fbpx

Tag: 22. Februar 2023

Das MoH forderte dazu auf, unverzüglich Empfehlungen im Bericht der AG über das MySejahtera-Datenleck aufzunehmen

KUALA LUMPUR: Das Malaysia Consumer Choice Center (MCCC) fordert das Gesundheitsministerium (MoH) dringend auf, sofortige Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um den fortgesetzten Diebstahl personenbezogener Daten aus der MySejahtera-Anwendung zu verhindern.

Dies folgt dem Bericht des Auditor General 2021 Series 2, der enthüllte, dass das Super-Admin-Konto vom 28. bis 31. Oktober 2021 die persönlichen Daten von drei Millionen Malaysiern in der MySejahtera-Anwendung heruntergeladen hat.

MCCC-Vertreter Tarmizi Anuwar forderte das MoH auf, die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich solche Vorfälle wiederholen.

„Das MoH muss unverzüglich handeln, um das Datensicherheitsmanagementsystem und die MySejahtera-Anwendung zu straffen, wie im Bericht des Auditor General empfohlen, um das erneute Eindringen von Verbraucherdaten zu verhindern.

Lesen Sie den vollständigen Text hier

Debatte über den konservativen Ansatz zur Lebensmittelregulierung

In dieser Folge von „The Federalist Radio Hour“ diskutiert Bill Wirtz, Senior Policy Analyst am Consumer Choice Center, gemeinsam mit Emily Jashinsky, Herausgeberin von Federalist Culture, die Beziehung zwischen landwirtschaftlicher Innovation und Freihandel und diskutiert die Unterschiede zwischen den amerikanischen und europäischen Lebensmittelvorschriften .

Hör mal zu HIER

Kenapa KKM gagal kenal pasti data MySejahtera dimuat turun 'Super Admin', soal kumpulan pengguna

Wakilnya menggesa KKM segera bertindak memperketatkan sistem pengurusan keselamatan data dan aplikasi tersebut.

PETALING JAYA: Pusat Pilihan Pengguna (CCC) mengecam kerajaan kerana masih tidak mengenal pasti medan data peribadi yang dimuat turun daripada akaun „Super Admin“ menerusi aplikasi MySejahtera, selepas lebih setahun laporan polis dibuat.

Wakilnya, Tarmizi Anuwar, Menggesa Kementerian Kesihatan (KKM) mempertingkatkan langkah keselamatan bagi memastikan keselamatan data pengguna terjamin.

„KKM perlu segera bertindak memperketatkan sistem pengurusan keselamatan data dan aplikasi MySejahtera seperti disarankan laporan ketua audit negara bagi mengelakkan pencerobohan data berulang.

„Tindakan ini perlu diambil secepat mungkin kerana selepas satu tahun tiga bulan (laporan dibuat), kementerian masih tidak dapat mengenal pasti medan data peribadi telah dimuat turun.

„Hal ini sangat membimbangkan kerana lebih tiga juta data pengguna berisiko disalah guna pihak berkenaan“, katanya dalam kenyataan.

Lesen Sie den vollständigen Text hier

Industri Vape und Revisi Peraturan Pemerintah Nr. 12 Tahun 2012

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, Indonesien merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia. Berdasarkan-Daten dari Global Adult Tobacco Survey, pada tahun 2021 lalu misalnya, jumlah perokok dewasa di negara kita berjumlah sekitar 69,1 juta jiwa (sehatnegeriku.kemkes.go.id).

Angka ini tentu bukan jumlah yang sangat kecil. Jumlah perokok aktif yang besar di sebuah negara tentunya juga akan membawa berbagai masalah kesehatan publik yang besar seperti biaya kesehatan publik yang berpotensi besar akan membengkak yang disebabkan oleh berbagai penyakit kronis akibat konsumsi rokok.

Selain itu, yang mendapatkan penyakit kronis dari rokok tentunya juga bukan hanya mereka yang menjadi perokok aktif. Orang-orang yang tinggal dan berada di sekitar para perokok juga berpotensi dapat mengalami berbagai penyakit yang disebabkan oleh so schnell wie möglich rokok yang mereka hisap, baik itu keluarga hingga masyarakat umum.

Untuk itu, jumlah tingginya populasi perokok di Indonesia bukan masalah yang kecil, dan harus dapat segera diselesaikan. Bila hal ini tidak diselesaikan, maka tentunya kesehatan publik masyarakat Indonesien bisa semakin terancam, dan juga akan semakin meningkatkan biaya kesehatan publik.

Harus diakui bahwa, permasalahan kesehatan yang disebabkan karena rokok tentu bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi juga berbagai negara lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, berbagai negara telah melakukan banyak upaya yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, mulai dari peraturan yang membatasi peredaran produk-produk rokok secara ketat, hingga peraturan yang melarang total berbagai kegiatan produksi dan konsumsi rokok.

Indonesien sendiri sudah memiliki berbagai aturan yang ditujukan untuk mengurangi insentif seseorang untuk merokok, salah satunya adalah kebijakan cukai. Selain itu, beberapa tahun lalu misalnya, pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang mewajibkan para produsen rokok untuk mencantumkan gambar yang menunjukkan Damak berbahaya dari konsumsi rokok terhadap kesehatan (antaranews.com, 20.6.2014).

Sehubungan dengan aturan tersebut, beberapa tahun lalu, Indonesien juga mengeluarkan regulasi untuk mengatur peredaran rokok di dalam negeri, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No Rokok Melalui Verkaufsautomat, Serta Kewajiban Mencantumkan Bahaya Rokok Dan Juga Pembatasan Hanya Boleh Menjual Maksimum 20 Batang Rokok pro Bungkus.

Adanya aturan tersebut tentu bisa dipahami mengingat tingginya jumlah perokok yang ada di Indonesia. Bila jumlah perokok ini semakin meningkat, maka tentunya hal tersebut akan semakin membahayakan kesehatan öffentlich dan akan semakin membengkakkan biaya layanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah.

Terkait dengan peraturan Tersebut, Beberapa Waktu Lalu, Pemerintah Indonesien memutuskan untuk merevisi PP tentang regulasi produk tembakau Tersebut. Beberapa revisi dari aturan tersebut diantaranya adalah mengenai pelarangan iklan, promosi, memperbesar gambar peringatan dalam bungkus rokok, dan juga pelarangan bagi para penjual untuk menjual rokok secara batangan (cnnindonesia.com, 27.01.2023).

Tetapi, tidak hanya itu. Adanya revisi tersebut juga berpotensi akan menyamaratakan regulasi yang dikenakan kepada rokok konvensional yang dibakar, dengan rokok elektrik. Sebelumnya, vape, yang masuk dalam golongan produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) tidak termasuk dalam PP tersebut (ekonomi.bisnis.com, 28.7.2022).

Hal ini tentu merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan. Bila vape atau rokok elektrik diregulasi dengan metode dan cara yang sama dengan rokok konvensional yang dibakar, maka tidak mustahil hal ini akan semakin mempersulit konsumen dalam mendapatkan produk vape. Dengan demikian, para perokok akan semakin sulit mendapatkan produk nikotin alternatif yang dapat membantu mereka mengurangi hingga menghentikan kebiasaan merokoknya.

Tidak hanya itu, wacana mengenai pelarangan vape di Indonesia juga merupakan hal yang semapt disampaikan oleh berbagai pihak di pemerintahan. Beberapa waktu lalu misalnya, Wakil-Präsident Maaruf Amin mengatakan bahwa, bila vape atau rokok elektrik terbukti berbahaya, maka pasti akan dilarang oleh pemerintah (cnnindonesia.com, 27.01.2023).

Padahal, laporan yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan dari berbagai negara menunjukkan bahwa, vape atau rokok elektrik merupakan produk yang jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar. Pada tahun 2015 lalu misalnya, lembaga kesehatan öffentlich asal Inggris, Public Health England (PHE), mengeluarkan laporan bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang 95% jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (theguardian.com/2/, 28 2018).

Tidak hanya itu, vape atau rokok elektrik juga terbukti merupakan produk yang dapat membantu para perokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Vape atau rokok elektrik misalnya, merupakan produk yang dua kali lipat lebih efektif untuk membantu perokok untuk berhenti merokok dibandingkan dengan produk nikotin alternatif lainnya, seperti permen karet nikotin (nhs.uk, 2022),

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk juga melibatkan para konsumen dalam formulasi kebijakan tekait regulasi produk-produk tembakau, seperti vape dan rokok elektrik. Hal ini dikarenakan para konsumen itu lah yang akan paling merasakan Damak dari regulasi tersebut. Jangan Sampai, Kebijakan Yang Didasari Pada Niat Baik, Yakni Untuk Menanggulangi Damak Negatif Dari Konsumsi Rokok, Menjadi Sesuatu Yang Kontra Produktif und Membawa Dammak Yang Negatif Terhadap Kesehatan Publik.

Ursprünglich veröffentlicht hier

OÙ S'ARRÊTERA L'ETAT-NOUNOU ?

Avertissements sanitaires obligatoires sur l'alcool : les nouvelles règles de l'Irlande ne sont qu'un debut.

Le gouvernement irlandais avance dans son projet d'apposer des étiquettes d'avertissement sanitaire obligatoires sur les boissons alcoolisées erzählt que le vin et la bière. Ce mois-ci, la période d'opjection de la Commission européenne Consenant les changes proposées à la loi irlandaise sur la santé publique (sur l'alcool) a expiré, ce qui permet à Dublin d'aller de l'avant avec sa nouvelle Regelung.

En Substanz, les étiquettes d'avertissement ressembleraient à celles déjà connues dans de nombreux pays européens pour les Cigaretten – probablement de grandes images chocs ainsi que des messages décrivant leshazards de la consommation d'alcool.

Dans l'Union européenne, l'idée qu'un pays modifie unilatéralement la législation sur l'étiquetage des denrées alimentaires est mal vue, car elle est considérée comme une distorsion de la dynamique du marché commun. Il est donc d'autant plus surprenant que la Commission n'ait pas répliqué au gouvernement irlandais et ait laissé la proposition aller de l'avant. Cela est d'autant plus frappant que de grands Etats membres producteurs d'alcool, tels que l'Italie, l'Espagne et la France, ont déjà soulevé des objections contre cette proposition d'étiquetage.

Une première étape 

Pour moi, ce qui est le plus flagrant dans cet exemple, c'est qu'il contredit bon nombre des réactions que j'ai entendues au fil des ans lorsque j'écrivais sur les raisons de mon opposition au paquet neutre pour les Cigaretten. Je crois que lorsque nous permettons à l'Etat de prendre des mesures aussi générales contre ce qu'il considère comme un vice, où cela s'arrêtera-t-il ? Ein Alkohol? Zusatzbonbons? Ceux qui ont qualifié mon argument de pente savonneuse se retrouvent aujourd'hui konfrontiert au premier pays à déclencher la chute de dominos juridiques.

L'Etat Providence ne connaît pas de limites – il légifère et réglemente votre choix de consommateur, de la manière la plus condescendante qui soit. Le principe sous-jacent des bureaucrates qui élaborent ces règles est que vous, en tant qu'individu, ne savez tout simplement pas faire mieux. Cela dit, et pour le bien de l'argumentation, les étiquettes d'avertissement pourraient-elles être efficaces ?

Les partisans de ces mesures citent des études qui ont des limites importantes… Cliquez ici pour lire la suite.

Lorsqu'il s'agit d'étiquetage, les « défenseurs de la santé publique » sont prompts à citer un Certain nombre d'études prouvant l'efficacité d'un avertissement sanitaire particulier, qu'il s'agisse d'un texte ou d'une Bild. Toutefois, cela adopt que l'avertissement soit déjà examiné, ce qui ne va pas de soi.

C'est similaire au cas de la médecine: pour qu'un médicament soit efficace, il semble évident que le patient devra le prendre en premier lieu. Prenons l’exemple de cette étude de 2018, qui fixe la quantité de personnes interrogées qui étaient réellement au courant des étiquettes d'avertissement pour l'alcool.

«Le Eyetracking a identifié que 60% der Teilnehmer ont Respecté l'étiquette d'avertissement d'alcool actuellement sur le marché […]. L'étude actuelle jette un doute sur les pratiques dominantes (essentiellement l'auto-déclaration), qui ont été utilisées pour évaluer les étiquettes d'avertissement sur l'alcool. 

L'attention ne peut pas être utilisée pour évaluer l'efficacité des étiquettes d'avertissement de manière isolée dans les cas où l'attention n'est pas présente 100% du temps. »

Banalisierung

Mais une mauvaise conception ne peut pas être la seule explication de la diminution de la sensibilisation. Prenons l'exemple des consignes de sécurité dans les avions. Les grands voyageurs le savent bien : après quelques vols, les consignes de sécurité passagier totalement inaperçues parce qu'elles sont répétitives.

Une inflation d'étiquettes d'avertissement peut désensibiliser ceux qui sont censés y être attentifs, par manque de nuance. Les messages «le café peut être mauvais pour la santé» et «fumer des Cigaretten peut être mauvais pour la santé» n'établissent pas une hiérarchie deshazards pour la santé. En fait, placés l'un à côté de l'autre, les deux messages pourraient laisser entender que les deux sont aussi nocifs l'un que l'autre.

Nous devons essayer de ne pas banaliser les avertissements sanitaires : s'ils perdent de leur signification pour les consommateurs, nous courons le risque que des avertissements sanitaires importants soient en fait ignorés.

En outre, en dehors de la question de savoir si cette mesure serait efficace, nous devrions également dire la choose suivante : ce n'est pas beau.

De nombreuses sélections de vins et de bières konstituieren ein kulturelles Kulturerbe, nicht seulement par leur qualité, mais aussi par leurs étiquettes. Les étiquettes sont le moyen par lequel nous apprécions le caractère désirable d'un produit; c'est ainsi que nous nous sentons souvent liés à un aliment ou une boisson traditionnels. Il est inacceptable de nuire à toute l'esthétique du produit pour la remplacer par une énième annonce de service public, pour les objectifs zélés des nounous de la santé publique.

La consommation d'alcool comporte des risques, c'est un fait admis par tous, y compris par ceux qui ont tendance à en abuser. Ces derniers ne ralentiront pas leurs efforts pour abuser de l'alcool simplement à cause d'une étiquette, et les jeunes ne changeront pas leur consommation d'alcool simplement à cause d'une étiquette. Ce n'est rien d'autre qu'une politique de bien-être qui détruit la beauté au détriment du choix du consommateur.

La théorie déprimante que j'ai est que ce n'est que le début. Ceux qui défendent ce type de politique le font toujours par le biais d'arguments émotionnels qui jettent sous le tapis tous ceux qui défendent la liberté. Nous entendrons des chooses erzählt que „s'il vous plaît, pensez aux enfants“ oder „pourquoi êtes-vous redevable à l'industrie du vin“ encore et encore, jusqu'à ce qu'ils fasst passer leurs règles dans les parlements.

Ce dont nous avons besoin, c'est qu'un plus grand nombre de consommateurs disent « trop, c'est trop », et arrêtent ces nounous dans leur élan.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Die Unity-Regierung muss den Verkauf von nur „registrierten“ Verdampfern schnell gesetzlich erlassen, um Drogenmissbrauch zu verhindern

Der Malaysian Substance Abuse Council (MASAC) hat die Regierung aufgefordert, ein spezielles Budget für weitere Studien zur Schaffung eines Sondergesetzes einzurichten, das vorschreibt, dass nur von der Regierung genehmigte Verdampfer von Händlern verkauft werden dürfen.

Die Entstehung verschiedener E-Zigaretten-Marken, die nicht das ordnungsgemäße Zulassungsverfahren durchlaufen, hat laut MASAC-Präsident Ahmad Lutfi Abdul Latiff dazu geführt, dass mit verbotenen Substanzen wie Medikamenten aromatisierte E-Zigaretten auf den Markt gebracht werden.

„Dies hat dazu geführt, dass mehr Drogenabhängige anfangen, Drogen durch die Verwendung von Vapes zu rauchen, die nicht bei der Regierung registriert sind, bevor sie in Zukunft schrittweise auf gefährlichere Arten von Drogen umsteigen“, hob er in der überarbeiteten Wunschliste des MASAC für das Budget 2023 hervor.

„Es besteht die Notwendigkeit, die Bemühungen zu straffen, um eine spezielle Gesetzgebung zu schaffen, um nur registrierte E-Zigaretten zu verkaufen, die Möglichkeit zu haben, die Verwendung verbotener Substanzen wie Drogen, die insbesondere unter Teenagern weit verbreitet sind, zu kontrollieren und die Einnahmen der Regierung aus registrierten E-Zigaretten-Steuern zu erhöhen.“

Unterdessen stimmt das Consumer Choice Center (CCC) Gesundheitsministerin Dr. Zaliha Mustafa in Bezug auf Bedenken hinsichtlich des Verkaufs von Vaping-bezogenen Produkten an Kinder zu.

Laut dem Vertreter seines malaysischen Kapitels, Tarmizi Anuwar, unterstützt CCC das Dampfen von Jugendlichen oder Kindern unter 18 Jahren nicht und schlug vor, dass die Regierung schnell intelligente Gesetze einführt, um den Verkauf und die Vermarktung von Dampfprodukten zu regulieren.

Lesen Sie den vollständigen Text hier

Klage gegen Googles Algorithmen könnte das Internet, wie wir es kennen, beenden

Eine Klage gegen Google zielt darauf ab, Tech-Giganten und Online-Medienplattformen für die Empfehlungen ihrer Algorithmen für Inhalte Dritter im Namen der Terrorismusbekämpfung haftbar zu machen. Ein Sieg gegen Google würde uns nicht sicherer machen, aber er könnte das Funktionieren des Internets selbst drastisch untergraben.

Der Fall des Obersten Gerichtshofs ist Gonzalez gegen Google. Die Familie Gonzalez ist mit Nohemi Gonzalez verwandt, einem Amerikaner, der auf tragische Weise bei einem Terroranschlag von ISIS getötet wurde. Sie verklagen Google, die Muttergesellschaft von YouTube, weil sie nicht genug getan hat, um ISIS daran zu hindern, seine Website zum Hosten von Rekrutierungsvideos zu verwenden, während sie den Benutzern solche Inhalte über automatisierte Algorithmen empfehlen. Sie stützen sich auf Anti-Terror-Gesetze, die es ermöglichen, Schadensersatz von „jeder Person zu fordern, die Beihilfe zu „einem Akt des internationalen Terrorismus“ leistet, indem sie wissentlich erhebliche Hilfe leistet“.

Wenn dies wie eine Strecke erscheint, liegt das daran, dass es so ist. Es ist unklar, ob auf YouTube gehostete Videos direkt zu einem Terroranschlag geführt haben oder ob andere Einflüsse in erster Linie für die Radikalisierung der Täter verantwortlich waren. Google hat bereits Richtlinien gegen terroristische Inhalte und beschäftigt ein Moderationsteam, um sie zu identifizieren und zu entfernen, obwohl der Prozess nicht immer sofort erfolgt. Automatisierte Empfehlungen funktionieren in der Regel, indem sie Inhalte vorschlagen, die denen ähneln, die sich Benutzer angesehen haben, da sie auf einer Website, die Millionen von Videos hostet, höchstwahrscheinlich interessant und relevant für sie sind. 

Plattformen sind auch von der Haftung für das, was ihre Benutzer posten, abgeschirmt und dürfen sich sogar in gutem Glauben an der Moderation, Kuration und Filterung von Inhalten Dritter beteiligen, ohne als Markenherausgeber dieser Inhalte zu gelten. Dies ist Abschnitt 230 zu verdanken, dem Gesetz, das die schnelle Ausbreitung eines freien und offenen Internets ermöglicht hat, in dem sich Millionen von Menschen pro Sekunde in Echtzeit ausdrücken und interagieren können, ohne dass Technologiegiganten alles überwachen und überprüfen müssen, was sie sagen. Ein Prozesssieg gegen Google wird den Geltungsbereich von Abschnitt 230 und die Funktionalität von Algorithmen einschränken und Plattformen dazu zwingen, mehr zu zensieren oder zu überwachen.

Abschnitt 230 stellt sicher, dass Google nicht dafür haftbar gemacht wird, dass von Nutzern übermittelte terroristische Propaganda lediglich gehostet wird, bevor sie identifiziert und entfernt wurde. Die Behauptung, dass sich dieser Schutz auf Algorithmen erstreckt, die terroristische Inhalte empfehlen, bleibt jedoch vor Gericht ungeprüft. Aber es gibt keinen Grund, warum sie es nicht tun sollten. Die schiere Menge an Inhalten, die auf Plattformen wie YouTube gehostet werden, bedeutet, dass automatisierte Algorithmen zum Sortieren, Ranking und Hervorheben von Inhalten auf eine für Benutzer hilfreiche Weise für die Funktionalität der Plattformen unerlässlich sind. Sie sind für die Benutzererfahrung genauso wichtig wie das Hosten der Inhalte selbst. 

Wenn Plattformen für die Empfehlungen ihrer Algorithmen haftbar gemacht werden, haften sie effektiv ständig für Inhalte Dritter und müssen möglicherweise die Verwendung algorithmischer Empfehlungen ganz einstellen, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Dies würde ein schlechteres Verbrauchererlebnis bedeuten, das es uns erschwert, Informationen und Inhalte zu finden, die für uns als Einzelpersonen relevant sind.

Es würde auch mehr „Schattenverbote“ und Zensur kontroverser Inhalte bedeuten, insbesondere wenn es um Menschenrechtsaktivisten in Ländern mit missbräuchlichen Regierungen, friedliche, wenn auch feurige Prediger aller Glaubensrichtungen oder gewalttätige Filmemacher geht, deren Videos nichts mit Terrorismus zu tun haben. Da es selbst mit einem großen Moderationsteam unmöglich ist, jedes eingereichte Video auf terroristische Links zu überprüfen, können Werkzeugalgorithmen zum Blockieren von Inhalten erforderlich werden, die lediglich terroristische Propaganda sein könnten. 

Konservative Befürworter der Meinungsfreiheit, die gegen die Big-Tech-Zensur sind, sollten sich Sorgen machen. Als YouTube 2007 gegen gewalttätige Inhalte vorging, führte dies dazu, dass Aktivisten Menschenrechtsverletzungen durch Regierungen im Nahen Osten aufdeckten Plattformlos. Die Dinge werden noch schlimmer, wenn Plattformen unter Druck gesetzt werden, die Dinge weiter voranzutreiben.

Eine solche Haftung von Plattformen ist unnötig, auch wenn die Entfernung extremistischer Inhalte die Radikalisierung verringern würde. Gesetze wie der Digital Millennium Copyright Act sehen einen Melde- und Entfernungsprozess für bestimmte illegale Inhalte wie Urheberrechtsverletzungen vor. Dieser Ansatz ist auf von Nutzern eingereichte Inhalte beschränkt, die bereits als illegal identifiziert wurden, und würde den Druck auf Plattformen verringern, generell mehr Inhalte zu entfernen.

Die Bekämpfung des Terrorismus und die Rechenschaftspflicht von Big Tech für echtes Fehlverhalten sollten keine Präzedenzfälle oder radikalen Gesetze beinhalten, die das Internet für uns alle weniger frei und nützlich machen.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Hergestellt in China – Verkauft in China

Seit Jahrzehnten sind wir es gewohnt, fast alles, was wir kaufen, mit dem Etikett „Made in China“ zu sehen. Es war praktisch für jede Partei, Verbraucher und Verkäufer gleichermaßen. In letzter Zeit haben chinesische Technologieprodukte jedoch in der freien Welt ziemlich viel Besorgnis ausgelöst.

TikTok ist eines der meistdiskutierten Themen. Die Popularität der App wirft einen Schatten auf die Gefahr, die sie in Bezug auf die Datenerfassung und die offensichtliche Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) darstellt. Kein Wunder, dass mehrere Regierungen bereits Schritte unternommen haben, um die Nutzung der App einzuschränken. Zuerst verboten die Vereinigten Staaten TikTok auf Regierungsgeräten, gefolgt von einigen Universitäten, die dasselbe taten. Kanada wird wahrscheinlich folgen, und viele Menschen hoffen, dass die langsame und bürokratische EU-Gesetzgebung etwas Ähnliches verabschieden wird.

Eine weitere Sorge ist das 5G-Netz von Huawei, das einige EU-Länder bereits aufgegeben haben. Dennoch sind die meisten Mitgliedsstaaten auf diese chinesische Technologie angewiesen, obwohl viele alternative Dienstleister aus der freien Welt kommen. 

In letzter Zeit hat es in Australien für Aufruhr gesorgt, als bekannt wurde, dass die berüchtigten chinesischen Unternehmen Hikvision und Dahua Überwachungskameras für Regierungsgebäude bereitgestellt haben. Laut James Paterson, dem Oppositionssprecher für Cybersicherheit und Bekämpfung ausländischer Einmischung, war das Commonwealth „übersät mit CCP-Spyware“, und er forderte die Regierung auf, sie sofort zu entfernen. Dasselbe geschah vor einigen Monaten im Vereinigten Königreich, wo diese beiden Unternehmen wegen Menschenrechtsproblemen und möglicher Spionage verboten wurden.

Die neuesten beunruhigenden Nachrichten stammen von Android-Nutzern in China, wo die Handys bekannter chinesischer Hersteller wie Xiaomi, OnePlus und Oppo Realme eine riesige Menge an Daten über ihre Betriebssysteme sammeln. Obwohl wir derzeit nur Informationen haben, dass dies nur Telefone in China betrifft, müssen wir vorsichtig sein, wenn wir ähnliche chinesische Technologieprodukte und -dienste verwenden. Andernfalls werden unsere Daten am Ende „in China verkauft“.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Was, wenn die EU die Ausbildung so reguliert wie die Gentechnik?

Bei einer kürzlich stattgefundenen Veranstaltung zur Pflanzenzüchtung führte ich ein Gespräch mit mehreren Personen, die an der wissenschaftlichen Diskussion über Neue Züchtungstechniken (NBTs) beteiligt waren. Obwohl die Gen-Editing-Technologie CRISPR Cas-9 von einer europäischen Wissenschaftlerin, Emmanuelle Charpentier, entwickelt wurde, ist ihr Einsatz in der Landwirtschaft auf diesem Kontinent nach wie vor illegal – basierend auf einer veralteten Richtlinie zur Gentechnik von 2001 und einem EuGH-Gericht Fall 2018 bei der Interpretation. Ich erklärte, dass ich glaube, dass der Ansatz der EU in Bezug auf das Vorsorgeprinzip verzerrt ist und Innovationen behindert – und während ich nach einer Analogie suchte, sagte ich: „Stellen Sie sich vor, dieses Governance-System hätte während der Erfindung des Schienenverkehrs existiert.“ .

Die Erfindung der Eisenbahn geht auf das Deutschland des 16. Jahrhunderts zurück, als Wagen noch von Pferden auf Holzschienen gezogen wurden. Ende des 17. Jahrhunderts ersetzten Ingenieure Holzschienen durch Eisen, was zur Einführung von Straßenbahnen führte. Die erste von Pferden gezogene Straßenbahn wurde 1807 in Großbritannien in Betrieb genommen. Erst gegen Mitte des Jahrhunderts wurde die dampfbetriebene Lokomotive für Eisenbahnen rentabel, doch mit der Innovation kamen diejenigen, die zur Vorsicht plädierten. 

Es mag dem heutigen Leser seltsam erscheinen, der daran gewöhnt ist, dass Eisenbahnen als Lösung für einen Großteil der Mobilitätsprobleme in Europa und als Ambition zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen gepriesen werden, aber während des viktorianischen Zeitalters in England standen Eisenbahnen unter Beschuss, weil sie „Eisenbahnwahnsinn“ verursachten. . Edwin Fuller Torrey und Judy Miller schrieben sich ein Die unsichtbare Pest: Der Aufstieg der Geisteskrankheit von 1750 bis heute, Züge wurden geglaubt, um „das Gehirn verletzen.“ Anders als die Clean-Living-Bewegung in den Vereinigten Staaten – die vorgab, dass Tee Frauen seelisch schädigen würde – wurde die Geschichte des Eisenbahnwahnsinns durch anekdotische Beweise untermauert. In den 1860er Jahren Eine große Menge an Nachrichten tauchte auf, erzählt Geschichten von Eisenbahnpassagieren, die während der Zugfahrt den Verstand verlieren. Geschichten von Fahrgästen, die sich nackt auszogen und aus Fenstern lehnten, andere mit einer Vielzahl von Waffen, einschließlich Messern, angriffen, während sie sich nach dem Anhalten des Zuges beruhigten, lösten bei den regelmäßigen Benutzern dieses Transportmittels Angst aus. 

Medienberichte fügten Öl ins Feuer, indem sie Schlagzeilen darüber machten, wie gefährlich und unvorhersehbar Zugreisen seien und dass die Züge selbst für den Wahnsinn ihrer Reisenden verantwortlich seien. Sie übergingen zeitweise, dass Züge von Menschen benutzt wurden, die aus Irrenanstalten geflohen waren, und dass Züge an sich nicht so immun gegen Gewalt und Kriminalität sind wie jeder andere öffentliche Bereich. Heute wissen wir, dass die Unterstützung der psychischen Gesundheit unerlässlich ist, um diese Art von Vorfällen einzudämmen, und dass viele Menschen in unserer Gesellschaft anstelle von Angst und Stigmatisierung Hilfe benötigen. Wir betrachten die Hysterie des viktorianischen Zeitalters mit einem Gefühl moderner Überlegenheit, vielleicht zu Recht. Stellen wir uns jedoch vor, was passieren würde, wenn das Bahnfahren nie erfunden worden wäre und 2022 in der EU eingeführt würde.

Während Berichte über Zugfahrten aus den USA in die europäische Medienwelt schallen, beschließen einzelne Mitgliedsstaaten ein Moratorium für Ausschreibungen zum Schienenausbau. Die aufstrebende Eisenbahnindustrie verspricht große wirtschaftliche Entwicklung für Europa, doch Aktivistengruppen bezweifeln die Leistungsfähigkeit und Notwendigkeit der Eisenbahn. „Wir wissen, inwieweit die Vereinigten Staaten die Sicherheit ihrer Bürger missachten. Aber wollen Sie, dass Ihre Regierung zulässt, dass sich der Wahnsinn durch diese geistfressenden Maschinen in unserer Gesellschaft ausbreitet? Unterzeichnen Sie unsere Petition“, heißt es auf einem Flyer von „European Citizens for Travel Safety“, der während einer Protestaktion vor der Europäischen Kommission verteilt wurde. Die Aktivisten haben sich als Züge verkleidet und fahren durch eine große Figur eines menschlichen Kopfes. Die Daily Mail schrieb über den Protest und titelte: „Tapfere Demonstranten vernichten Eurokraten, weil sie es geistesverändernden Killern erlauben, Städte zu betreten“.

Der Gesetzgeber im Europäischen Parlament reagiert auf öffentlichen Druck und fordert die Europäische Kommission auf, das Vorsorgeprinzip zu wahren. Die Gemeinsame Forschungsstelle der EU hatte Daten veröffentlicht, die zeigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Eisenbahn und den psychischen Gesundheitsproblemen ihrer Fahrgäste gibt, was zu einer Anhörung im Parlament führte, bei der MdEP Wissenschaftler über ihre Verbindungen zur Eisenbahnindustrie befragten. „Sie geben vor, unabhängig zu sein, aber erst vor acht Jahren haben Sie eine Studie zur Eisenbahnsicherheit veröffentlicht, die von der Eisenbahnindustrie logistisch und finanziell unterstützt wurde“, recherchiert ein Abgeordneter aus den Niederlanden. Während die Forscherin erklärt, dass es üblich ist, dass Wissenschaftler mit der Industrie zusammenarbeiten, um technologische Innovationen zu analysieren, wird sie von einem anderen Abgeordneten aus Deutschland unterbrochen: „Ein Mann in meiner Heimatstadt ist gerade aus den USA zurückgekehrt, wo er einen der „sicheren Züge“ genommen hat. wie Sie sie nennen, und seine Frau sagt mir, dass sie sich jetzt einer Sammelklage wegen der psychischen Probleme anschließen, die er durch die Verwendung einer dieser Maschinen bekommen hat. Bis Sie mir beweisen, dass er NICHT vom Zug verletzt wurde, glaube ich, dass sie in Europa illegal bleiben müssen. Wir sind nicht der Wilde Westen, wo Unternehmen mit Bürgern experimentieren können.“

Nach einem langwierigen Konsultationsverfahren und trotz Sicherheitsbewertungen, die zeigten, dass die Eisenbahnen keine der ihnen vorgeworfenen Auswirkungen hatten, bekräftigt die Europäische Union ihre Verpflichtung, die höchsten Verbrauchersicherheitsstandards der Welt zu haben. Eisenbahnreisen sind nach wie vor illegal, und die Menschen nutzen überwiegend Verbrennungsmotoren, um sich zwischen den Städten fortzubewegen. Zehn Jahre später erstellte die Kommission einen Dringlichkeitsbericht, der zeigt, dass Bürger auf der ganzen Welt viel schneller von A nach B reisen können als Europäer. Es wird weitere 20 Jahre dauern, um die Auswirkungen des Eisenbahnverbots auf diese Minderleistung zu überprüfen.

Einige Leser mögen diese Analogie als scherzhaft und schlecht beraten betrachten, wenn man bedenkt, dass Europa viele technologische Innovationen zulässt und sogar fördert. Mein Ziel ist es nicht zu behaupten, dass Europa allergisch auf Innovationen reagiert, sondern meinen Unglauben darüber auszudrücken, dass die EU trotz ihrer Sicherheit und Präzision die Möglichkeiten der Genbearbeitung nicht nutzen kann. Als Hinweis: Die ungezielte Mutagenese durch ionisierende Strahlung ist in Europa vollkommen legal, auch für Produkte aus dem ökologischen Landbau, obwohl es sich um eine wesentlich weniger präzise Technik für die Pflanzenzüchtung handelt als NBTs. Außerdem würde die Zulassung von NBTs nicht bedeuten, dass die EFSA und andere Lebensmittelsicherheitsbehörden aus dem Zulassungsverfahren für Saatgut ausgeschlossen würden – tatsächlich würden wir durch die Arbeit der EU-Agenturen mehr über sie erfahren.

Gentechnik wurde für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen eingesetzt, die wiederum während der COVID-19-Pandemie verwendet wurden. Die Europäische Union kann diese Technologie grundsätzlich genehmigen, wenn sie die Dringlichkeit anerkennt. Denn die Genbearbeitung in unserem Ernährungssystem, die die Möglichkeit bietet, unsere Nahrung gesünder und nachhaltiger zu machen (indem sie eine ständig wachsende Weltbevölkerung ernähren kann), muss diese Dringlichkeit erst noch erkennen. 

Hoffen wir, dass wir in 200 Jahren nicht genauso auf unsere aktuellen Regulierungsstandards zurückblicken wie auf die viktorianische Angst vor Zügen.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Scrolle nach oben
de_DEDE