fbpx

Día: 21 de septiembre de 2021

Pentingnya Pragmatisme untuk Memerangi Rokok

Konsumsi rokok merupakan salah satau permasalahan kesehatan pubik yang besar yang saat ini melanda berbagai negara di seluruh penjuru dunia, termasuk juga Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa, mengkonsumsi rokok merupakan salah satu penyebab berbagai penyakit kronis yang dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia, seperti kanker dan penyakit jantung.

Oleh sebab itu, kebijakan untuk menanggulangi dampak dari rokok ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat umum yang diberlakukan oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Kebijakan tersebut sangat bervariasi, mulai dari kebijakan yang cukup longgar, seperti larangan iklan, kewajiban memasang peringatan di bungkus rokok, dan larangan memasang logo, hingga kebijakan yang sangat ketat seperti larangan total konsumsi produk tembakau.

Strategi pembatasan dan pelarangan ini sekilas memang merupakan hal yang terlhat masuk akal dan bisa diterima. Bila kita ingin banyak orang untuk berhenti menggunakan produk-produk tertentu yang terbukti berbahaya misalnya, maka langkah yang dianggap tepat adalah dengan memastikan masyarakat tidak bisa mendapatkan akses terhadap barang tersebut, atau setidaknya memberi disinsentif kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi produk tersebut melalui informasi di label produk .

Tetapi, bukan berarti lantas anggapan yang sekilas terlihat masuk akal tersebut merupakan sesuatu yang tepat dan sesuai dengan kenyataan. Melarang masyarakat untuk mengubah perilakunya yang berbahaya seperti mengkonsumsi rokok tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Bután misalnya, merupakan salah satu negara yang melarang penjualan dan konsumsi rokok pada tahun 2010. Tetapi bukan berarti permasalahan konsumsi rokok di negara Himalaya tersebut menjadi selesai. Kebijakan pelarangan rokok justru memicu banyak perdagangan rokok ilegal. Pada tahun 2020, Bután akhirnya perlahan mulai mengizinkan warganya untuk membeli rokok melalui perusahaan yang dimiliki oleh negara untuk melawan perdagangan rokok ilegal (dfnionline.com, 9/7/2020).

Hal ini tentu bukan merupakan hal yang mengherankan untuk kita yang mengetahui sedikit sejarah mengenai kebijakan prohibisi. Berbagai kebijakan untuk melarang produk-produk yang dianggap berbahaya, seperti minuman keras dan rokok misalnya, niscaya akan berakhir pada kegagalan, sebagaimana kebijakan prohibisi minuman keras yang diberlakukan di Amerika Serikat pada dekade 1920-an. Kebijakan tersebut justru semakin memperkuat organisasi kriminal dan mafia seperti Al Capone, yang akhirnya menjadi penyedia produk ilegal tersebut.

Terkait dengan kebijakan disinsentif kepada pengguna rokok, seperti kewajiban memasang gambar dampak rokok terhadap kesehatan di bungkus rokok misalnya, keberhasilannya juga masih dipertanyakan. Deborah M. Scharf y William G. Shadel dari Rand Corporation misalnya, menulis bahwa hampir tidak ada dampak langsung dari kewajiban pemasangan gambar tersebut dengan efek terhadap para konsumen rokok (rand.org, 30/7/2014).

Scharf dan Shadel juga menuli bahwa, ada berbagai macam faktor yang sangat kompleks yang menentukan bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi konsumen rokok tersebut. Tidak mustahil juga bahwa, kebijakan tersebut akan membawa dampak yang berkebalikan dari tujuannya, dengan membuat para perokok merasa defensif sehingga mereka menjadi tidak memperhatikan peringatan tersebut. Berdasarkan laporan, tidak sedikit juga para perokok yang “berkreasi” dengan menutup gambar peringatan tersebut agar mereka tidak perlu melihat gambar tersebut (rand.org, 30/7/2014).

Untuk itu, dibutuhkan langkah lain bila kita ingin menanggulangi dampak dari rokok, serta mengurangi konsumsi dari produk yang berbahaya tersebut. Kita harus mampu dan berani untuk mencoba berbagai solusi lain melalui pendekatan yang pragmatis ketimbang dengan terpaku pada ide-ide tertentu yang sudah terbukti gagal.

Sejarah sudah membuktikan bahwa, praktik konsumsi produk-produk yang membahayakan bagi kesehatan tidak bisa dilakukan melalui kebijakan yang keras seperti pembatasan hingga pelarangan total. Untuk itu, cara pragmatis yang paling memungkinkan untuk menekan dampak dari konsumsi tersebut adalah apabila ada produk lain yang dapat digunakan para perokok untuk berpindah dan memiliki dampak negatif yang jauh lebih kecil.

Saat ini sudah ada beberapa produk alternatif tersebut yang bisa kita temukan dengan mudah, khususnya kita yang tinggal di kota-kota besar. Salah satu produk tersebut yang kerap digunakan sebagai cara estrategia de reducción de daños, atau strategi untuk mengurangi dampak negatif dari rokok itu sendiri, adalah rokok elektronik, atau yang dikenal juga dengan nama vape.

Penggunaan vape sebagai bagian dari estrategia de reducción de daños memang merupakan hal yang menimbulkan pro dan kontra, di mana tidak sedikit yang berpandangan bawah vape merupakan produk yang sama bahayanya, atau bahkan lebih berbahaya, dari rokok konvensional yang dibakar. Pandangan ini jelas adalah pandangan yang sangat keliru.

Pada tahun 2015 lalu, lembaga kesehatan publik asal Inggris, Public Health England (PHE), mengeluarkan laporan terkait dengan dampak vape terhadap kesehatan. Dalam laporan PHE tersebut, disebutkan bahwa produk vape 95% jauh lebih aman bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (Public Health England, 19/8/2015).

Laporan ini tentu merupakan sesuatu yang sangat penting dan patut kita apresiasi. Adanya produk yang mampu menjadi alternatif rokok yang terbukti jauh lebih aman adalah berita yang sangat baik, dan memberi kesempatan bagi para perkok untuk memindahkan konsumsinya ke produk yang lebih aman.

Penggunaan vape sebagai produk alternatif dalam rangka estrategia de reducción de daños bukanlah sesuatu yang hanya hadir di teori saja, melainkan juga sudah dipratikkan di negara lain. Inggris misalnya, mengkampayekan penggunaan vape untuk membantu para perokok menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya. Kebijakan tersebut terbukti sangat sukses, dan melalui strategi reducción de daños dengan menggunakan vape, 1,5 juta warga Inggris telah menghentikan kebiasaan merokoknya (consumerchoicecenter.org, 21/7/2020).

Sebagai pentutup, langkah dan strategi pragmatis merupakan hal yang sangat penting bila kita ingin mengurangi jumlah populasi perokok. Jangan sampai, kita terlalu terpaku pada ide dan pandangan tertentu, sehingga kita tetap mengimplementasikan kebijakan yang sudah terbukti gagal, sehingga tidak mampu membantu kawan-kawan kita yang perokok untuk menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya.

Publicado originalmente aquí

El Congreso quiere copiar algunas de las reglas de los peores alimentos de la UE. esa es una mala idea

Simplemente no hay argumento a favor de copiar las regulaciones alimentarias de la UE.

La legislación que se avecina en el Congreso de los EE. UU. podría emular los estándares alimentarios europeos copiando la regulación agrícola europea. PACTA (Ley para proteger a los niños estadounidenses de los pesticidas tóxicos), legislación patrocinada por los senadores Elizabeth Warren, Cory Booker y Bernie Sanders prohibiría cualquier pesticida que sea ilegal en los estados miembros de la Unión Europea, la Unión Europea misma o Canadá.

Para muchos estadounidenses, Europa representa el epítome de la civilización culinaria, y es cierto que los estándares italianos para la pasta, los estándares franceses para el pan y los estándares españoles para los mariscos a menudo superan con creces lo que sirve un restaurante promedio en los Estados Unidos. Pero dicho esto, no debemos confundir la presencia de las mejores escuelas de cocina en Francia con un mejor mercado de alimentos. La creciente hostilidad de Europa hacia la protección de cultivos en forma de pesticidas no se hará ningún favor.

Una piedra angular de las continuas ambiciones de la UE de renovar su regulación alimentaria es el “Estrategia de la granja a la mesa”, conocido como F2F. Esta estrategia, que forma parte del “Acuerdo Verde Europeo”, es una hoja de ruta para un conjunto de proyectos de ley que llegarán a la legislatura de la UE en los próximos años. Dos de sus propuestas fundamentales son la reducción de pesticidas en un 50 % para 2030 y el aumento de la producción de alimentos orgánicos al 25 % para 2030 (actualmente se encuentra en alrededor del 8 %).

La Comisión Europea aún no ha publicado una evaluación de impacto sobre lo que significaría la estrategia Farm to Fork para los agricultores y consumidores. A pesar de los repetidos llamamientos de los parlamentarios de la UE, no ha podido proporcionar números concretos que respalden el argumento político de que estas reformas ambientales también serían buenas económicamente. Afortunadamente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) hizo su propio estudio. De hecho, cuando el USDA realizó una evaluación de impacto, encontró que, si se implementa, F2F daría como resultado una reducción del 12 por ciento en la producción agrícola en Europa y aumentaría los precios de los bienes de consumo en un 17 por ciento en la UE, en un 5 por ciento en el UU., y un 9 por ciento en todo el mundo.

Además, el USDA también encontró que en el escenario de adopción, los flujos comerciales se reducirían y que el PIB de Europa disminuiría significativamente como resultado del aumento en los precios de los productos alimenticios (la disminución del PIB de Europa representaría el 76 por ciento de la disminución general del PIB mundial como resultado de F2F).

Las naciones en desarrollo también se verían muy afectadas. Porque como resultado de estas estrictas normas alimentarias, la UE implementaría medidas proteccionistas.

“Para 2030, la cantidad de personas con inseguridad alimentaria en el caso de la adopción solo en la UE aumentaría en 22 millones más de lo proyectado sin las estrategias propuestas por la CE”, USDA concluido.

Podría preguntarse por qué es importante, ya que los europeos pagan menos por alimentos que aparentemente también se cocinan mejor. Es cierto que comprar comestibles en Alemania puede ser bastante revelador para los estadounidenses: una libra de salmón ahumado capturado en la naturaleza cuesta entre $10 y $20 en Estados Unidos (o más), mientras que en Alemania esos precios varían entre $2 y $10. La mayor parte de eso se debe a que Estados Unidos no colma a sus agricultores y pescadores con los mismos generosos subsidios agrícolas que Europa. Aunque Estados Unidos también subvenciona a los agricultores, estudios muestran que Europa “supera en subsidios” a los Estados por mucho. Entonces, si bien los precios de los supermercados son más bajos para los consumidores, son las declaraciones de impuestos de los europeos las que cuentan la verdadera historia. En países como Bélgica, las tasas efectivas del impuesto sobre la renta (con seguridad social) superan el 50 por ciento. De hecho, los trabajadores belgas solteros son los más gravados en toda la OCDE, y les siguen de cerca los de Alemania y Francia, ambos acercándose al 50 por ciento. Y esto ni siquiera entra en detalles sobre cómo la Unión Europea usa sus subsidios agrícolas para socavar a los productores en los mercados en desarrollo y, como New York Times Ponlo, cómo los oligarcas ordeñan estos millones de subsidios agrícolas para su propio beneficio.

Reducir los pesticidas por decreto político en lugar de mediante tecnología innovadora es un enfoque no científico. Si el argumento de la Unión Europea fuera que con equipos agrícolas modernos, como los rociadores inteligentes, la cantidad de pesticidas podría reducirse porque los agricultores pueden hacer que su uso sea más eficiente, entonces ese sería un enfoque con visión de futuro. En cambio, el objetivo de reducción del 50 por ciento se ve bien en un cartel, pero tiene poco que ver con la elaboración de políticas basadas en evidencia. Después de todo: si el 100 por ciento existente es malo para la salud humana, ¿por qué solo restringir el 50 por ciento y no la totalidad de estas sustancias?

Por cierto, eso es lo que la UE hizo a gran escala con neonicotinoides, al prohibir algunos para uso agrícola. Los neonicotinoides, o neonics, son insecticidas imprescindibles para que los agricultores no pierdan una cantidad importante de sus cosechas cada temporada. En diciembre del año pasado, el parlamento francés votó a favor de una suspensión de tres años de la prohibición de los neonics, porque los productores de remolacha azucarera corrían el riesgo de quebrar por completo debido a las pérdidas de cosechas. Las prohibiciones existen en Europa porque se ha acusado a los neonics de dañar a los polinizadores.

Los "Abeja-pocalipsis” a principios de la década de 2000 se culpó primero a los transgénicos y luego a los neonics cuando rápidamente se descubrió que el argumento de los transgénicos era falso. Pero los neonics tampoco tienen la culpa. Las reducciones y desapariciones de colonias de abejas ocurren de forma natural y periódica a lo largo de la historia. De hecho, hubo disminuciones esporádicas de colonias de abejas a lo largo de la historia (registrada), es decir, en los siglos XIX y XX, antes de que se introdujeran los neonics por primera vez en 1985. De hecho, las abejas no solo no se ven afectadas por los neonics, sino que ni siquiera están disminuyendo.

como el El Correo de Washington informado en dos artículos separados en 2015—”Cancele el apocalipsis de las abejas: las colonias de abejas melíferas de EE. UU. alcanzan un máximo de 20 años" y "Lo crea o no, las abejas lo están haciendo bien”, la histeria de la disminución global de abejas es simplemente inexacta. Incluso puede hacerlo usted mismo: visite el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), seleccione "colmenas" en la sección de datos visualizados y haga clic en cualquier país o región que desee. La mayoría de los países y regiones tienen una tendencia ascendente constante en la prevalencia de las abejas. En los Estados Unidos, la población de abejas se duplicará en los próximos años en comparación con el nivel de la década de 1960.

Entonces, ¿por qué mentir sobre eso? ¿Por qué es una narrativa tan frecuente que los OGM (o cualquier pesticida del día) matan a las abejas? El argumento es políticamente conveniente, pero no científicamente sólido. En Europa, los enemigos de la agricultura moderna tienen una visión del mundo que no se corresponde con la sociedad del confort y la disponibilidad. El comisario del Pacto Verde de la UE Frans Timmermans se lamentó en mayo del año pasado (tenga en cuenta que esto está en el punto álgido del primer bloqueo de COVID-19) que "nos hemos acostumbrado a que la comida sea demasiado barata".

No quiso decir que los subsidios a la agricultura fueran desproporcionados, sino que poder comprar carne o pescado en un día determinado ya precios bajos era problemático por naturaleza. Para un hombre que pagó $30,000 al mes por su trabajo en la Comisión, mientras que los consumidores rumanos pagaron más del 20 por ciento de sus ingresos en alimentos, esa es la definición de sordo.

En los Estados Unidos, la disponibilidad y la competencia son claves. Además, mientras Europa sueña con un mundo en el que la naturaleza no envíe cortésmente insectos para que se coman nuestros cultivos, que no haya moho en las reservas de alimentos y en el que ninguna otra condición natural pueda poner en peligro la seguridad alimentaria, Estados Unidos siempre ha permitido la innovación científica. Por ejemplo, Estados Unidos está muy por delante en el desarrollo de la ingeniería genética, mientras que Europa va a la zaga.

Simplemente no hay argumento a favor de copiar las regulaciones alimentarias de la UE.

Publicado originalmente aquí

Unidos: el próximo campo de batalla en el cambio a vehículos eléctricos

No hay duda de que la revolución de los vehículos eléctricos está aquí, especialmente después de la decisión del presidente Joe Biden. orden ejecutiva describiendo el objetivo de hacer que la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en 2030 sean vehículos eléctricos. Si bien este es un emocionante paso adelante en la reducción de las emisiones que contribuyen a la crisis climática, la audaz propuesta de Biden está destinada a fracasar si se mantienen las normas estatales obsoletas. Específicamente, las leyes de franquicias de concesionarios que prohíben las ventas directas al consumidor de vehículos eléctricos.

Corrientemente, 29 estados tienen regulaciones que limitan o prohíben por completo que los consumidores compren vehículos directamente de un fabricante. Si vive en uno de los 17 estados que tienen una prohibición total, eso significa que solo puede comprar un vehículo eléctrico en un concesionario autorizado. Esta ley obsoleta, que no hace más que proteger el modelo de franquicia de concesionarios de la competencia innovadora, garantiza que los consumidores en esos estados no tengan acceso a vehículos fabricados por compañías como Tesla, Rivian, Lucid y Lordstown. Por ejemplo, para que un consumidor en Alabama compre un EV de uno de esos fabricantes, tendría que comprar su automóvil en Florida, cargarlo en una plataforma y conducir la plataforma a una oficina del DMV de Alabama para registrarlo. Si las prohibiciones y los obstáculos onerosos permanecen vigentes, es ingenuo pensar que el mandato de Biden sería siquiera remotamente alcanzable.

Lo que hace que estas prohibiciones de ventas directas al consumidor sean aún más problemáticas es que los consumidores ya están comprando automóviles en línea, en el mercado de vehículos usados, que es legal en todo el país. hemos visto un aumentar de las compras de vehículos en línea, ya que los consumidores prefieren los precios transparentes, el proceso de compra rápido y la conveniencia de recibir su vehículo directamente en su hogar. Entonces, la pregunta sigue siendo si puede comprar un automóvil usado en línea, ¿qué justificación podría existir para prohibirle comprar un EV nuevo en línea?

La respuesta es incómoda donde están los políticos estatales agradecido al modelo de franquicia de concesionarios y el poder que ejercen para presionar a los legisladores estatales. Es un ejemplo irritante, aunque simple, del cabildeo existente de la industria para restringir el acceso de los consumidores a fin de mantener su participación en el mercado.

Deshacerse de las leyes obsoletas ampliaría drásticamente las opciones del consumidor y ayudaría a bajar los precios, pero los beneficios no se limitan al bolsillo. Además de las consideraciones financieras, permitir las ventas directas al consumidor elimina la posibilidad de que un vendedor de automóviles inflija cualquier sesgo personal que pueda tener sobre el comprador, lo que hace que la experiencia sea más cómoda para los consumidores en general.

Otro problema evidente con las prohibiciones de ventas directas al consumidor es que a menudo limitan o prohíben que las empresas de vehículos eléctricos tengan centros de servicio en los 50 estados. Por ejemplo, si posee un Tesla en Carolina del Sur y necesita que le den servicio, tendrá que conducir a otro estado para visitar un centro de servicio. Dependiendo de lo que se deba hacer con el vehículo, eso podría representar un riesgo significativo para la seguridad de todos los conductores y pasajeros en la carretera. La eliminación de la prohibición de ventas directas al consumidor es crucial, ya que no solo aumentará la accesibilidad de los vehículos eléctricos para los consumidores, sino que también ayudará a mantener seguras las carreteras de Estados Unidos.

Más allá de las problemáticas prohibiciones de ventas directas al consumidor, los consumidores a menudo se ven afectados por tarifas de registro exorbitantes cuando compran un EV. Tal y como está, 28 estados actualmente tienen tarifas de registro más altas para los vehículos eléctricos que para los vehículos de gasolina estándar. Ohio, por ejemplo, cargos $31 para registrar sus vehículos de pasajeros estándar, $100 para vehículos híbridos y $200 para vehículos completamente eléctricos, lo que desalienta activamente a los consumidores de poseer vehículos eléctricos. Esas tarifas de registro más altas se crearon para compensar la pérdida de ingresos del estado por los impuestos a la gasolina para ayudar a pagar la infraestructura y los costos administrativos, pero es injusto que los consumidores de vehículos eléctricos que toman la decisión más ecológica y usan menos gasolina se vean obligados a soportar la carga financiera. En lugar de perpetuar las multas generadoras de ingresos para los consumidores de vehículos eléctricos, un mejor camino a seguir sería adoptar la neutralidad tecnológica en las tarifas de registro al tratar de la misma manera a los vehículos de pasajeros estándar y a los vehículos eléctricos, que es el enfoque que ha adoptado Florida.

Aunque algunos consumidores quieren tener acceso a los vehículos eléctricos, la orden ejecutiva de Biden no los ayudará a obtenerlo si no se realizan cambios a nivel estatal. Para alcanzar la ambiciosa meta de 2030, Biden debe trabajar con los estados para reducir las duras barreras regulatorias actualmente impide que los consumidores accedan y adopten plenamente los vehículos eléctricos. Si estas leyes no se modifican, el auge de los vehículos eléctricos puede terminar desapareciendo.

Publicado originalmente aquí

Alabama tiene menos del uno por ciento de los vehículos eléctricos registrados en EE. UU.

Un estudio clasificó al estado entre los peores lugares para infraestructura EV e incentivos financieros.

Un análisis de datos sobre la demanda de vehículos eléctricos y la infraestructura existente en cada estado clasificó a Alabama en el puesto 31 en propiedad de vehículos eléctricos registrados, pero penúltimo en términos de facilidad de uso y beneficios de tener uno.

El estudio fue realizado por Bumper, un mercado en línea para vehículos usados, y calificó a los estados en 10 categorías: cinco relacionadas con infraestructura y cinco relacionadas con incentivos financieros. 

Lee el artículo completo aquí

Los almuerzos parcialmente gratuitos pueden no ser una mala idea. Entonces, ¿por qué no les gusta a los liberales?

Si hacer que personas completamente vacunadas coman en el interior de los restaurantes es tan peligroso, ¿cómo diablos es seguro (o apropiado) para nosotros tener una elección?

Decir que el sector hotelero en Canadá ha sido diezmado por la pandemia sería quedarse corto. En todo el país, y especialmente en las principales ciudades como Toronto, los restaurantes se vieron obligados a cerrar para cenar en persona durante más de un año y a operar con importantes limitaciones de capacidad cuando se les permitió estar abiertos. ¿Qué tan malo ha sido para los dueños de restaurantes en Canadá? Una pesadilla, según los números.

Lo último de Restaurant Canada encuesta de los miembros muestra que el 80 por ciento de todos los operadores de servicios de alimentos en Canadá se han endeudado en el transcurso de la pandemia. Para las empresas del sector hotelero que se han endeudado, lo que incluye la industria de servicios de alimentos, el monto promedio incurrido es un grandísimo $333,174.

Más de la mitad de los restaurantes operan actualmente con pérdidas, mientras que más de una cuarta parte de los que se han endeudado dicen que su negocio fracasará si las condiciones actuales no cambian. Ese nivel de fracaso comercial no es solo una preocupación para las personas que pueden perder sus negocios. Es una preocupación para la gran cantidad de canadienses que dependen del empleo en el sector alimentario para llegar a fin de mes.

El sector de servicios de alimentos es, con mucho, el primer trabajo más común para los canadienses que ingresan a la fuerza laboral. Antes del COVID, 1,2 millones de canadienses trabajaban en el sector. Perder una parte importante de esos negocios, los servicios que ofrecen y los trabajos que brindan, incluido ese trampolín vital para los nuevos trabajadores, sería un gran golpe para la recuperación económica de nuestro país.

¿Qué se puede hacer para dar al sector el impulso que necesita? La líder conservadora Erin O'Toole propone un programa "Cene y descubra" que ofrecería a los canadienses un descuento del 50 por ciento en alimentos y bebidas no alcohólicas comprados de lunes a miércoles, por un período de un mes una vez que sea seguro hacerlo. La política puede parecer un poco extravagante, pero está tomada directamente del libro de jugadas del Partido Conservador del Reino Unido.

El primer ministro Boris Johnson implementó un esquema de reembolso similar, llamado "Comer fuera para ayudar", que también ofrecía un reembolso del 50 por ciento, de lunes a miércoles, con un tope de 10 libras. los resultado fue impresionante, con 100 millones de reembolsos cobrados inyectando 522 millones de libras en la industria hotelera. En comparación con 2019, los consumidores comieron afuera con el doble de frecuencia cuando el reembolso estuvo vigente.

Dada la importancia del sector de la hospitalidad, puede ver por qué O'Toole querría intentar que las cosas se muevan nuevamente. Y aunque su propuesta ciertamente puede ser criticada desde una perspectiva fiscalmente conservadora, la respuesta de los partidarios liberales ha sido desconcertante. Por ejemplo, el exsecretario principal de Justin Trudeau, Gerald Butts, tuiteó que O'Toole estaba "señalando la virtud de la clase media" y que el programa era vinculado para convertirse en un evento súper propagador.

La gimnasia mental aquí es interesante, primero porque el plan de O'Toole establece claramente que el programa solo se implementaría "cuando sea seguro hacerlo". El plan del Reino Unido fue criticado con razón por causar un aumento en la propagación de COVID19, pero se implementó antes de que tuviéramos ninguna vacuna. En este momento, el 78 por ciento de los canadienses elegibles están completamente vacunado, y esa cifra probablemente aumentará con la introducción de pasaportes de vacunas en casi todas las provincias.

Si hacer que personas completamente vacunadas coman en el interior de los restaurantes es tan peligroso, ¿cómo diablos es seguro (o apropiado) para nosotros tener una elección? Al oponerse a lo que es una política bastante centrista de apoyo específico para un sector afectado por la pandemia, los liberales han demostrado la locura que es esta elección anticipada. Pero cambia su lógica. Si es seguro tener una elección con reuniones bajo techo en violación de las órdenes sanitarias provinciales, también debe ser seguro incentivar a los canadienses vacunados para que regresen a los restaurantes. No puedes tener tu pastel y comértelo también, ni siquiera si ese pastel tiene un 50 por ciento de descuento de lunes a miércoles.

Publicado originalmente aquí

Michael Bloomberg viene por tu vaporizador

Aquí hay una pregunta: si supiera que se están gastando millones de dólares para privar a las personas en los países en desarrollo de las mismas tecnologías innovadoras que se utilizan en los países desarrollados, ¿se sentiría indignado?

¿Qué pasaría si esos esfuerzos fueran encabezados, financiados y dirigidos por un multimillonario exalcalde de la ciudad de Nueva York? Conozca a Michael Bloomberg, el intrépido hombre de negocios y político cuyo dinero está haciendo olas en todo el mundo... y no siempre en el buen sentido.

Recientemente, documentos han descubierto cómo las organizaciones benéficas afiliadas a Bloomberg han impedido que las tecnologías que salvan vidas sean legalizadas y reguladas en países en desarrollo como India, Filipinas, China, Brasil, Perú, Uruguay, Uganda, Nigeria, Kenia y más.

La Brigada Bloomberg ha utilizado una poderosa retórica sobre la necesidad de eliminar el tabaquismo como una cortina de humo literal para eliminar o restringir severamente todas las alternativas de nicotina no combustible, incluidos los dispositivos de vapeo, los dispositivos que no queman, las bolsas de nicotina y más, alternativas que se conocen. mucho menos dañino que fumar.

Esto está poniendo en peligro millones de vidas.

Defendamos la reducción de daños para salvar vidas y opongámonos al paternalismo que priva a los consumidores de opciones.

Vuelve al comienzo
es_ESES