Peningkatan kesejahteraan bisa dikatakan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dicapai oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Meningkatnya kesejahteraan di sebuah negara, merupakan salah satu tolak ukur yang paling umum dan mutlak untuk menentukan apakah sebuah pemerintahan berhasil dalam mengelola negara yang dipimpinnya.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga merupakan salah satu fondasi yang sangat penting bagi stabilitas politik. Tanpa adanya peningkatan kesejahteraan, terlebih lagi bila standar hidup masyarakat di sebuah negara terus menurun dari tahun ke tahun, tidak mustahil hal tersebut justru akan membawa pada pergolakan sosial, yang berujung pada instabilitas politik yang sangat berbahaya bagi keamanan dan kegiatan ekonomi.

Untuk itu, adanya kebijakan publik yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan merupakan hal yang wajib menjadi fokus dan diberlakukan oleh berbagai pemerintahan dan para pengambil kebijakan di seluruh dunia. Bila suatu pemerintahan atau pengambil kebijakan membuat produk hukum yang tidak dapat menunjang peningkatan kesejahteraan, tentu upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut akan mustahil dapat tercapai, dan bukan tidak mungkin justru akan membawa kemunduran serta peningkatan kemiskinan di negara tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, sejarah sudah membuktikan bahwa, kebebasan ekonomi merupakan fondasi yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan di sebuah negara. Pasar bebas merupakan pilar yang sangat penting untuk mengeluarkan seluruh potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat di sebuah negara, yang akan mendorong inovasi dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang akan membawa manfaat bagi penduduk di negara tersebut.

Salah satu lembaga think tank yang memiliki fokus pada aspek kebebasan ekonomi adalah lembaha think tank asal Amerika Serikat, The Heritage Foundation. Setiap tahunnya, lembaga think tank tersebut merilis laporan mereka mengenai indeks kebebasan ekonomi negara-negara di dunia, yang dikenal dengan nama Index of Economic Freedom. Indeks tersebut mengukur kebebasan ekonomi berbagai negara di dunia, dan membuat peringkat berdasarkan indikator-indikator yang mereka gunakan.
Setelah itu, negara-negara tersebut dibagi menjadi lima kategori, yakni libre, mayormente libre, moderadamente libre, mayormente no libre, dan reprimido. Negara-negara yang menduduki peringkat gratis diduduki negara-negara yang di mana memiliki kerangka hukum yang mendukung kegiatan ekonomi secara bebas, serta institusi yang transparan dan bebas dari korupsi. Sebaliknya, negara-negara yang membatasi kegiatan ekonomi masyarakatnya secara ketat, serta memiliki institusi yang tertutup dan korup, maka mereka menduduki peringkat yang rendah.

Setelah peringkat tersebut disusun, terbukti bahwa, secara rata-rata, negara-negara yang menduduki peringkat free memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Sebaliknya, negara-negara yang menduduki peringkat bawah dalam indeks tersebut, atau masuk dalam kategori reprimido, cenderung memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang rendah. Pada tahun 2019 misalnya, rata-rata negara-negara yang masuk dalam kategori free memiliki PDB per kapita sebesar USD63.588, sementara negara-negara yang menduduki peringkat terbawah rata-rata PBD per kapitanya hanya USD7.716 (The Heritage Foundation, 2020) .

Hasil dari penelitian ini tentu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh berbagai pembuat kebijakan di seluruh dunia. Kebebasan ekonomi merupakan pilar yang sangat penting sebagai dasar peningkatan kesejahteraan di sebuah negara.

The Heritage Foundation sendiri menggunakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kebebasan ekonomi di sebuah negara dalam indeks mereka. Salah satu dari indikator tersebut yang sangat penting adalah perlindungan terhadap kepemilikan pribadi (derechos de propiedad privada).

Adanya kerangka hukum dan sistem kelembagaan yang melindungi kepemilikan seseorang merupakan hal yang sangat krusial untuk menunjang kebebasan ekonomi. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kepemilikan, tentu aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar, karena setiap orang dapat merampas hak milik orang lain dengan mudah.

Perlindungan hak kepemilikan pribadi ini bukan hanya mencakup dengan aset-aset yang nyata, atau yang dikenal juga dengan activo tangible, namun juga harus mencakup hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi para inovator dan orang-orang yang kreatif agar mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka buat dengan bersusah payah dan kerja keras.

Sebagaimana dengan perlindungan hak kepemilikan pribadi terhadap aset-aset yang tangible, tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, maka kebebasan ekonomi akan sulit untuk dicapai. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, maka setiap orang dapat dengan mudah membajak dan mencuri hasil karya orang lain untuk keuntungan diri mereka sendiri, tanpa harus menaruh usaha dan bekerja keras untuk membuat dan menciptakan karya tersebut.

Hubungan antara perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dengan kesejahteraan merupakan hal yang diteliti oleh beberapa pihak. Pada tahun 2017 misalnya, sektor-sektor yang bertumpu pada hak kekayaan intelektual telah berkontribusi pada lebih dari 30% dari tenaga kerja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari Eropa, dan telah berkontribusi terhadap 40% PDB dari Amerika Serikat dan Uni negara-negara (Forbes.com, 26/4/2017).

Perlindungan yang lemah terhadap hak kekayaan intelectual juga telah membawa kerugian dan malapetaka di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Direkrut eksekutif dari organisasi pegiat hak kekayaan intelektual, Property Rights Alliance, Lorenzo Montanari, mencatat bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual yang buruk di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah merugikan banyak pelaku ekonomi lokal (Forbes.com, 26/4/2017).

Montanari mencatat hal yang terjadi di Nigeria misalnya, merupakan salah satu contoh dari hal tersebut. Nigeria merupakan salah satu negara yang memilki industri perfilman yang sangat maju, yang dikenal dengan julukan Nollywood. Industri perfilman di Nigeria juga telah melahirkan banyak aktor-aktor ternama yang memiliki base penggemar dari seluruh dunia.

Nombre, karena negara tersebut tidak memiliki perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang kuat, maka para produser dan pembuat film di Nigeria tidak bisa mendapatkan investasi yang besar untuk menunjang industri perfilman mereka, karena banyaknya pembajakan. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat merugikan bagi industri perfilman di Nigeria, dan besar kemungkinan hal tersebut akan menghambat perkembangan industri perfilman di negara tersebut.

Sebagai penutup, perlindungan hak kepemilikan pribadi, termasuk juga hak kekayaan intelektual, merupakan salah satu pilar penting kebebasan ekonomi, yang merupakan fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, bila sebuah negara ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, sebagai bagian dari perlindungan hak kepemilikan pribadi, merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan di sebuah negara.

Publicado originalmente aquí.

Por Bill Wirtz

Avez-vous déjà acheté quelque escogió à causa de l'image d'une marque ? Certainement, surtout lorsque l'emballage est très voyant et séduisant. Si nous devions nier que nous répondons à de bonnes publicités, nous pourrions tout aussi bien condamner des milliones de départements marketing à l'obscurité, car quelle valeur a le marketing dans un monde d'engourdis.

Nous répondons aux marques comme un facteur qui guide nos décisions d'achat, mais pour fidéliser la clientèle, il faut plus qu'un bon emballage. Les consommateurs modernes considerent au-delà même de la qualité d'un produit : ils s'intéressent aux méthodes de production, au traitement éthique des travailleurs et aux chaînes d'approvisionnement durables. Ce que nous avons parfois tendance à appeler cyniquement le “greenwashing” est un véritable phénomène de consommateurs exerçant une pression sur les entreprises pour qu'elles changent leurs politiques.

À quoi servirait cette pression si nous devions nous débarrasser complètement du marketing ou de la notoriété de la marque ? La raison pour laquelle je fais pression sur mon producteur d'ordinateurs portables préféré pour qu'il évite à tout prix l'esclavage est que je peux consciemment rester fidèle... non pas aux ordinateurs portables eux-mêmes, mais à cette marque en particulier. Si ce producteur de logiciels s'engage également à respecter des normes strictes en matière de protection de la vie privée, alors je suis même heureux d'être unambassadeur non rémunéré de la marque pour cette entreprise, grâce au bouche-à-oreille. 

Ciertos defensores de la santé publique ont afirman que la stratégie de marque et le marketing consistente essentiellement à tromper les consommateurs en leur faisant acheter des chooses qui sont malsaines pour eux ou en les guidant vers des achats qu'ils ne veulent pas vraiment faire. Les termes “marketing” et “lavage de cerveau” apparaissent parfois comme des synynies, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Ciertos productos son el objeto de una interdicción flagrante de la publicidad en ciertos estados miembros de la UE parce qu'ils fuente de la publicidad para los niños, o plutôt para los padres que son la fuente más tardía. Ces interdictions suggèrent de supprimer la responsabilité des parents.

Si le choix est entre l'éducation des enfants sur les conséquences de leur comportement et une interdiction flagrante de la publicité pour les produits, la plupart des gens préféreraient éduquer les enfants. Les enfants ne peuvent apprendre à devenir des consommateurs responsables plus tard que s'ils sont éduqués, au lieu de se faire réprimander. L'approche restrictive et punitive est celle que nous appliquions aux enfants et aux jeunes adultes jusqu'à la révolution culturelle de 1968, et elle n'a donné aucun résultat positif. Oui, los difusores doivent être conscients que l'affichage de publicités pour l'alcool pendant les émissions pour enfants est (au-delà du fait qu'il n'est pas économique pour la société de publicité) irresponsable. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille dissimuler l'existence de l'alcool aux enfants. Oui, l'alcool existe, et sa consommation à l'âge approprié et en quantités appropriées peut être sûre.  

Nous devons traiter les enfants comme des enfants, mais nous ne devons pas oublier qu'ils sont en train de grandir et qu'ils sont ables de comprendre les nuances en grandissant. Une protección excesiva est non seulement improductive, mais elle est aussi condescendante pour les consommateurs adultes. Sous le couvert de la croyance mal informée que tout marketing est malveillant et sous l'affirmation précise mais hors contexte que toutes les publicités PEUVENT être vues par les enfants, Certains plaident pour une interdiction complète. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Los nombres de las plataformas de video y los servicios de transmisión ofrecen opciones de control parental, que permite regular las opciones de los niños. Les principaux navegaurs internet font de même.

Las restricciones de comercialización ne sont pas seulement un coup porté à l'information des consommateurs du point de vue de la disponibilité des produits, c'est aussi un message clair aux parents qui leur dit “nous ne vous faisons pas confiance pour faire les bons choix pour vos propres enfants”. Les publicités sont essentielles à la liberté des marques. Les marques sont importantes pour les consommateurs, non seulement parce qu'elles établissent la fidélite des consommateurs, mais aussi parce qu'elles aident à distinguer les produits sur le marché. En las situaciones en que las empresas donnent des informations inexactes sur leurs produits, les concurrentes devraient pouvoir commercialiser des produits plus sûrs et plus sains. C'est l'essence même du choix du consommateur.

La investigación muestra que los bloqueos estimularon el crecimiento en el mercado negro del alcohol.

¿Qué sucede cuando se prohíbe algo que la gente realmente quiere? ¿Dejan de quererlo? ¿O encuentran otras formas de acceder a él? Nuestra experiencia con la prohibición del alcohol durante el encierro responde a esta pregunta y debe hacer que los legisladores se detengan al considerar sus planes futuros.

Según la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit), las prohibiciones de licor han estimulado el crecimiento del mercado negro de alcohol. La investigación del Instituto de Estudios de Seguridad respalda esta conclusión, al igual que las declaraciones del Servicio de Impuestos de Sudáfrica.

Y es lógico: las personas no son robots y no dejan de desear y anhelar ciertos productos de repente solo porque algunos políticos dijeron que debe ser así. Los lectores de este artículo probablemente sepan muy bien por experiencia personal que, sobre el terreno, el alcohol no dejó de fluir. Sin embargo, para la industria formal y legal del alcohol, las prohibiciones de alcohol de Sudáfrica han sido desastrosas.

La justificación de las prohibiciones fue bastante intuitiva: esperando un aumento en la llegada de pacientes con covid-19 a los hospitales sudafricanos, el gobierno quería reducir la cantidad de pacientes que padecían una afección relacionada con el alcohol ocupando un espacio superior. El sector de la salud necesitaba tiempo, según el razonamiento, para ampliar su capacidad.

La primera prohibición de alcohol se impuso entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2020, la segunda del 12 de julio al 17 de agosto y la más reciente fue del 28 de diciembre de 2020 al 1 de febrero de 2021, cuando se levantó en su mayoría.

El lunes 24 de agosto de 2020, el ministro de salud Zweli Mkhize anunció que “no han comenzado a desmantelar algunos de los hospitales de campaña [porque] ya no se necesitan camas adicionales”. Esto fue solo unos días después de que el bloqueo fuera degradado del nivel 3 al nivel 2. La ministra de gobierno cooperativo, Nkosazana Dlamini-Zuma, advirtió a los sudafricanos contra la posibilidad muy real de una segunda ola en el futuro cercano a medida que se eliminaran las restricciones a sus libertades.

En diciembre, cuando anunciaba la renovación de la prohibición del alcohol, el presidente Cyril Ramaphosa señaló cómo los hospitales estaban abrumados con casos de traumatismos relacionados con el alcohol.

El gobierno amplió la capacidad hospitalaria y luego la desmanteló, sabiendo bien que una segunda ola probablemente estaba en el horizonte. Entonces, se trata de un gobierno rencoroso y arbitrario para castigar a un sector masivo de la economía, sin mencionar al público sudafricano, por la planificación miope del propio gobierno.

Si bien la prohibición del alcohol por confinamiento podría haberse levantado en el momento de escribir este artículo, Dlamini-Zuma ha dejado en claro que prohibir el alcohol nuevamente no estaba descartado. Por lo tanto, la industria del alcohol ahora está atrapada en una posición de incertidumbre imposible.

La ministra Dlamini-Zuma dice que la intención de la prohibición no es causar daño a la industria, pero esa garantía es un frío consuelo a la luz de los hechos.

Para 2019, la industria del alcohol había respaldado los medios de vida de un millón de sudafricanos y contribuyó con más de 3% del PIB, sin mencionar los más de R15 mil millones en ingresos fiscales que generó para el gobierno. De hecho, el dinero que perdió la industria del alcohol debido a la prohibición del alcohol durante el confinamiento habría contribuido en gran medida a financiar la campaña de vacunas de Sudáfrica.

Tracit descubrió que hubo un aumento de 900% en las ventas de piña después de que entró en vigor la prohibición del alcohol. La razón obvia de esto es que muchas personas comenzaron a elaborar cerveza casera de piña y, presumiblemente, a venderla en el mercado negro.

Incluso los supermercados, aprovechando la oportunidad, “empezaron a vender la fruta envasada con azúcar y levadura”. Durante la prohibición, la policía también informó sobre el contrabando de alcohol de los estados vecinos, y se esperaba que las pérdidas para la industria legal en el comercio ilícito, según Tracit, aumentaran a alrededor de R13 mil millones por año.

Si bien el comercio ilícito es completamente comprensible, dadas las decisiones políticas mal consideradas tomadas por el gobierno, los consumidores deben, sin embargo, tener cuidado con los riesgos para la salud de comprar bebidas alcohólicas caseras. Mientras que la industria legal del alcohol está sujeta a estrictos estándares de calidad, alguien que vende cerveza que acaba de hacer en su garaje no lo está. Docenas de muertes reportadas ya han resultado de un consumo tan peligroso.

Algunos que no participan en el consumo de alcohol (yo mismo estoy entre ellos), han admitido el daño que esta prohibición ha causado económicamente, pero no simpatizan con la industria del alcohol, a quien atribuyen la explotación de la población pobre de Sudáfrica.

Esta perspectiva, desafortunadamente, pasa por alto que la "industria del alcohol" no está directamente relacionada con el alcohol. Las empresas de embotellado de vidrio, los minoristas, las empresas de transporte, los restaurantes y una multitud de otras empresas forman parte de esta industria y muchas, de manera indirecta, dependen de ella. ¿Deben sufrir también los trabajadores, y sus familias, de las empresas embotelladoras y de los restaurantes, simplemente por delatar a los elaboradores de bebidas?

La libertad de elección del consumidor está garantizada por la Constitución, y significa que otras personas, incluidos los pobres, pueden decidir hacer cosas con las que las clases parlanchinas no están de acuerdo. Esto incluye el consumo de alcohol. El mercado se trata de que los proveedores satisfagan la demanda y creen valor para sus consumidores, y esto es exactamente lo que están haciendo los que están en el comercio del alcohol. No sólo es económicamente devastador para el gobierno, apoyado por una pequeña élite de intelectuales que desaprueban el consumo de alcohol, interferir en esta libertad, sino que también es profundamente condescendiente e inmoral.

Tracit recomienda acertadamente que las prohibiciones y las prohibiciones no deben considerarse un medio legítimo de responder al Covid-19, ya que dicha respuesta carece de beneficios perceptibles y las consecuencias son nefastas para la industria del alcohol, la economía, el gobierno y toda Sudáfrica. sociedad. Es mucho más seguro para los sudafricanos, cuya demanda de alcohol no va a ninguna parte, poder acceder a él en el mercado legal, donde está sujeto a estándares de calidad y donde el punto de venta está sujeto a normas higiénicas y de distanciamiento social.

Ninguna economía puede funcionar eficientemente en presencia del tipo de incertidumbre política que reina actualmente en Sudáfrica. El gobierno debe asegurarle a la industria del alcohol que no se considerarán más prohibiciones. De lo contrario, deberíamos esperar una mayor desinversión por parte de la industria y un mayor crecimiento del comercio ilícito, incluso ahora que se ha suspendido la prohibición.

Si bien se pueden mantener ciertas medidas de sentido común para combatir el Covid-19, ya es hora de que Sudáfrica regrese a un sano respeto por la libertad de elección.

Martin van Staden es miembro de política sudafricana del Centro de elección del consumidor. 

Publicado originalmente aquí.

Uber ha sido testigo de la decisión del tribunal supremo del Reino Unido de que sus conductores son trabajadores en un caso "histórico".

La Corte Suprema falló a favor de 35 conductores de Uber en un caso presentado por primera vez en 2016. Los conductores, a quienes la aplicación de transporte compartido con sede en EE. UU. consideró trabajadores por cuenta propia, argumentaron que, en cambio, deberían ser clasificados como trabajadores.

Según la ley del Reino Unido, una persona clasificada como trabajador tiene algunos derechos que tradicionalmente disfrutan los empleados, incluido el pago de vacaciones y el salario mínimo.

El fallo es uno de los casos de empleo más significativos que ha visto el Reino Unido. Es un duro golpe para Uber en lo que es uno de sus mayores mercados de consumo, y aún no se sabe qué impacto tendrá en la economía de conciertos más amplia del Reino Unido en el futuro. 

Varias otras aplicaciones de taxi, incluidas Bolt, Kapten y Ola, también funcionan actualmente con un modelo similar al de Uber en todo el Reino Unido, y la economía de conciertos más amplia ha crecido significativamente durante la última década en los sectores minorista y de consumo. 

El trabajo por cuenta propia representa más de un tercio (35%) del crecimiento del empleo desde 2008, según Resolution Foundation. 

Un demandante principal en el caso, James Farrar, dijo que espera que el fallo "reordene fundamentalmente" la forma en que operan las empresas en la economía de los conciertos. 

Aquí le traemos reacciones al fallo y comentarios sobre su importancia de parte de expertos políticos, legales, comerciales y de recursos humanos: 

Susannah Streeter, analista senior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown, señaló que el precio de las acciones de Uber cayó 1% en la apertura de las operaciones en Wall Street “mientras los inversores asimilaban las implicaciones del fallo del Reino Unido”.

Dijo que es probable que haya un "replanteamiento significativo" de las políticas laborales de Uber, y que incluso podría acelerar los planes de Uber de traer autos sin conductor "para eliminar el dolor de cabeza y el costo del trabajo humano".

El analista señaló a la empresa de entregas Hermes, que perdió un fallo similar en el Reino Unido en 2018 y terminó llegando a un acuerdo con los sindicatos en los que se les ofreció a los mensajeros un estatus de "empleados por cuenta propia plus". 

Streeter dijo que la decisión de la Corte Suprema es el último golpe que "destruye el modelo de economía informal sobre el cual las empresas de transporte y entrega han desarrollado negocios lucrativos y en expansión".

“Uber enfrenta desafíos en otras partes del mundo en relación con el estatus de trabajadores por cuenta propia de los conductores, por lo que es probable que haya un replanteamiento significativo de sus políticas laborales”, dijo. “La decisión de la Corte Suprema del Reino Unido lleva a Uber a un callejón sin salida en su lucha legal y ahora el servicio de transporte compartido tendrá que incurrir en costos adicionales significativos en el Reino Unido, para pagar a los conductores el salario mínimo y las horas extra y, posiblemente, también una compensación”.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, acogió con satisfacción el fallo y dijo que “quiere que Londres sea el mejor lugar para hacer negocios y también el mejor lugar para trabajar”.

Dijo: “Los trabajadores de la economía informal merecen los mismos derechos que los demás trabajadores.

“Insto a las empresas de la capital, incluidas las empresas privadas de alquiler, a que paguen a sus trabajadores el salario digno de Londres y les brinden la seguridad que se merecen.

“Tratar bien a los trabajadores conduce a una mayor productividad.

"Londres es una potencia tecnológica para el mundo, pero los empleadores deben cumplir con las reglas".

Alexandra Mizzi, directora legal del bufete de abogados Howard Kennedy, dijo que el resultado "subraya la lección clave para las empresas de la economía de conciertos: llamar a alguien que trabaja por cuenta propia no enmascara la realidad legal".

Mizzi dijo: "Este resultado significará que los aproximadamente 45,000 conductores de Uber en el Reino Unido se beneficiarán de una serie de protecciones legales, que incluyen pago por enfermedad, pago de vacaciones y protección de denunciantes en el futuro".

El abogado señaló que Uber también enfrentará "una gran responsabilidad por el salario mínimo nacional impago, impuesta por HMRC, ya que el Tribunal también descubrió que los conductores estaban trabajando cuando iniciaron sesión en la aplicación". 

Andy Davies, vicepresidente sénior de la empresa global de recursos humanos,FCM , dijo que el fallo muestra que “la marea está cambiando” en los empleadores de la economía de conciertos.

Dijo: “La marea está cambiando en contra de aquellos empleadores que utilizan sin escrúpulos a los trabajadores temporales como fuente de mano de obra barata y deberían servir como un claro recordatorio para otras empresas de que, a menos que el personal encaje perfectamente en el grupo de 'empleados', entonces deben considerar cuidadosamente su situación laboral, o se consideran gravemente fuera de su bolsillo en el futuro”.

El fallo de que los conductores son trabajadores podría incluso hacer que los trabajadores de toda la economía informal tengan derecho a contribuciones de pensión, dijo Kate Smith, experta en Aegon.

Smith, quien es el jefe de pensiones de la firma de servicios financieros, dijo que el fallo “podría tener un efecto dominó para todos los trabajadores temporales, otorgándoles no solo el derecho al pago de vacaciones, sino también otros beneficios potenciales en el lugar de trabajo, como las contribuciones de pensión del empleador”. 

Dijo: “Esta reclasificación es un paso más para abrir las puertas a la autoafiliación de todos los trabajadores gig, brindándoles la oportunidad de ahorrar para su retiro, con el importante impulso del derecho al aporte patronal 3%”.  

Rosie Hooper, planificadora financiera colegiada en el administrador de patrimonio Quilter, agregó: “Debe haber un esfuerzo concertado para continuar impulsando el compromiso con las pensiones y garantizar que aquellos que se inscriben por primera vez sepan a qué están contribuyendo y hacia dónde se dirige”.

Los grupos de derechos del consumidor advirtieron que la decisión puede hacer subir los precios y disuadir a las empresas de transporte privado de invertir en el Reino Unido.

Yaël Ossowski, subdirector del grupo global de defensa del consumidor Consumer Choice Center, dijo que "el fallo envía la señal de que las empresas de viajes compartidos no son bienvenidas en el Reino Unido" y que esto "no es lo que quieren los consumidores".

Ella dijo: “El modelo flexible que hasta ahora ha impulsado el crecimiento de compañías como Uber, Lyft y otras ha sido beneficioso tanto para los conductores que quieren independencia como para los consumidores que quieren conveniencia y precios competitivos”.

Uber dijo que “respeta la decisión de la corte”

Jamie Heywood, Gerente General Regional de Uber para Europa del Norte y del Este, dijo: “Respetamos la decisión del Tribunal que se centró en un pequeño número de conductores que usaron la aplicación Uber en 2016.

“Desde entonces, hemos realizado algunos cambios significativos en nuestro negocio, guiados por conductores en cada paso del camino. Estos incluyen dar aún más control sobre cómo ganan y brindar nuevas protecciones como un seguro gratuito en caso de enfermedad o lesión.

“Estamos comprometidos a hacer más y ahora consultaremos con todos los conductores activos en todo el Reino Unido para comprender los cambios que quieren ver”.

Uber señaló que ser un trabajador “es una clasificación legal que es específica del Reino Unido” y que el fallo no encontró que los demandantes fueran empleados” y que el juicio “no se relaciona con los mensajeros que ganan en Uber Eats”.

Publicado originalmente aquí.

La ingeniería genética sigue sin estar permitida en la UE, pero sí la mutagénesis aleatoria.

A pesar de revolucionar la agricultura, la ingeniería genética no está permitida en la Unión Europea. He presentado el problema con esta legislación de la UE en otras publicaciones de blog en este sitio web. En este artículo, quiero explicar la flagrante inconsistencia de permitir la mutagénesis aleatoria cuando la ingeniería genética sigue siendo ilegal.

Las tecnologías convencionales de fitomejoramiento incluyen la mutagénesis aleatoria. En el siglo XX, los fitomejoradores aumentaron significativamente el número de mutaciones que ocurren naturalmente induciéndolas a través de químicos y radiación, logrando cambios en el genoma que no están dirigidos o cuyo resultado no es seguro.

Robert Hollingworth, profesor emérito del Departamento de Entomología y el Instituto de Toxicología Integrativa de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) ha descrito el proceso de la siguiente manera:

“Más cultivos de los que te imaginas, hoy en día en el supermercado, en realidad fueron producidos por mutagénesis. Eso es tratar las semillas con productos químicos que causan mutaciones o bombardearlas con radiación. Ruby Red Grapefruit es un ejemplo y algunas de las cepas de cebada que se utilizan, incluso para producir cerveza orgánica, se produjeron de esta manera. Es bastante común.

Con la mutagénesis, a menudo, la mayoría de las cosas que sucedían eran malas y, por lo tanto, se desechaban, pero de vez en cuando resultaba algo positivo, como no tener semillas o ser más pequeñas y, por lo tanto, más fáciles de cosechar y finalmente se liberaban en el mercado, y sin que nadie haga una pregunta”.

En esencia, los OGM, y de manera aún más directa, la edición de genes, son métodos precisos, mientras que la mutagénesis existente es imprecisa. Una aplicación coherente de la política de seguridad alimentaria precautoria priorizaría la ingeniería genética sobre la mutagénesis aleatoria.

Una lista de miles de variedades mutantes creadas a través de la radiación. está disponible en el sitio web de la Agencia Internacional de Energía Atómica, poniendo la información a disposición del público. Sin embargo, a pesar de estar disponible públicamente, ciertamente no es de conocimiento público, comparable a la forma en que muchos consumidores creen que la producción de alimentos orgánicos no involucra pesticidas. Si los productos alimenticios tuvieran que etiquetarse con un “producto creado por radiación”, ¿podríamos esperar una conversación razonada sobre los pros y los contras de este método, o más bien un rechazo total de estos productos desde el principio? La respuesta es intuitiva. Este no es un intento de desacreditar la mutagénesis aleatoria como una tecnología de fitomejoramiento, ni hacer una afirmación más amplia sobre el etiquetado obligatorio, sin embargo, abre esta pregunta: tener una certeza considerablemente mayor sobre los efectos producidos por la ingeniería genética que por los efectos creados por el azar. mutagénesis, ¿por qué las etiquetas OGM obligatorias son una opción política más atractiva?

Además, las incoherencias del discurso público se han abierto camino en la legislación a nivel de la Unión Europea. La directiva sobre el uso de OGM (tratada en el próximo capítulo) excluye la mutagénesis aleatoria, como ha confirmado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: “Sin embargo, el Tribunal afirma que de la Directiva OMG se desprende que no se aplica a los organismos obtenidos mediante determinadas técnicas de mutagénesis, a saber, aquellos que se han utilizado convencionalmente en una serie de aplicaciones y tienen un largo historial de seguridad. ”

Esto es inconsistente con la comprensión científica de estos procedimientos. De hecho, la transgénesis inducida por humanos tiene un largo historial de seguridad, mientras que los resultados de la mutagénesis aleatoria son, como se explicó anteriormente, volátiles.

La Unión Europea debe revisar su enfoque del principio de precaución. Lo que vemos actualmente es que las soluciones innovadoras son reprendidas, mientras que las antiguas y más problemáticas son postergadas, porque confirman los sesgos de algunos en la UE. 

Publicado originalmente aquí.

Замість того, щоб довести до пуття наболілі економічні та судову реформи, маємо новий податок.

17-го лютого в середу Верховна Рада прийняла за основу законопроект про так званий податок на Гугл, який зобов'яже “big tech” (інтернет-гігантів) сплачувати податок на додану вартість до українського бюджету. Необхідність законодавчого акту, як пояснюють парламентарі-ініціатори, полягає в тому, що несплата компаніями-нерезидентами ПДВ призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників.

Дякуючи пандемії та локдаунам, що стали її наслідком, світ більшою мірою перейшов онлайн. Останній рік став переломним моментом для цифрової економіки. Вона рятувала нас від самотності під час квітневого і лютневого локдаунів, допомогала просувати власні бізнес-ідеї через рекламу в соцмережах та заохочувала створення нових додатків девелоперами. Мова йде про реальних споживачів. І саме їм – нам з вами – доведеться платити цей ПДВ. 

Перелік послуг, які охоплює нове регулювання, є досить широким. Зокрема, до таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

a) постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;
б) постачаня аonculo зальних творів, в вео на заеовленentaror
в) надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;г) надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;
ґ) постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;
д) надання рекламних послуг в мережі «Інтернет», мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Податок на додану вартiex, як в ідом, є неп intermal Таким чином, будь-які послуги, які ми зараз отримуємо через інтернет (Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress) кодорожчають вітчають в0. Аналогне подорожчаннanqu в ідбood тсс у сері e-commerce, азокреockor Поширення ПДВ на інтернет-гігантів матиме прямий негативний вплив на малий бізнес в Україні, якому можливості інтернету дозволили комунікувати свою пропозицію більш ефективно.

Сама ставка податку на ПДВ на електронні послуги – та й загалом – є досить високою. В одній з найбільш економічно вільних країн світу Сінгапурі вона становить 7 відсотків, в Америці – до 10, у Канаді – 6. Очевидно, що розширити спектр регулювання вже встановленої ставки ПДВ на електронні послуги для регулювання конкуренції є набагато легше, аніж зменшити ставку повністю. Конкуренція на всіх ринках процвітає там, де держава мінімально втручається. 

Але наш парлаянometre чччсс вир шили, що нае треба йти дорог р р ц. Ц. Ц.

“З 01 січня 2017 року в Російській Федерації був введений податок, який зобов'язав нерезидентів сплачувати податок на додану вартість з продажу на території РФ електронних послуг: цифрового контенту, послуг зберігання та обробки інформації, реєстрації доменів і хостингу та ін., при цьому вони повинні стати на податковий облік. Серед технологічних гігантів у контролюючому органі зареєструвались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International BV, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com та. Загалом з моменту впровадження податку на податковий облік стало 1580 компаній. За офіціними даними до бюджету такими компаніями (B2C) було сплачено у 2017 році – 9,4 млдр. руб., у 2018 – 12 млдр. руб., у І кварталі 2019 – 12 млдр. rub. (70% суми припадає на найбільші IT компанії). Аналогічні податкові правила введені в Республіці Білорусь у 2018 році. “

Рухаємось на захід до кращого та вільного майбутнього, так? А загало esfuerzo, цифри про т т, ск лto– Як ми всі добре знаємо, всі надходження до бюджету проходять мільйон корупційних схема перше, ніж якась мінімальна частина з них впаде на нас у вигляді послуг, соціальних гарантій і тд. Саме така доля чекає і на новий ПДВ. Нам треба зосередитись на тому, щоб лишити більше грошей на руках в звичайних громадян і дати їм можливість витрачати так, як вони вважають за потрібне.

Певно, одним з найбільш проблемних аспектів даного законопроекту є бюрократія. Коман igu-нерези !! Відповідно до законопроекту, при проведенні податкової перевірки спрощеної податкової декларації поданої особою нерезидентом, може витребувати в особи нерезидента та третіх осіб інформацію та документи, які підтверджують факт постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, вартість поставлених послуг та терміни їх оплати. 

Загалоijo, головне, що наяl вс варто зрозмти сес° Для малих девелоперів та бізнесу це підсилить тягар ведення діяльності в Україні. Що з цими грошима буде робити держава – невідомо. Але замість того, щоб довести до пуття наболілі економічні та судову реформи, маємо новий по. Податок на сервіси, які коесь дозволють заробити, аомсс – відпочити вIlo н нивнн н.

Publicado originalmente aquí.

El consumidor no debe estar protegido de sí mismo. En cambio, debe tener la posibilidad de elegir libremente en las ofertas.

¿Cuándo fue la última vez que usó una radio FM? Si tienes entre 15 y 50 años, lo más probable es que haya pasado un tiempo. Puedo ver que eres uno de esos streamers en Netflix, Amazon Prime, Hulu, y si te interesan los deportes, tal vez DAZN o Skyticket.

El mundo ha cambiado. El ocasional y emocionante programa de radio interrumpido cada cinco minutos por una mezcla de música aburrida y anuncios repetitivos de supermercado ha sido reemplazado por horas de conversaciones en podcasts, siempre dirigidos a un nicho específico. Ya no escribes cartas a tus amigos; no, incluso los correos electrónicos parecen muy formales hoy en día. Les escribes en uno de los mensajeros.

Naturalmente, algunas empresas han podido vencer a la competencia ofreciendo un buen servicio. Por ejemplo, cuando se trata de música en streaming, pensamos en Spotify (una empresa europea, por cierto), cuando se trata de videos, pensamos en YouTube, y cuando se trata de programas de televisión, pensamos en Netflix.

Especialmente cuando se trata de internet móvil, los proveedores de telecomunicaciones están aprovechando esta información y adaptando sus ofertas: además del volumen mensual de internet, se ofrecen paquetes. Ciertas aplicaciones y servicios se pueden usar sin límites de datos. Por ejemplo, un amante de la música puede elegir un paquete en el que puede escuchar Spotify, Apple Music u otros servicios definidos por contrato sin límite. Al mismo tiempo, un adicto a la serie puede optar por un paquete diferente.

Esto es atractivo para el consumidor; después de todo, Internet no crece en los árboles, especialmente en países en desarrollo digital como Alemania.

Pero en su mayor parte, eso probablemente ya haya terminado. El 15 de septiembre de 2020, el Corte de justicia europea dictaminó que las tarifas en las que ciertas aplicaciones están excluidas de la aceleración de la velocidad violan la ley de la UE. Específicamente, el caso se refiere a la sucursal húngara de la empresa de telecomunicaciones Telenor y la Autoridad de Telecomunicaciones y Medios de Hungría, que emitió dos avisos declarando que sus ofertas violaban el Art.3(3) del Reglamento 2015/2120.

El tribunal que conoció del caso remitió una pregunta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la interpretación del artículo 3 (1-3) del Reglamento. Los estándares se refieren a los servicios de Internet y su uso y la llamada "apertura de Internet", a veces también llamada "neutralidad de la red". Las normas legales están destinadas a garantizar los derechos de los usuarios finales. el fallo estados: 

“Además, dicho concepto comprende tanto a las personas físicas o jurídicas que utilicen o soliciten servicios de acceso a Internet para acceder a contenidos, aplicaciones y servicios, como a quienes proporcionen contenidos, aplicaciones y servicios empleando el acceso a Internet”.

Según el TJUE, acuerdos como los de la empresa son adecuados para restringir los derechos de los usuarios finales. Por un lado, se argumenta que en consecuencia podría incrementarse el uso de aplicaciones con trato preferencial. Por otro lado, los otros servicios, que pueden seguir limitados, están en desventaja y su uso podría disminuir. Se argumenta que tales acuerdos podrían llevar acumulativamente a una restricción significativa de los derechos de los usuarios finales.

Además, la desigualdad de trato no se basa en requisitos objetivamente diferentes para determinados servicios, sino en consideraciones puramente comerciales.

Por lo tanto, los acuerdos de Telenorl violan la ley europea. El razonamiento del TJCE ni siquiera debería cuestionarse aquí. Si uno mira los estándares, la línea del TJUE es bastante compatible con ellos o muy defendible. Lo que es digno de crítica son las normas en sí mismas, así como las consideraciones filosóficas y económicas detrás de ellas. En primer lugar, no es una idea maliciosa proporcionar a todos en el mercado las mismas condiciones. Los defensores de la “neutralidad de la red” también tienen buenas intenciones cuando quieren evitar la discriminación y las acciones similares a las de los cárteles en el mercado.

Lamentablemente, a pocos les interesa el hecho de que se trata de una usurpación de la autonomía privada de las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de servicios y los consumidores. El objetivo de una "internet abierta" para todos parece más importante que los consumidores y las empresas que intentan hacer negocios entre sí.

Sin embargo, las ofertas y el trato desigual tienen sentido; permiten el uso despreocupado de servicios específicos que, de otro modo, se convertirían en grandes consumidores de volumen cada mes. El consumidor no tiene que preocuparse por esto con dicho contrato; puede usar su servicio preferido sin restricciones (al menos si vive en una región con buena cobertura de red).

Si uno prohíbe tales soluciones voluntarias, primero sabe a qué no conducirá la prohibición: a un volumen ilimitado para todos. Ciertamente es posible que las empresas de telecomunicaciones compitan con el volumen total. Pero 5 GB o no harán ninguna diferencia si el trabajo solo se necesita para un servicio en particular, pero sin restricciones. El consumidor no debe estar protegido de sí mismo. En cambio, debe tener la posibilidad de elegir libremente en las ofertas.

Publicado originalmente aquí.

Si tenemos suerte, el ejemplo de Bezos inspirará a millones de empresarios más en el siglo XXI.

Después de más de un cuarto de siglo al frente de una de las empresas más valiosas del mundo, Jeff Bezos Anunciado este mes que pronto dejará el cargo de director ejecutivo de Amazon.

La marca que Bezos y su empresa han dejado en los consumidores, las pequeñas empresas y todo el mercado global no se puede subestimar: ayudó a crear una revolución en la forma en que la gente común accede a los bienes y los distribuye.

Las innovaciones iniciadas por Amazon ahora empoderan a miles de millones de personas que compran y venden productos en línea, alojan y usan sitios web, consumen noticias, libros y películas y esperan una entrega rápida y responsable como estándar para hacer negocios.

“Si lo haces bien, unos años después de un invento sorprendente, lo nuevo se ha vuelto normal”, escribió Bezos en su carta de despedida. “La gente bosteza. Y ese bostezo es el mayor cumplido que puede recibir un inventor”.

De hecho, tanta innovación ha salido de la sede central y los centros de distribución de Amazon en las últimas dos décadas que se han vuelto omnipresentes en nuestras vidas, especialmente en el último año de bloqueos por coronavirus.

Nada de esto se habría logrado sin riesgos significativos.

Mientras deja su puesto desde lo alto de una de las dos únicas empresas de billones de dólares que han existido, vale la pena recordar que Bezos es una verdadera historia de éxito estadounidense.

Como dijo en el Congreso testimonio el año pasado, Bezos fue criado por una madre soltera adolescente y más tarde por su padrastro refugiado cubano en Nuevo México. Durante los veranos, trabajaba en la granja de sus abuelos y luego hacía pequeños ajustes en el garaje de sus padres para crear varios inventos.

Esa curiosidad lo llevó a la idea de una librería en línea con títulos ilimitados, un argumento que a menudo lo llevó a burlarse de las salas de juntas y las universidades.

Ahora, todos estos años después, con mucho de costosos errores a sus espaldas, Bezos oscila entre el más rico y el segundo más rico del mundo.

Dicho esto, hay personas de todas las tendencias políticas que tienen un hueso para escoger.

Su condición de multimillonario y la operación de los centros de distribución global a menudo lo colocan en la mira de gobiernos hambrientos de impuestos, políticos de izquierda y activistas laborales. Al mismo tiempo, su propiedad de la El Correo de Washington periódico y varias inclinaciones políticas lo convierten en un conveniente saco de boxeo para los conservadores.

En general, hay preguntas legítimas sobre cómo Amazon trata a sus trabajadores, como la empresa socios con la aplicación de la ley, y su búsqueda del bienestar corporativo.

Algunos dirían que hay mejores formas en que Bezos podría distribuir su importante riqueza en actividades filantrópicas, participar en conversaciones públicas o poner su peso político detrás de temas importantes del día. Pero sería un error pasar por alto el valor general que Amazon ya nos ha proporcionado.

Hoy, tenemos una revolución de consumidores en la que todos estamos facultados para comprar y vender productos en el mercado de Amazon, recibirlos sin problemas y hacer que todo funcione en hardware de computación en la nube desarrollado por ingenieros de Amazon. tenemos el crecimiento explosivo de Amazon Prime y sus productos de video, y un estudio de Hollywood que avergüenza a los titulares.

Con una carrera tan distinguida en la entrega de valor a los consumidores, Jeff Bezos merece nuestro agradecimiento y elogio. Si tenemos suerte, su ejemplo inspirará a millones de empresarios más en el siglo XXI.

Publicado originalmente aquí.

Експерт поús повільну і невдалу реакц ю н н нд н.

Відомий філантроп Майкл Блумберг і фінансовані ним організації шкодять громадському в'іму. Адже відволікають Всесвітню організацію охорони здоров'я від боротьби з епідеміями, перетворюючи її на «поліцейського» проти дитячих каш, солодких газованих напоїв і тютюнових виробів. 

para ti пише en Washington Examiner заступник директора Consumer Choice Center (глобальної групи захисту прав споживачів) Єль Островський.

“Майкл Блумберг починав із заборон великих пляшок солодких газованих напоїв в Нью-Йорку. Але тепер «мер великий ковток» (як його називали за часів, коли він очолював Нью-Йорк) має глобіЖѼє глобіЖѼ. Від Японії і Філіппін до Індії і Перу – гроші Блумберга призвели до різкого підвищення податків на споживчі товари – зокрема, на газовані напої та сигарети, до заборон проти вейпінгу і обмежень на рекламу каш для дітей”, – пише Єль Островський. 

Але найгірший результат діяльності Блумберга полягає в тому, що йому вдалося суттєво змістити акценти в роботі Всесвітньої організації охорони здоров'я – що найгірше проявилося у неефективному реагуванні ВООЗ на пандемію коронавірусу.

“ВООЗ збилася з дороги. Замість організовувати роботу із покращення обладнання для лікарень, підготовки лікарів і всієї системи охорони здоров'я до можливих нових епідемій, «глибокі кишені» Блумберга перетворили ВООЗ на глобального поліцейського для країн, що розвиваються”, – впевнений Єль Островський. 

Саме цим пояснює експерт вкрай повільну і невдалу реакцію ВООЗ на останні пандемії – від Еболи в Західній Африці до коронавірусу в Китаї і по всьому світові.

Але незважаючи на такі сумні і сумнівні результати, фонд Блумберга продовжує накачувати фінансами інституції з охорони здоров'я в таких країнах як Філіппіни та Індія – в обмін на жорсткі заборони і обмеження для частини споживчих товарів – констатує Єль Островський.

Така активна політика втручання Блумберга вже призвела до доволі жорсткої реакції зокрема з боку прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, який ще з 2014 р. почав обмежувати вплив фондів Блумберга на місцевих чиновників.

Цього року аналогічний скандал із фондами Блумберга стався на Філіппінах. Там національний парламент вже зацікавився виділенням коштів фонду Блумберга місцевому державному органу – Управлінню безпеки харчових і фармацевтичних товарів, яке зараз розглядає питання регулювання товарів для вейпінгу.

Урд фл idamente

Як повідомляв Уніан, хожий ативний фнанансовий вплив оааацацац блм punto д. І. І. 

Наприклад, міністр охорони здоров'я Вірменії Арсен Торосян також визнавав, що вірменські урядові структури підписали «грантові угоди» з трьома організаціями, які теж фінансує Блумберг. 

Схожа ситуація й у В'єтнамі, de Bloomberg Philanthropies внесли щонайменше 3,2 millones. доларів у “спроможність контролю над тютюном” de 2007 a 2014 р. За заecheв bloomberg Philanthropies, вони “т сно спвпрацювали з з уояibilidad

В результаті цієї співпраці у В'єтнамі, де 45% чоловіків продовжують палити, місцевий МОЗ оголосив про план повністю заборонити купівлю, продаж, виготовлення та ввезення електронних сигарет. Хоча в де resistких країнах європи електронater сигарети вже важаютьс interese

В Україні теж діє низка організацій, спонсорованих фондами Блумберга. Серед них – ГО «Життя», що активно співпрацює з народними депутатами та деякими працівниками системи Міністерства охорони здоров'я у формуванні політики й законопроектній роботі.

Publicado originalmente aquí.

En un nuevo libro blanco presentado a la Comisión Europea, la plataforma de viajes compartidos Uber defendió su modelo de negocio ante la nueva legislación sobre el trabajo en plataformas.

“Este estándar (para el trabajo en plataforma) debe reconocer el valor del trabajo independiente y basarse en los principios que los conductores y mensajeros dicen que son los más importantes para ellos”, dijo el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, en una publicación de blog.

En muchos estados miembros de la UE, plataformas como Uber, Bolt y Heetch han sido criticadas por la forma en que estructuran la relación entre la plataforma y los conductores. A diferencia de una empresa de taxis estándar, Uber no emplea conductores y, por lo tanto, no es responsable de los diversos beneficios que conlleva el empleo tradicional.

Este estado independiente brinda a los conductores independencia y flexibilidad, lo que significa que pueden registrar su entrada y salida sin horas de trabajo predefinidas. La estructura permite a las personas utilizar estas aplicaciones como ingresos complementarios junto a otras oportunidades de empleo y ha creado una experiencia de viaje compartido que es más diversa, rompiendo el sistema de licencias que ha gravado el transporte individual en Europa durante décadas. 

Especialmente ahora, necesitamos leyes inteligentes y que funcionen que empoderen a aquellos que usan la economía informal, no que los penalicen. Esto es especialmente cierto para los europeos de bajos ingresos, que probablemente utilicen estos servicios para complementar sus ingresos o ahorrar dinero. Con demasiada frecuencia, los reguladores y los políticos se han plegado a las demandas de las industrias heredadas que alguna vez tuvieron el monopolio de los servicios de hospitalidad, como hoteles, agencias de alquiler de automóviles y empresas de taxis.

Según Euractiv, “La Comisión dijo que primero buscará comentarios sobre si se necesita una ley para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores temporales, seguido de una segunda consulta sobre el contenido de la ley.

“Como parte de la consulta de los interlocutores sociales, la Comisión Europea está considerando cuestiones como las condiciones de trabajo precarias, la transparencia y previsibilidad de los arreglos contractuales, los desafíos de salud y seguridad y el acceso adecuado a la protección social”, dijo una portavoz.

La legislación de la UE en la materia aún es una larga espera, pero la armonización forzada de las reglas podría ser un duro golpe para la diversidad del mercado europeo. Hasta ahora, los estados miembros han tenido la libertad de elegir el modelo que les funcione. En el Sharing Economy Index 2020, el Consumer Choice Center comparó diferentes ciudades de Europa y mostró grandes disparidades en la forma en que Europa aborda estas soluciones innovadoras.

Por supuesto, los efectos de la pandemia en la economía colaborativa no pueden exagerarse. Las grandes empresas de economía compartida como Airbnb, Uber y Lime están luchando con menos personas que viajan y usan sus servicios. Pero no es así como debemos medir el éxito de la gig economy.

La promesa de la economía compartida nunca se ha tratado de ganancias en Wall Street, ejecutivos corporativos audaces o incluso ganancias para los inversores. No se trata de los resultados finales de una sola empresa o de su cuota de mercado. Más bien, siempre se ha tratado de ofrecer opciones nuevas e innovadoras para empoderar a personas como usted y como yo para mejorar nuestras vidas.

La economía colaborativa empodera tanto a los consumidores como a los empresarios para usar o prestar recursos de forma creativa y colaborativa que de otro modo no harían. Eso permite a las personas obtener ingresos adicionales como propietarios y ahorrar dinero como usuarios.

Ya se trate de viajes compartidos, automóviles compartidos, viviendas compartidas, herramientas compartidas o alquiler de scooters eléctricos, las regulaciones sobre la economía colaborativa no deberían dificultar su uso o su beneficio.

Algunos estados miembros de la UE han encontrado compromisos tangibles entre las aplicaciones de la plataforma y los reguladores. Pero si queremos más competencia en el campo de la economía colaborativa, debemos mantener las barreras de entrada al mercado lo más bajas posible. A veces, no regular es mejor que intentar regular de una forma u otra.

Yael Ossowski (@YaelOss) es subdirector de la Centro de elección del consumidor, un grupo global de defensa del consumidor.

Publicado originalmente aquí.