanfaat bagi umat manusia.

Publié à l'origine ici.

Piden a AMLO reconsiderar la prohibición de cigarrillos electrónicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El Centro para la Elección de los Consumidores (CCC, por su siglas en inglés) hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar la prohibición de la importación y exportación de vaporizadores, a través de un décret émis le 19 février.

De acuerdo con la organización dicha medida va en contra de la necesidad de regular el mercado de dichos productos y, por el contrario, fomenta la distribución y venta de artículos ilegales, a través de cárteles y el crimen organizado.

El CCC, promotor de mercados reguladores in sector como alimentos, transportación y salud, alertó que las consecuencias de la disposición presidencial no terminan en el fomento de un mercado ilícito de sustancias y dispositivos de dudosa calidad, sino en el impacto que tendrán en los consumidores mexicanos.

"Ante la imposibilidad de comprar artículos legales y regulados, podrían caer en las garras de contrabandistas y adquirir productos que podrían provocarles enfermedades pulmonares e incluso la muerte, tal como sucedió en Estados Unidos en la segunda mitad del año pasado", señaló en un comunicado .

Al respecto, la CCC recordó que la propia autoridad sanitaria de Estados Unidos afirmó categóricamente que la intoxicación y muertes de varios usuarios de cigares electrónicos obedeció a la vaporización de líquidos ilícitos de THC provenientes del mercado negro.

Es decir, no respondió a la actividad propia del vapeo, sino al uso de sustancias prohibidas, lo cual podría ocurrir in Mexico ante la negativa del gobierno por regular los vaporizadores, con todo y que se ha demostrado científicamente que son una auténtica opción para dejar el consumo de cigares traditionnels.

Sobre este punto, la organización internacional destacó que el principal organizations de salud del Reino Unido, Public Health England, ha afirmado repetidas veces que el vapeo y el consumo de los cigarrillos electrónicos son un 95% menos perjudiciales que fumar, por lo cual los vaporizadores son parte de una política pública para combatir el tabaquismo en esa región.

La organización exhortó al gobierno mexicano a "impulsar la legalidad, escuchar las diferentes posturas y promover mercados regulados, con el objetivo de que los consumidores tengan acceso a productos de calidad y que no atenten en contra de su integridad".

Además insistió en que el decreto presidencial mencionado causará exactamente lo qu'está tratando de prevenir: Más enfermedades pulmonares y constituirse en un programa de estímulo para los cárteles y el crimen organizado.

Publié à l'origine ici.

El gobierno mexicano estimula a los cárteles y al crimen organizado al frenar regulación de mercados

Ciudad de México.- A través de disposiciones que obstaculizan la regulación de mercados, el gobierno de Mexico fomenta la ilegalidad y estimula al crimen organizado, alertó el Centro para la Elección de los Consumidores (Consumer Choise Center).

Mediate un comunicado la organización, fundada en febrero de 2017 y cuyo objetivo es proteger los intereses de los consumidores en más de 100 pays, lamentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplique medidas que atentan contra la libertad de elección de los consumidores e incluso contra la salud pública de México.
En ese sentido, la CCC, con oficiales centrales en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europa, dijo que, por ejemplo, el decreto presidencial que seemitió el pasado 19 de febrero para prohibir la importación y exportación de vaporizadores va en contra de la necesidad de regular el mercado de dichos productos y, por el contrario, fomenta la distribución y venta de artículos ilegales, a través de cárteles y el crimen organizado.

La organización, promotora de mercados reguladores en sector como alimentos, transportación y salud, alertó que las consecuencias de la disposición presidencial no terminan en el fomento de un mercado ilícito de sustancias y dispositivos de dudosa calidad, sino en el impacto que tendrán en los consumidores mexicanos, quienes, ante la imposibilidad de comprar artículos legales y regulados, podrían caer en las garras de contrabandistas y adquirir productos que podrían provocarles enfermedades pulmonares e incluso la muerte, tal como sucedió en Estados Unidos en la segunda mitad del año pasado.

Al respecto, la CCC recordó que la propia autoridad sanitaria de Estados Unidos afirmó categóricamente que la intoxicación y muertes de varios usuarios de cigares electrónicos obedeció a la vaporización de líquidos ilícitos de THC provenientes del mercado negro, es decir, no respondió a la actividad propia del vapeo, sino al uso de sustancias prohibidas, lo cual podría ocurrir en Mexique ante la negativa del gobierno por regular los vaporizadores, con todo y que se ha demostrado científicamente que son una auténtica opción para dejar el consumo de cigarros tradicionales.
Sobre este punto, la organización internacional destacó que el principal organizations de salud del Reino Unido, Public Health England, ha afirmado repetidas veces que el vapeo y el consumo de los cigarrillos electrónicos son un 95% menos perjudiciales que fumar, por lo cual los vaporizadores son parte de una política pública para combatir el tabaquismo en esa región.
De manera igual, la CCC a confirmé que la misma conclusión ha llegado el Ministro de Salud de Nueva Zelanda y el organizations Health Canada, quienes han lanzado iniciativas públicas animando a los fumadores a pasarse al vapeo.

Sin embargo, la organización lamentó que, soslayando dichos argumentos, el gobierno mexicano determinó prohibir la importación y exportación de cigarros electrónicos, lo que implicará una serie de secuelas tanto sociales como económicas :

Contradictorio a la necesidad de fomentar mercados regulados y legales.
Restricción de elección para los consumidores mexicanos.
Riesgo de volver a fumar para quienes están en proceso de dejar el cigarro al utilizar vaporizadores.
Estímulo para los cárteles y el crimen organizado.

Debilita la salud pública de México.

Ante ello, la organización exhortó al gobierno mexicano en impulsar la legalidad, escuchar las diferentes posturas y promover mercados regulados, con el objetivo de que los consumidores tengan acceso a productos de calidad y que no atenten en contra de su integridad, pues afirmó que el decreto presidencial mencionado causará exactamente lo qu'está tratando de prevenir: Más enfermedades pulmonares y constituirse en un programa de estímulo para los cárteles y el crimen organizado.

El Consumer Choice Center (CCC), organización que defiende los intereses de los consumidores in más de 100 países, apoya la libertad de estilo de vida, la innovación, la privacidad, la ciencia y la elección del consumer. Monitorea de cerca las tendencias regulationias en ciudades como Ottawa, Washington, Bruselas, Ginebra and otros puntos criticos de regulación e informa y activa a los consumidores para luchar por #ConsumerChoice.

Publié à l'origine ici.

[UE] Consultation sur une nouvelle stratégie de finance numérique pour l'Europe / Plan d'action FinTech – 2020

Introduction

La numérisation transforme le système financier européen et la fourniture de services financiers aux entreprises et aux citoyens européens. Au cours des dernières années, l'UE et la Commission ont adopté la numérisation et l'innovation dans le secteur financier grâce à une combinaison de politiques horizontales principalement mises en œuvre dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, de la cyberstratégie et de l'économie des données et d'initiatives sectorielles telles que la stratégie révisée la directive sur les services de paiement, le récent accord politique sur la réglementation du financement participatif et le plan d'action FinTech. Les initiatives définies dans le plan d'action FinTech visaient en particulier à soutenir la mise à l'échelle des services et des entreprises innovants dans l'ensemble de l'UE, par exemple par une convergence renforcée en matière de surveillance afin de promouvoir l'adoption de nouvelles technologies par le secteur financier (par exemple, l'informatique en nuage), mais aussi renforcer la sécurité et la résilience du secteur financier. Toutes les actions du plan ont été réalisées.

L'écosystème financier est en constante évolution, avec des technologies passant de l'expérimentation à l'étape de test pilote et de déploiement (par exemple, la blockchain ; l'intelligence artificielle ; l'Internet des objets) et de nouveaux acteurs du marché entrant dans le secteur financier, soit directement, soit par le biais de partenariats avec les institutions financières en place. Dans cet environnement en évolution rapide, la Commission devrait veiller à ce que les consommateurs européens et le secteur financier puissent exploiter le potentiel de la transformation numérique tout en atténuant les nouveaux risques que la finance numérique peut engendrer. Le groupe d'experts sur les obstacles réglementaires à l'innovation financière, créé dans le cadre du plan d'action FinTech 2018, met en évidence ces défis dans son rapport publié en décembre 2019.

La priorité politique immédiate de la Commission est de lutter contre l'urgence sanitaire liée au coronavirus, y compris ses conséquences économiques et sociales. Sur le plan économique, le secteur financier européen doit faire face à cette crise sans précédent, apportant des liquidités aux entreprises, aux travailleurs et aux consommateurs impactés par une baisse brutale de l'activité et des revenus. Les banques doivent pouvoir rééchelonner les crédits rapidement, grâce à des processus rapides et efficaces réalisés entièrement à distance. D'autres prestataires de services financiers devront jouer leur rôle de la même manière dans les prochaines semaines.

La finance numérique peut contribuer de plusieurs manières à lutter contre l'épidémie de COVID-19 et ses conséquences pour les citoyens, les entreprises et l'économie dans son ensemble. En effet, on peut s'attendre à ce que la numérisation du secteur financier s'accélère en raison de la pandémie. L'urgence du coronavirus a souligné l'importance des innovations dans les services de produits financiers numériques, y compris pour ceux qui ne sont pas natifs du numérique, car pendant le confinement, tout le monde est obligé de s'appuyer sur des services à distance. Dans le même temps, comme les gens ont accès à distance à leurs comptes bancaires et à d'autres services financiers, et que les employés du secteur financier travaillent à distance, la résilience opérationnelle numérique du secteur financier devient encore plus importante.

Comme indiqué dans le programme de travail de la Commission, compte tenu de la nature vaste et fondamentale des défis à venir pour le secteur financier, la Commission proposera au troisième trimestre 2020 une nouvelle stratégie de finance numérique/plan d'action FinTech qui définit un certain nombre de domaines dans lesquels la politique publique devrait se concentrer dans les cinq années à venir. Il comprendra également des mesures politiques organisées dans le cadre de ces priorités. La Commission peut également ajouter d'autres mesures à la lumière de l'évolution du marché et en coordination avec d'autres initiatives horizontales de la Commission déjà annoncées pour soutenir davantage la transformation numérique de l'économie européenne, y compris de nouvelles politiques et stratégies sur les données, l'intelligence artificielle, les plateformes et la cybersécurité.


Réponse

juin 2020

Cher ami,

L'été est arrivé et bien que nos habitudes sociales et de voyage soient encore très limitées en raison de la pandémie en cours, nous avons pu avoir l'un de nos mois les plus productifs au CCC ! Un nouvel indice cool est sorti, nous avons eu des apparitions télévisées sur trois continents, co-écrit des lettres avec des élus et contemplé l'existence de moisissures dans nos noix.  

David est allé sur NewzroomAfrika pour discuter de l'interdiction de l'alcool et du tabac en Afrique du Sud pendant les fermetures. J'ai flanqué ce débat avec un éditorial sur News24. Nous disons #stopinterdiction

Les Américains peuvent poursuivre les entreprises pour avoir vendu du café chaud mais pas les policiers qui violent leurs droits ? Yaël sur l'immunité qualifiée et la réforme juridique en le Miami Herald. #temps4réformejuridique

Scooters, taxis et lits baltes : Tallinn est synonyme de technologie et de convivialité – Le tout premier indice de l'économie du partage CCC a examiné plus de 50 villes à travers le monde et a découvert que Tallinn, Vilnius et Riga sont les meilleures villes pour les réglementations intelligentes de l'économie du partage. Bon pour les consommateurs des pays baltes et des accessoires pour nos auteurs d'index Maria et Tamar qui ont été largement présentés par les médias.

Victoire politique en Ukraine : En mai, le gouvernement ukrainien a annoncé qu'il envisageait d'introduire des droits de douane sur les engrais importés de l'UE. Nous avons écrit largement dans les médias ukrainiens critiquant une telle décision en expliquant pourquoi le protectionnisme commercial est dommageable et coûteux. Le 24 juin, le gouvernement ukrainien s'est prononcé contre les quotas en faveur du libre-échange. Nous sommes très fiers d'avoir joué un rôle dans l'obtention de ce résultat favorable aux consommateurs.

N'arrêtez pas le vaccin maintenant ! Nous cosigné une lettre avec 9 membres du Parlement européen rappelant au commissaire européen au commerce Phil Hogan que les licences obligatoires pour les vaccins COVID-19 ne nous permettront pas d'obtenir un vaccin plus rapidement.

Notre débat en webinaire sur Droits de propriété intellectuelle entre la professeure Michèle Boldrin et moi avons plus de 1 200 vues. j'ai aussi écrit dans WirtschaftsWoche explique pourquoi les brevets sur COVID les remèdes et les vaccins sont bons.

De la moisissure dans vos aliments ? Oui, c'est un problème mondial croissant appelé « mycotoxines » ! L'une de ces substances vénéneuses porte même le nom très parlant de vomitoxine (pouah…). Pourquoi vous devriez vous soucier de cette question, et ce qu'elle a à voir avec la politique alimentaire et agricole actuelle de l'UE, peut être lire dans ce journal en anglais et en allemand rédigé par Bill.

Le CCC a participé à Journée mondiale de la vape et rempli deux heures de la VapeTV d'une journée. Nous avons également lancé une carte interactive montrant combien de fumeurs pourraient passer au vapotage si leur pays copiait les politiques de vapotage intelligent du Royaume-Uni. David aussi témoigné (virtuellement) devant le comité des finances de la Colombie-Britannique suggérant qu'ils abrogent leur taxe sur la vape 20%.

Pusat Pilihan Pengguna signifie Consumer Choice Center en malais - CCC Malaysia lancé !

Nous continuons à nous battre pour #ConsumerChoice à travers le monde. Prochaine étape : Combattre l'idée que l'augmentation des taxes d'accise et de consommation est un bon moyen de sortir de cette récession (spoiler : ce n'est PAS le cas !).

Faites-nous savoir si vous avez d'autres idées sur ce sur quoi nous devrions nous concentrer cet été,

Fred

PS : Quelques succès médiatiques que nous ne pouvons vraiment pas passer sous silence :

David sur le légalisation du plasma sanguin à la télévision en Alberta.

Luca et Maria font le cas pourquoi les marques comptent plus que jamais dans Euractiv.

Marie sur protectionnisme des engrais en Ukraine et pourquoi les politiques « Achetez des engrais locaux » sont mauvaises pour les consommateurs.

David dans le Financial Post sur les lois de zonage au Canada qui a été syndiqué par plus de 50 médias.

L'agriculture moderne est menacée - Facture à Euractiv lutter pour des politiques alimentaires innovantes.

David sur Monde TRT discuter de la relation de l'OMS avec la Chine à la lumière du COVID.

Notre interview sur Consumer Choice Radio (Épisode 24 !) avec le journaliste et auteur danois Flemming Rose.

David dans le Norme occidentale sur Hong Kong et le Parti communiste chinois 

David et Martin dans Daily Maverick sur La nouvelle interdiction de l'Afrique du Sud.

David sur la réforme de la FDA et pourquoi forcer les compagnies pharmaceutiques à tuer des chiots n'est pas cool dans le Examinateur de Washington!

CCC participe au Conseil Fintech de la Commission européenne.

Médias mexicains sur nos recherches sur le vapotage

SPP : Ne manquez pas notre webinaire sur l'avenir de l'alimentation en Europe avec le député européen Norbert Lins, président de la commission de l'agriculture et du développement rural du PE (PPE, Allemagne), la députée Mazaly Aguilar, vice-présidente de la commission de l'agriculture et du développement rural ( ECR, Espagne), et Marcel Kuntz, directeur de recherche au Laboratoire de physiologie végétale et cellulaire du Centre national de la recherche scientifique en France. S'inscrire ICI

Victoire politique en Ukraine : droits de douane annulés sur les engrais importés

Le problème

En mai, le gouvernement ukrainien a annoncé qu'il envisageait d'introduire des droits de douane sur les engrais importés de l'UE. Bien que présentés comme un moyen de protéger les industries nationales, les quotas d'importation sont non seulement hautement protectionnistes mais, plus important encore, ils sont un signe certain que de puissants intérêts de lobby nationaux sont en jeu. Dans le cas de l'Ukraine et des engrais, ce sont les tristement célèbres oligarques Firtash et Kolomoisky qui ont initié la révision de la politique commerciale ukrainienne. Les deux possèdent de grandes entreprises d'azote et ont l'habitude d'occuper une position monopolistique sur le marché ukrainien.

Les petits et moyens agriculteurs et les consommateurs ukrainiens avaient le plus à perdre des quotas.

La réponse du CCC

Nous avons répondu au problème en écrivant largement dans les médias ukrainiens pour critiquer une telle décision. Le protectionnisme commercial est préjudiciable et coûteux et menace le choix des consommateurs. Notre associée aux affaires européennes, Maria Chaplia, est apparue dans plusieurs médias ukrainiens. 

Le résultat

Le 24 juin, le gouvernement ukrainien s'est prononcé contre les quotas en faveur du libre-échange. Le commerce avec l'UE est particulièrement bénéfique pour l'Ukraine car il permet une production alimentaire moins chère sur son territoire et donc des prix alimentaires plus bas pour les Ukrainiens. Nous sommes très fiers d'avoir joué un rôle dans l'obtention de ce résultat favorable aux consommateurs.

[Marketing Medium] Maria Chaplia du CCC rejoint le Conseil national des réformes en Ukraine

« Je suis très heureux de cette opportunité d'avoir un impact durable dans mon pays d'origine, l'Ukraine. Je crois sincèrement que la liberté économique est essentielle à la prospérité car elle permet aux gens de vivre leur vie comme ils le souhaitent. Une réglementation économique intelligente est donc une étape clé vers plus de choix pour les consommateurs, plus d'autonomisation individuelle, plus de paix et plus de prospérité », a déclaré Chaplia.

la source http://meltwater.pressify.io/publication/5ef31886ad78160004a5d810/5aa837df2542970e001981f6

[Marketing Medium] Maria Chaplia du CCC rejoint le Conseil national des réformes en Ukraine

« Je suis très heureux de cette opportunité d'avoir un impact durable dans mon pays d'origine, l'Ukraine. Je crois sincèrement que la liberté économique est essentielle à la prospérité car elle permet aux gens de vivre leur vie comme ils le souhaitent. Une réglementation économique intelligente est donc une étape clé vers plus de choix pour les consommateurs, plus d'autonomisation individuelle, plus de paix et plus de prospérité », a déclaré Chaplia.

du Consumer Choice Center https://ift.tt/2zYfWPk

proche
fr_FRFR