fbpx

Month: August 2021

On Agriculture, There’s No Need To Learn From Europe

Throughout the country, there is a rising movement that hopes to make regulations on American agriculture mirror that of the European Union.

It would be a toxic mistake.

Sens. Bernie Sanders and Elizabeth Warren have teamed up to introduce the Protect America’s Children from Toxic Pesticides Act (PACTA), supported by a set of green environmental NGOs with the goal of copy-pasting the EU’s agriculture regulations, to the detriment of American farmers and consumers.

The EU recently released its “Fit for 55” climate package, intending to reduce carbon dioxide emissions over the years to come. This is in line with the “European Green Deal,” ripped directly from Rep. Alexandria Ocasio-Cortez’s “Green New Deal,” which fortunately hasn’t yet become law. In an effort to reduce CO2 emissions, Europe blames the agricultural sector and uses the opportunity to pursue other ideological goals of green groups.

A cornerstone of the EU’s continuous ambitions to revamp food regulation is the “Farm to Fork Strategy,” known as F2F. This is a roadmap for a set of package bills set to hit the EU’s legislature in the coming years that will aim to reduce pesticides by 50 percent by 2030 and increase organic food production to 25 percent by 2030 (it is currently at about 8 percent).

For years, the EU has resisted a trade deal with the United States over its caricaturistic view of American agriculture. We often hear of “chlorine chicken” and “hormone beef,” used by Europeans to stigmatize American food imports. During the negotiations of the TTIP agreement under the Obama administration, the deal largely failed because of misinformation related to just that. Under the Trump administration, Brussels persisted in using agriculture to block ongoing trade negotiations.

The Biden administration could take things a step further in the wrong direction, by simply matching the food rules with those of the EU and its member states, much to the detriment of US farmers and consumers.

One target of the EU has been neonicotinoids, also known as neonics. These insecticides are essential for farmers looking to protect their crops and avoid soaring food prices as a result of insect infestations. All relevant international regulatory agencies have deemed these products as safe — but not in Europe. And now, America’s green and environmental groups want to take the European approach: they want these insecticides banned because they “kill the bees”.

Even readers unfamiliar with agriculture regulations have probably heard about “bee-harming” pesticides, despite it being the furthest thing from the truth. For years, activists have attempted to blame genetic modification for the phenomenon of declining bee populations. But while the narrative persists, it’s most important to point out what is true: the bees aren’t dying.

Across the world, bee populations are actually increasing, including in the United States. Yes, there can be regional declines, but those are cyclical and have no impact on the overall increase of bee populations. Even The Washington Post has pointed out that the so-called “Bee-pocalypse” is a myth.

Fortunately, U.S. officials have been pushing back against the idea that American agriculture needs to be put in the penalty box.  In a virtual appearance in the European Parliament last month, Secretary of Agriculture Tom Vilsack defended America’s innovative and efficient agriculture sector and warned of copying Europe’s restrictionist view. He pointed out that Europe’s adversity to pesticides and modern technology in agriculture creates a trade imbalance between Europe and the United States. An imbalance that should, by all indications, be challenged further at the level of the World Trade Organization.

What is clear is that proposed bills like PACTPA would go in the opposite direction, by allowing the United States to become more like Europe. For consumers, that would mean less food safety and security, more exposure to harmful natural pests, rising prices, and also rising government expenditure on farm subsidies, which Europeans have already been addicted to for too long.

If the U.S. wants to follow a good example on agriculture, Europe is the last place they should look.

Originally published here

Income crunch set to fuel illicit trade

LOSS of jobs, salary cuts and reduced employment opportunities are causing financial difficulties for many consumers throughout Malaysia and this situation is set to fuel illicit trade exponentially, said global consumer advocacy group Consumer Choice Center (CCC) in a statement today.

The comment from CCC came following the recent Department of Statistics Malaysia’s (DOSM) Salaries and Wages Report 2020 that found median monthly salaries and wages recording a double-digit decline of 15.6% to RM2,062. In addition, DOSM also reported that Malaysia’s unemployed graduates rose by 22.5% in 2020.

Read the full article here

消费人陷财困 非法贸易交易剧增

疫情使然失去工作,减薪,缺乏工作机会,很多国内消费人陷入财务困境,这料导致非法贸易交易剧增。

消费人选择中心的“全球消费人权益倡导组织”强调,该组织对大马统计局发布2020年薪酬报告有关月薪中值挫跌15.6% 至2062令吉的数据发文告。

Read the full article here

Pentingnya Peran Aktif Perguruan Tinggi dalam Melindungi dan Memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan insentif seseorang untuk berkarya dan berinovasi. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, tentu insentif seseorang untuk berkarya dan berinovasi menjadi berkurang, karena orang lain dengan mudah bisa mencuri hasil karya yang kita buat dengan mudah.

Bila hak kekayaan intelektual dapat dilindungi dengan baik, maka para inovator dan pembuat karya bisa menikmati manfaat dari karya yang mereka buat dengan susah payah. Seseorang tidak bisa dengan mudah mencuri hasil karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan materi. Ia akan dipaksa menggunakan pikirannya untuk berinovasi dan membuat sesuatu yang baru yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Adanya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk hadir dan ditegakkan. Peran pemerintah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang sangat penting, karena tanpa adanya peran aktif dari pemerintah, tentu sangat mustahil kita bisa menegakkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Namun, peran pemerintah saja tidak cukup dalam menegakkan hak kekayaan intelektual tersebut. Dibutuhkan juga peran aktif berbagai lembaga terkait lainnya agar perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat semakin baik, sehingga inovasi di negara kita dapat semakin meningkat.

Salah satu lembaga terkait yang paling sering dilihat sebagai aktor penting adalah badan usaha, khususnya badan usaha yang bergerak di industri kreatif, seperti kerajinan, seni, dan lain sebagainya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa, badan usaha yang bergerak di bidang industri kreatif merupakan pihak yang akan paling berpengaruh dari penegakan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bila perlindungan hak kekayaan intelektual tidak ditegakkan, merekalah yang akan paling merugi, karena mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari produk yang telah mereka buat secara maksimal.

Namun, selain badan usaha, ada pula badan terkait lain yang memiliki peran tidak kalah pentingnya untuk berperan aktif untuk penegakan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Lembaga tersebut adalah lembaga perguruan tinggi yang tersebar di berbagai penjuru nusantara.

Perguruan tinggi merupakan salah satu pihak yang sangat penting dan harus dilibatkan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga akademis memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam mendorong inovasi di negara kita.

Lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga akademis merupakan lembaga yang memiliki sumber daya yang tidak sedikit untuk melakukan dan menjalankan berbagai riset dan penelitian.

Untuk itu, sosialisasi pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting, agar para pengajar, peneliti dan mahasiswa yang membuat karya bisa mendapatkan manfaat dari karyanya. Melalui sosialisasi pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di perguruan tinggi, diharapkan akan semakin mendorong semangat para civitas academica untuk melakukan penelitian sehingga bisa meningkatkan akreditasi kampus mereka (duniadosen.com, 5/5/2017).

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual di ranah lembaga perguruan tinggi ini tidak cukup hanya pada aspek pendaftaran saja, namun juga harus ditingkatkan pada aspek pemanfaatan. Pemanfaatan kekayaan intelektual ini merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi berbagai perguruan tinggi yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut. Jangan sampai perguruan tinggi hanya berfokus pada pendaftaran saja.

Maka dari itu, sangat penting bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk mengubah paradigma mereka. Pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perguruan tinggi adalah hal yang sangat penting agar perguruan tinggi dapat semakin independen dan tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah untuk melakukan riset dan mengembangkan institusinya (hukumonline.com, 27/5/2021).

Berita baiknya adalah, saat ini sudah ada lembaga di berbagai perguruan tinggi yang memiliki fungsi untuk mendorong aktivitas kreatif dan inovatif serta membantu perguruan tinggi negeri dalam rangka mengelola dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki. Lembaga tersebut bernama Sentra Kekayaan Intelektual (SKI), yang tersebar di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Proses pemanfaatan kekayaan intelektual sendiri bukan merupakan sesuatu yang tidak ada masalah dan tantangan tersendiri. Berbagai permasalahan yang kerap muncul diantaranya adalah terkait dengan perjanjian lisensi, konflik kepentingan, dan kapabilitas serta kemampuan berbagai lembaga pendidikan tinggi tersebut untuk melakukan negosiasi (ugm.ac.id, 27/5/2018).

Oleh karena itu, keberadaan SKI ini sangat penting dalam membantu dan mensosialisasikan pentingnya mendaftarkan serta memanfaatkan hak kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi. Hal ini sangat penting dilakukan, agar jangan sampai berbagai karya-karya penting yang dibuat oleh universitas atau lembaga pendidikan tinggi tersebut, yang dapat membawa manfaat besar tidak hanya bagi lembaga tersebut tapi juga bagi masyarakat secara luas, menjadi sia-sia dan tidak bisa dimanfaatkan.

Originally published here

Заробляти на оренді будь-чого: як в Україні розвивається ринок шерингової економіки

У травні 2020 го року Київ, за оцінками Consumer Choice Center, увійшов в 10-ку міст світу, де ринок шерингових послуг розвинений найкраще. Крім української столиці в рейтингу оцінювалися 52 міста: «найшеринговими», крім Києва, стали Таллінн, Вільнюс, Рига, Варшава, Сан-Паулу, Тбілісі та інші.

Оцінка проводилася за рівнем доступу до таких сервісів як Uber і Airbnb, електронних самокатів, додатків для шеринга професійних автомобілів, можливості орендувати авто у приватних власників, а також можливості доступу до всіх спортзалів Києва з одного мобільного застосунку.

Read the full article here

Income crunch set to fuel illicit cigarette trade

LOSS of jobs, salary cuts and reduced employment opportunities are causing financial difficulties for many consumers throughout Malaysia, with such situation set to fuel illicit trade exponentially.

Global consumer advocacy group Consumer Choice Centre (CCC) derived at the above conclusion following the recent Department of Statistics Malaysia’s (DOSM) Salaries & Wages Report 2020 which found median monthly salaries and wages recording a double-digit decline of 15.6% to RM2,062.

Read the full article here.

Kemelut kewangan cetus peningkatan perdagangan haram

Kehilangan pekerjaan, kurangnya peluang pekerjaan dan gaji pekerja dipotong telah mengakibatkan masyarakat berdepan dengan masalah kesulitan kewangan sekali gus mencetuskan kepada perlakuan perdagangan haram secara besar-besaran.

Pengarah Urusan Kumpulan advokasi pengguna global, Consumer Choice Center (CCC), Fred Roeder berkata, pengguna yang terjejas oleh kekangan kredit biasanya akan mencari kaedah alternatif untuk berjimat dalam perbelanjaan mereka.

Read the full article here.

Kesempitan hidup akan meningkatkan dagangan haram

Kehilangan kerja, potongan gaji dan kurangnya peluang pekerjaan kini mengakibatkan kesulitan kewangan kepada ramai pengguna di seluruh Malaysia dan keadaan ini akan meningkatkan perdagangan haram secara besar-besaran, kata kumpulan advokasi pengguna global, Consumer Choice Center (CCC).

Pengarah Urusan CCC, Fred Roeder berkata, pengguna yang terjejas oleh kekangan kredit biasanya akan mencari cara dan kaedah alternatif untuk berjimat dalam perbelanjaan harian mereka.

Read the full article here

Scroll to top