fbpx

Monat: 15J

Beware Those Coming After Your Delivery Apps

Beware Those Coming After Your Delivery Apps

The pandemic has, for better or worse, forced us to live online. That has made internet retail, digital services and delivery apps a godsend for millions of us sequestered at home.

This entirely new sector of the economy has allowed us to safely buy and enjoy without the risk of coronavirus. At the press of a button, your favorite food and drinks are magically delivered to your door.

But as you bite into your meal delivered by Grubhub, Uber Eats or DoorDash, there is a movement afoot to make that even more difficult.

Getting in between you and your food delivery is a coalition of advocacy groups working around the country to regulate, limit and severely restrict companies that offer delivery via applications.

Dubbing themselves “Protect Our Restaurants,” this Washington-based coalition of social justice groups is calling on state and local government to cap the commissions on delivery service apps.

They have already been successful in the District of Columbia, Seattle and San Francisco, where commission rates for food deliveries are now capped at 15 percent. And there is a bevy of other city councils lining up to join them, some wanted an sogar niedriger cap at 5 percent.

They claim delivery companies, the same ones that have empowered consumers, given vast new capabilities to restaurants and provided good income to couriers, are “exploiting” each of these groups in pursuit of the almighty dollar.

The hospitality industry is already on its last leg due to state-imposed lockdowns. Why would getting in the way between you and your next hot meal be the new issue of economic and social justice?

In July, it was projected by the NPD group that restaurant deliveries made up as much as 7 percent of food orders, 50 percent more than pre-pandemic. That number is underestimated, but it proves the rush is not yet over.

That means more customers are using food delivery apps to put meals on the table, sampling restaurants and kitchens so desperate for the income. And that service comes at a price.

For orders placed through a delivery app to a restaurant, the app charges either a flat or percentage-based fee as a commission, which funds the logistics, the courier’s pay and marketing costs. This amount varies between 13.5 percent and 40 percent, depending on which options a restaurant agrees to when they sign up.

It is that variance in commission rates that so enrages activists in this space. Plenty of anecdotes have swarmed social media warning of high fees for conducting businesses through the apps.

And while these caps on commission are well intended, they are counter-productive.

It will mean fewer order volumes that can be processed, less money will be available to couriers who sign up to deliver for the app, and apps will have to limit which businesses they accept. That would hurt restaurants, couriers and consumers who depend on these services.

This would end up hurting more people than it purports to help. That would be both anti-consumer and anti-innovation in the same fell swoop, which seems bonkers several months into a pandemic.

The other complaint mounted is antitrust concerns, similar to congressional hearings against Apple, Amazon, Facebook and Google earlier this month. Activists want to use the weapons of the Federal Trade Commission to break up the “monopoly power” of delivery services.

Most of these companies, however, are true American success stories. They have existed for less than 10 years, have pivoted multiple times, expanded their services, and found a good niche empowering restaurants to quickly and reliably get their food to delivery customers.

Thousands of delivery workers have quick and easy work, giving much-needed income to students, those between jobs, and people who want extra income. They often contract with multiple services, depending on which offers the highest commission per delivery, similar to rideshare drivers.

The benefits to restaurants are also clear: less money is spent on hiring a delivery driver or vehicle, commissions charged are transparent and partnering with a well-known app helps attracts more customers who would otherwise never order from that specific restaurant. Most of these restaurants likely never had delivery before they signed up for these apps. That is hardly a case for trustbusting.

If those aiming to regulate food delivery companies and are successful in doing so, they’ll set up a paradox of their own making: the only companies that will be able to comply with the regulations and caps will be the firms with the most capital and resources. This would lockout any potential new competition and do more to restrict consumer choice than enhance it.

The last few months have provided every consumer with plenty of uncertainty. Being able to order products right to our door, though, has been a blessing.

Intervening in the market to undermine the choice of consumers and business contracts with restaurants would make that process arguably worse, and not better.

Ursprünglich veröffentlicht hier.


Das Consumer Choice Center ist die Interessenvertretung der Verbraucher, die die Freiheit des Lebensstils, Innovation, Datenschutz, Wissenschaft und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher unterstützt. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digital, Mobilität, Lifestyle & Konsumgüter sowie Gesundheit & Wissenschaft.

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten regulatorische Trends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org

Menjaga Hak Kekayaan Intellektuelle für Mendorong Ekonomi Kreatif

Hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi untuk mendorong inovasi di berbagai bidang. Tanpa adanya perlindungan HAKI, maka akan makin kecil pula insentif yang dimiliki oleh para individu untuk berkarya, karena setiap orang dapat dengan mudah mencuri ide dan hasil karya yang mereka buat untuk mendapatkan keuntungan materi.

Salah satu inovasi yang paling penting untuk didorong di era perkembangan teknologi yang makin pesat seperti saat ini adalah ekonomi kreatif. Istilah „ekonomi kreatif“ (Kreativwirtschaft) sendiri merupakan istilah yang diperkenalkan oleh penulis dan akademisi asalh Britania Raya, John Howkins, yang mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai sistem ekonomi di mana aktivitas yang dilakukan dan nilai yang diciptakannya didasari pada ide dan kreativitas, dan bukan pada sumber daya tradisional sebuperruhti, dannahti modal. (Howkins, 2001).

Howkins sendiri mendasari gagasanya mengenai ekonomi kreatif dengan melihat fenomena yang terjadi von Amerika Serikat pada akhir dekade 1990-an, di mana banyak perusahaan baru yang tumbuh dengan bertumpu dari eksplorasi dan pengembangan ide-ide kreatif. Perusahaan-perusahaan ini umumnya adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang revolusioner, yang melakukan disrupsi terhadap berbagai sektor-sektor konvensional.

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sendiri membagi ada 16 sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah (1) aplikasi dan pengembangan permainan, (2) arsitektur, (3) desain produk, (4) Mode, (5) desain interior, (6) desain komunikasi visual, (7) seni pertunjukan, (8) film, animasi dan video, (9) fotografi, (10) kriya, (11) kuliner, (12) musik, ( 13) penerbitan, (14) periklanan, (15) seni rupa, dan (16) televisi dan radio (Elshinta.com, 30.08.2018).

Namun, perkembangan industri ekonomi kreatif, yang sangat penting untuk menopang ekonomi Indonesia di masa depan, juga bukan tantangan. Salah satu tantangan terbesar bagi pelaku industri ekonomi kreatif adalah masih rendahnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap karya yang mereka buat. Hal ini tentunya memiliki Damak yang negatif, di mana praktik-praktik pembajakan yang akan sangat merugikan para pelaku usaha kreatif akan makin mudah dilakukan dengan rendahnya pendaftaran terhadap HAKI.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, misalnya, hanya ada 11,05% pelaku sektor ekonomi kreatif yang memiliki HAKI, dari 8,2 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor industri tersebut. Ini berarti hanya sekitar 900.000 para pelaku usaha sektor industri kreatif yang memiliki HAKI atas karyanya.

Hal ini salah satu sebabnya karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Hal ini mendorong Bekraf untuk makin mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan karyanya agar bisa menjadi aset di masa depan (Indopolitika, 27.10.2019).

Salah satu upaya dari Bekraf untuk mendorong dan menyosialisasikan pentingnya HAKI kepada para pelaku industri kretif adalah melalui program pendaftaran HAKI yang tidak dipungut biaya, yang diberlakukan di berbagai daerah. Melalui program ini, diharapkan akan makin banyak para pelaku industri kreatif yang mendaftarkan karya-karya yang mereka buat (Kliklegal.com, 2017).

Akan tetapi, pendaftaran HAKI oleh pelaku ekonomi kreatif juga tentu harus diikuti degan penegakan hukum yang jelas dan kuat. Apabila makin banyak para pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan karyanya kepada pemerintah, namun tidak diikuti dengan perlindungan yang kuat atas HAKI wortwörtlich, maka tentu pendaftaran wortwörtlich menjadi sia-sia belaka.

Bila kita ke pertokoan atau pusat perbelanjaan di berbagai daerah, misalnya, kita bisa dengan mudah menemukan berbagai produk kreatif bajakan yang dijual bebas dengan harga murah. Produk-produk tersebut bukan saja hasil karya para produsen dan seniman luar negeri, namun tak jarang juga dari dalam negeri.

Hal Tersebut tentu akan sangat merugikan para pekerja kreatif yang menghasilkan karya-karya Tersebut. Mereka menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat finansial dari karya-karyanya. Bagi para pelaku usaha kreatif, untuk membuat karya tertentu, tentunya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit und usaha yang besar.

Bila kita tidak memberikan perlindungan HAKI terhadap para pekerja industri kreatif, maka mereka tidak akan dapat memiliki kontrol atas karya yang mereka buat dengan menggunakan kreativitas yang mereka miliki. Setiap orang bisa mengopi dan menjiplak Marke atau produk yang mereka hasilkan, dan tentunya insentif seseorang untuk menggunakan kreativitasnya akan makin berkurang. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang berbahaya, mengingat bahwa industri ekonomi kreatif merupakan sektor industri yang makin terus berkembang dari tahun ke tahun.

Industri ekonomi kreatif sendiri, di Indonesia, merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan-Daten von Badan Pusat Statistik (BPS) Pada 2010, kontribusi industri ekonomi kreatif di Indonesia adalah 528 triliun rupiah. Angka ini menjadi meningkat di tahun 2014 menjadi 784 Triliun Rupiah (Rahman, 2018).

Pada 2015, kontribusi industri kreatif di Indonesia terhadap Bruttoinlandsprodukt (BIP) Mencapat 852 Triliun Rupiah, Dan di Tahun 2016 und 2017, Angka Tersebut Tidak Juga Menurun. Kontribusi industri kreatif di Indonesia pada 2016 adalah 922 triliun rupiah, dan mencapai 990 triliun rupiah di tahun 2017, atau sekitar 7,4% dari total GDP Indonesia (Rahman, 2018).

Angka tersebut tentu adalah jumlah yang tidak kecil dan sangat besar. Industri kreatif merupakan sektor yang mengalami pekembangan yang sangat pesat dan terus tumbuh dari waktu ke waktu.

Untuk itu, perlindungan terhadap HAKI, khususnya untuk para pelaku industri kreatif merupakan sesuatu yang sangat penting agar industri kreatif di Indonesia dapat makin bertumbuh ke depannya, yang tentunya akan membawa manfaat yang sangat besar bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan negara kitahateraan.

Selain itu, kontribusi industri ekonomi kreatif di Indonesia yang terus meningkat di Indonesia juga membawa Damak yang sangat positif terhadap meningkatnya tenaga kerja di sektor tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, pada 2016, sektor ekonomi kreatif di Indonesia sudah menyediakan 16,2 juta lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Angka ini meningkat menjadi 16,4 juta lapangan kerja di tahun 2017 (Kementerianisches Sekretariat Negara Republik Indonesien, 2018).

Sebagai penutup, untuk itu, perlindungan hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat esensial untuk mendorong perkembangan und kemajuan ekonomi kreatif in Indonesien. Pemerintah harus bisa memberi perlindungan dan menjaga para pekerja kreatif atas karya yang mereka buat.

Ursprünglich veröffentlicht hier.


Das Consumer Choice Center ist die Interessenvertretung der Verbraucher, die die Freiheit des Lebensstils, Innovation, Datenschutz, Wissenschaft und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher unterstützt. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digital, Mobilität, Lifestyle & Konsumgüter sowie Gesundheit & Wissenschaft.

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten regulatorische Trends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org

Argentiniens Telekom-Preiskontrollen sind wirtschaftlicher Masochismus

BUENOS AIRES, Argentinien – Um den uneingeschränkten Zugang zu Telekommunikationsdiensten für alle zu gewährleisten, beschloss die argentinische Regierung letzte Woche, den Preisstopp für Fernsehen, Internet und Mobilfunkdienste bis Ende des Jahres zu verlängern, da sie diese als „wesentliche öffentliche Dienste“ betrachtete “.

Die Preise für diese Dienste sind seit Mai eingefroren, und es wurde erwartet, dass das Verbot Ende dieses Monats aufgehoben würde.

Als Reaktion darauf kritisiert Luca Bertoletti, Senior European Affairs Manager beim Consumer Choice Center, den Schritt und sagt, dass eine solche Politik populistisch und wirtschaftlich ungebildet sei und Argentiniens Beziehung zum Internationalen Währungsfonds zerstören werde, der das Land – wenn auch erfolglos – unterstützt habe so weit – Weg zum Wohlstand.

„Die Covid-19-Krise hat die meisten Volkswirtschaften der Welt überlastet, und Argentinien ist nicht anders. Um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf Kurs zu kommen, muss die argentinische Regierung endlich Reformen für den freien Markt umsetzen, anstatt an sozialistischen Maßnahmen wie Preiskontrollen für Telekommunikationsdienste festzuhalten“, sagte Maria Chaplia, European Affairs Associate bei Consumer Choice Center.

„Argentiniens Regierung sollte sich zusammenreißen und anfangen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, anstatt das Land weiter nach unten zu drücken. Argentinien verdient etwas Besseres als eine populistische Regierung, die vorgibt, im Interesse der Verbraucher zu handeln, indem sie die Preiskontrollen für Fernsehen, Internet und Mobilfunkdienste auf Kosten des künftigen Wohlstands ausdehnt“, schloss Bertoletti.

Ursprünglich veröffentlicht hier.


Das Consumer Choice Center ist die Interessenvertretung der Verbraucher, die die Freiheit des Lebensstils, Innovation, Datenschutz, Wissenschaft und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher unterstützt. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digital, Mobilität, Lifestyle & Konsumgüter sowie Gesundheit & Wissenschaft.

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten regulatorische Trends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org

Análisis internacional: „Cómo los controles de precios en Argentina podrían tener consecuencia de gran alcance“

Luca Bertoletti und Maria Chaplia, Senior European Affairs y Asociada de Asuntos Europeos, en el Consumer Choice Centre respektive, analizaron la decisión del Gobierno argentino de declarar „esenciales“ a los servicios de telecomunicaciones y las consecuencias que traerá no sólo en el país, sino en el mundo.

La semana pasada, en un intentiono por asegurar el acceso irrestricto de todos a los servicios de telecomunicaciones, El gobierno argentino Entscheidung Extender la congelación de precios de los servicios de TV, Internet y móviles hasta fin de año, für „servicios públicos esenciales“. Los precios de estos servicios han estado congelados desde mayo, y se esperaba que la prohibición se levantara a finales de este mes.

Verbot que las empresas de telecomunicaciones suban los precios puede parecer una política sensata, pero es todo lo contrario. Los controles de precios son una política económica desastrosa e unverantwortlich que solo conduce a una escasez de oferta, lo que priva a los consumidores de opciones, expulsa del mercado a las empresas que alguna vez tuvieron éxito y Reduce la calidad de los servicios prestados.

La Krise von Covid-19 ha sobrecargado a la mayoría de las economías del mundo y Argentina no es diferente. El camino hacia la recuperación económica requerirá una gran inversión que requiere la certeza legislativa. Las empresas latinoamericanas a menudo tienen que recurrir al financiamiento externo y cuando Surger riesgos sin prezedentes, como los controles de precios, el costo del financiamiento también aumenta, según Maryleana Méndez, Generalsekretärin der Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones.

A primera vista, la decisión del gobierno argentino de extender los controles de precios puede verse como la que beneficia a los consumidores. La lógica detrás de dichos controles de precios es clara: asegurarse de que todos los consumidores argentinos, incluso los de bajos ingresos, puedan disfrutar de los servicios de televisión, Internet y móviles.

Si bien este enfoque tiene su origen en motivos nobles, lamentablemente está condenado al fracaso y, al final, las empresas perderán todos los incentivos para operar en el mercado. Si las empresas no tienen la libertad de fijar precios como deseen, teniendo en cuenta sus costos operativos, ¿cuál es la razón para continuar? Una solución es reducir la calidad de sus precios simplemente para mantenerse a flote. Por el contrario, los consumidores que pueden pagar más se quedan fuera y no se puede satisfacer su demanda.

La intromisión del gobierno argentino en las fuerzas del mercado es inacceptable y socialista en su esencia, y también empeorará la relación del país con el Fondo Monetario Internacional. Y aunque el gobierno del Presidente Alberto Fernández (y sus predecesores) ha desconfiado ampliamente del FMI, Argentina ist der Hauptkunde des FMI.

El país ha recibido más de 20 programas de ayuda financiera del FMI desde finales de la década de 1950. Argentina permanece constantemente al borde del colapso, por lo que ya es hora de que el país tome el camino de la liberalización económica y comience a tomar su relación con el FMI más en serio en lugar de llevar a cabo otra intervención dañina y populista. Los controles de precios son masoquismo económico.

Todo consumidor desea tener tantas opciones para elegir como sea posible y poder equilibrar razonablemente el precio y la calidad. Si no hay nadie que les proporcione estas opciones, todos pierden, especialmente a largo plazo. Al igual que con los derechos de propiedad intellectual, si las empresas no obtienen protección para sus invenciones, hay pocos incentivos para que innoven.

La sobreregulación de la industria de las telecomunicaciones es una politica costosa que tendrá un impacto negativo en el clima de inversión de Argentina en el futuro, obstaculizando su recuperación económica y destruyendo su relación con el FMI. El gobierno de Argentina debería recuperarse y comenzar a tomar las Decisiones correctas, en lugar de empujar al país más hacia abajo. Argentina se merece algo mejor que un gobierno populista que pretende actuar en interés de los consumidores ampliando los controles de precios de los servicios de televisión, internet y móviles a costa de la prosperidad futura.

Ursprünglich veröffentlicht hier.


Das Consumer Choice Center ist die Interessenvertretung der Verbraucher, die die Freiheit des Lebensstils, Innovation, Datenschutz, Wissenschaft und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher unterstützt. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digital, Mobilität, Lifestyle & Konsumgüter sowie Gesundheit & Wissenschaft.

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten regulatorische Trends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org

How price controls in Argentina could have far-reaching consequences

Last week, in a bid to ensure unrestricted access for everyone to telecommunication services, the Argentinian government beschlossen to extend a price freeze for TV, internet and mobile services until the end of the year, deeming them “essential public services”. Prices on these services have been frozen since May, and it was expected that the ban would be lifted at the end of this month.

Banning telecommunications companies from raising prices might seem like a sensible policy, but the opposite is true. Price controls are a disastrous and irresponsible economic policy that only leads to a shortage of supply, thereby depriving consumers of choice, driving once-successful companies out of the market and reducing the quality of services provided.

The Covid-19 crisis has overburdened most economies in the world and Argentina is no different. The road to economic recovery will require a lot of investment that necessitates the need for legislative certainty. Latin American companies often have to resort to external financing and when unprecedented risks arise – such as price controls – the cost of financing goes up as well, gemäß to Maryleana Mendez, general secretary of the Inter-American Association of Telecommunications Companies.

At first glance, the decision of the Argentinian government to extend price controls can be seen as the one that benefits consumers. The logic behind the said price controls is clear: to make sure that every Argentinian consumer – even those on low incomes – can enjoy TV, internet and mobile services.

While this approach stems from the noble motives, it is unfortunately doomed to fail and, in the end, companies will lose every incentive to operate in the market. If companies don’t have the freedom to set prices as they wish – keeping in mind their operational costs – what is the reason for them to carry on? One solution is to reduce the quality of their prices simply to keep afloat. Conversely, consumers who can afford to pay more are left out, and their demand cannot be met.

Argentina government’s meddling with the market forces is unacceptable and socialist ait its core, and will also worsen the country’s relationship with the International Monetary Fund. And while the government of President Alberto Fernandez (and his predecessors) has been widely distrustful of the IMF, Argentina is the IMF’s biggest client.

The country has received more than 20 financial aid programmes from the IMF since the late 1950s. Argentina constantly remains on the brink of collapse, so it’s high time the country took the path of economic liberalisation and started taking its relationship with the IMF more seriously instead of pulling off another harmful and populist intervention. Price controls are economic masochism.

Every consumer wants to have as many options to choose from as possible and to be able to reasonably balance out price and quality. If there is no one to provide these choices for them, everyone loses, especially in the long run. Similar to intellectual property rights, if companies don’t get protection for their inventions, there is little incentive for them to innovate.

The overregulation of the telecommunications industry is an expensive policy that will have a negative impact on Argentina’s investment climate in the future thereby hindering its economic recovery and destroying its relationship with the IMF. Argentina’s government should pull itself together and start making the right decisions, instead of pushing the country further down. Argentina deserves better than a populist government that pretends to act in the interests of consumers by extending price controls of TV, internet and mobile services at the expense of future prosperity.

Ursprünglich veröffentlicht hier.


Das Consumer Choice Center ist die Interessenvertretung der Verbraucher, die die Freiheit des Lebensstils, Innovation, Datenschutz, Wissenschaft und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher unterstützt. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digital, Mobilität, Lifestyle & Konsumgüter sowie Gesundheit & Wissenschaft.

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten regulatorische Trends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org

Ranking 2020: Das sind die besten Flughäfen in Europa

Am Flughafen kann vieles schiefgehen – oder gut laufen. Ein Ranking zu den 30 größten Flughäfen in Europa zeigt nun, wie passagierfreundlich sie sind. In den Top 10 sind auch zwei deutsche Flughäfen.

Trotz Pandemie und wochenlangem Stillstand an zahlreichen Flughäfen hat die internationale Verbraucherschutzorganisation Consumer Choice Center (CCC) auch im Corona-Jahr 2020 die 30 größten europäischen Flughäfen auf ihre Passagierfreundlichkeit hin untersucht und daraus folgend ein Ranking erstellt. Auf dem jährlichen European Airport Index landen im Corona-Jahr 2020 zwei deutsche Flughäfen in den Top 10.

Weiterlesen hier


Das Consumer Choice Center ist die Interessenvertretung der Verbraucher, die die Freiheit des Lebensstils, Innovation, Datenschutz, Wissenschaft und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher unterstützt. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digital, Mobilität, Lifestyle & Konsumgüter sowie Gesundheit & Wissenschaft.

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten regulatorische Trends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org

Zürich ist der beste Lufthavn

Københavns Lufthavn (CPH) har ikke haft meget at glæde sig over her i foråret, hvor den – som andre lufthavne også – har ligget øde hen uden fly og passagerer. Corona pandemien havde skylden.

Nu får CPH lidt af glæde sig over. Danmarks største lufthavn er nemlig blevet kåret som Europas tredje-bedste. Kun Zürich og Düsseldorf får flere points.

Kåringen kommer fra Verbraucherwahlzentrum, der repræsenterer forbrugere og forbruger-organisationer i 100 lande verden over.

Det nye ”European Airport Index” er det andet, som CCC har produceret. Det fokuserer alene på kundevenlighed.

Weiterlesen hier


Das Consumer Choice Center ist die Interessenvertretung der Verbraucher, die die Freiheit des Lebensstils, Innovation, Datenschutz, Wissenschaft und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher unterstützt. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digital, Mobilität, Lifestyle & Konsumgüter sowie Gesundheit & Wissenschaft.

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten regulatorische Trends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org

EuGH-Datenschutz-Urteil verursacht enorme Kosten

Im Juli hob der Europäische Gerichtshof das Privacy-Shield-Abkommen auf, das von Unternehmen genutzt wird, um Daten zwischen der EU und den Vereinigten Staaten zu übertragen.

PA-Gouverneur Wolf hat Recht mit der Legalisierung von Cannabis

Washington, D.C – Enthüllung seiner gesetzgeberischen Prioritäten am Dienstag, Gouverneur von Pennsylvania, Tom Wolf förmlich aufgerufen fordert die staatliche Gesetzgebung auf, Cannabis zu legalisieren, um die Finanzierung kleiner Unternehmen im ganzen Bundesstaat zu unterstützen.

Er schlug vor, dass die Erlöse aus Cannabisunternehmen als Maßnahme zur Linderung von COVID-19 in Programme der restaurativen Justiz und die Finanzierung kleiner Unternehmen fließen sollten.

Yaël Ossowski, stellvertretende Direktorin der Verbraucherschutzgruppe Consumer Choice Center, lobte Wolfs Aufruf.

„Zu lange wurden Leben und Ressourcen im gescheiterten Krieg gegen Drogen verschwendet. Indem er die staatlichen Gesetzgeber auffordert, Freizeit-Cannabis zu legalisieren, unternimmt Gouverneur Wolf den nächsten praktischen Schritt, um Leben zu retten und unsere Gemeinschaften zu verbessern“, sagte Ossowski.

„Die Vorteile der Legalisierung haben sich bereits massiv an die Menschen in Colorado, Kalifornien, Michigan, Oregon und anderen Ländern ausgezahlt, durch Steuereinnahmen und auch durch die Umkehrung der harten Kriminalisierung, die einen unverhältnismäßigen Einfluss auf einkommensschwache und Minderheitengemeinschaften hatte.

„Als fünftbevölkerungsreichster und einer der vielfältigsten Bundesstaaten des Landes kann Pennsylvania jedem Bundesstaat unserer Nation zeigen, dass die Legalisierung von Cannabis ein positiver Schritt nach vorne für die Justiz und die Wirtschaft ist“, sagte Ossowski.

„Beamte sollten sicherstellen, dass Pennsylvania eine intelligente Cannabispolitik verfolgt, die Wettbewerb und Unternehmertum fördert, Bürokratie vermeidet und den Schwarzmarkt ausrottet, um eine neue Revolution des Unternehmertums und der Möglichkeiten anzustoßen.

„Das Consumer Choice Center begrüßt die Bemühungen des Gouverneurs und hofft, dass sich die Gesetzgeber seinem Vorschlag anschließen“, sagte Ossowski.

Lesen Sie mehr über die Smart Cannabis Policy Recommendations des Consumer Choice Center

KONTAKT:

Yael Ossowski

Stellvertretender Direktor

Verbraucherwahlzentrum

yael@consumerchoicecenter.org

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten Regulierungstrends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf, Lima, Brasilia und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org.

Scrolle nach oben