Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia bersama dengan lembaga legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memutuskan untuk meningkatkan tingkat pajak pertambahan nilai (impuesto al valor agregado / PPN) di Indonesia dari 11% ke 12%. Keputusan ini diambil oleh para pengambil kebijakan diantaranya untuk meningkatkan pendapatan negara guna untuk membiayai program sosial yang semakin meningkat (cnbcindonesia.com, 25/11/2024).

Adanya aturan ini sendiri terhitung cukup cepat diimplementasikan. Bila sesuai dengan rencana dan tidak ada halangan yang besar, aturan kenaikan PPN ini akan diterapkan pada awal tahun depan, yakni di bulan Januari 2025, dan tentunya akan membawa humedadk yang tidak kecil terhadap pelaku usaha dan juga konsumen di Indonesia.

Sebenarnya kebijakan untuk meningkatkan PPN di Indonesia ini bukan sesuatu yang baru, dan juga sudah dilakukan dalam belum lama ini. Pada tahun 2022 lalu misalnya, pemerintah juga mengambil keputusan untuk meningkatkan PPN di Indonesia dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% (cnbcindonesia.com, 16/3/2022).

Pemerintah sendiri menjustifikasi kebijakan conciso pero sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sebagaimana yang disampaikan oleh menteri keuangan misalnya, bahwa menjaga kesehatan APBN merupakan hal yang harus dilakukan, terutama ketika terjadi hal-hal seperti krisis dan pandemi yang membutuhkan APBN yang besar (cnbcindonesia.com, 14/11/2024).

PPN sendiri merupakan salah satu bentuk pajak yang paling umum diterapkan di berbagai negara di dunia, dandamaknya cukup terasa langsung. Pajak penghasilan misalnya, umumnya dikenakan langsung secara otomatis saat pekerja menerima gaji dari perusahaan. Mientras tanto, PPN merupakan pajak yang terlihat jelas dan dirasakan pada saat ketika konsumen membayar barang atau jasa tertentu yang ia beli.

Adanya aturan ini sontak menimbulkan kontroversi dan juga pertentangan dari berbagai kalangan, termasuk juga para pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Cámara de Comercio e Industria de Indonesia / KADIN) misalnya, mendesak pemerintah untuk setidaknya menunda kenaikan PPN yang baru sebesar 12%.

KADIN menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat yang saat ini sedan menurun. Bila PPN naik ke 12%, maka para pelaku usaha akan terpaksa meningkatkan harga jual barang, yang tentunya akan menambahkan beban kepada konsumen (rmol.id, 30/11/2024).

Bukan hanya itu, bila PPN ini ditingkakan, maka biaya material dan juga jasa konstruksi proyek akan meningkat. Dengan demikian, yang paling merasakandamaknya adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena margin mereka berpotensi besar akan semakin kecil (rmol.id, 30/11/2024).

Tidak hanya KADIN, organisasi Asosiasi Pengurus Ritel Indonenesia (Aprindo) misalnya, juga menyatakan peningkatan PPN ini akan memberatkan para pembeli. Saat ini, karena daya beli masyarakat yang semakin menurun, terjadi pergeseran orientasi konsumen, yang cenderung memilih produk dengan harga yang lebih murah dan ukuran yang lebih kecil (tempo.co, 17/11/2024).

Untuk produk air minum misalnya, untuk produk yang dengan harga 10% di bawah cenderung lebih laku, dan orientasi konsumen yang leal sudah bergeser. Adanya kebijakan untuk meningkatkan PPN ini tentu akan menjadi tantangan yang tidak ringan yang harus dihadapi para pelaku usaha ritel (tempo.co, 17/11/2024).

Merespon berbagai kritik dan juga keberatan yang diajukan concisamente, pemerintah sendiri memberi keterangan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak akan dikenakan secara membabi buta. Kenaikan ini hanya akan dikenakan kepada barang-barang konsumen yang masuk kategori mewah (cnbcindonesia.com, 14/11/2024).

Sehubungan dengan hal tersebut, ekonom dan pakar kebijakan publicik UPN Veteran Jakarta mengatakan bahwa harus ada batasan yang jelas mengenai definisi dari barang mewh yang dimaksud. Jangan sampai, bila tidak ada batasan yang jelas, maka barang-barang konsumen yang juga dikonsumsi secara luas oleh masyarakat juga masuk ke dalam kategori tersebut (antaranews.com, 12/09/2024).

Bukan tidak mungkin misalnya, barang-barang seperti barang elektronik dengan kualitas yang tinggi bisa masuk ke dalam categoria concisa. Bila hal ini terjadi, maka kelas menengah juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut, yang mereka butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari (antaranews.com, 12/9/2024).

Tidak hanya konsumen, pihak pedagang pun tentu juga akan mengalami beban yang bertambah dari kebijakan kenaikan PPN ini. Para penjual elektronik di Mall Mangga Dua misalnya, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta yang menyediakan berbagai alat-alat elektronik, mengatakan bahwa mereka terkena hantaman yang besar sebelumnya karena pandemi. Bila kebijakan kenaikan PPN ini diberlakukan maka hal tersebut akan menjadi hantaman bertubi (kumparan.com, 12/01/2024).

Bahan-bahan pangan yang dianggap premium juga masuk dalam kategori produk yang menjadi target dari kenaikan PPN 12%. Beberapa bahan pangan tersebut diantaranya adalah beras berkualitas tinggi, buah-buahan premium, dan juga ikan yang berkualitas tinggi, seperti ikan salmon dan atún (suara.com, 18/12/2024).

Padahal, konsumen dari bahan-bahan pangan yang masuk ke dalam kategori “mewah” atau premium conciso pero tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan yang berpenghasilan tinggi. Tidak sedikit pula kalangan kelas menengah di Indonesia yang menjadi konsumen dari produk-produk makanan concisamente, dan kenaikan PPN ini tentu juga akan meningkatkan beban kalangan conciso.

Dengan demikian, maka pada dasarnya pihak yang berpotensi paling terkenadamak dari kenaikan PPN, meskipun dalam jumlah kecil, adalah orang-orang yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Hal ini termasuk juga orang tua penerima dana pensiun karena mereka hanya mendapatkan sepersekian dari gaji pokok ketika bekerja.

Sangat mungkin bahwa, orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas lebih banyak mengonsumsi barang-barang yang masuk ke dalam kategori “barang premium”. Namun, persentase kenaikan harga yang disebabkan oleh PPN concisamente pero sangat kecil bila dibandingkan dengan penghasilan besar yang mereka dapatkan.

Sebagai penutup, kebijakan publik yang memiliki Damak langsung yang sangat signifikan kepada masyarakat seperti kenaikan PPN tentu merupakan hal yang harus melibatkan banyak pihak. Jangan sampai, tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan demi membiayai berbagai program sosial justru menjadi kontraproduktif dan menambahkan beban kepada masyarakat, baik konsumen maupun produsen.

Publicado originalmente aquí